PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 27 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

MEKANISME PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN

Article 5

Correction

Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan meliputi: a. perencanaan; b. pengadaan; c. pendistribusian; dan d. evaluasi

Article 6

Correction

(1) Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh: a. Rumah Sakit TNI; b. Lembaga Farmasi; c. Lembaga Biomedis; d. Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut; e. Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa; f. Lembaga Kesehatan Kelautan; g. Direktorat/Dinas Kesehatan Angkatan; h. Markas Besar Angkatan; i. Markas Besar TNI; dan j. Kemhan. (2) Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan cara: a. mengisi kebutuhan Alat Kesehatan organisasi yang baru dibentuk sesuai Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) maupun Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) atau Daftar Susunan Personel (DSP); b. mengisi kekurangan Alat Kesehatan organisasi dan tugas sesuai TOP/DSPP/DSP; c. mengganti Alat Kesehatan yang telah dihapus karena rusak selama pemakaian atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai tingkatan fasilitas kesehatan; d. mengganti Alat Kesehatan karena berakhirnya usia pakai atau sedang dalam pemeliharaan; e. menjamin kesinambungan kegiatan pemeliharaan Alat Kesehatan; f. menjaga tingkat persediaan di gudang kesehatan dalam rangka menjamin kesiapan dukungan tugas operasional satuan; g. memenuhi standar Alat Kesehatan Faskes Kemhan dan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. memenuhi kebutuhan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Faskes Kemhan dan TNI.

Article 7

Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan dilaksanakan melalui: a. pendataan Alat Kesehatan; dan b. penentuan kebutuhan Alat Kesehatan.

Article 8

Pendataan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui supervisi dengan mencatat Alat Kesehatan berdasarkan kelompok Alat Kesehatan yang terdiri atas: a. Kelompok Alat Kesehatan terdiri atas: 1. Alat Kesehatan inventaris; dan 2. Alat Kesehatan terpakai habis. b. Alat Kesehatan inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, terdiri atas: 1. Alat Kesehatan umum; 2. Alat Kesehatan spesialistik; 3. Alat Kesehatan gigi; 4. Alat Kesehatan matra; 5. Alat Kesehatan penanggulangan nubika; 6. Alat farmasi; 7. Alat laboratorium; dan 8. Alat Kesehatan lain-lain. c. Alat Kesehatan terpakai habis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, terdiri atas: 1. Alat Kesehatan umum; 2. Alat Kesehatan gigi; 3. Alat Kesehatan farmasi; 4. Alat Kesehatan radiologi; 5. Alat Kesehatan mata; 6. Bahan laboratorium; dan 7. Suku cadang.

Article 9

Penentuan kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan: a. tingkat urgensi kebutuhan Alat Kesehatan; b. status Faskes Kemhan dan TNI sebagai sandaran operasi dan latihan; dan c. adanya rencana pengembangan organisasi Faskes Kemhan dan TNI.

Article 10

Pengajuan Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Faskes Kemhan dan TNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

(1) Pengadaan kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh: a. Rumah Sakit TNI; b. Lembaga Farmasi; c. Lembaga Biomedis; d. Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut; e. Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa; f. Lembaga Kesehatan Kelautan; g. Direktorat/Dinas Kesehatan Angkatan; h. Markas Besar Angkatan; i. Markas Besar TNI; dan j. Kemhan. (2) Pengadaan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. membuat daftar kebutuhan Alat Kesehatan yang diperlukan; dan b. membuat rencana penganggaran untuk pengadaan Alat Kesehatan yang diperlukan.

Article 12

Pendistribusian Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

Evaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB IV

Article 21