PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KONSULTASI PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan: 1. Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. 2. Pencegahan adalah cara dan/atau tindakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. 3. Penyimpangan adalah sikap tindak yang melanggar peraturan perundang-undangan. 4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 5. Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Tim KP3B adalah suatu tim gabungan yang dibentuk untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 6. Tata Kerja adalah pelaksanaan suatu kegiatan dengan benar dan berhasil hingga mencapai ke tingkat efisiensi yang maksimal.

BAB II

ORGANISASI

Article 2

Correction

(1) Tim KP3B merupakan unsur pelaksana Kementerian Pertahanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan. (2) Tim KP3B dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Ketua Tim KP3B.

Article 3

Correction

Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas: a. melaksanakan sosialisasi, asistensi, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan Barang/Jasa; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan Barang/Jasa dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir pengadaan; c. memfasilitasi kegiatan koordinasi antara pelaksana kegiatan pengadaan Barang/Jasa dengan instansi terkait; dan d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Article 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim KP3B mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut: a. kewenangan Tim KP3B adalah: 1. memanggil, meminta dan meneliti data terhadap proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa; 2. merencanakan dan mengelola anggaran KP3B sesuai kebutuhan; 3. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas; dan 4. melaksanakan kegiatan verifikasi apabila ditemukan permasalahan kemungkinan penyimpangan terhadap pelaksanaan pengadaan yang berpotensi adanya kerugian Negara. b. tanggung jawab Tim KP3B adalah: 1. menyelesaikan pelaksanaan tugas Tim KP3B sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan 2. melaksanakan tugas secara konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab.

Article 5

Tim KP3B terdiri atas: a. Ketua Pengarah : Menteri Pertahanan; b. Anggota Pengarah : 1. Panglima TNI; 2. Kepala Staf TNI Angkatan Darat; 3. Kepala Staf TNI Angkatan Laut; 4. Kepala Staf TNI Angkatan Udara; 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan 6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). c. Ketua Tim : Inspektur Jenderal Kemhan; d. Wakil Ketua Tim : Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan TNI; e. Sekretariat 1. Sekretaris : Inspektur Pengadaan Itjen Kemhan; 2. Sekretaris 1 : Kasubdit I Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan; dan 3. Sekretaris 2 : Kasubbag Analisis Baganevdaklan Setitjen Kemhan. f. Anggota Tim : 1. personel Inspektorat Jenderal Kemhan; 2. personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI; 3. personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AD; 4. personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AL; 5. personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AU; 6. personel BPKP; dan 7. personel LKPP.

Article 6

Ketua Pengarah KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memberikan arahan dan kebijakan tentang kegiatan Tim KP3B.

Article 7

Anggota Pengarah KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Pengarah dalam menentukan kebijakan dan memberikan arahan tentang kegiatan Tim KP3B.

Article 8

(1) Ketua Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjabarkan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk menyiapkan grand design tugas KP3B. (2) Ketua Tim KP3B bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ketua Tim KP3B menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kegiatan teknis KP3B di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; b. pelaksanaan Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; c. pengawasan pelaksanaan kegiatan Tim KP3B; dan d. penyampaian laporan dan evaluasi, saran dan pertimbangan Tim KP3B di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Article 10

Wakil Ketua Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan Tim KP3B.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wakil Ketua Tim KP3B menyelenggarakan fungsi : a. mewakili Ketua Tim apabila Ketua berhalangan; b. penyampaian pertimbangan kepada Ketua; dan c. koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan Tim KP3B.

Article 12

Sekretaris Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas Tim KP3B.

Article 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Tim KP3B menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas KP3B; b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan dan bidang umum; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim KP3B.

Article 14

Anggota Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan grand design teknis KP3B di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Article 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Anggota Tim KP3B menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan bahan untuk kegiatan Tim KP3B di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; b. penyampaian pertimbangan kepada Ketua; dan c. pelaksanaan tugas selain yang diberikan oleh Ketua Tim KP3B.

Article 16

(1) Dalam pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim KP3B dapat dibantu oleh kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan. (2) Kelompok kerja Tim KP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan Inspektorat Jenderal Kemhan dan TNI serta personel dari Instansi yang ditunjuk sesuai kapasitas dan bidang keahliannya. (3) Pembentukan susunan keanggotaan tata kerja, kepangkatan dan pemberhentian anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dalam hal ini Irjen Kemhan.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KONSULTASI PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB III

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB IV

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26