PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 29 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 2. Kementerian adalah Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang Pertahanan. 3. Kinerja adalah gambaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 5. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi : hasil pengukuran kinerja dan indentifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. 6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN. 8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. 9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan. 10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. 11. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 12. Unit Organisasi adalah bagian dari suatu Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program. 13. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu Unit Organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 14. Subsatuan Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Unit Organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 2. Kementerian adalah Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang Pertahanan. 3. Kinerja adalah gambaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 5. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi : hasil pengukuran kinerja dan indentifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. 6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN. 8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. 9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan. 10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. 11. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 12. Unit Organisasi adalah bagian dari suatu Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program. 13. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu Unit Organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 14. Subsatuan Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Unit Organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

BAB III

PELAKSANAAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Article 8

Correction

lndikator Kinerja Utama digunakan dalam penyusunan: a. perencanaan jangka menengah; b. perencanaan tahunan; c. dokumen penetapan kinerja; d. pelaporan akuntabilitas kinerja; e. evaluasi kinerja; dan f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Article 9

Correction

(1) Indikator Kinerja Utama harus selaras antar tingkatan Satuan Kerja Unit Organisasi. (2) Indikator Kinerja Utama pada tingkatan Unit Organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut: a. Indikator Kinerja Utama pada tingkat Unit Organisasi Kementerian paling sedikit memuat indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi; b. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi tingkat Eselon I di lingkungan kementerian meliputi indikator hasil (outcome) dan/atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya; dan c. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi tingkat Eselon II di lingkungan kementerian paling sedikit memuat indikator keluaran (output).

Article 10

(1) Penetapan Indikator Kinerja Utama tingkat Unit Organisasi Kementerian disusun, ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Unit Organisasi dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian. (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama tingkat Eselon I di lingkungan kementerian disusun, ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja. (3) Penetapan Indikator Kinerja Utama tingkat Eselon II di lingkungan kementerian disusun, ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Subsatuan Kerja.

Article 11

Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja di lingkungan kementerian disusun berdasarkan sasaran strategis dan kebijakan umum.

Article 12

(1) Pengisian Penetapan Indikator Kinerja Utama meliputi: a. Satker/Subsatker; b. tugas; c. fungsi; d. tujuan; e. sasaran terdiri atas: 1. uraian; dan 2. indikator; f. penanggung jawab; dan g. sumber data. (2) Formulir dan cara pengisian Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 13

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Satuan Kerja di lingkungan kementerian harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama.

Article 14

Kepala Unit Organisasi Kementerian melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Article 15

Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara berkala dan berlanjut dengan meneliti fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala dan hambatan, maupun informasi lainnya.

Article 16

Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini akan diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Satker/Subsatker Di Lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Article 17

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 November 2011 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 24 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN FORMULIR DAN CARA PENGISIAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Satker/Subsatker : ......................................................................... (Langkah 1) 2. Tugas : ......................................................................... (Langkah 2) 3. Fungsi : ......................................................................... (Langkah 3) a. .................................. b. .................................. c. Dst NO. TUJUAN SASARAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA URAIAN INDIKATOR 1 2 3 4 5 6 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 .................... (Langkah 10) Ka Satker/Ka Subsatker (Langkah 11) .................. ttd Langkah-langkah pengisian : Langkah 1 : Mengisi Satker/Subsatker masing-masing. Contoh : Setjen Kemhan. Langkah 2 : Mengisi tugas yang ada dalam organisasi dan tata kerja. Contoh : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan kementerian. Langkah 3 : Mengisi fungsi yang ada dalam organisasi dan tata kerja. Contoh : a. Koordinasi kegiatan kementerian. b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program kementerian. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi kementerian. Langkah 4 : Mengisi nomor kolom 1 sesuai nomor urut. NO 1 1 Langkah 5 : Mengisi tujuan kolom 2 sesuai Renstra Satker/Subsatker. TUJUAN 2 Menerapkan manajemen pertahanan yang terintegrasi Langkah 6 : Mengisi kolom 3 uraian sasaran sesuai Renstra Satker/Subsatker. URAIAN 3 Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang up-to-date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu Langkah 7 : Mengisi kolom 4 indikator sasaran sesuai Renstra Satker/Subsatker. INDIKATOR 4 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program serta pelaporan program kerja dan anggaran U.O. Kemhan jangka pendek dan sedang yang up-to-date, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu Langkah 8 : Mengisi kolom 5 nama pejabat penanggung jawab. PENANGGUNG JAWAB 5 Sekretaris Jenderal Kementerian Langkah 9 : Mengisi kolom 6 menjelaskan dari mana sumber data diperoleh. SUMBER DATA 6 - Peraturan/kebijakan - Laporan Langkah 10 : Ditulis hal-hal yang perlu penjelasan. Langkah 11 : Tajuk tanda tangan diisi dan ditandatangani Ka Satker/Ka Subsatker atau pejabat yang MENETAPKAN. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB Keempat

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17