Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi P…

Article 2

(1) Menteri Pertahanan MENETAPKAN hukuman disiplin bagi PNS Kemhan. (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan. (3) Pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. pejabat struktural Eselon I; b. pejabat struktural Eselon II; c. pejabat struktural Eselon III; dan d. pejabat struktural Eselon IV. (4) Pejabat yang telah diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaskud ayat (3) tidak dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 3

(1) Pejabat struktural Eselon I di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Jenderal; c. Direktur Jenderal; dan d. Kepala Badan. (2) Pejabat struktural Eselon II di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; d. Direktur; e. Kepala Pusat; dan f. Kepala Biro. (3) Pejabat struktural Eselon III di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas: a. Kepala Bagian; b. Kepala Bidang; dan c. Kepala Sub Direktorat. (4) Pejabat struktural Eselon IV di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d terdiri atas: a. Kepala Subbagian; b. Kepala Subbidang; dan c. Kepala Seksi.

Article 4

Correction

(1) Pejabat struktural Eselon I sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berwenang MENETAPKAN penjatuhan hukuman disiplin bagi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. PNS di lingkungannya dan PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin berupa: 1. teguran lisan; 2. teguran tertulis; dan 3. pernyataan tidak puas secara tertulis. b. PNS di lingkungannya dan yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin: 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. (2) Sekretaris Jenderal Kemhan MENETAPKAN penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS Kemhan dipekerjakan di UPN “Veteran” menduduki jabatan struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia dan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin : 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. b. PNS Kemhan ditugaskan di Universitas Pertahanan menduduki jabatan struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia dan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan III/d, untuk jenis hukuman disiplin : 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. (3) Pejabat struktural Eselon II sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) berwenang MENETAPKAN hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin berupa: 1. teguran lisan; 2. teguran tertulis; dan 3. pernyataan tidak puas secara tertulis www.djpp.kemenkumham.go.id b. PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV ke bawah, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin berupa: 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. (4) Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan MENETAPKAN hukuman disiplin bagi: a. PNS Kemhan dipekerjakan di UPN “Veteran” yang menduduki jabatan fungsional tertentu tingkat terampil sampai dengan tingkat ahli dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin: 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. b. PNS Kemhan ditugaskan di Universitas Pertahanan yang menduduki jabatan fungsional tertentu tingkat terampil sampai dengan tingkat ahli, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin: 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun (5) Pejabat struktural Eselon III yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berwenang MENETAPKAN hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan fungsional umum golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin berupa: 1. teguran lisan;` 2. teguran tertulis; dan 3. pernyataan tidak puas secara tertulis. (6) Pejabat struktural Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 MENETAPKAN hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang III/a untuk jenis hukuman disiplin berupa: 1. teguran lisan; 2. teguran tertulis; dan 3. pernyataan tidak puas secara tertulis. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 5

(1) Kewenangan ketentuan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang bagi PNS di lingkungan TNI diatur dalam peraturan Panglima (2) Hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis hukuman disiplin berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010, berupa: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan. (2) Setiap penjatuhan hukuman disiplin agar dibuat sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kemhan;

Article 7

Correction

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/06/IV/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Dephan yang sedang dalam proses tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan ini.

Article 8

Correction

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/06/M/IV/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Dephan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2013 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9