Peraturan Menteri Pertahanan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 MENTERI PERTAHANAN,
JUWONO SUDARSONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
NO PROVINSI UANG HARIAN 1 2 3
1. NANGROE ACEH DARUSSALAM
300.000,-
2. SUMATERA UTARA
300.000,-
3. RIAU
300.000,-
4. KEPULAUAN RIAU
300.000,-
5. JAMBI
300.000,-
6. SUMATERA BARAT
300.000,-
7. SUMATERA SELATAN
300.000,-
8. LAMPUNG
300.000,-
9. BENGKULU
300.000,-
10. BANGKA BELITUNG
300.000,-
11. B A N T E N
300.000,-
12. JAWA BARAT
350.000,-
13. DKI JAKARTA
450.000,-
14. JAWA TENGAH
300.000,-
15. DI. YOGYAKARTA
350.000,-
16. JAWA TIMUR
350.000,-
17. B A L I
400.000,-
18. NUSA TENGGARA BARAT
350.000,-
19. NUSA TENGGARA TIMUR
350.000,-
20. KALIMANTAN BARAT
300.000,-
21. KALIMANTAN TENGAH
300.000,-
22. KALIMANTAN SELATAN
300.000,-
23. KALIMANTAN TIMUR
350.000,-
24. SULAWESI UTARA
300.000,-
25. GORONTALO
300.000,-
26. SULAWESI BARAT
300.000,-
27. SULAWESI SELATAN
350.000,-
28. SULAWESI TENGAH
300.000,-
29. SULAWESI TENGGARA
300.000,-
30. MALUKU
300.000,-
31. MALUKU UTARA
300.000,-
32. P A P U A
450.000,-
33. IRIAN JAYA BARAT
400.000,-
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 MENTERI PERTAHANAN
JUWONO SUDARSONO
FASILITAS TRANSPOR BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI DAN KELUARGA *)
NO PEJABAT NEGARA, ESELON, PANGKAT / GOL.
TINGKAT PERJALANAN DINAS MODA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA KAPAL LAUT KERETA API/BUS LAINNYA 1 2 3 4 5 6 7
1. Menhan, Panglima, Kas Angkatan A Bisnis VIP / Kelas I A Spesial / Eksekutif Sesuai Kenyataan
2. Eselon I B Bisnis Kelas I B Eksekutif Sesuai Kenyataan
3. Eselon II C Ekonomi Kelas I B Eksekutif Sesuai Kenyataan
4. Eselon III / Golongan IV / Pamen D Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan
5. Eselon IV/ Golongan III / Pama E Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan
6. PNS Golongan II dan I / Bintara dan Tamtama F Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan
*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.
MENTERI PERTAHANAN
JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008
FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI DAN KELUARGA
Keterangan :
- Untuk Menhan, Panglima dan Kas Angkatan diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite.
Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut.
- Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.
NO PEJABAT NEGARA, ESELON, PANGKAT / GOL.
TINGKAT PERJALANAN DINAS FASILITAS HOTEL KELAS 1 2 3 4 5
1. Menhan, Panglima, Kas Angkatan A Bintang Lima Suite
2. Eselon I B Bintang Empat Deluxe
3. Eselon II C Bintang Empat Deluxe
4. Eselon III / Golongan IV / Pamen D Bintang Tiga Standar
5. Eselon IV/ Golongan III / Pama E Bintang Dua Standar
6. PNS Golongan II dan I / Bintara dan Tamtama F Bintang Satu Standar
MENTERI PERTAHANAN
JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008
BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH
NO URAIAN TINGKAT PEGAWAI Tingkat A Tingkat B Tingkat C Tingkat D, E dan F 1 2 3 4 5 6
1. Biaya Pemetian
4.500.000,-
4.000.000,-
3.000.000,-
2.500.000,-
2. Pengangkutan Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
MENTERI PERTAHANAN
JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008
PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL
NO PROVINSI TARIF HOTEL KELAS SUITE TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR / DELUXE NON SUITE BINTANG LIMA BINTANG EMPAT BINTANG TIGA BINTANG DUA BINTANG SATU 1 2 3 4 5 6 7 8
1. NANGROE ACEH DARUSSALAM
1.300.000
726.000
641.300
500.000
363.000
220.000
2. SUMATERA UTARA
4.400.000
1.100.000
762.300
540.000
300.000
240.000
3. RIAU
3.085.000
950.000
858.000
585.000
330.000
220.000
4. KEPULAUAN RIAU
3.410.000
770.000
550.000
438.000
246.000
185.000
5. JAMBI
1.100.000
660.000
615.000
540.000
220.000
165.000
6. SUMATERA BARAT
2.937.000
935.000
787.000
410.000
330.000
275.000
7. SUMATERA SELATAN
1.584.000
825.000
567.000
385.000
275.000
220.000
8. LAMPUNG
2.442.000
605.000
440.000
360.000
330.000
215.000
9. BENGKULU
715.000
660.000
440.000
385.000
330.000
220.000
10. BANGKA BELITUNG
1.072.500
605.000
440.000
385.000
275.000
165.000
11. B A N T E N
3.025.000
1.550.000
700.000
440.000
330.000
220.000
12. JAWA BARAT
1.793.000
1.200.000
660.000
510.000
410.000
275.000
13. DKI JAKARTA
8.712.000
1.320.000
770.000
605.000
440.000
330.000
14. JAWA TENGAH
3.555.200
1.000.000
750.000
495.000
385.000
275.000
15. DI. YOGYAKARTA
4.094.200
825.000
620.000
459.000
330.000
225.000
16. JAWA TIMUR
5.247.000
880.000
660.000
495.000
385.000
275.000
17. B A L I
7.956.300
1.650.000
1.210.000
935.000
770.000
495.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
5.115.000
825.000
660.000
495.000
350.000
215.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
1.787.500
660.000
550.000
385.000
275.000
220.000
20. KALIMANTAN BARAT
1.100.000
770.000
550.000
500.000
275.000
220.000
21. KALIMANTAN TENGAH
750.000
650.000
550.000
385.000
288.000
225.000
22. KALIMANTAN SELATAN
2.180.000
715.000
650.000
450.000
275.000
165.000
23. KALIMANTAN TIMUR
5.775.000
880.000
715.000
550.000
385.000
220.000
24. SULAWESI UTARA
2.700.000
900.000
650.000
575.000
385.000
220.000
25. GORONTALO
875.600
715.000
550.000
495.000
330.000
165.000
26. SULAWESI BARAT
796.000
660.000
550.000
440.000
330.000
165.000
27. SULAWESI SELATAN
2.750.000
1.000.000
715.000
550.000
385.000
220.000
28. SULAWESI TENGAH
990.000
770.000
550.000
440.000
330.000
165.000
29. SULAWESI TENGGARA
951.000
770.000
550.000
440.000
330.000
220.000
30. MALUKU
800.000
660.000
495.000
420.000
220.000
165.000
31. MALUKU UTARA
715.000
600.000
495.000
330.000
220.000
165.000
32. P A P U A
1.550.000
970.000
660.000
475.000
375.000
275.000
33. IRIAN JAYA BARAT
1.056.000
715.000
550.000
440.000
330.000
290.000
MENTERI PERTAHANAN
JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008
UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI
NO PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI BESARAN PER HARI 1 2 3
1. Menhan, Panglima TNI dan Kas Angkatan Rp. 200.000,-
2. Pejabat Eselon I Rp. 150.000,-
3. Pejabat Eselon II Rp. 100.000,-
SEWA KENDARAAN DALAM KOTA
NO PEJABAT NEGARA MAKSIMAL BESARAN PER HARI 1 2 3
1. Menhan, Panglima TNI dan Kas Angkatan
Rp.500.000,-
MENTERI PERTAHANAN
JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008
Surat Perintah Perjalanan Dinas
1. Pejabat berwenang yang memberi perintah
2. Nama / NRP / NIP Pegawai yang diperintah
3. a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997 dan PP No. 28 Tahun 2001
b. Jabatan / Instansi
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas
a. b.
c. 4.
Maksud Perjalanan Dinas
5. Alat angkutan yang dipergunakan
6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan
a. b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *)
a. b.
c. 8.
Pengikut :
Nama Tanggal Lahir Keterangan
1. 2.
3. 4.
5. 9.
Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran
a. b.
10. Keterangan lain-lain
*) Coret yang tidak perlu
MENTERI PERTAHANAN
JUWONO SUDARSONO
...........................................
Lembar Ke :
Kode No.
:
Nomor :
Dikeluarkan di :
Tanggal :
( Pejabat yang berwenang )
( ……………………....... ) NRP/NIP. ……………..
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008
........................................................................
I. Berangkat dari :
( Tempat kedudukan )
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala
( …………….…......…….. ) NRP/NIP. ……..………..
II. Tiba di :
Pada Tanggal :
Kepala
( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................…..
Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala
( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................…..
III. Tiba di :
Pada Tanggal :
Kepala
( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................…..
Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala
( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................…..
IV. Tiba di :
Pada Tanggal :
Kepala
( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................…..
Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala
( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................…..
V. Tiba di :
Pada Tanggal :
Kepala
( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................…..
Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala
( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................…..
VI. Tiba di :
( Tempat kedudukan )
Pada Tanggal :
Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk
( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................…..
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang / Pejabat lainnya yang ditunjuk
( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................…..
MENTERI PERTAHANAN
JUWONO SUDARSONO SUB LAMPIRAN DARI LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :
NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
JUMLAH Rp.
Terbilang :
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah Rp. .....................................
Yang telah dibayar semula Rp. .....................................
Sisa kurang/lebih Rp. .....................................
......................., ..........................
Telah dikeluarkan jumlah uang sebesar Rp. ........................................................
Yang Menerima
( …………….....……….. ) NRP/NIP. ……………..
Telah dibayar sejumlah Rp. ..............................
Bendahara
( …………….....……….. ) NRP/NIP. ……………..
Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk
( ……………….......................…….. ) NRP/NIP. ……........................…..
MENTERI PERTAHANAN
JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008