PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 21 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 936), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 3

Article 6

Correction

(1) Penanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas: a. membina dan mengarahkan program kerja; b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan c. memantau dan mengevaluasi kegiatan. (2) Ketua LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas: a. memastikan penyelenggaraan layanan telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku; b. memastikan kebijakan dan standar dalam penyelenggaraan layanan dipatuhi dan diterapkan oleh semua unit dalam penyelenggaraan layanan; c. memastikan bahwa aktivitas penyelenggaraan layanan dan pendokumentasian memenuhi persyaratan layanan; d. melakukan evaluasi penyelenggaraan layanan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien; e. mensosialisasikan kebijakan layanan kepada semua pegawai yang terkait dengan proses penyelenggaraan layanan; f. memastikan semua pegawai yang terkait dengan proses penyelenggaraan layanan mematuhi dan menerapkan kebijakan layanan; g. menugaskan penanggung jawab masing-masing bidang untuk memastikan bahwa proses pengelolaan layanan telah dirancang, diimplementasikan dan ditingkatkan sesuai dengan kebijakan dan tujuan pengelolaan layanan; h. memastikan bahwa seluruh aset LPSE sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh LKPP; dan i. membuat laporan kepada penanggungjawab LPSE terkait dengan semua proses yang masuk dalam LPSE. (3) Sekretariat LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LPSE. (4) Bidang Administrasi Sistem Elektronik LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, selaku Administrator Pusat Pelayanan Elektronik, mempunyai tugas: a. menyiapkan dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan; b. menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; c. memberikan informasi kepada LKPP mengenai kendala teknis yang terjadi di LPSE; d. memberikan layanan User Id untuk administrator U.O. di lingkungan TNI, Satker, Layanan Pengguna, dan verifikator; dan e. mengelola arsip dan dokumen penggunaan SPSE. (4a) Bidang Administrasi Satker LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c1, berkedudukan di Satker lingkungan Kemhan mempunyai tugas: a. membuat Administrasi Satker pelaksana pengadaan sesuai Surat Perintah dari Pejabat di instansi yang bersangkutan; dan b. mengisi data pegawai yang bertugas sebagai pelaksana pengadaan. (5) Bidang Registrasi dan Verifikasi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas: a. melayani pendaftaran penggunaan SPSE; b. menyampaikan informasi kepada calon pengguna SPSE mengenai kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; d. mengelola arsip dan dokumen penggunaan SPSE; dan e. melakukan konfirmasi kepada pengguna SPSE mengenai persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi. (6) Bidang Layanan Pengguna LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas: a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan baik melalui internet, telepon, maupun hadir langsung di LPSE; b. membantu proses pendaftaran pengguna LPSE; c. menjawab pertanyaan mengenai fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan d. menangani keluhan mengenai pelayanan LPSE. (7) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, mempunyai tugas: a. memberikan pelatihan bagi pengguna SPSE; dan b. mengadakan sosialisasi dan menjawab pertanyaan terkait SPSE. 6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Article I

Article 3

Article I

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 12

Article II