PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DANTENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 18 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB Ketiga

Asas dan Prinsip

Article 3

Correction

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Materiil, memperhatikan asas-asas sebagai berikut : a. peningkatan, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus diarahkan untuk peningkatan kualitas materiil; b. manfaat, hasil penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus bermanfaat bagi upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan materiil; c. efisiensi, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus menjamin materiil yang lebih efisien; d. berlanjut, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus selalu ditinjau kembali dengan sistem umpan balik; e. keterpaduan, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus didukung dengan data yang komprehensif; f. rasional, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus logis dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai rencana dan penentuan kebutuhan yang ditetapkan; g. pengamanan, kegiatan dan hasil penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil yang bersifat rahasia/terbatas harus diperlakukan dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan; h. kesederhanaan, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil dilaksanakan sesederhana mungkin tidak berbelit belit sehingga memudahkan dalam penyiapan data guna mendukung pembinaan materiil; dan i. keluwesan, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dihadapkan dengan tuntutan perkembangan iptek yang sangat pesat. (2) Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut : a. harus dapat mendukung pembinaan materiil dan selaras dengan pembinaan logistik; b. harus bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara; c. harus selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional, pembinaan personel dan pembinaan keuangan; dan d. harus dapat dipedomani dalam penyajian data sesuai dengan tuntutan perkembangan Iptek.

BAB III

POLA PENYELENGGARAAN

Article 7

Correction

Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil diatur sebagai berikut : a. tingkat pusat 1. diselenggarakan oleh Pembina Materiil dengan melibatkan unsur Informasi Pengolahan Data (Infolahta) Dephan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan; 2. merupakan kegiatan penyajian data dan informasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam rangka mendukung fungsi pembinaan materiil untuk memenuhi kebutuhan materiil. b. tingkat daerah 1. diselenggarakan oleh Pembina Materiil dengan melibatkan unsur Informasi Pengolahan Data (Infolahta) Komando Utama; 2. merupakan kegiatan penyajian data dan informasi materiil sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam rangka mendukung fungsi pembinaan materiil untuk memenuhi kebutuhan materiil Komando Utama.

Article 8

Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil didasarkan pada aspek : a. organisasi; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan dan pengendalian

Article 9

Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi sebagai berikut : a. Tingkat Pusat 1. pembina materiil UO dengan melibatkan unsur Infolahta; 2. pelaksana sistem informasi pembinaan materiil terdiri dari semua Satker pengguna materiil; dan 3. berlaku pada tingkat UO Dephan, UO Mabes TNI dan UO Angkatan. b. Tingkat Daerah 1. pembina materiil Kotama dengan melibatkan unsur Infolahta; 2. pelaksana sistem informasi pembinaan materiil terdiri dari semua Satker pengguna materiil; dan 3. berlaku pada tingkat Komando Utama.

Article 10

Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur sebagai berikut : a. harus mengacu dengan data yang disajikan oleh pengguna materiil; b. harus dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam menyusun rencana kebutuhan; dan c. harus berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok.

Article 11

Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diatur sebagai berikut : a. dilaksanakan oleh fungsi logistik melibatkan unsur Infolahta dari satuan paling bawah sampai tingkat pusat; dan b. melaksanakan kegiatan pengolahan data dan informasi materiil yang dilaporkan secara berjenjang.

Article 12

Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil pada aspek pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diatur sebagai berikut: a. dilaksanakan oleh institusi pengawasan dan pengendalian; dan b. pimpinan satuan bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Article 13

Correction

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sistem informasi pembinaan materiil pertahanan negara meliputi aspek-aspek : a. kebijakan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan dan pengendalian.

Article 14

Correction

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur sebagai berikut : a. Dephan merumuskan kebijakan umum sistem informasi pembinaan materiil dalam lingkup pertahanan negara; b. Mabes TNI merumuskan kebijakan pokok pelaksanaan sistem informasi pembinaan materiil UO Mabes TNI; dan c. Mabes Angkatan merumuskan petunjuk pelaksanaan sistem informasi pembina materiil UO Angkatan.

Article 15

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas : a. Dephan merumuskan dan menyusun rencana, program dan anggaran sistem informasi pembinaan materiil dalam mendukung pertahanan negara; b. Mabes TNI merumuskan dan menyusun: 1. sistem informasi pembinaan materiil untuk lingkup UO Mabes TNI; dan 2. rencana, program dan anggaran di bidang sistem informasi pembinaan materiil UO Mabes TNI. c. Mabes Angkatan menyusun : 1. sistem informasi pembinaan materiil untuk lingkup UO Angkatan; dan 2. rencana, program dan anggaran di bidang sistem informasi pembinaan materiil UO Angkatan.

Article 16

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah : a. Dephan menyelenggarakan sistem informasi pembinaan materiil; b. Mabes TNI melaksanakan kegiatan sistem informasi pembinaan materiil UO Mabes TNI, menerima laporan dari UO Angkatan dan selanjutnya melaporkan ke Dephan secara periodik; dan c. Mabes Angkatan melaksanakan kegiatan sistem informasi pembinaan materiil UO Angkatan, menerima laporan dari Kotama dan selanjutnya melaporkan ke Mabes TNI secara periodik.

Article 17

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas : a. Dephan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap sistem informasi pembinaan materiil yang dilaksanakan UO Mabes TNI dan UO Angkatan agar dapat dijamin keakuratannya dan dapat dipertang- gungjawabkan untuk mendukung fungsi Binmat; b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap sistem informasi pembinaan materiil UO Mabes TNI untuk dijadikan sebagai bahan pendukung fungsi Binmat; dan c. Mabes Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap sistem informasi pembinaan materiil Kotama Angkatan untuk dijadikan sebagai bahan pendukung fungsi Binmat.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DANTENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18

Article 19