PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor 58 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1534) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan: a. Nomor PM 21 Tahun 2017 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 433); b. Nomor PM 4 Tahun 2019 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 214); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 5

Correction

(1) Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama: 1. 7 (tujuh) tahun untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi madya; atau 2. 5 (lima) tahun untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama; d. sedang atau pernah menduduki: 1. jabatan tinggi pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi madya; 2. jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama; 3. jabatan pengawas atau jabatan fungsional jenjang ahli muda yang sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun untuk menduduki jabatan administrator, dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan hasil sangat memuaskan; atau 4. jabatan pelaksana atau jabatan fungsional jenjang pertama/jenjang penyelia yang sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling singkat 4 (empat) tahun untuk menduduki jabatan pengawas; e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik berdasarkan catatan pada dokumen kepegawaian; f. usia paling tinggi: 1. 58 (lima puluh delapan) untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi madya; atau 2. 56 (lima puluh enam) tahun untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama; g. memiliki pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk Jabatan tersebut; h. memenuhi tingkat dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang akan diduduki, paling rendah: 1. sarjana atau diploma IV untuk menduduki Jabatan: a) jabatan pimpinan tinggi madya; b) jabatan pimpinan tinggi pratama; atau c) jabatan administrator, dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan hasil sangat memuaskan; 2. diploma III atau yang setara untuk menduduki jabatan pengawas; dan 3. sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara untuk menduduki jabatan pelaksana; i. unsur penilaian Prestasi Kerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; k. tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukum disiplin. l. bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang; m. telah memenuhi kewajiban laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara periode tahun sebelumnya; dan n. telah lulus Asesmen dan/atau Seleksi Terbuka, dikecualikan bagi PNS yang akan menduduki jabatan pelaksana. (2) Rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. unsur penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. memenuhi Kompetensi Jabatan yang diperlukan; d. paling singkat telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun dalam Jabatan yang pernah dan/atau masih didudukinya; e. tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin atau sedang menjalani Hukuman Disiplin; f. tidak sedang dalam proses dan/atau diberhentikan dari Jabatan baik bersifat tetap atau sementara; g. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; h. tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukum disiplin; dan i. memenuhi kode etik PNS. (3) Persyaratan administrasi Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. salinan surat keputusan pangkat terakhir; b. salinan surat keputusan jabatan terakhir; c. salinan ijazah terakhir; d. salinan penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir; e. salinan sertifikat kompetensi; f. bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; g. salinan bukti pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak; h. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; i. surat keterangan bebas dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang dari rumah sakit pemerintah; dan j. surat keterangan bermeterai yang menyatakan bahwa PNS tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin atau sedang menjalani Hukuman Disiplin, tidak sedang dalam proses diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau sementara, tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan Hukuman Disiplin, dan memenuhi kode etik PNS yang disahkan oleh atasan langsung dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai salinan rekomendasi hasil Asesmen. 3. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 5

Article 5A

Article 25D

Article II