PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 6 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PRINSIP PENATAAN ORGANISASI

Article 4

Correction

Penataan organisasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip organisasi sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pembagian habis tugas; c. perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas; d. fungsionalisasi; e. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; f. kontinuitas; g. lini dan staf; h. sederhana; i. fleksibilitas; j. pendelegasian wewenang yang jelas; k. pengelompokan yang homogen; l. rentang kendali; dan m. akordion.

Article 5

Prinsip visi dan misi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dirumuskan sehingga penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam suatu organisasi jelas dan terukur.

Article 6

Prinsip pembagian habis tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pembagian tugas pokok, fungsi, dan uraian jenis kegiatan organisasi dibagi habis secara berjenjang sesuai dengan jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Article 7

Prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, tugas pokok dan fungsi dirumuskan secara rinci dan jelas, guna menghindari kemungkinan terjadi duplikasi dan tumpang tindih. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 8

Prinsip fungsionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, suatu unit kerja tertentu yang bekerja secara fungsional dan bertanggung jawab atas tugas sesuai dengan kewenangannya.

Article 9

Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, tugas dan fungsi dilaksanakan secara tim kerja, selaras dan terpadu, baik internal maupun eksternal.

Article 10

Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, penyiapan berbagai sarana prasana untuk mendukung aktivitas kegiatan operasional dapat dilaksanakan secara terus menerus dan tidak tergantung sepenuhnya pada figur kepemimpinan atasan.

Article 11

Prinsip lini dan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, pembagian kewenangan dan tugas dirumuskan secara seimbang antara tugas dan tanggung jawab, serta struktur organisasi saling melengkapi antara unsur pelaksana dan unsur pendukung.

Article 12

Prinsip sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, struktur organisasi sederhana, jelas dan mudah dipahami, sehingga tugas pokok dan fungsi dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Article 13

Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, organisasi mampu menyesuaikan tugas dan fungsinya, serta beradaptasi dengan perubahan dinamika lingkungan strategis.

Article 14

Prinsip pendelegasian wewenang yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, setiap penugasan, pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada bawahan harus transparan dan akuntabel serta mudah dipahami dan dilaksanakan.

Article 15

Prinsip pengelompokan yang homogen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, tugas, fungsi dan wewenang dalam organisasi dihimpun dalam satuan rumpun tugas, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Article 16

Prinsip rentang kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, jarak pengendalian tugas dan fungsi organisasi dapat dikendalikan oleh atasan terhadap bawahan secara efektif dan efisien sesuai dengan ruang lingkup. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 17

Prinsip akordion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, tugas dan fungsi organisasi dapat dikembangkan atau diperkecil sesuai tuntutan tugas dan beban kerja.

BAB Kesatu

Prinsip Organisasi

Article 4

Correction

Penataan organisasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip organisasi sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pembagian habis tugas; c. perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas; d. fungsionalisasi; e. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; f. kontinuitas; g. lini dan staf; h. sederhana; i. fleksibilitas; j. pendelegasian wewenang yang jelas; k. pengelompokan yang homogen; l. rentang kendali; dan m. akordion.

Article 5

Prinsip visi dan misi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dirumuskan sehingga penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam suatu organisasi jelas dan terukur.

Article 6

Prinsip pembagian habis tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pembagian tugas pokok, fungsi, dan uraian jenis kegiatan organisasi dibagi habis secara berjenjang sesuai dengan jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Article 7

Prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, tugas pokok dan fungsi dirumuskan secara rinci dan jelas, guna menghindari kemungkinan terjadi duplikasi dan tumpang tindih. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 8

Prinsip fungsionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, suatu unit kerja tertentu yang bekerja secara fungsional dan bertanggung jawab atas tugas sesuai dengan kewenangannya.

Article 9

Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, tugas dan fungsi dilaksanakan secara tim kerja, selaras dan terpadu, baik internal maupun eksternal.

Article 10

Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, penyiapan berbagai sarana prasana untuk mendukung aktivitas kegiatan operasional dapat dilaksanakan secara terus menerus dan tidak tergantung sepenuhnya pada figur kepemimpinan atasan.

Article 11

Prinsip lini dan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, pembagian kewenangan dan tugas dirumuskan secara seimbang antara tugas dan tanggung jawab, serta struktur organisasi saling melengkapi antara unsur pelaksana dan unsur pendukung.

Article 12

Prinsip sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, struktur organisasi sederhana, jelas dan mudah dipahami, sehingga tugas pokok dan fungsi dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Article 13

Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, organisasi mampu menyesuaikan tugas dan fungsinya, serta beradaptasi dengan perubahan dinamika lingkungan strategis.

Article 14

Prinsip pendelegasian wewenang yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, setiap penugasan, pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada bawahan harus transparan dan akuntabel serta mudah dipahami dan dilaksanakan.

Article 15

Prinsip pengelompokan yang homogen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, tugas, fungsi dan wewenang dalam organisasi dihimpun dalam satuan rumpun tugas, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Article 16

Prinsip rentang kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, jarak pengendalian tugas dan fungsi organisasi dapat dikendalikan oleh atasan terhadap bawahan secara efektif dan efisien sesuai dengan ruang lingkup. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 17

Prinsip akordion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, tugas dan fungsi organisasi dapat dikembangkan atau diperkecil sesuai tuntutan tugas dan beban kerja.

BAB IV

MEKANISME DAN LANGKAH-LANGKAH PENATAAN ORGANISASI

Article 20

Correction

Mekanisme penataan organisasi di lingkungan kementerian dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap pengusulan; b. tahap pembahasan internal kementerian; c. tahap pembahasan antarkementerian; dan d. tahap penetapan.

Article 21

Correction

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Kasatker/Kasubsatker mengidentifikasi adanya permasalahan dalam organisasi antara lain: visi, misi, tugas pokok dan fungsi, rencana kerja, program kerja, beban kerja, dan atau hasil kerja organisasi; b. permasalahan tersebut di atas perlu dibahas dan dirumuskan, dievaluasi dan dianalisa, serta disiapkan oleh Satker/Subsatker sebagai bahan pemecahan masalah organisasi; c. berdasarkan hasil pembahasan dan perumusan pemecahan masalah, disusun rancangan awal pokok-pokok pikiran dan rancangan awal Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai bahan usulan penataan organisasi; dan d. Kasatker/Kasubsatker mengusulkan penataan organisasi kepada Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemhan, diajukan kepada Menteri.

Article 22

Article 23

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas: a. pembahasan antarkementerian dilakukan oleh Kemhan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan b. pembahasan ini dilakukan untuk mendalami permasalahan dan penataan organisasi yang diusulkan, dengan pengharmonisasian usulan dengan peraturan perundang-undangan, pengharmonisasian nomenklatur, titelatur, eselonisasi, dan rumusan tugas dan fungsi organisasi.

Article 24

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas: a. Biro Perencanaan Setjen Kemhan selaku penanggungjawab di bidang kelembagaan dan tata laksana menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. b. Kasatker/Kasubsatker yang terkait, mengoreksi Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, serta membubuhkan tanda paraf persetujuan pada halaman akhir, dengan urutan sebagai berikut: 1) Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemhan yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan penataan kelembagaan dan tata laksana; 2) Direktur Hukum dan Strategi Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan bertanggung jawab di bidang perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan; 3) Kasatker/Kasubsatker yang terkait, dan/atau yang mengusulkan penataan organisasi; dan 4) Sekretaris Jenderal Kemhan bertanggung jawab di bidang pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana. c. setelah mendapatkan paraf persetujuan dari pejabat terkait, Sekretaris Jenderal Kemhan mengajukan Rancangan Peraturan Menteri tersebut, untuk ditetapkan oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id d. Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan yang ditetapkan oleh Menteri, diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. e. Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan didistribusikan oleh Biro Perencanaan Setjen Kemhan kepada Kasatker/Kasubsatker di lingkungan Kemhan untuk dilaksanakan. f. menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sosialisasi, baik ke dalam maupun ke luar Kemhan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pembahasan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas: a. Menteri memberikan arahan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dan pejabat Eselon I Kemhan, terkait dengan usulan penataan organisasi dari Satker/Subsatker pengusul; b. Sekretariat Jenderal Kemhan memberikan arahan kepada Biro Perencanaan Setjen Kemhan selaku pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan organisasi dan tata laksana untuk mengkaji usulan yang diajukan Satker/Subsatker pengusul; c. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemhan membentuk tim kelompok kerja guna membahas permasalahan organisasi yang diusulkan Satker/ Subsatker di lingkungan Kemhan; d. Biro Perencanaan Setjen Kemhan, akan menyampaikan Pokok-pokok Pikiran Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan dan Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan berdasarkan hasil-hasil pembahasan tim kelompok kerja kepada Sekretaris Jenderal Kemhan; e. Hasil tim kelompok kerja berupa Pokok-pokok Pikiran Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan dan Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan kepada Menteri; f. Menteri menyampaikan usulan penataan organisasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan melampirkan Pokok-pokok Pikiran Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan, dan Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id g. Format Pokok-pokok Pikiran Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan h. Tehnik penulisan Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum Kementerian Pertahanan.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB III

Article 18

Article 19

BAB IV

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB V

Article 25

BAB VI

Article 26