PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Internasional Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

PERMEN Nomor 36 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TAHAP DAN PROSES PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Article 4

Correction

Penyusunan Perjanjian Internasional dilakukan melalui tahap: a. penjajakan; b. perundingan; c. perumusan naskah; d. penerimaan; dan e. penandatanganan.

Article 5

Correction

(1) Tahap penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahap yang dilakukan oleh Kemhan dan mitra kerja sama internasional untuk menentukan dibuatnya suatu Perjanjian Internasional. (2) Prosedur yang harus dilalui dalam tahap penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diawali dari: a. inisiatif berasal dari Kemhan; atau b. inisiatif berasal dari negara mitra atau organisasi internasional. (3) Dalam hal tahap penjajakan yang diawali dari inisiatif Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kemhan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengenai rencana pembuatan Perjanjian Internasional. (4) Koordinasi dan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapat pertimbangan politis, yuridis, dan aspek terkait lainnya sebelum rancangan Perjanjian Internasional disampaikan kepada negara mitra atau organisasi internasional. (5) Dalam hal tahap penjajakan yang diawali inisiatif dari negara mitra atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kemhan menerima konsep awal Perjanjian Internasional yang disampaikan kepada perwakilan Negara Republik INDONESIA di luar negeri dan/atau melalui perwakilan negara mitra atau organisasi internasional di INDONESIA.

Article 6

(1) Tahap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tahap untuk membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam Perjanjian Internasional. (2) Tahap perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Article 7

(1) Tahap perumusan naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tahap merumuskan naskah Perjanjian Internasional hasil kesepakatan dalam perundingan oleh para pihak atas materi Perjanjian Internasional. (2) Perumusan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perumusan naskah Persetujuan/Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman; b. perumusan naskah Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan; dan c. perumusan naskah Pernyataan Kehendak. (3) Ketentuan mengenai kerangka perumusan naskah Persetujuan/Nota Kesepahaman/Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Ketentuan mengenai kerangka perumusan naskah Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Ketentuan mengenai kerangka perumusan naskah Pernyataan Kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 8

Tahap penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan tahap penerimaan naskah Perjanjian Internasional yang telah dirumuskan dan disepakati oleh Kemhan dan negara mitra atau organisasi internasional, dapat dilakukan dengan membubuhkan inisial dan/atau paraf pada naskah Perjanjian Internasional oleh ketua delegasi masing-masing.

Article 9

(1) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan tahap akhir dalam perundingan untuk melegalisasi suatu naskah Perjanjian Internasional yang telah disepakati oleh Kemhan dan negara mitra atau organisasi internasional. (2) Penandatanganan atas naskah Perjanjian Internasional dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak setelah konsep Perjanjian Internasional disepakati. (3) Pejabat yang menandatangani Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Surat Kuasa (Full Powers) dan tidak dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain. (4) Surat Kuasa (Full Powers) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri oleh Menteri atau Pejabat di bawahnya setingkat eselon I. (5) Surat Kuasa (Full Powers) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan apabila naskah Perjanjian Internasional yang akan ditandatangani merupakan pelaksanaan teknis dari perjanjian induk yang telah ada. (6) Naskah Perjanjian Internasional yang merupakan pelaksanaan teknis dari Perjanjian Internasional induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi setelah mendapat delegasi dari Menteri. (7) Pejabat setingkat eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal Kemhan; b. Inspektur Jenderal Kemhan; c. Direktur Jenderal Kemhan; d. Kepala Badan Kemhan; dan e. Rektor Universitas Pertahanan.

Article 10

Dalam hal inisiatif Perjanjian Internasional berasal dari Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus dikoordinasikan dengan: a. Direktorat Kerja Sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan; b. Direktorat Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan; c. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; d. Direktorat Jenderal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang terkait dengan materi Perjanjian Internasional; dan/atau e. Tentara Nasional INDONESIA.

Article 11

(1) Penyusunan Perjanjian Internasional atas inisiatif Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan sebagai berikut: a. penyusunan konsep awal dikonsultasikan dengan Direktorat Kerja Sama Internasional Direktorat Strategi Pertahanan Kemhan dan Direktorat Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan. b. pembahasan substansi Perjanjian Internasional dilakukan dengan melibatkan satuan kerja/subsatuan kerja di internal Kemhan dan/atau Tentara Nasional INDONESIA; c. koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan Direktorat Jenderal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang terkait dengan materi Perjanjian Internasional; d. apabila diperlukan, pembahasan substansi Perjanjian Internasional dilakukan dengan Panitia Antarkem; dan e. finalisasi naskah Perjanjian Internasional. (2) Mekanisme koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui: a. komunikasi lisan; b. surat menyurat; c. rapat Panitia Interkem; dan/atau d. rapat Panitia Antarkem. (3) Mekanisme koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk: a. meminta pandangan politis, yuridis, dan aspek terkait lainnya mengenai rencana pembuatan Perjanjian Internasional; b. menciptakan kesamaan persepsi dalam menghadapi pihak asing agar selaras dengan politik luar negeri dan kepentingan nasional; c. memfasilitasi kepentingan satuan kerja/ subsatuan kerja terkait dalam hal perlunya pedoman, pemantauan, dan pemberian pertimbangan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.

Article 12

Penyusunan Perjanjian Internasional atas inisiatif dari negara mitra atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut: a. Kemhan menerima konsep Perjanjian Internasional dari negara mitra atau organisasi internasional yang dikirim melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; b. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan menindaklanjuti konsep Perjanjian Internasional dimaksud dalam huruf a dengan melakukan pengkajian secara komprehensif; c. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan memerintahkan Direktur Kerja Sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan untuk melakukan pengkajian atas konsep Perjanjian Internasional dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai substansi Perjanjian Internasional; d. Direktur Kerja Sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan membuat konsep tanggapan dan/atau counter draft dengan mengikutsertakan perwakilan dari Direktorat Peraturan Perundang- undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, satuan kerja terkait dan/atau Tentara Nasional INDONESIA; e. Counter draft yang sudah disusun dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dan Direktorat Jenderal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang terkait dengan materi Perjanjian Internasional; f. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan melaporkan counter draft hasil koordinasi dan konsultasi kepada Menteri; dan g. Menteri mengirim counter draft ke negara mitra atau organisasi internasional pemrakarsa melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Article 13

Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditulis dalam bahasa INDONESIA juga dalam bahasa nasional negara mitra dan/atau bahasa Inggris.

Article 14

Kertas naskah Perjanjian Internasional menggunakan kertas Perjanjian Internasional yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB Kesatu

Tahap

Article 4

Correction

Penyusunan Perjanjian Internasional dilakukan melalui tahap: a. penjajakan; b. perundingan; c. perumusan naskah; d. penerimaan; dan e. penandatanganan.

Article 5

Correction

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Proses Penyusunan Naskah Perjanjian

Article 10

Correction

Article 11

Article 12

Article 13

Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditulis dalam bahasa INDONESIA juga dalam bahasa nasional negara mitra dan/atau bahasa Inggris.

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Internasional Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17