PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-3 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA MAHKAMAH PELAYARAN

PERMEN Nomor pm-3 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Mahkamah Pelayaran merupakan unit organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. (2) Mahkamah Pelayaran dipimpin oleh Ketua.

Article 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

Correction

(1) Mahkamah Pelayaran terdiri atas: a. Ketua; b. Anggota Panel Ahli; c. Sekretariat; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan organisasi Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

Correction

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran.

Article 6

Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhodadan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal, melaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, serta menyusun rekomendasi pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian terhadap penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal.

Article 7

(1) Anggota Panel Ahli terdiri atas ahli nautika tingkat I, ahli teknika tingkat I, sarjana hukum, dan sarjana teknik perkapalan. (2) Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang. (3) Anggota Panel Ahli bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Pelayaran.

Article 8

Sekretariat Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan teknis Mahkamah Pelayaran.

Article 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi; b. pelaksanaan urusan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas; c. pelaksanaan urusan tata usaha, arsip, kepegawaian, organisasi, pengelolaan reformasi birokrasi, rumah tangga, hubungan masyarakat, kerja sama, serta pengelolaan barang milik negara dan urusan perlengkapan;dan d. pemeriksaan kelengkapan dokumen berita acara pemeriksaan pendahuluan dan dokumen pendukung lainnya, pelaksanaan verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal, administrasi persidangan, pemberian dukungan substantif persidangan, pengetikan dan penggandaan konsep putusan serta penyiapan dan koordinasi kebutuhan para Anggota Panel Ahli.

Article 10

(1) Sekretariat Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipimpin oleh Sekretaris. (2) SekretariatMahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Subbagian Administrasi Perkara dan Persidangan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 11

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, arsip, kepegawaian, organisasi, pengelolaan reformasi birokrasi, rumah tangga, hubungan masyarakat, kerja sama, serta pengelolaan barang milik negara dan urusan perlengkapan. (2) Subbagian Administrasi Perkara dan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen berita acara pemeriksaan pendahuluan dan dokumen pendukung lainnya atau pelaksanaan verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal, administrasi persidangan, pemberian dukungan substantif persidangan, pengetikan dan penggandaan konsep putusan serta penyiapan dan koordinasi kebutuhan para Anggota Panel Ahli.

Article 12

Di lingkungan Mahkamah Pelayaran dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi. (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan Menteri.

Article 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB Keempat

Sekretariat

Article 8

Correction

Sekretariat Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan teknis Mahkamah Pelayaran.

Article 9

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi; b. pelaksanaan urusan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas; c. pelaksanaan urusan tata usaha, arsip, kepegawaian, organisasi, pengelolaan reformasi birokrasi, rumah tangga, hubungan masyarakat, kerja sama, serta pengelolaan barang milik negara dan urusan perlengkapan;dan d. pemeriksaan kelengkapan dokumen berita acara pemeriksaan pendahuluan dan dokumen pendukung lainnya, pelaksanaan verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal, administrasi persidangan, pemberian dukungan substantif persidangan, pengetikan dan penggandaan konsep putusan serta penyiapan dan koordinasi kebutuhan para Anggota Panel Ahli.

Article 10

(1) Sekretariat Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipimpin oleh Sekretaris. (2) SekretariatMahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Subbagian Administrasi Perkara dan Persidangan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 11

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, arsip, kepegawaian, organisasi, pengelolaan reformasi birokrasi, rumah tangga, hubungan masyarakat, kerja sama, serta pengelolaan barang milik negara dan urusan perlengkapan. (2) Subbagian Administrasi Perkara dan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen berita acara pemeriksaan pendahuluan dan dokumen pendukung lainnya atau pelaksanaan verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal, administrasi persidangan, pemberian dukungan substantif persidangan, pengetikan dan penggandaan konsep putusan serta penyiapan dan koordinasi kebutuhan para Anggota Panel Ahli.

BAB III

TATA KERJA

Article 15

Correction

(1) Dalam pelaksanaan sidang Mahkamah Pelayaran, Ketua Mahkamah Pelayaran membentuk Tim Panel Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Tim Panel Ahli yang bertugas mencatat pelaksanaan sidang. (3) Sekretaris Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran dari unsur Sekretariat Mahkamah Pelayaran yang berkualifikasi sarjana hukum.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Mahkamah Pelayaran harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Article 17

(1) Mahkamah Pelayaran harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Mahkamah Pelayaran. (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Article 18

Ketua menyampaikan laporan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Article 19

Mahkamah Pelayaran harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Mahkamah Pelayaran.

Article 20

Setiap unsur di lingkungan Mahkamah Pelayaran dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Mahkamah Pelayaran maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lain yang terkait.

Article 21

Semua unsur di lingkungan Mahkamah Pelayaran harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 22

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Mahkamah Pelayaran bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 23

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Mahkamah Pelayaran harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Menteri Nomor pm-3 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA MAHKAMAH PELAYARAN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

BAB Keempat

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kelima

Article 12

Article 13

Article 14

BAB III

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB IV

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

BAB VI

Article 27

BAB VII

Article 28

Article 29

BAB VIII

Article 30

Article 31

Article 32