Peraturan Menteri Nomor pm-41 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan; 2. Menteri adalah Menteri Perhubungan; 3. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Kantor Pusat adalah unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang secara struktural mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kementerian Perhubungan baik di Pusat maupun di Daerah; 6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang telah mendapatkan persetujuan kode satuan kerja sementara dari Menteri Keuangan; 7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada; 8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa; 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian; 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN; 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung; 13. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah Kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Kementerian; 14. Kelompok Fungsional Pengadaan ULP adalah Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah oleh Menteri Perhubungan; 15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya; 16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Kementerian kepada Portal Pengadaan Nasional; 17. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini, untuk memberikan pedoman/panduan dalam rangka pembentukan ULP di lingkungan Kementerian Perhubungan (2) Tujuan pembentukan ULP adalah : a. Menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan; dan b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

(1) Setiap Kantor Pusat wajib membentuk ULP. (2) Pembentukan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri. (3) Untuk UPT/Satker, dapat membentuk ULP dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja. (4) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi volume, besaran dana dan jenis kegiatan. (5) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), merupakan unit organisasi non struktural di lingkungan masing-masing Kantor Pusat maupun UPT/Satker, yang bertugas untuk menangani pengadaan barang/jasa Pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Anggota ULP berasal dari Pegawai Negeri, baik dari Instansi sendiri maupun dari Instansi lain.

Kepala ULP wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut : a. Pegawai Negeri; b. pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1); c. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b); d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; e. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/ jasa Pemerintah; g. memahami pekerjaan yang menjadi tugas Pokja ULP; h. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih berlaku; dan i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Kepala ULP.

Jenjang karier bagi keanggotaan ULP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja Kantor Pusat, Eselon II dan UPT/Satker yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya.

Kepala ULP melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ULP di lingkungan Kementerian Perhubungan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian.

(1) Anggota masing-masing Pokja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. (2) ULP melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pengadaan barang/jasa melalui LPSE.

(1) Bagi Kantor Pusat yang belum membentuk ULP, pada Tahun Anggaran 2013 sudah harus membentuk ULP. (2) Bagi ULP yang sudah terbentuk, tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan berakhirnya masa tugas ULP. (3) Dalam hal keterbatasan Sumber Daya Manusia, paling lama Tahun Anggaran 2014 Kantor Pusat sudah harus membentuk ULP. (4) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan, PA/KPA MENETAPKAN Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. (5) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP. (6) Untuk pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pokja ULP sebelum berlakunya peraturan ini tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya pemilihan penyedia barang/jasa.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 82 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP/Procurement Unit) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.