PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2019 tentang PELAKSANA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER KETAHANAN NASIONAL

PERMEN Nomor 23 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN ADMINISTRASI

Article 2

Correction

(1) Pelaksana dalam penyelenggaraan Program Magister Ketahanan Nasional merupakan pejabat struktural di lingkungan Kemhan dan pejabat Perguruan Tinggi yang secara fungsional berperan aktif dalam pembinaan penyelenggaraan Program Magister Ketahanan Nasional. (2) Program Magister Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Program Magister Ketahanan Nasional. (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Article 3

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. kategori I; dan b. katagori II.

Article 4

(1) Kategori 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. Prajurit TNI dan/atau PNS Kemhan yang diangkat sebagai dosen oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Program Magister Ketahanan Nasional; dan b. Ketua dan Sekretaris pada Program Magister Ketahanan Nasional di Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Program Magister Ketahanan Nasional. (2) Prajurit TNI dan/atau PNS Kemhan yang diangkat sebagai dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perwira Tinggi TNI, Perwira Menengah TNI, dan/atau PNS Kemhan Golongan IV; b. pendidikan paling rendah Strata-2; c. memiliki Surat Keputusan, Surat Perintah, atau Surat Tugas dari Menteri; dan d. memiliki Surat Keputusan dari Perguruan Tinggi. (3) Ketua dan Sekretaris Program Magister Ketahanan Nasional di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut: a. pendidikan paling rendah Strata-2; b. memiliki Surat Keputusan, Surat Perintah, atau Surat Tugas dari Menteri; c. memiliki Surat Keputusan dari Perguruan Tinggi.

Article 5

(1) Kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu Pejabat Struktural di Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kekuatan Pertahanan. (2) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perwira Tinggi TNI, Perwira Menengah TNI, dan Perwira Pertama TNI; dan b. PNS Golongan IV dan Golongan III di lingkungan Kemhan; (3) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditunjuk melalui Surat Keputusan, Surat Perintah, atau Surat Tugas dari Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2019 tentang PELAKSANA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER KETAHANAN NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11