PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016 tentang PEMBINAAN INDUSTRI PERTAHANAN

PERMEN Nomor 23 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2016, No. 2. Pembinaan Industri Pertahanan adalah rangkaian usaha atau kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Industri Pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam. 3. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan Negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. Teknologi Alpalhankam adalah perpaduan dari proses riset dan pengembangan, rancang bangun, kegiatan teknis produksi, pengujian, dan/atau operasi yang berhasil mewujudkan produk Alpalhankam dan dipergunakan dalam suatu sistem Alpalhankam. 5. Sertifikasi adalah suatu proses verifikasi dan validasi lengkap dari suatu pengembangan dan rancang bangun produk Alpalhankam yang dimulai dari setiap tahap pengembangan, rancang bangun, pemodelan, pengujian laboratorium, simulasi, fabrikasi komponen, pemaduan prototype, dan uji prototype di dalam lingkungan operasi yang harus memenuhi standard dan persyaratan operasi yang telah ditentukan oleh Kemhan. 6. Produksi Series adalah proses produksi produk Alpalhankam yang memenuhi spesifikasi teknis hasil dari sertifikasi First Article, untuk menjamin tingkat kualitas dari setiap produk series selalu sama dengan spesifikasi teknis yang sama. 7. Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan yang selanjutnya disebut Bangtekindhan adalah program peningkatan kemampuan Industri Pertahanan melalui pemberdayaan dan/atau pendayagunaan teknologi dan Industri Pertahanan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan Negara. 10. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah Komite yang mewakili Pemerintah 2016, No. untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Article 2

Correction

(1) Menteri menyelenggarakan pembinaan Industri Pertahanan berdasarkan kebijakan KKIP. (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang melaksanakan: a. penetapan Industri Pertahanan sesuai pengelompokan; b. penetapan jenis produk Alpalhankam; c. pemberian perizinan produksi, pemasaran di dalam negeri dan di luar negeri, ekspor, impor dan perluasan usaha; d. pengembangan kemampuan Industri Pertahanan; e. pemeliharaan kemampuan dan kapasitas Industri Pertahanan; f. standardisasi Alpalhankam produk Industri Pertahanan; dan g. pengawasan dan pengendalian. (3) Dalam melaksanakan pembinaan Industri Pertahanan, Menteri berkoordinasi dengan anggota KKIP.

Article 3

Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri dibantu oleh: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan; b. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan; c. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan; 2016, No. d. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan; e. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan ; dan/atau f. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.

Article 4

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas: a. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan; dan b. memberikan dukungan administrasi di lingkungan Kementerian.

Article 5

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas: a. menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan Industri Pertahanan untuk ditetapkan oleh Menteri; b. melaksanakan kebijakan pembinaan Industri Pertahanan; c. menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria pembinaan teknis Industri Pertahanan; d. memberikan bimbingan dan supervisi; e. merencanakan program pengembangan teknologi Industri Pertahanan; f. melaksanakan verifikasi dalam rangka penetapan Industri Pertahanan oleh Menteri; g. memberikan perizinan produksi, dan pemasaran di dalam negeri dan di luar negeri Alpalhankam; h. memberikan perizinan ekspor Alpalhankam termasuk bahan baku; i. melaksanakan evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan Industri Pertahanan; dan 2016, No. j. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan Industri Pertahanan dengan instansi terkait, pengguna dan Industri Pertahanan.

Article 6

Dalam menyelenggarakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Direktur Jenderal Perencanaan Kementerian Pertahanan bertugas: a. menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan dan standardisasi teknis program dan anggaran Pembinaan Industri Pertahanan; dan b. melaksanakan evaluasi kebijakan perencanaan dan standardisasi teknis program dan anggaran Pembinaan Industri Pertahanan.

Article 7

Dalam menyelenggarakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas: a. merumuskan persyaratan operasional (opsreq) produk Alpalhankam; dan b. mengoordinasikan dengan pengguna tentang penentuan spesifikasi teknis berdasarkan opsreq.

Article 8

Dalam menyelenggarakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas: a. melaksanakan pengadaan Alpalhankam produk Industri Pertahanan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan; b. memfasilitasi perizinan impor bahan baku yang digunakan untuk mendukung produksi Alpalhankam; c. memfasilitasi proses sertifikasi tipe dan kelaikan Alpalhankam produk Industri Pertahanan yang memenuhi standar Pengguna dan pasar internasional; atau d. melaksanakan kodifikasi produk Industri Pertahanan. 2016, No.

Article 9

Dalam menyelenggarakan Pembinaan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan bertugas: a. melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan yang bersifat riset dasar dan difusi teknologi; b. menyiapkan perumusan kegiatan alih teknologi dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri dan alih teknologi Alpalhankam produk Industri Pertahanan yang dijual ke luar negeri; dan c. melaksanakan pengadaan Alpalhankam dalam tahapan riset/penelitian sampai dengan tahapan prototype (first article).

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS INDUSTRI PERTAHANAN

Article 10

Correction

Penetapan Industri Pertahanan disesuaikan dengan pengelompokan produk yang dihasilkan meliputi: a. industri alat utama; b. industri komponen utama; c. industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan d. industri bahan baku.

Article 11

Correction

(1) Industri nasional yang memproduksi Alpalhankam wajib mendaftarkan diri kepada Kementerian untuk mendapatkan penetapan sebagai Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 2016, No. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses verifikasi sesuai dengan standardisasi Industri Pertahanan yang ditetapkan oleh KKIP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 12

(1) Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menghasilkan produk: a. alat utama sistem senjata; b. alat pendukung; dan c. alat perlengkapan. (2) Alat utama sistem senjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan produk hasil rancang bangun sistem persenjataan dan/atau yang terintegrasi dengan wahana alat utama sistem senjata. (3) Alat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peralatan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan. (4) Alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peralatan menunjang personel. (5) Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebijakan KKIP.

Article 13

(1) Dalam hal pengajuan penetapan sebagai Industri Pertahanan, Industri Nasional secara bersamaan mengajukan penetapan jenis produk Alpalhankam yang dapat diproduksi. (2) Penetapan jenis produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses verifikasi sesuai dengan standardisasi produk Alpalhankam yang ditetapkan oleh KKIP. 2016, No.

Article 46

Setiap produk Alpalhankam harus mendapatkan standarisasi oleh Kementerian.

Article 47

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan melalui proses uji kelaikan.

Article 48

Menteri menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sebagai bagian yang tidak terpisahkan terhadap Pembinaan Industri Pertahanan.

Article 49

Menteri mendelegasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada pejabat di lingkungan Kementerian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 2016, No.

Article 50

(1) Menteri dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Industri Pertahanan. (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi khusus yang dihadapi Industri Pertahanan.

BAB 1

Umum

Article 20

Correction

(1) Kementerian mendorong pengembangan kemampuan Industri Pertahanan melalui pengembangan sumber daya manusia, sarana teknologi, informasi teknologi, organisasi dan manajemen. (2) Kementerian dalam mendorong pengembangan Industri Pertahanan diselenggarakan melalui penetapan kebijakan, regulasi dan penugasan. 2016, No.

Article 21

Correction

Pengembangan kemampuan Industri Pertahanan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan.

Article 22

(1) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan tenaga profesional yang dibutuhkan Industri Pertahanan. (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menguasai teknologi pertahanan dan keamanan yang sarat dengan teknologi tinggi dan ilmu terapan Industri Pertahanan.

Article 23

(1) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mencakup semua tingkatan penguasaan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi Industri Pertahanan sesuai perkembangan; b. penciptaan metoda kerja; c. keterampilan teknis pelaksanaan kerja; dan d. kemampuan khusus pada bidang dan teknologi Alpalhankam yang spesifik. (2) Kemampuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh melalui alih teknologi dan riset industri.

Article 24

(1) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Industri Pertahanan wajib melakukan usaha kaderisasi tenaga profesional. (2) Kaderisasi tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan di dalam 2016, No. negeri maupun di luar negeri dengan memanfaatkan lembaga yang kompeten.

Article 25

Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diwujudkan dalam suatu siklus kegiatan meliputi: a. rekrutmen yang selektif dan independen; b. pendidikan dan pelatihan yang berkualitas; c. kegiatan magang yang terprogram; d. penempatan jabatan secara tepat berdasarkan merit system; e. sistem karier dan penggajian yang mendorong daya saing; dan f. penerapan reward and punishment secara adil.

BAB 2

Sumber Daya Manusia

Article 22

Correction

(1) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan tenaga profesional yang dibutuhkan Industri Pertahanan. (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menguasai teknologi pertahanan dan keamanan yang sarat dengan teknologi tinggi dan ilmu terapan Industri Pertahanan.

Article 23

Correction

(1) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mencakup semua tingkatan penguasaan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi Industri Pertahanan sesuai perkembangan; b. penciptaan metoda kerja; c. keterampilan teknis pelaksanaan kerja; dan d. kemampuan khusus pada bidang dan teknologi Alpalhankam yang spesifik. (2) Kemampuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh melalui alih teknologi dan riset industri.

Article 24

(1) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Industri Pertahanan wajib melakukan usaha kaderisasi tenaga profesional. (2) Kaderisasi tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan di dalam 2016, No. negeri maupun di luar negeri dengan memanfaatkan lembaga yang kompeten.

Article 25

Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diwujudkan dalam suatu siklus kegiatan meliputi: a. rekrutmen yang selektif dan independen; b. pendidikan dan pelatihan yang berkualitas; c. kegiatan magang yang terprogram; d. penempatan jabatan secara tepat berdasarkan merit system; e. sistem karier dan penggajian yang mendorong daya saing; dan f. penerapan reward and punishment secara adil.

Article 26

Pengembangan sarana teknologi Industri Pertahanan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan produksi dan memenuhi perkembangan teknologi produksi.

Article 27

(1) Pengembangan sarana teknologi diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan rancang bangun, produksi dan pengujian. (2) Sarana teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jaringan komputer; b. perangkat lunak; c. perangkat simulasi; d. laboratorium; e. infrastruktur pengembangan; dan f. infrastruktur produksi serta infrastruktur pengujian. 2016, No.

Article 28

(1) Pengembangan sarana teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Industri Pertahanan. (2) Dalam hal Industri Pertahanan memerlukan bantuan pemerintah, Kementerian mengoordinasikan dengan kementerian lain dan/atau lembaga dalam negeri atau luar negeri. (3) Kementerian dapat memprogramkan pemenuhan sarana teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat kebutuhan pemenuhan Alpalhankam.

BAB 3

Sarana Teknologi

Article 26

Correction

Pengembangan sarana teknologi Industri Pertahanan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan produksi dan memenuhi perkembangan teknologi produksi.

Article 27

Correction

(1) Pengembangan sarana teknologi diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan rancang bangun, produksi dan pengujian. (2) Sarana teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jaringan komputer; b. perangkat lunak; c. perangkat simulasi; d. laboratorium; e. infrastruktur pengembangan; dan f. infrastruktur produksi serta infrastruktur pengujian. 2016, No.

Article 28

(1) Pengembangan sarana teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Industri Pertahanan. (2) Dalam hal Industri Pertahanan memerlukan bantuan pemerintah, Kementerian mengoordinasikan dengan kementerian lain dan/atau lembaga dalam negeri atau luar negeri. (3) Kementerian dapat memprogramkan pemenuhan sarana teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat kebutuhan pemenuhan Alpalhankam.

Article 29

(1) Pengembangan informasi teknologi Industri Pertahanan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan rancang bangun dan produksi. (2) Informasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi panduan rancang bangun, metode khusus, proses kerja, metodologi, standar dan panduan produksi. (3) Panduan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokumentasi, reparasi, proses spesifik, komunikasi antar sistem dan proses otomasi.

Article 30

Pengembangan informasi teknologi dilaksanakan melalui usaha Industri Pertahanan baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak lain di dalam dan/atau di luar negeri.

Article 31

(1) Pengembangan informasi teknologi Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus mendapat persetujuan Menteri. 2016, No. (2) Pengembangan informasi teknologi Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: a. pemberian lisensi; b. alih teknologi; c. pemindahan hak kekayaan intelektual kepada pihak lain; dan d. pertukaran informasi menyangkut Alpalhankam.

BAB 4

Informasi Teknologi

Article 29

Correction

(1) Pengembangan informasi teknologi Industri Pertahanan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan rancang bangun dan produksi. (2) Informasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi panduan rancang bangun, metode khusus, proses kerja, metodologi, standar dan panduan produksi. (3) Panduan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokumentasi, reparasi, proses spesifik, komunikasi antar sistem dan proses otomasi.

Article 30

Pengembangan informasi teknologi dilaksanakan melalui usaha Industri Pertahanan baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak lain di dalam dan/atau di luar negeri.

Article 31

(1) Pengembangan informasi teknologi Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus mendapat persetujuan Menteri. 2016, No. (2) Pengembangan informasi teknologi Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: a. pemberian lisensi; b. alih teknologi; c. pemindahan hak kekayaan intelektual kepada pihak lain; dan d. pertukaran informasi menyangkut Alpalhankam.

Article 32

(1) Kementerian mendorong Industri Pertahanan untuk memiliki organisasi yang adaptif dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan. (2) Organisasi yang adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Article 33

Organisasi Industri Pertahanan yang adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus menjamin ketersediaan engineer yang profesional, serta fasilitas dan manajemen yang modern.

Article 34

(1) Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan penentuan Komisaris dan Direksi. (2) Penentuan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum pengambilan keputusan. 2016, No.

Article 35

Penentuan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) didasarkan pada kemampuan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan penyehatan Industri Pertahanan.

Article 36

Penentuan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mengutamakan penggunaan merit system.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016 tentang PEMBINAAN INDUSTRI PERTAHANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

Article 15

BAB 1

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 2

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 3

Article 18

Article 19

BAB Keempat

Article 20

Article 21

BAB 1

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 2

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB 3

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB 4

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36