PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Perbatasan

PERMEN Nomor 4 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KEBIJAKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

Article 3

Correction

(1) Rencana aksi tata ruang kawasan Perbatasan Negara di bidang pertahanan dilakukan melalui program pembangunan dan pemberdayaan wilayah Pertahanan di kawasan Perbatasan Negara. (2) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

Article 4

Correction

Pengamanan Wilayah Perbatasan meliputi: a. Pengamanan Wilayah Perbatasan darat; b. Pengamanan Wilayah Perbatasan laut; c. Pengamanan Wilayah udara; dan d. Pengamanan Wilayah PPKT.

Article 5

Pengamanan Wilayah Perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. wilayah perbatasan darat di Kalimantan; b. wilayah perbatasan darat di Provinsi Papua; dan c. wilayah perbatasan darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Article 6

(1) Pengamanan Wilayah Perbatasan darat di Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menjadi Daerah Prioritas Pertahanan kedalaman 4 (empat) kilometer dari batas negara INDONESIA yang dikelola sepenuhnya oleh Kemhan. (2) Pengelolaan Daerah Prioritas Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemhan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut: a. membuat Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari patok batas sebagai sabuk pengaman perbatasan; b. membangun pos pengamanan perbatasan mandiri dan gabungan serta fasilitas pendaratan udara berdasarkan skala prioritas; c. membuat jalur administrasi dari kampung terdekat ke pos pengamanan dan menuju Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan; dan d. memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

Article 7

(1) Pengamanan Wilayah Perbatasan darat di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui pengembangan sarana dan prasarana pertahanan. (2) Pengembangan sarana dan prasarana pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemhan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut: a. membangun pos pengamanan perbatasan berdasarkan skala prioritas; b. membuat jalur logistik; c. membuat jalur penghubung pos ke pos /dan pos ke tugu batas; dan d. memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

Article 8

(1) Pengamanan Wilayah Perbatasan darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui pengembangan sarana dan prasarana pertahanan. (2) Pengembangan sarana dan prasarana pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kemhan dan TNl melakukan kegiatan sebagai berikut: a. membangun pos pengamanan perbatasan berdasarkan skala prioritas; b. membuat jalan penghubung; c. mengembangkan fasilitas landasan udara; dan d. memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

Article 9

(1) Pengamanan Wilayah Perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Wilayah Yurisdiksi INDONESIA, berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara yaitu: a. Australia; b. Filipina; c. India; d. Malaysia; e. Papua Nugini; f. Palau; g. Thailand; h. Timor Leste; i. Singapura; dan j. Vietnam. (2) Pengamanan Wilayah Perbatasan laut merupakan Wilayah Yurisdiksi INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI melakukan: a. patroli Pengamanan laut secara mandiri dan terpadu dengan Kementerian/Lembaga terkait; b. patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan laut dengan negara yang berbatasan langsung berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional; c. kerja sama militer antar negara berbatasan laut melalui program pendidikan, latihan dan pembahasan isu perbatasan; dan d. penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.

Article 10

(1) Pengamanan Wilayah udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mengikuti wilayah udara Yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. (2) Pengamanan Wilayah udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI melakukan kegiatan sebagai berikut: a. memantau lalu lintas penerbangan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan; dan b. menegakkan hukum dan menindak berbagai kegiatan penerbangan illegal/tanpa izin (black flight) sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.

Article 11

(1) Pengamanan Wilayah PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d antara lain: a. Pulau Berhala; b. Pulau Rondo; c. Pulau Nipah; d. Pulau Sekatung; e. Pulau Batek; f. Pulau Dana; g. Pulau Marore; h. Pulau Miangas; i. Pulau Marampit; j. Pulau Fani; k. Pulau Fanildo; dan l. Pulau Bras. (2) Pengamanan Wilayah PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemhan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut: a. membangun pulau terluar strategis sebagai pangkalan militer; b. menempatkan personel Pengamanan; c. membangun pos Pengamanan dan sarana prasarana pendukung; dan d. memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Perbatasan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

BAB VI

Article 20