PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-17 Tahun 2012 tentang STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PSIKOTROPIKA DI SEKTOR TRANSPORTASI

PERMEN Nomor pm-17 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Article 8

Correction

(1) Setiap kegiatan Sosialisasi P4GN dan Psikotropika yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I terkait, harus berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi. (2) Standar prosedur operasional Sosialisasi P4GN dan Psikotropika di sektor transportasi sebagaimana tercantum dalam BAB II Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Article 9

(1) Kegiatan Advokasi P4GN dan Psikotropika yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I dapat berupa kebijakan: a. pembinaan SDM yang profesional di bidang P4GN dan Psikotropika; b. koordinasi yang terpadu dilandasi komitmen, sikap konsisten dan sungguh-sungguh dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di sektor transportasi; c. meningkatkan peran serta stakeholder dalam penanganan pencegahan bahaya narkotika dan psikotropika; d. penegakan hukum yang konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengintensifkan pencegahan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; f. memperketat pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika pada lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing. (2) Pembinaan SDM yang profesional di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. pembentukan kader P4GN dan Psikotropika; b. pengembangan pengetahuan umum, keterampilan dan sikap profesional (petugas penyuluh dan fasilitator P4GN) melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) pecegahan P4GN dan Psikotropika di lingkungan Kementerian Perhubungan; c. pembinaan dan pengembangan lingkungan kerja bebas narkotika dan psikotropika dengan menerapkan pola hidup sehat, beriman dan kegiatan produktif melalui media komunikasi, informasi dan edukasi yang efektif.

Article 10

(1) Dalam hal kegiatan Operasi Rutin, Operasi Khusus dan Operasi Kontijensi P4GN dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I terkait, harus berkoordinasi dengan Kepala Satuan Tugas (Satgas) P4GN Kementerian Perhubungan. (2) Standar prosedur operasional kegiatan Operasi Rutin, Operasi Khusus, dan Operasi Kontijensi, sebagaimana tercantum dalam BAB III Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Article 11

Unit kerja Eselon I yang melakukan kegiatan P4GN dan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berkoordinasi dengan : a. Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk kegiatan P4GN pada tingkat Pemerintah Pusat; b. Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) untuk kegiatan P4GN pada tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov); c. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) untuk kegiatan P4GN pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkot/Pemkab).

Article 12

(1) Dalam kegiatan Sosialisasi P4GN dan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat diikuti dengan pemeriksaan kesehatan secara random sampling. (2) Dalam kegiatan Operasi Rutin dan Operasi Kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan e, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) meliputi : a. tes urine; b. tes darah; c. tes rambut dan/atau tes kuku; dan/atau d. tes saliva (air liur). (4) Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Khusus, dan Operasi Kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan Tim yang dibentuk oleh Pejabat Eselon I. (5) Hasil kegiatan Operasi Rutin, Operasi Khusus, dan Operasi Kontijensi dilaporkan kepada Ketua Satgas dan/atau Pejabat Eselon I terkait. (6) Standar prosedur operasional kegiatan P4GN dan Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Peraturan Menteri Nomor pm-17 Tahun 2012 tentang STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PSIKOTROPIKA DI SEKTOR TRANSPORTASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14