PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Beasiswa Kementerian Pertahanan Kepada Warga Negara Republik Indonesia Untuk Mengikuti Pendidikan di Luar Negeri

PERMEN Nomor 23 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Article 7

Correction

Tataran kewenangan dalam pemberian Beasiswa berada: a. di lingkungan Kemhan; dan b. di lingkungan TNI.

Article 8

Correction

(1) Tataran Kewenangan dalam pemberian Beasiswa di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu: a. Menteri; b. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; c. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; d. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan; e. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan; f. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan; dan g. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan. (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. MENETAPKAN kebijakan mengenai pemberian Beasiswa; b. MENETAPKAN jumlah alokasi, jenis keahlian/ bidang studi calon Penerima Beasiswa sesuai kebutuhan Kemhan/TNI; dan c. MENETAPKAN pengangkatan dan pemberhentian Penerima Beasiswa. (3) Kewenangan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Beasiswa; b. menyelenggarakan seluruh proses penerimaan calon Penerima Beasiswa; c. melaksanakan dukungan administrasi Penerima Beasiswa; d. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Penerima Beasiswa; e. mengirim Penerima Beasiswa perguruan tinggi ke negara penyelenggara pendidikan; f. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Beasiswa; g. enyiapkan administrasi pemberian sanksi bagi Penerima Beasiswa; h. memberikan izin cuti atas biaya dinas atau cuti alasan khusus atas biaya sendiri; dan i. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Beasiswa kepada Menteri. (4) Kewenangan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut: a. menghimpun program kerja dan anggaran yang diajukan dari Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan untuk pemberian Beasiswa; b. mengakomodasikan kebutuhan Beasiswa ke dalam program kerja dan anggaran Kemhan; dan c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kerja dan anggaran pendidikan Beasiswa luar negeri. (5) Kewenangan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut: a. melaksanakan koordinasi dengan negara sahabat dan lembaga/instansi lain di luar negeri untuk memperoleh informasi mengenai kerjasama bidang pendidikan di negara yang bersangkutan; dan b. menyampaikan data dan persyaratan pendidikan di luar negeri kepada Menteri. (6) Kewenangan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut: a. mendukung akomodasi selama proses seleksi penerimaan Penerima Beasiswa; dan b. mendukung kegiatan yang berhubungan dengan Penerima Beasiswa dalam hal peningkatan dan pemeliharaan kemampuan bahasa asing. (7) Kewenangan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melaksanakan dukungan anggaran Beasiswa sesuai ketentuan. (8) Kewenangan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana pada ayat (1) huruf g mengakomodasikan dan memproses lulusan Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi syarat menjadi perwira Prajurit Karier sebagai calon PNS.

Article 9

(1) Tataran kewenangan dalam pemberian Beasiswa di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu: a. Asisten Personel Panglima TNI; b. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan; dan c. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. (2) Kewenangan Asisten Personel Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. menghimpun dan meneruskan pengajuan kebutuhan bidang studi/keahlian dari Asisten Personel Kepala Staf Angkatan kepada Menteri; dan b. mengakomodasi lulusan Penerima Beasiswa untuk mengikuti seleksi penerimaan calon perwira Prajurit Karier. (3) Kewenangan Asisten Personel Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. mengajukan kebutuhan bidang studi/keahlian kepada Asisten Personel Panglima TNI; dan b. menerima lulusan Penerima Beasiswa selama menunggu proses seleksi penerimaan calon perwira Prajurit Karier. (4) Kewenangan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut: a. menyelenggarakan pemeriksaan administrasi dan wawancara untuk security clearance; dan b. melaporkan hasil security clearance kepada Menteri dan Panglima TNI. c. memerintahkan Atase Pertahanan Republik INDONESIA untuk: 1. membuat laporan perkembangan pendidikan kepada Menhan dan Panglima TNI dengan tembusan kepada Kepala Badan Intelijen Strategis TNI; dan 2. membuat laporan tentang hal-hal khusus yang menyangkut penerimaan Beasiswa kepada Menteri dan Panglima TNI dengan tembusan kepada Kepala Badan Intelijen Strategis TNI.

BAB VIII

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGEMBALIAN

Article 17

Correction

Prosedur dan mekanisme pengembalian Penerima Beasiswa karena telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi: a. Penerima Beasiswa melaporkan kelulusannya kepada Atase Pertahanan Republik INDONESIA pada kesempatan pertama; b. Atase Pertahanan Republik INDONESIA berkoordinasi dengan perguruan tinggi negara penyelenggara pendidikan mengenai kelulusan Penerima Beasiswa; c. Atase Pertahanan Republik INDONESIA menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri; d. Menteri menerbitkan keputusan pemberhentian pemberian Beasiswa; dan e. Penerima Beasiswa melapor kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Article 18

Prosedur dan mekanisme pengembalian Penerima Beasiswa karena tidak mampu mengikuti/menyelesaikan pendidikan atas rekomendasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi: a. perguruan tinggi negara penyelenggara pendidikan menyampaikan rekomendasi kepada Atase Pertahanan Republik INDONESIA bahwa Penerima Beasiswa tidak mampu mengikuti/menyelesaikan pendidikan; b. Atase Pertahanan Republik INDONESIA berkoordinasi terkait rekomendasi ketidakmampuan Penerima Beasiswa untuk mengikuti/menyelesaikan pendidikan dengan perguruan tinggi negara penyelenggara pendidikan; c. Atase Pertahanan Republik INDONESIA menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Menteri; d. Atase Pertahanan Republik INDONESIA menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri berdasarkan rekomendasi dari perguruan tinggi negara penyelenggara pendidikan; dan e. Menteri menerbitkan keputusan pemberhentian Penerima Beasiswa.

Article 19

Prosedur dan mekanisme pengembalian Penerima Beasiswa karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi: a. surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang atas sangkaan keterlibatan Penerima Beasiswa atas tindak pidana pelanggaran hukum; b. surat pemanggilan dari instansi yang berwenang untuk menjalani proses hukum; c. Menteri menarik Penerima Beasiswa kembali ke INDONESIA dalam rangka proses hukum; d. Atase Pertahanan melakukan pendampingan apabila tindak pidana dilakukan di luar negeri; e. Atase Pertahanan melakukan koordinasi dengan pihak perguruan tinggi dalam rangka pengembalian Penerima Beasiswa; f. Atase Pertahanan Republik INDONESIA menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri; g. apabila Penerima Beasiswa dinyatakan tidak terlibat atas sangkaan tindak pidana pelanggaran hukum maka dikirim kembali ke perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan atas biaya negara; dan h. apabila terbukti terlibat tindak pidana maka Menteri menerbitkan keputusan pemberhentian pemberian Beasiswa.

Article 20

Prosedur dan mekanisme pengembalian Penerima Beasiswa karena melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi: a. perguruan tinggi negara penyelenggara pendidikan menyampaikan rekomendasi kepada Atase Pertahanan bahwa Penerima Beasiswa melakukan perbuatan tercela; b. Atase Pertahanan Republik INDONESIA berkoordinasi dengan perguruan tinggi negara penyelenggara pendidikan berkaitan dengan perbuatan tercela Penerima Beasiswa sehingga tidak dapat meneruskan pendidikannya; c. Atase Pertahanan Republik INDONESIA menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Menteri; d. Menteri menarik Penerima Beasiswa kembali ke INDONESIA; e. Atase Pertahanan melakukan koordinasi dengan pihak perguruan tinggi dalam rangka pengembalian Penerima Beasiswa; f. Atase Pertahanan Republik INDONESIA menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri; dan g. Menteri menerbitkan keputusan pemberhentian pemberian Beasiswa;

Article 21

Prosedur dan mekanisme pengembalian Penerima Beasiswa karena tidak mampu mengikuti/menyelesaikan pendidikan karena sakit berat atau cedera berat sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi: a. perguruan tinggi negara penyelenggara pendidikan menyampaikan rekomendasi kepada Atase Pertahanan atas ketidakmampuan mengikuti/menyelesaikan pendidikan Penerima Beasiswa karena sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter dari pihak yang berwenang; b. Atase Pertahanan Republik INDONESIA berkoordinasi dengan perguruan tinggi negara penyelenggara pendidikan; c. Atase Pertahanan Republik INDONESIA menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Menteri; d. Atase Pertahanan Republik INDONESIA menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri; dan e. Menteri menerbitkan keputusan pemberhentian pemberian Beasiswa.

Article 22

Prosedur dan mekanisme pengembalian Penerima Beasiswa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g meliputi: a. perguruan tinggi negara penyelenggara pendidikan menginformasikan kepada Atase Pertahanan Republik INDONESIA atas meninggalnya Penerima Beasiswa; b. Atase Pertahanan Republik INDONESIA berkoordinasi dengan perguruan tinggi negara penyelenggara pendidikan; c. Atase Pertahanan Republik INDONESIA menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Menteri; dan d. Atase Pertahanan Republik INDONESIA menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri;

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Beasiswa Kementerian Pertahanan Kepada Warga Negara Republik Indonesia Untuk Mengikuti Pendidikan di Luar Negeri

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB VI

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB IX

Article 23

BAB X

Article 24

Article 25