PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penghargaan Dharma Pertahanan

PERMEN Nomor 30 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penghargaan Dharma Pertahanan adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada perorangan dan lembaga yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah INDONESIA melalui bidang pertahanan. 2. Medali adalah Penghargaan Dharma Pertahanan yang berbentuk lingkaran dibuat dari tembaga disepuh emas menggambarkan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang utuh. 3. Trofi adalah Penghargaan Dharma Pertahanan yang berbentuk dua telapak tangan penopang bola bulat bergambar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan landasan penopang berbentuk kotak. 4. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang Penghargaan Dharma Pertahanan yang ditandatangai oleh Menteri Pertahanan. 5. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai WNI. 6. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai WNA. 7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 9. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional INDONESIA. 10. Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji. 12. Tim Peneliti adalah Tim Kemhan yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Penghargaan Dharma Pertahanan.

BAB II

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Article 2

Correction

(1) Wewenang penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan berada pada Menteri. (2) Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 3

Correction

(1) Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan diberikan kepada: a. perorangan; dan b. lembaga. (2) Penghargaan Dharma Pertahanan yang diberikan kepada perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Prajurit; b. Anggota Polri; c. Pegawai ASN; d. WNI; dan e. WNA. (3) Penghargaan Dharma Pertahanan yang diberikan kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. institusi pemerintah; b. kesatuan; dan c. organisasi.

Article 4

Untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan harus memenuhi: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus.

Article 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. berjasa untuk kemajuan di bidang pengembangan pertahanan dalam bentuk operasi, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, atau karya ilmiah pada kegiatan berskala nasional atau internasional; b. melahirkan gagasan atau pemikiran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan; c. menghasilkan karya besar yang bermanfaat untuk pengembangan teknologi dan industri di bidang pertahanan; dan/atau d. berjasa dalam membantu kelancaran kegiatan yang berhubungan dengan bidang pertahanan.

Article 6

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. persyaratan khusus perorangan; b. persyaratan khusus lembaga; dan c. persyaratan khusus WNA.

Article 7

Persyaratan khusus perorangan untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. berkelakuan baik; dan c. memiliki integritas moral yang baik dan dapat diteladani.

Article 8

Persyaratan khusus lembaga untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas: a. berjasa di bidang pertahanan dan berdampak pada tugas di lingkungan tugasnya; dan/atau b. berjasa dalam menciptakan atau merubah kondisi suatu wilayah yang tidak kondusif menjadi daerah kondusif sehingga berdampak pada ketahanan wilayah.

Article 9

Persyaratan khusus WNA untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas: a. berjasa dalam menjalin dan meningkatkan kualitas kerja sama di bidang pertahanan; dan/atau b. menyumbangkan pemikiran atau gagasan di bidang pertahanan.

Article 10

Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan diberikan berupa: a. Medali; b. Trofi; dan c. Piagam.

Article 11

(1) Medali dan Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c dianugerahkan kepada perorangan pada saat acara penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan. (2) Trofi dan Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dianugerahkan kepada lembaga pada saat acara Penghargaan Dharma Pertahanan. (3) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran Medali, Trofi, dan Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

(1) Medali dan Trofi yang dianugerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dimasukkan ke dalam kotak sebelum acara dilaksanakan. (2) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dimasukkan ke dalam selubung sebelum acara dilaksanakan. (3) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran kotak dan selubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 13

(1) Penyerahan Penghargaan Dharma Pertahanan dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling rendah setingkat eselon II. (2) Penyerahan Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu acara secara sendiri atau bersama acara lainnya. (3) Tempat acara penyerahan Penghargaan Dharma Pertahanan dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan kantor Kemhan. (4) Acara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu acara resmi di luar hari besar nasional yang diselenggarakan oleh Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, dan Markas Besar Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

BAB IV

PENGAJUAN USUL DAN PENYERAHAN PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Article 17

Correction

Pengajuan usul untuk mendapatkan Penghargaan Dharma Pertahanan terdiri atas: a. pengajuan usul perorangan; dan b. pengajuan usul lembaga.

Article 18

Correction

Pengajuan usul perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan terhadap: a. Prajurit; b. Anggota Polri; c. Pegawai ASN; d. WNI; dan e. WNA.

Article 19

Pengajuan usul perorangan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi Prajurit, Anggota Polri, dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; b. persyaratan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang diusulkan selanjutnya diteliti oleh Tim Peneliti; c. Tim Peneliti selanjutnya mengusulkan calon penerima penghargaan Dharma Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan kepada Menteri; dan d. Menteri MENETAPKAN penerima Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Article 20

Pengajuan usul perorangan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubenur, Bupati, atau Walikota mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi WNI di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan secara berjenjang; b. calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang diusulkan selanjutnya diteliti oleh Tim Peneliti; c. Tim Peneliti selanjutnya mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan kepada Menteri; dan d. Menteri MENETAPKAN penerima penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Article 21

Pengajuan usul perorangan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. WNA calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang dinominasikan untuk mendapatkan Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan oleh Tim Peneliti kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan secara berjenjang; b. Persyaratan WNA calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti; c. Tim Peneliti selanjutnya mengusulkan WNA calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan kepada Menteri; dan d. Menteri MENETAPKAN penerima penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Article 22

Pengajuan usul lembaga calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan terhadap: a. institusi pemerintah; b. kesatuan; dan c. organisasi.

Article 23

Pengajuan usul lembaga calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi institusi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubenur, Bupati atau Walikota mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang memenuhi persyaratan di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan secara berjenjang; b. Persyaratan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti; c. Tim Peneliti mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang memenuhi persyaratan kepada Menteri; dan d. Menteri MENETAPKAN penerima Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Article 24

Pengajuan usul lembaga calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan di lingkungannya melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan secara berjenjang; b. calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang memenuhi persyaratan diteliti oleh Tim Peneliti; c. Tim Peneliti mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang memenuhi persyaratan kepada Menteri; dan d. Menteri MENETAPKAN penerima penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Article 25

Pengajuan usul lembaga calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan bagi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Organisasi calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan mengusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan secara berjenjang; b. Calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang memenuhi persyaratan diteliti oleh Tim Peneliti; c. Tim Peneliti mengusulkan calon penerima Penghargaan Dharma Pertahanan yang memenuhi persyaratan kepada Menteri; dan d. Menteri MENETAPKAN dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penghargaan Dharma Pertahanan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

BAB VII

Article 27

Article 28