PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA

PERMEN Nomor 37 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tanda Penghargaan Bela Negara adalah bentuk penghargaan dari Kementerian Pertahanan yang diberikan kepada Warga Negara INDONESIA yang telah berjasa dalam penerapan nilai-nilai Bela Negara sebagai wujud pengabdian tanpa pamrih dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan keselamatan bangsa. 2. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional INDONESIA. 5. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI. 6. Kas Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. 7. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di tingkat Pusat dan PNS di tingkat Daerah. 9. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai Warga Negara INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id 10. Tim Peneliti adalah Pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Akademisi yang bertugas melaksanakan penelitian, seleksi, dan verifikasi terhadap calon penerima Tanda Penghargaan Bela Negara. 11. Integritas moral adalah dapat diartikan sebagai penyatuan segenap moral dan nilai-nilai hidup manusia menjadi kesatuan yang utuh untuk mendorong tercapainya humanisme global atau ikatan kemanusiaan yang erat, baik secara individu maupun secara menyeluruh kepada masyarakat.

BAB III

KRITERIA, SYARAT, DAN PROSEDUR PEMBERIAN

Article 6

Correction

Tanda Penghargaan Bela Negara diberikan kepada WNI yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berjasa di bidang Bela Negara pada kegiatan dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan keselamatan bangsa; b. berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, atau berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di suatu daerah rawan konflik, daerah perbatasan, atau pulau terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. berjasa sesuai bidang profesinya dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan keselamatan bangsa; d. berjasa dalam membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan kesadaran Bela Negara; e. berjasa dalam membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kemampuan dan kekuatan pertahanan; atau f. memiliki konsep pemikiran atau tindakan yang berpengaruh positif terhadap kebijakan/penyelenggaraan pertahanan negara.

Article 7

Persyaratan WNI untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara sebagai berikut: a. setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. tidak mengkhianati bangsa dan negara selama hayatnya; c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana; dan d. memiliki integritas moral serta keteladanan.

Article 8

Persyaratan Lembaga untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. berjasa di bidang Bela Negara pada kegiatan dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik INDONESIA serta keselamatan bangsa; b. berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di daerah rawan konflik, daerah perbatasan, dan pulau terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; atau c. berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di daerah rawan konflik, daerah perbatasan, dan pulau terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Article 9

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi Prajurit dan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c yang bertugas di lingkungan TNI diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan kepada Panglima untuk dilanjutkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 10

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang bertugas di lingkungan Satker Kemhan diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 11

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c diusulkan oleh Pimpinan Kewilayahan kepada Kapolri untuk dilanjutkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 12

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi PNS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diusulkan oleh Pimpinan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 13

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 14

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 15

(1) WNI yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara diteliti, diseleksi, dan diverifikasi oleh Tim Peneliti; (2) WNI yang diusulkan untuk mendapat Tanda Penghargaan Bela Negara setelah diteliti, diseleksi, dan diverifikasi oleh Tim Peneliti, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Peneliti; (3) Ketua Tim Peneliti menyampaikan hasil usulan Penerima Tanda Penghargaan Bela Negara kepada Menteri untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 16

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi Institusi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diusulkan oleh Pimpinan Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 17

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi Kesatuan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan kepada Panglima untuk dilanjutkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 18

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi Kesatuan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diusulkan oleh Kapolri kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 19

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 20

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 21

(1) Lembaga yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara diteliti, diseleksi, dan diverifikasi oleh Tim Peneliti; (2) Lembaga yang diusulkan untuk mendapat Tanda Penghargaan Bela Negara setelah diteliti, diseleksi, dan diverifikasi oleh Tim Peneliti, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Peneliti; (3) Ketua Tim Peneliti menyampaikan hasil usulan Penerima Tanda Penghargaan Bela Negara kepada Menteri untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB Ketiga

Prosedur untuk Warga Negara INDONESIA

Article 9

Correction

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi Prajurit dan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c yang bertugas di lingkungan TNI diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan kepada Panglima untuk dilanjutkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 10

Correction

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang bertugas di lingkungan Satker Kemhan diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 11

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c diusulkan oleh Pimpinan Kewilayahan kepada Kapolri untuk dilanjutkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 12

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi PNS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diusulkan oleh Pimpinan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 13

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 14

Prosedur untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara bagi anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 15

(1) WNI yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Bela Negara diteliti, diseleksi, dan diverifikasi oleh Tim Peneliti; (2) WNI yang diusulkan untuk mendapat Tanda Penghargaan Bela Negara setelah diteliti, diseleksi, dan diverifikasi oleh Tim Peneliti, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Peneliti; (3) Ketua Tim Peneliti menyampaikan hasil usulan Penerima Tanda Penghargaan Bela Negara kepada Menteri untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BELA NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Keempat

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

Article 23

BAB V

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB VI

Article 29

Article 30

BAB VII

Article 31

BAB VIII

Article 32