PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang SISTEM PELAPORAN KEKUATAN PERSONEL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

WAKTU LAPORAN DAN FORMAT LAPORAN

Article 6

Correction

(1) Laporan Bulanan diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya. (2) Laporan Triwulanan diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan pertama triwulan berikutnya. (3) Laporan Semesteran diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan pertama semester berikutnya. (4) Laporan Tahunan diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Januari tahun berikutnya.

Article 7

(1) Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. rekapitulasi Kekuatan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA Per Pangkat Per Unit Organisasi; b. rekapitulasi Kekuatan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan keluarga Per Pangkat Per Unit Per Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA/di luar Struktur Tentara Nasional INDONESIA; c. rekapitulasi Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan keluarga Per Golongan Per Angkatan; dan d. rekapitulasi Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional IndonesiaPer Kategori Per Unit Organisasi. (2) Format Rekapitulasi Kekuatan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA Per pangkat Per Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Format Rekapitulasi Kekuatan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan keluarga Per Pangkat Per Unit Per Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA/di luar struktur Tentara Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Format Rekapitulasi Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan keluarga Per Golongan Per Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Format Rekapitulasi Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional INDONESIA Per Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Format Rekapitulasi Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasiona INDONESIA Per Kategori Per Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

WEWENANGDAN TANGGUNG JAWAB

Article 8

Correction

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel kemhan, Karopeg Setjen Kemhan berwenang untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi semua satuan kerja di jajaran Kemhan yang ebrkaitan dengan peaksanaan kegiatan laporan kekuatan personel; b. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel yang telah dihasilkan; dan c. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi.

Article 9

(1) Karopeg Setjen Kemhan bertanggung jawab atas penyelenggaraan laporan kekuatan personel Kemhan kepada Sekjen Kemhan. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekjen Kemhan.

Article 10

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Mabes TNI Aspers Panglima TNI berwenang untuk: a. melaporkan kekuatan personel mabes TNI dan Angkatan kepada Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan; b. mengkordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan kekutan personel Mabes TNI dan Angkatan; c. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel Mabes TNI dan Angkatan yang telah dihasilkan; dan d. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi.

Article 11

(1) Aspers Panglima TNI bertanggung jawab atas peyelenggaraan laporan kekuatan persone Mabes TNI dan Angkatan kepada Panglima TNI. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Article 12

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Darat, Aspers Kasad berwenag untuk: a. melaporkan kekuatan personel Angkatan Darat kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI, tembusan Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh satuan kerja di jajaran Angkatan Darat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan kekuatan personel Angkatan Darat; c. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel Angkatan Darat yang telah dihasilkan; dan d. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi. Pasa 13 (1) Aspers Kasad dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Darat bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat.

Article 14

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Laut, Aspers Kasal berwenang untuk: a. melaporkan kekuatan personel Angkatan Laut kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI, tembusan Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan; b. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh satuan kerja di jajaran Angkatan Laut yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan kekuatan personel Angkatan Laut; c. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel Angkatan laut yang telah dihasilkan; dan d. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi.

Article 15

(1) Aspers Kasal dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Laut bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut.

Article 16

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Udara, Aspers Kasau berwenang untuk: a. melaporkan kekuatan personel Angkatan Udara kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI, tembusan Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh satuan kerja di jajaran Angkatan Udara yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan kekuatan personel Angkatan Udara; c. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel Angkatan Udara yang telah dihasilkan; dan d. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi.

Article 17

(1) Aspers Kasau dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Udara bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Udara. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara.

BAB Ketiga

Unit Oganisasi Angkatan

Article 12

Correction

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Darat, Aspers Kasad berwenag untuk: a. melaporkan kekuatan personel Angkatan Darat kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI, tembusan Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh satuan kerja di jajaran Angkatan Darat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan kekuatan personel Angkatan Darat; c. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel Angkatan Darat yang telah dihasilkan; dan d. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi. Pasa 13 (1) Aspers Kasad dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Darat bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat.

Article 14

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Laut, Aspers Kasal berwenang untuk: a. melaporkan kekuatan personel Angkatan Laut kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI, tembusan Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan; b. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh satuan kerja di jajaran Angkatan Laut yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan kekuatan personel Angkatan Laut; c. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel Angkatan laut yang telah dihasilkan; dan d. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi.

Article 15

(1) Aspers Kasal dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Laut bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut.

Article 16

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Udara, Aspers Kasau berwenang untuk: a. melaporkan kekuatan personel Angkatan Udara kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI, tembusan Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh satuan kerja di jajaran Angkatan Udara yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan kekuatan personel Angkatan Udara; c. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel Angkatan Udara yang telah dihasilkan; dan d. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi.

Article 17

(1) Aspers Kasau dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Udara bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Udara. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang SISTEM PELAPORAN KEKUATAN PERSONEL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18