Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2018
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RYAMIZARD RYACUDU
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
Paraf :
1. Dirjen Strahan :
2. Dirjen Renhan :
3. Dirjen Pothan :
4. Dirjen Kuathan :
SUBLAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015-2019
2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 KEMENTERIAN PERTAHANAN
1. - Persentase potensi sumber daya nasional yang dapat diperdayakan menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.
14% 21% 24% 28% 32%
2. - Persentase satuan kerja yang menerapkan manajemen yang terintegrasi, akuntabel dan akurat dilingkungan Kemhan dan TNI.
86% 87% 88% 89% 100%
3. - Persentase kekuatan pokok minimum (MEF) TNI meliputi aspek alutsista, profesionalisme, sarana dan prasarana serta kesejahteraan yang di bangun.
16% 20% 20% 23% 25%
4. 1.
Persentase wilayah perbatasan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas.
2. Persentase penurunan pelanggaran wilayah perbatasan dan daerah rawan.
25% 20% 15% 10% 5%
5. - Persentase obyek vital nasional bersifat strategis yang dinyatakan aman.
100% 100% 100% 100% 100%
6. 1.
Persentase kekuatan laut yang mampu mengamankan pulau-pulau kecil terluar dan wilayah laut yuridiksi nasional.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase penurunan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional.
20% 17% 14% 11% 8% Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam pertahanan negara.
Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi.
Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional dan global Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman Kekuatan laut yang mampu menjangkau wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim di wilayah laut yurisdiksi nasional.
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA KEMHAN DAN TNI TAHUN 2015-2019 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Target Alokasi (dalam miliaran rupiah) Jumlah Unit Organisasi pelaksana PRIORITAS N, B, K/L Sub lampiran I Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 Tanggal 4 Agustus 2015
7. 1.
Persentase kekuatan darat yang mampu mengamankan pulau-pulau di daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara dan pulau- pulau kecil terluar serta menjaga keamanan wilayah daratan 90% 90% 90% 90% 90%
2. Persentase penurunan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah perbatasan darat negara dan pulau-pulau kecil terluar.
25% 20% 15% 10% 5%
8. 1.
Persentase kekuatan udara yang mampu mengamankan wilayah udara yurisdiksi nasional dan mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut.
75% 80% 85% 85% 90%
2. Persentase penurunan pelanggaran hukum wilayah udara yurisdiksi nasional.
5% 3% 2% 1% -
9. - Persentse gelar kekuatan darat, laut, dan udara yang sinergis dan terintegrasi.
75% 80% 85% 90% 95%
10. - Persentase kerjasama pertahanan yang mengacu pada politik bebas aktif dan jati diri sebagai negara maritim di forum internasional.
11% 22% 33% 44% 55%
11. - Persentase pengiriman pasukan perdamaian dunia sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, dalam rangka mewujudkan keikutsertaan untuk menjaga perdamaian dunia.
11% 16% 20% 24% 29%
12. - Persentase kegiatan diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional 20% 20% 20% 20% 20% Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah- daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan serta menjaga keamanan wilayah daratan Kekuatan udara yang mampu menjaga keamanan dirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional dan mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut wilayah NKRI Tergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yang sinergis dan terintegrasi Terwujudnya kerjasama pertahanan dengan negara sahabat.
Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia di berbagai kawasan sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional
13. Persentase peningkatan pertumbuhan industri strategis nasional di bidang Pertahanan 20% 20% 20% 20% 20%
14. persentase peningkatan pemenuhan Alutsista dan Alpalhankam melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri.
10% 21% 22% 23% 24%
15. Persentase kualitas SDM yang mampu menguasai teknologi untuk mendukung pengembangan industri pertahanan.
54% 55% 57% 60% 70%
16. Persentase kader bela negara yang terbentuk di lingkungan pendidikan, pemukiman dan pekerjaan yang memiliki kemampuan bela negara 70% 80% 85% 90% 100%
17. Persentase pembangunan sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan K/L, Pemda dan komponen bangsa lainnya.
30% 40% 50% 60% 70%
18. Persentase SDM pertahanan negara yang telah memilki kemampuan bela negara.
16% 30% 40% 50% 60% 23,220.8
36,007.1
32,571.7
37,161.2
21,740.1
150,701.0
01
528.9
780.1382
733.0
766.1
802.4
3,469.4
Sekretaris Jenderal - - Persentase satker yg menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan UO Kemhan I. KEMHAN Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya UO Kemhan Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan UO. Kemhan.
Terwujudnya industri strategis nasional guna mendukung kepentingan pertahanan Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional.
Terwujudnya penguasaan teknologi dan kualitas SDM untuk mendukung pengembangan Industri Pertahanan.
Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara.
Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah dan komponen bangsa lainnya Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara
1354 Pengelolaan sistem informasi pertahanan negara
232.7
202.7
216.8
238.4
261.1
1,151.7
- - Persentase satker Kemhan yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara.
60% 70% 80% 90% 100%
232.7
202.7
216.8
238.4
261.1
1,151.7
2.3
9.9
10.9
12.0
13.2
48.3
Pusat Keuangan -
1. Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA yang diselesaikan tepat waktu.
28 dok 28 dok 28 dok 28 dok 28 dok
2.3
9.9
10.9
12.0
13.2
48.3
2. Jumlah Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu.
27 lap 27 lap 27 lap 27 lap 27 lap
0.5
6.8
7.5
8.3
9.1
32.3
1357 Pelayanan bantuan hukum pertahanan
6.6
7.7
8.0
8.2
8.7
39.3
Biro Hukum - - Persentase penyelesaian perkara hukum.
100% 100% 100% 100% 100%
6.6
7.7
8.0
8.2
8.7
39.3
1358 Pelayanan rehabilitasi dan perumahsakitan
14.1
24.6
27.1
29.8
32.7
128.2
1
1. Persentase penyandang disabilitas Kemhan dan TNI yang memperoleh rehabilitasi hingga mandiri.
100% 100% 100% 100% 100%
14.1
24.6
27.1
29.8
32.7
128.2
1359 Dukungan pelayanan umum UO Kemhan
0.3
15.8
4.6
7.8
9.1
37.4
Biro Umum - 1 Persentase pelayanan bidang Pengamanan, kerumahtanggaan dan poliklinik yang sesuai standar.
100% 100% 100% 100% 100%
0.3
15.8
4.6
7.8
9.1
37.4
2 Persentase jumlah pengadaan perbekalan dan sarana perlengkapan perkantoran sesuai dengan kebutuhan 3 Persentase BMN yang tercatat dalam sistem secara tepat waktu dan akurat 1360 Duk peningkatan Sarpras aparatur UO Kemhan
90.0
145.0
78.9
83.7
88.6
486.2
- - Persentase Sarpras dan bangunan yang telah direnovasi sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu 34 paket 33 paket 16 paket 20 paket 24 paket
90.0
145.0
78.9
83.7
88.6
486.2
Meningkatnya pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan keuangan pertahanan yang berdasarkan data yang terkini, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
Meningkatnya pelayanan bantuan hukum yang akuntabel.
Pusat Rehabilitasi Meningkatnya penyandang disabilitas Kemhan dan TNI memperoleh pelayanan rehabilitasi hingga mandiri .
Tercapaiannya standar pelayanan prima dalam bidang pengamanan, kerumahtanggaan dan poliklinik.
Terpenuhinya sarana dan prasarana dan Terpenuhinya sarana, dan prasarana perbekalan dan fasilitas bangunan U.O Kemhan sesuai kebutuhan, Pusat Data dan Informasi Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi informasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara.
1355 Pelayanan dan pembinaan keuangan pertahanan
1361 Dukungan pembinaan dan pengelolaan pegawai UO. Kemhan
9.5
5.8
12.4
10.8
10.9
49.5
- - Persentase pegawai yang lulus uji kompetensi dibidangnya 60% 65% 70% 75% 80%
9.5
5.8
12.4
10.8
10.9
49.5
1362
169.9
363.5
369.2
369.3
372.0
1,502.8
Biro Perencanaan -
1. Persentase dokumen Satker/ Subsatker U.O Kemhan dengan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran baik 100% 100% 100% 100% 100%
98.2
344.8
349.2
349.1
353.2
1,494.4
2. Persentase dokumen Satker/ Subsatker U.O Kemhan dengan penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan yang efektif dan efesien 100% 100% 100% 100% 100%
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
8.3
1363
1.2
1.2
1.3
1.5
1.8
6.9
- - Persentase dukungan administrasi dan pelayanan tugas pimpinan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai SOP.
100% 100% 100% 100% 100%
1.2
1.2
1.3
1.5
1.8
6.9
1365
2.4
4.0
3.7
4.7
4.3
19.1
- - Persentase responden yang puas terhadap Layanan Informasi Pertahanan Negara yang dipublikasikan secara actual, akurat dan tepat waktu.
100% 100% 100% 100% 100%
2.4
4.0
3.7
4.7
4.3
19.1
02 18,504.7
26,903.4
23,985.0
28,066.7
13,114.6
110,574.3
1. - Persentase sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek sereta dikembangkan secara mandiri.
2. - Persentase Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap.
Pelayanan komunikasi publik Pusat Komunikasi Publik Meningkatnya citra positif Kemhan/TNI di masyarakat, dan forum internasional Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemhan Badan Sarana Pertahanan Terwujudnya sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara Meningkatnya Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap Biro Kepegawaian Terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan merit system Dukungan perencanaan dan penganggaran program kerja UO Kemhan Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan anggaran jangka pendek dan menengah, penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan U.O Kemhan yang akurat, terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.
Dukungan administrasi dan pelayanan Pimpinan UO Kemhan Biro Tata Usaha Terselenggaranya pelayanan tugas pimpinan dan tata usaha kementerian yang sinergis, akuntabel dan tepat waktu.
25.1
60.2
56.7
54.4
60.0
256.3
- - Jumlah aset (BMN Kemhan /TNI) yang tercatat secara update dan tepat waktu 76% 78% 80% 81% 83%
25.1
60.2
56.7
54.4
60.0
256.3
1367
4.4
8.0
6.3
8.5
7.2
34.4
- - Jumlah Alutsista/Non Alutsista serta kualifikasi penyelenggara kelaikan militer yang lolos uji (memenuhi standar mutu) 54 Paket 152 Paket 75 Paket 73 Paket 60 Paket
4.4
8.0
6.3
8.5
7.2
34.4
1368
2.5
4.5
3.1
5.1
3.7
18.8
-
1. Jumlah kodefikasi materiil pertahanan yang terintegrasi secara nasional
2.400 item
2.400 item
2.400 item
2.400 item
2.400 item
1.5
2.5
2.1
3.1
2.0
11.2
2. Jumlah kodefikasi materiil pertahanan yang terintegrasi secara internasional.
34.200 item
34.200 item
34.200 item
34.200 item
34.200 item
1.0
2.0
1.0
2.0
1.7
7.7
1369
498.1
1,545.0
847.6
900.9
494.7
4,286.3
- - Jumlah bangunan konstruksi pertahanan yang dibangun 1370 -
-
-
-
-
186.2
1,606.8
1,414.7
1,155.2
1,102.0
5,464.8
- - Jumlah sarana dan prasarana pertahanan diwilayah perbatasan yang di bangun.
2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
186.2
195.5
205.2
215.5
226.3
1,028.6
1371 17,787.3
23,674.0920
21,652.2
25,937.6
11,441.4
100,492.6
1 - Jumlah pengadaan Alutsista dan peralatan pendukung Alutsista serta alat kesehatan Pusat Kodifikasi Pusat Konstruksi Pusat Pengadaan Pengadaan barang dan jasa militer Terwujudnya Alutsista dan peralatan pendukung Alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan.
Kodifikasi materiil pertahanan Tersusunya jumlah kode NSN yang terintegrasi secara nasional dan internasional dengan dokumentasi yang akuntabel.
Pengadaan jasa konstruksi pertahanan Terwujudnya pembangunan konstruksi kekuatan pertahanan yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel.
Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah Pusat Konstruksi Meningkatnya jumlah sarana prasarana pertahanan wilayah perbatasan.
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pusat Barang Milik Negara Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara Kemhan/TNI yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
Kelaikan sarana pertahanan Pusat Kelaikan Tersedianya sarana prasarana pertahanan yang memenuhi standar mutu.
1.2
4.8
4.4
5.0
5.6
21.0
- 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik 100% 100% 100% 100% 100%
1.2
4.8
4.4
5.0
5.6
21.0
2 Tingkat keselarasan perenca-naan dengan penganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 03
3.8
4.6
5.1
7.8
6.0
27.2
-
1. Opini Auditor Ekternal terhadap laporan keuangan Kemhan dan TNI
2. Persentase Satker yang bebas dari temuan material 3 Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti 4 Tingkat maturitas Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1373
1.4
1.3
1.3
3.6
1.2
8.6
- 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik 100% 100% 100% 100% 100%
1.4
1.3
1.3
3.6
1.2
8.6
2 Tingkat keselarasan perenca-naan dengan penganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 1374 Pengawasan umum Kemhan/TNI
0.6
0.9
1.1
1.1
1.2
4.78
- - Persentase kegiatan bidang pengawasan umum yang bebas temuan material 60% 65% 70% 75% 80%
0.2
0.2
0.2
0.2
1.0
1.8
Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen Kemhan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Itjen Kemhan.
Inspektorat Umum Kemhan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang kelembagaan, SDM, dan peraturan perundang-undangan.
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Ranahan Kemhan Sekretariat Baranahan Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Badan Sarana Pertahanan Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan Inspektorat Jenderal Kemhan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja aparatur Kemhan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien
0.6
0.9
0.9
1.0
1.2
4.6
- - Persentase kegiatan bidang pengawasan pengadaan yang bebas temuan material 35% 30% 25% 20% 15%
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
1.0
1376 Pengawasan keuangan Kemhan/TNI
0.6
0.7
1.0
1.2
1.2
4.6
- - Persentase kegiatan temuan bidang pengawasan keuangan yang bebas temuan material 35% 30% 25% 20% 15%
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
1.5
1377
0.6
0.9
1.0
1.0
1.2
4.6
- - Persentase kegiatan temuan bidang pengawasan logistik yang bebas temuan material 30% 25% 20% 15% 10%
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
1.2
04 1,539.4
2,186.0
2,526.0
2,557.2
2,231.8
11,040.37
- - Persentase penerapan hasil produk Litbang sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri.
54% 55% 57% 60% 70% 1378
3.5
3.8
4.2
4.8
5.3
21.6
- - Jumlah rekomendasi terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global.
6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi
3.5
3.8
4.2
4.8
5.3
21.6
1379
41.6
49.0
69.5
71.5
101.2
332.8
- - Jumlah model dan/ atau prototipe alat peralatan matra darat, laut dan udara yang sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri menjadi produk masal 6 prototipe 6 prototipe 8 prototipe 6 prototipe 3 prototipe
41.6
49.0
69.5
71.5
101.2
332.8
1380 1,290.2
2,126.6
2,444.9
2,474.7
2,118.1
10,454.5
- - Jumlah rekomendasi inovasi teknologi dan model alat pertahanan yang sesuai kemajuan IPTEK serta mampu dijadikan prototipe.
7 rekomendasi 10 rekomendasi 8 rekomendasi 8 rekomendasi 9 rekomendasi 1,290.2
2,126.6
2,444.9
2,474.7
2,118.1
10,454.5
Penelitian dan pengembangan IPTEK pertahanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan Terwujudnya inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan IPTEK serta mampu dijadikan prototipe.
Penelitian dan pengembangan strategi pertahanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan Tersusunnya pemetaan terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global.
Penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan Terwujudnya model dan/atau prototipe alat perlatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri Inspektorat Keuangan Kemhan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang keuangan.
Pengawasan logistik Kemhan/TNI Inspektorat Logistik Kemhan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang logistik.
Penelitian dan pengembangan Kemhan Badan Penelitian dan Pengembangan Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri.
Pengawasan pengadaan Kemhan/TNI Inspektorat Pengadaan Kemhan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengadaan.
202.3
3.2
3.9
4.5
5.0
218.8
- - Jumlah rekomendasi sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan IPTEK.
7 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi
202.3
3.2
3.9
4.5
5.0
218.8
1382
1.9
3.4
3.5
1.7
2.2
12.7
- 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik 100% 100% 100% 100% 100%
1.9
3.4
3.5
1.7
2.2
12.7
2 Tingkat keselarasan perenca-naan dengan penganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 05
114.9
322.2
63.1
67.6
75.0
642.8
- - Persentase peserta diklat yang lulus standar mutu yang professional dengan kualifikasi “Baik/memuaskan” dan mampu menjawab tantangan tugas 80% 85% 90% 93% 96% 1383
9.0
10.2
11.2
12.3
13.5
56.2
- - Persentase peserta diklat yang memenuhi standar kompetensi guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan 80% 83% 86% 89% 92%
9.0
10.2
11.2
12.3
13.5
56.2
1384
8.2
9.0
9.9
10.9
12.0
50.0
- - Manajemen Pertahanan sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan 80% 83% 86% 89% 92%
8.2
9.0
9.9
10.9
12.0
50.0
Pendidikan dan pelatihan bahasa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Tersedianya lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan berbahsa.
Pendidikan dan latihan manajemen pertahanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Tersedianya lulusan yang mampu menjawab tantangan tugas di bidang manajemen pertahanan.
Dukungan manajamen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang Kemhan Sekretariat Balitbang Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Balitbang Kemhan.
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemhan Badan Pendidikan dan Pelatihan Tersedianya lulusan pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI memenuhi standar mutu.
Penelitian dan pengembangan sumber daya pertahanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan Tersusunnya pemetaan sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan IPTEK.
6.9
7.6
8.4
9.2
10.1
42.3
- - Persentase peningkatan kompetensi lulusan Tekfunghan yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan 80% 83% 86% 89% 92%
6.9
7.6
8.4
9.2
10.1
42.3
1386
88.1
292.5
30.4
31.6
35.5
478.1
Universitas - Pertahanan - Persentase peningkatan kompetensi lulusan Universitas Pertahanan (Unhan) sesuai standar nasional dan internasional 80% 83% 86% 89% 92%
88.1
292.5
30.4
31.6
35.5
478.1
1387
2.7
2.9
3.2
3.5
3.9
16.2
- - Persentase Peningkatan kompetensi lulusan diklat Bela Negar yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme sesuai dengan nilai nilai dasar Bela Negara 100% 100% 100% 100%
2.7
2.9
3.2
3.5
3.9
16.2
1559 - - Persentase perencanaan dan penganggaran pertahanan negara yang terintegrasi, akuntable dan tepat waktu.
06
49.0
64.4
67.8
67.0
69.5
317.7
- - Jumlah kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat Kemhan Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu dan mampu memenuhi kebutuhan.
Strategi Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global.
Pendidikan pelatihan teknis fungsional dan pertahanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Tersedianya lulusan yang mampu menjawab tantangan tugas di bidang fungsional pertahanan.
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan Tersedianya lulusan pendidikan tinggi bidang pertahanan sesuai standar nasional dan internasional Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Sekretariat Badiklat Kemhan Tersedianya lulusan yang memiliki sikap dan perilaku yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme guna menjalankan hak dan kewajiban Bela Negara
7.1
9.4
9.7
8.7
9.6
44.5
- - Jumlah produk Analisa Strategis yang dimanfaatkan/dijadikan dasar kebijakan/ditindaklanjuti 16 kajian 11 kajian 8 kajian 6 kajian 7 kajian
7.1
9.4
9.7
8.7
9.6
44.5
1389
6.7
6.5
7.1
6.0
6.9
33.2
-
1. Jumlah Kebijakan Strategis yang diimplementasikan 13 dokumen 13 dokumen 9 dokumen 7 dokumen 9 dokumen
4.2
6.5
7.1
6.0
6.9
30.7
1390
12.6
15.5
17.2
17.9
18.8
81.9
- - Jumlah kerjasama bidang pertahanan dengan negara sahabat.
22 negara 22 negara 22 negara 22 negara 22 negara
12.6
15.5
17.2
17.9
18.8
81.9
1391
6.3
7.8
8.0
8.3
8.1
38.4
-
1. Jumlah kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara yang diimplementasikan 8 dokumen 8 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 5 dokumen
2.8
3.6
5.1
3.2
5.0
19.7
1392
9.3
10.6
10.0
8.7
7.0
45.6
-
1. Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti 12 RUU 20 RUU 12 RUU 7 RUU 6 RUU
5.8
8.3
8.6
6.4
5.5
34.5
1393
4.8
10.4
11.5
12.4
13.6
52.8
-
1. Persentase penanganan batas wilayah dengan data batas tata ruang dan survei pemetaan yang terintegrasi dan terkini 3 kajian 13 kajian 7 kajian 7 kajian 7 kajian
0.8
5.0
1.9
1.9
2.1
11.7
Pengelolaan wilayah pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan Terwujudnya wilayah pertahanan yang memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akuntabel, dan terkini Perumusan kebijakan pengerahan komponen Pertahanan Negara Direktorat Pengerahan Tersusunnya rumusan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional maupun global secara terintegrasi.
Perumusan hukum strategi pertahanan negara Direktorat Hukum Strategi Pertahanan Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang pertahanan negara.
Perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif Direktorat Kebijakan Strategis Tersusunnya kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimpliementasikan secara sinergis lintas sektor.
Kerjasama Internasional Direktorat Kerjasama Internasional Terwujudnya Keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional.
Analisis Strategis Direktorat Analisa Strategis Tersusunya prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global secara tepat waktu dengan data yang terkini dan akurat.
2.2
4.1
4.4
5.0
5.5
21.3
Sekretariat Ditjen Srahan Kemhan - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik 100% 100% 100% 100% 100%
2.2
4.1
4.4
5.0
5.5
21.3
2 Tingkat keselarasan perenca-naan dengan penganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 07
18.9
24.8
23.4
25.7
28.9
121.8
- - Persentase perencanaan dan penganggaran pertahanan negara yang terintegrasi, akuntable dan tepat waktu.
1395
1.5
2.0
2.0
2.2
2.4
10.1
-
1. Prosentase penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran yang terintegrasi dan tepat waktu
2. Persentase penyelesaian administrasi pengadaan Alutsista melalui fasilitas pinjaman dalam negeri dan luar negeri yang tepat waktu 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah
0.4
0.5
0.5
0.5
0.6
2.5
3. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan anggaran terpusat LTGA/BMP 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap
0.4
0.6
0.6
0.7
0.7
3.0
4. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan anggaran Ditminlakgar 3 Lap 3 Lap 3 Lap 3 Lap 3 Lap
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
1.1
5. Jumlah Kompilasi Data Intake TNI di Lingkungan Kemhan dan TNI 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
0.2
0.3
0.3
0.4
0.3
1.5
6. Jumlah Peraturan Dirjen yang disusun 2 peraturan 2 peraturan 2 peraturan 2 peraturan 2 peraturan
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
2.2 1397
4.7
4.3
4.4
4.3
4.7
22.4
-
1. Jumlah Unit Organisasi yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program dan anggaran 5 U.O 5 U.O 5 U.O 5 U.O 5 U.O
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
8.5
2. Jumlah Peraturan Menteri Pertahanan dan peraturan Dirjen Renhan Kemhan yang di 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok
1.4
0.9
1.0
0.8
1.0
5.1
3. Jumlah wilayah yang menerima Bimbingan Teknis penyusunan LAKIP 7 wilayah 7 wilayah 7 wilayah 7 wilayah 7 wilayah
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
1.7
4. Jumlah Unit Organisasi yang menerima pelatihan Monev 5 UO.
5 UO.
5 UO.
5 UO.
5 UO.
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
1.4 Administrasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Tersusunnya administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
Pengendalian Program dan Anggaran Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran Tersusunya pemetaan faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan Unit Organisasi dalam pelaksanaan program dan anggaran Duk manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Strahan Kemhan.
Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu dan mampu memenuhi kebutuhan.
5. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentang Rencana penyusunan RKA PNBP 9 wilayah 9 wilayah 9 wilayah 9 wilayah 9 wilayah
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
1.3
6. Jumlah kegiatan administrasi dalam rangka penyusunan PNBP 5 UO.
5 UO.
5 UO.
5 UO.
5 UO.
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
4.3 1398
5.0
6.6
7.3
8.0
8.8
35.6
-
1. Persentase dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang diselesaikan tepat waktu.
100% 100% 100% 100% 100%
0.8
1.9
2.1
2.3
2.5
9.6
2. Bahan pidato kenegaraan PRESIDEN RI
3. Jumlah Peraturan Menteri Pertahanan yang disusun 3 Permenhan 1 Permenhan 2 Permenhan 3 Permenhan 4 Permenhan
0.5
0.3
0.3
0.3
0.4
1.8
4. Jumlah Keputusan Menteri Pertahanan yang disusun (renbang) 1 Kepmenhan 3 Kepmenhan 3 Kepmenhan 3 Kepmenhan 5 Kepmenhan
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
1.5
5. Jumlah Peraturan Dirjen Renhan yang disusun 2 Perdirjen - - - -
0.3 - - - -
0.3
6. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi 13 wilayah - - - -
0.4 - - - -
0.4
7. Jumlah wilayah yang menerima bimnis 13 wilayah - - - -
0.4
0.5
0.5
0.6
0.7
2.7
8. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentang 20 wilayah 20 wilayah 20 wilayah 20 wilayah 20 wilayah
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
4.8
9. Penyelenggaraan Rapim Kemhan (sismet) 1 giat - - - -
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
10. Jumlah Evaluasi pelaksanaan evaluasi Renja 1 dokumen - - - -
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
11. Jumlah kegiatan Workshop Defense Strategy Plan Mapping and workshop Kemhan data management using Focis 5 giat - - - -
0.6 - - - -
0.6
12. Laporan kegiatan Litbanghan 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
0.1
0.4
0.4
0.5
0.5
1.9
13. Penyerasian proposal kegiatan Litbanghan 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
1.0
14. Rakor Litbanghan 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
1.5
15. Road Map Litbanghan 1 Peraturan - - - -
0.1 - - - -
0.1
16. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi Permenhan tentang Litbanghan dan Asnik Litbanghan 8 wilayah - - - -
0.2 - - - -
0.2
17. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi SPPH - 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah
0.0
0.5
0.5
0.6
0.7
2.3 Perencanaan Pembangunan Pertahanan Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan Tersusunnya perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah dan jangka pendek yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
6.0
7.5
8.3
9.1
10.9
41.8
-
1. Persentase dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) dan DIPA yang diselesaikan tepat waktu.
100% 100% 100% 100% 100%
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
6.9
2. Jumlah Pedoman Perencanaan Program dan Anggaran yang disusun 19 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 19 dokumen
2.0
2.2
2.7
3.0
4.1
14.0
3. Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Revisi Anggaran yang dilaksanakan 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat
0.7
0.7
0.8
0.9
1.0
4.0
4. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentang Standar Biaya Khusus Bidang Hukum, Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Ops Kemhan dan TNI serta PNBP - 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah -
0.4
0.4
0.5
0.5
1.8
5. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentang Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Ops Kemhan TNI - 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah -
0.4
0.4
0.5
0.5
1.8
6. Jumlah Evaluasi Program dan Anggaran yang disusun 4 lap 4 lap 4 lap 4 lap 4 lap
0.4
0.5
0.5
0.6
0.6
2.7
7. Jumlah Evaluasi RKA-KL/DIPA Revisi yang disusun 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
1.3
8. Jumlah Kegiatan Bimbingan Teeknis RKA KL yang dilaksanakan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
0.7
1.0
0.9
0.9
1.0
4.6
9. Sumbangan Bahan Nota Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.6
10. Jumlah Peraturan Dirjen yang disusun 1 Perdirjen 1 Perdirjen 1 Perdirjen 1 Perdirjen 1 Perdirjen
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
11. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentang Indhan 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
12. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentang Pamtas dan Pamrahwan - 3 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah -
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
13. Review Baseline RKA KL Kemhan dan TNI yang disusun 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.9
14. Arsitektur dan informasi kinerja yang disusun 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.9
15. Penataan ulang Satker dan penetapan akun satker daerah 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
1.3 1400
1.7
4.5
1.5
2.0
2.2
11.8
Sekretariat - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.7
4.5
1.5
2.0
2.2
11.8
2 Tingkat keselarasan perenca-naan dengan penganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 8 2,100.0
5,109.3
4,703.8
5,089.5
4,597.4
21,600.0
- - Persentasi pemenuhan kebutuhan Alutsista Produksi dalam Negeri secara bertahap dan terwujudnya hasil pengembangan teknologi (First Article) Alpalhankam 1401 2,100.0 5,109.3 4,703.8 5,089.5 4,597.4 21,600.0 - - Jumlah Alutsista yang diadakan dari industri dalam negeri 35 Paket
600.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,600.0 60 Paket 1,500.0 3,609.3 3,203.8 3,589.5 3,097.4 15,000.0 - - Jumlah pengadan Alutsista produksi dalam negeri.
a. Rupiah Murni (RM)
b. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Meningkatnya kemandirian Alutsista TNI produksi dalam negeri dan pengembangan Pinak Indhan.
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Renhan Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Renhan Kemhan.
Pengembangan teknologi dan industri pertahanan Terpenuhinya jumlah kebutuhan Alutsista Produksi dalam Negeri secara bertahap dan terwujudnya hasil pengembangan teknologi (First Article) Alpalhankam Produksi Alutsista dalam negeri dan pengembangan penak industri pertahanan Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap Perencanaan Program dan Anggaran Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran Tersusunya hasil perencanaan program dan anggaran tahunan unit organisasi Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
293.9
445.8
336.5
382.8
687.1
2,146.2
- - Persentase kebijakan pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional yang mendukung pertahanan Negara.
1402
9.6
12.4
12.6
11.6
11.7
57.9
Direktorat - Veteran
1. Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu.
100% 100% 100% 100% 100% -
-
-
-
-
-
2. Jumlah kebijakan keveteranan RI.
4 Jak 4 Jak 4 Jak 4 Jak 4 Jak
0.6
0.2
0.2
0.3
0.3
1.6
3. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi/bimnis meliputi UU Nomor 15 tahun 2012, bimnis penyelesaian administrasi hak-hak veteran, bimnis dan verifikasi pendataan veteran RI 12 wilayah 12 wilayah 12 wilayah 12 wilayah 12 wilayah
9.0
12.2
12.4
11.3
11.4
56.3
1403
66.5
14.6
16.0
17.4
18.4
132.9
Direktorat B l N -
1. Jumlah wilayah yang melaksanakan pembentukan kader bela negara.
47 Wil
48.0
-
-
-
-
48.0
2. Jumlah buku pedoman penataan dan pembinaan kesadaran bela negara 2 ped 1 ped 1 ped 1 ped 1 ped
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
1.5
3. Jumlah wilayah yang menerima bimnis, aktualisasi, implementasi, revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara 16 daerah 27 daerah 26 daerah 26 daerah 26 daerah
17.3
14.3
15.7
17.1
18.1
82.5
4. Jumlah FGD dengan negara sahabat 2 negara - - - -
0.9
-
-
-
-
0.9
1404
13.3
9.5
12.0
65.3
191.9
291.9
-
1. Jumlah kebijakan pembentukan dan pembinaan komponen cadangan.
22 wilayah - - - -
11.4
-
-
-
-
11.4
2. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi tentang pengelolaan SDN untuk Hanneg yang dilaksanakan - 25 wilayah 27 wilayah 33 wilayah 33 wilayah -
8.1
10.5
11.9
11.9
42.4
3. Jumlah kebijakan pembentukan dan pembinaan komponen cadangan 4 kebijakan 9 kebijakan 7 kebijakan - -
1.9
1.4
1.5
- -
4.8
4. Jumlah komponen cadangan yang dibentuk - - -
1.000 orang
3.000 orang - - -
53.4
162.0
215.4
5. Pembinaan lanjutan komponen cadangan - - - -
1.000 orang - - - -
18.0
18.0
1405
10.7
7.2
7.3
7.8
8.4
41.3
- Penataan dan pembinaan komponen pendukung Direktorat Komponen Pendukung Tertata dan terbinanya komponen pendukung secara terintegrasi.
Pembinaan keveteranan Terwujudnya komunikasi sosial, pelayanan serta pendataan dan dokumentasi Keveteranan RI yang akuntabel dan tepat waktu.
Pembinaan kesadaran bela negara Terwujudnya penerapan nilai-nilai bela negara pada pada lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan.
Pembentukan dan pembinaan komponen cadangan Direktorat Komponen Cadangan Terbentuknya komponen cadangan sesuai postur pertahanan.
Potensi Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Seluruh masyarakat, sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional berdayaguna secara
1. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi komponen pendukung meliputi bidang SDM, SDAB dan Sarpras nasional 13 wilayah 12 wilayah 11 wilayah 10 wilayah 10 wilayah
4.5
3.7
2.0
3.7
4.6
18.6
2. Jumlah kebijakan penataan dan pembinaan komponen pendukung 11 kebijakan 10 kebijakan 17 kebijakan 11 kebijakan 3 kebijakan
1.6
2.0
3.7
2.4
2.0
11.6
3. Jumlah wilayah yang dilaksanakan pendataan meliputi bidang SDM, SDAB dan Sarpras nasional 15 wilayah 16 wilayah 18 wilayah 15 wilayah 10 wilayah
1.3
1.4
1.7
1.7
1.9
7.9
4. Jumlah kebijakan pengembangan sistem pertahanan siber 3 kebijakan - - - -
0.6
0.6
5. Jumlah kerjasama nasional dan internasional pertahanan siber 3 paket - - - -
1.5
1.5
6. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi dan bimnis pertahanan siber 13 Kodam - - - -
1.3
1.3
1406
192.2
335.7
222.5
214.3
386.0
1,350.6
-
1. Jumlah kebijakan pengembangan industri pertahanan sesuai kemajuan Iptek yang dikembangkan secara mandiri.
7 kebijakan - - - -
8.9
7.2
7.5
8.1
8.5
40.2
2. Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional KKIP - 100% 100% 100% 100% -
62.8
62.8
62.8
66.5
254.9
3. Jumlah pedoman penataan dan pembinaan teknologi dan industri pertahanan 4 ped 3 ped 3 ped 3 ped 3 ped
1.4
0.8
0.8
0.8
0.8
4.4
4. Jumlah pelaksanaan TOT meliputi penguasaan teknologi kapal selam, Rudal C-705, medium tank dan PTTA mision sistem 4 paket 3 paket 4 paket 3 paket 2 paket
180.9 264.9 151.4 142.6 310.2 1,050.0
1407
1.7
3.7
3.4
3.6
4.2
16.5
Sekretariat Ditj P th - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik 100% 100% 100% 100% 100%
1.7
3.7
3.4
3.6
4.2
16.5
2 Tingkat keselarasan perenca-naan dengan penganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu
10. 64.3
126.6
120.5
122.6
118.3
552.3
-
1. Jumlah kebijakan dibidang kekuatan pertahanan yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.
Duk manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pothan Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Pothan Kemhan.
Kekuatan Pertahanan Terwujudnya kebijakan kekuatan pertahanan negara yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.
Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Pembinaan potensi teknologi dan industri pertahanan Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Tersedianya teknologi industri pertahanan sesuai kebutuhan pengguna yang mengikuti perkembangan kemajuan IPTEK yang diupayakan dapat
4.9
92.0
91.1
90.9
90.8
369.6
-
1. Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa dengan pemetaan yang terkini dan akurat.
8 Naskah 6 Naskah 2 Naskah 3 Naskah -
0.7
0.9
0.2
0.4
-
2.2
2. Jumlah Peraturan tentang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan yang disosialisasikan 9 Peraturan 7 Peraturan 6 Peraturan 5 Peraturan 3 Peraturan
0.8
1.8
1.3
1.0
0.4
5.2
3. 22 Laporan 19 Laporan 18 Laporan 19 Laporan 20 laporan
3.1
89.1
89.6
89.5
90.3
361.6
4. Jumlah dokumen MoU, PKS dan Kajian bidang fasilitas dan jasa 3 Dokumen 5 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen
0.2
0.3
0 0
0.1
0.6
1409
49.0
18.3
12.7
13.8
14.2
108.2
- Direktorat Kesehatan
1. Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidang kesehatan dengan pemetaan yang terkini dan akurat.
2 Naskah 6 Naskah 8 Naskah 5 Naskah 5 Naskah
0.24
0.72
1.12
0.73
0.79
3.60
2. Jumlah Peraturan tentang kesehatan yang disosialisasikan 9 Peraturan 8 Peraturan 10 Peraturan 9 Peraturan 7 Peraturan
0.94
6.18
1.39
1.59
1.31
11.41
3. 15 Laporan 15 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan
1.81
9.75
10.05
11.16
12.10
44.87
-
4. Jumlah dokumen MoU, PKS, Kajian dan Naskah Akademis bidang Kesehatan 5 Dokumen 9 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen
0.66
1.65
0.14
0.32
0
2.77
5. Jumlah pengadaan Alkes Cellcure Cellular 1 Unit - - - -
30.00
- - - -
30.00
6. Jumlah kegiatan penyelenggaraan International Congress Military Medicine (ICMM) 1 Giat - - - -
15.00
- - - -
15.00
7. Jumlah kegiatan penyelenggaraan Sail Bahari 1 Giat - - - -
0.35
- - - -
0.35
1410
4.0
12.5
13.9
14.7
10.6
55.712
- Direktorat Materiil
1. Jumlah kebijakan di bidang materiil pertahanan dengan pemetaan yang terkini dan akurat.
10 Naskah 5 Naskah 6 Naskah 7 Naskah 2 Naskah
1.17
1.05
1.25
1.80
0.65
5.92
2. Jumlah Peraturan tentang materiil yang disosialisasikan 4 Peraturan 16 Peraturan 11 Peraturan 10 Peraturan 9 Peraturan
0.56
4.10
4.15
7.57
3.93
20.31
3. Jumlah laporan tentang Rapat, Inventarisasi, Monitoring, Verifikasi, Evaluasi, Workshop, FGD, Studi Kelayakan, Akselerasi dan Roadmap 10 Laporan 13 Laporan 13 Laporan 11 Laporan 12 Laporan
1.96
6.53
6.69
3.33
3.85
22.36
4. Jumlah dokumen MoU, PKS dan Kajian bidang Materiil 3 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
0.31
0.82
1.81
2.00
2.17
7.11
Jumlah laporan tentang verifikasi, coklit, herregistrasi, monitoring dan evaluasi, rapat, pengembangan Jarsiskomta, Roadmap dan pemetaan Pembinaan kesehatan pertahanan Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang kesehatan.
Jumlah laporan tentang Rapat, Sosialisasi, Inventarisasi, Bimtek, Pendataan, Bimnis dan Bangpuan, Verifikasi, Workshop, Roadmap dan Supervisi serta Bhakti Kesehatan Pembinaan materiil pertahanan Tersususnnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang materiil.
Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan Direktorat Fasilitas dan Jasa Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sisem pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa.
2.2
2.0
1.5
1.7
1.3
8.8
-
1. Jumlah kebijakan bidang SDM komponen utama dipetakan yang terkini dan akurat.
4 Naskah 1 Naskah 1 Naskah 2 Naskah 2 Naskah
0.6
0.3
0.1
0.2
0.2
1.4
2. Jumlah Peraturan tentang SDM pertahanan yang disosialisasikan 3 Peraturan 3 Peraturan 5 Peraturan 3 Peraturan 3 Peraturan
0.3
0.5
1.0
0.7
0.7
3.1
3. 7 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
0.8
0.8
0.4
0.8
0.4
3.3
4. 5 Dokumen 1 Dokumen - - -
0.3
0.4
- - -
0.7
5. Jumlah kegiatan penyelenggaraan Sail Bahari 1 Giat - - - -
0.2
- - - -
0.2
6. Jumlah kegiatan Hari Nusantara 1 Giat - - - -
0.1
- - - -
0.1
1413
4.2
1.7
1.4
1.4
1.4
10.1
Sekretariat Ditj - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik 100% 100% 100% 100% 100%
4.2
1.7
1.3
1.4
1.4
10.0
2 Tingkat keselarasan perenca-naan dengan penganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 27 Pembinaan Instalasi Strategis Nasional
3.0
40.0
7.5
8.3
9.1
67.8
- - Persentase sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembang- kan secara mandiri 80% 80% 80% 80% 80% - Persentase Pengembangan dan Kerjasama Kawasan yang terintegrasi 5364
1.5
23.5
4.6
5.2
5.2
40.0
- - Persentase pengamanan dan ketertiban yang Kondusif, terpeliharanya sarana dan prasarana kawasan serta Pengelolaan keprotokolan di kawasan instalasi strategis nasional di Sentul 30% 30% 30% 30% 30%
1.5
23.5
4.6
5.2
5.2
40.0
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Pothan Kemhan.
Bainstranas Kemhan Terwujudnya pengelolahan, pemeliharaan, pengembangan dan kerjasama kawasan istalasi Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan Pusat Pamhar Bainstranas Kemhan Terwujudnya pengamanan dan pemeliharaan kawasan istalasi strategis nasional di Sentul.
Pembinaan personel/sumber daya manusia pertahanan Direktorat Sumber Daya Manusia Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang SDM.
Jumlah laporan tentang Rapat, Pendidikan, Evaluasi, Pembekalan, FGD, Roadmap, dan Supervisi Jumlah dokumen MoU, PKS, Kajian dan Naskah Akademis bidang SDM Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kuathan Kemhan
5365 Pembinaan Pengembangan dan Kerjasama
0.9
1.5
1.6
1.6
1.7
7.3
- - Persentase pengembangan dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga di kawasan Instalasi Strategis Nasional di Sentul yang memenuhi standar sesuai tuntutan tugas 60% 60% 60% 60% 60%
0.9
1.5
1.6
1.6
1.7
7.3
5366
0.6
15.0
1.3
1.4
1.5
19.9
- 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker dengan kategori baik 100% 100% 100% 100% 100%
0.6
15.0
1.3
1.4
1.5
19.9
2 Tingkat keselarasan perenca-naan dengan penganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan 100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu II.
7,476.6
7,290.5
9,622.7
11,759.0
12,441.9
48,590.7
11. 65% 8% 9% 9% 9% 1,889.4
2,314.1
3,077.2
3,636.7
3,745.9
14,663.3
- - Persentase pencapaian tugas TNI sesuai prediksi ancaman TNI.
1414 1,361.1
1,432.1
1,924.4
2,116.8
2,172.7
9,007.1
- 1 Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMP 6 Sat 6 Sat 6 Sat 6 Sat 6 Sat
2. Jumlah Pelaksanaan OMP (4 giat) 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 1415
418.9
758.7
1,002.6
1,353.5
1,402.0
4,935.7
- Terwujudnya pencapaian tugas OMSP secara efektif
1. Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMSP 21 Sat 21 Sat 21 Sat 21 Sat 21 Sat
2. Jumlah pelaksanaan OMSP 10 giat 10 giat 10 giat 10 giat 10 giat 3 Bekal awal OMSP 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
4. Bekal kesehatan OMSP 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket Penggunaan kekuatan pertahanan integratif Terwujudnya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman nyata.
Operasi Militer untuk Perang (OMP).
Staf Umum TNI Terwujudnya pencapaian tugas OMP secara efektif Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Staf Umum TNI Pusat Kerma Bainstranas Kemhan Terwujudnya pengembangan dan kerjasama kawasan istalasi strategis nasional di Sentul.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya P bi I t l i St t i N i l Sekretariat Bainstranas Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Pothan Kemhan.
MABES TNI
1416 Ops Gaktib dan Ops Yustisi.
23.0
24.2
33.5
38.6
39.8
159.1
- Staf Intelijen
1. Jumlah Satker yang melaksanakan operasi 24 satker 24 satker 24 satker 24 satker 24 satker
2. Jumlah Satker yang melaksanakan operasi 20 satker 20 satker 20 satker 20 satker 20 satker 1417 Operasi intelijen strategis.
39.7
41.7
43.7
45.7
47.8
218.6
-
1. Penerapan sistem diteksi dini konflik 100% pemetaan wilayah konflik 100% FGD di wilayah konflik 30% sosialisasi sistem deteksi dini konflik 60% Habituasi deteksi dini konflik 100% wilayah konflik, bebas konflik
2. Persentase data intelijen yang dapat digunakan dalam rangka menangkal ATHG Hanneg.
80% 80% 80% 90% 90%
3. Jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan 5 giat 5 giat 5 giat 5 giat 5 giat 1418
7.0
7.4
10.1
11.7
8.9
45.1
- - Persentase operasi pencarian dan penyelamatan kecelakaan bencana sesuai PERATURAN PEMERINTAH.
100% 100% 100% 100% 100% 1419
12.2
13.2
18.2
21.0
37.6
102.2
-
1. Persentase pencapaian tugas operasi Bantuan TNI yang dilaksanakan.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah Satuan wilayah Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) 2 Satwil 2 Satwil 2 Satwil 2 Satwil 2 Satwil 1420
10.0
18.4
25.4
29.2
16.1
99.1
- - Persentase Kotama Ops yang melaksanakan operasi pemberdayaan wilayah pertahanan 100% 100% 100% 100% 100% 1421
11.0
11.6
12.1
12.7
13.2
60.6
- Terwujudnya kesiapan Alut integratif - Persentase kesiapan Alut integratif 20% 20% 20% 20% 20% 1422
6.5
6.8
7.2
7.5
7.8
35.8
Staf Logistik - Staf Komunikasi dan Elektronika - Jumlah Randis, Ransus, Alkom, K4I, Alpalsus, Alkes, Alkomputer, mesin stationer, dan Alsintor yang dipelihara 9 Paket 9 Paket 9 Paket 9 Paket 9 Paket Pusat Kesehatan Pemeliharaan Alutsista Integratif Staf Logistik Pemeliharaan non Alutsista Integratif Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Randis/Ransus, Alkom, K4I, Alpalsus, Alkes, Alkomputer, mesin stationer, dan Alsintor.
Operasi Bantuan TNI Staf Operasi Terwujudnya pencapaian tugas operasi Bantuan TNI secara efektif.
Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Staf Teritorial Terwujudnya ruang alat dan kondisi juang pertahanan yang efektif.
Terwujudnya ketaatan prajurit TNI terhadap hukum, disiplin dan tata tertib Staf Khusus Polisi Militer Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang aman dan intelijen yang up date Operasi SAR TNI.
Staf Operasi Terwujudnya pencapaian tugas operasi SAR TNI secara efektif.
12. 26% 18% 19% 19% 19% 1,287.2
2,406.7
1,569.8
1,663.2
1,743.9
8,670.8
- - Persentase alutsista/non-alutsista,/sarpras integratif yang siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan MEF.
1423
22.0
23.1
24.2
25.3
26.5
121.1
-
1. Jumlah pengadaan Rantis.
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
2. Jumlah pengadaan Sucad Rantis.
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
3. Jumlah pengadaan Sucad Ranpur 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1424
45.4
47.7
50.1
52.3
54.6
250.1
- - Jumlah pengadaan materiil non Alutsista.
3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 1425
106.9
110.1
113.4
116.2
119.8
566.4
- - Jumlah pengadaan MKK.
17 paket 17 paket 17 paket 17 paket 17 paket 1426
25.0
26.3
27.6
28.8
30.1
137.8
- - Jumlah pengadaan munisi khusus.
4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1427
279.8
288.2
296.8
303.2
312.4
1,480.4
- - Jumlah pengadaan materiil khusus.
10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 1428 Pengadaan MKB
626.4
657.7
690.6
721.7
754.1
3,450.5
- - Jumlah pengadaan MKB non Dagri 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 1429 Pengadaan Senjata
39.3
41.3
43.4
45.4
47.4
216.8
- - Jumlah pengadaan senjata 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1430 Pengadaan Non Alutsista
73.7
77.4
81.3
85.0
88.8
406.2
- - Jumlah pengadaan Alpalsus dan Alkom 13 Paket 13 Paket 13 Paket 13 Paket 13 Paket Terpenuhinya Alpalsus dan Alkom sesuai kebutuhan Staf Logistik Pengadaan Materiil Khusus Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Matsus untuk latihan dan bekal pokok Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan MKB untuk latihan dan bekal pokok Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Senjata sesuai kebutuh-an TOP/DSPP Pengadaan MKK Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan bekal pokok MKK Pengadaan Munisi Khusus Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan bekal pokok munisi khusus Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis.
Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis yang sesuai DSPP Pengadaan Non-Alutsista/Senjata.
Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan non-Alutsista/Senjata yang sesuai DSPP Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif UO Mabes TNI Terpenuhinya kebutuhan alutsista/non-alutsista/ sarpras Integratif untuk siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan MEF.
68.7
1,134.9
242.4
285.3
310.2
2,041.5
-
1. Jumlah renovasi dan pembangunan fasilitas pendukung operasi, fasilitas lembaga pendidikan, sarpras, dan fasilitas pendukung 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket 7 paket -
1,134.9
242.4
285.3
310.2
1,972.8
2. Pembangunan Pertahanan Integratif I -
164.3
-
-
-
164.3
3. Pembangunan Pertahanan Integratif II -
221.1
-
-
-
221.1
4. Pembangunan Pertahanan Integratif III -
295.7
-
-
-
295.7
5. Sarpras Pendukung -
454.0
242.4
285.3
310.2
1,291.8
6 Pembangunan Kekuatan TNI Tanjung Datu
-
-
-
-
1,000.0
9,573.4
116.9
152.0
124.9
10,967.2
- Staf Logistik - Persentase Alutsista Strategis Integratif yang dapat terpenuhi.
13. 11% 12% 19% 25% 33%
372.6
403.2
617.8
819.9
1,095.4
3,308.9
- UO Mabes TNI - Persentase capaian profesionalisme prajurit integratif untuk melaksanakan OMSP dan OMP 1433
170.6
150.0
206.8
248.2
285.4
1,061.0
-
1. Jumlah Pendidikan Pertama 5 dik 5 dik 5 dik 5 dik 5 dik
2. Jumlah Werving 5 dik 5 dik 5 dik 5 dik 5 dik
3. Pengadaan Sarpras Pendidikan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1434
77.2
95.6
112.8
135.4
155.7
576.7
- - Jumlah pendidikan spesialisasi 17 dik 17 dik 17 dik 17 dik 17 dik 1435
51.0
88.1
152.2
263.0
456.2
1,010.5
-
1. Persentse porsi dan jenis kesiapsiagaan yang sesuai standar 20% 20% 20% 20% 20%
2. Jumlah latihan gabungan 8 giat 8 giat 8 giat 8 giat 8 giat
3. Jumlah latihan kesiapsiagaan 11 giat 11 giat 11 giat 11 giat 11 giat
4. Jumlah latihan bersama dengan negara lain 7 giat 7 giat 7 giat 7 giat 7 giat Staf Personel Terpenuhinya kebutuhan personel TNI/PNS dari masyarakat sipil yang memenuhi prasyarat Dikma.
Pendidikan pengembangan/spesialisasi Staf Personel Terpenuhinya kebutuhan personel TNI dari hasil Dikbangspes Latihan kesiapsiagaan Ops/Latgab/Latma Internasional Staf Operasi Menguji kemampuan unsur-unsur TNI dalam rangka tugas OMP dan OMSP.
Terpenuhinya jumlah Alutsista Strategis Integratif sesuai kebutuhan Profesionalisme Prajurit Integratif Terwujudnya profesionalisme prajurit integratif untuk melaksanakan OMSP dan OMP Pendidikan Pertama Dikma Perwira TNI (Werving) Pembangunan Sarpras Pendukung Terlaksananya renovasi dan pembangunan fasilitas pendukung operasi, fasilitas lembaga pendidikan, sarpras, dan fasilitas pendukung lainnya.
Staf Logistik Pengadaan Alutsista Strategis Integratif (tidak ada lokasi)
1436 Latihan Pembinaan Balakpus TNI
7.3
7.7
8.0
8.4
8.8
40.2
- - Jumlah latihan pembinaan Balakpus 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1437 Latihan Pratugas Operasi
4.2
4.4
4.6
4.8
5.1
23.1
- - Jumlah satuan yang melaksanakan latihan pratugas 26 satuan 26 satuan 26 satuan 26 satuan 26 satuan 1438
62.3
57.4
133.4
160.1
184.2
-
- - Jumlah pembangunan Sarpras integratif 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket Staf Personel
23. 3,927.4
2,166.5
4,357.9
5,639.2
5,856.7
21,947.7
- sas 2a/ - Persentase Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di li k TNI 1439 1,853.2
1,835.7
2,425.5
2,537.1
2,537.1
11,188.6
- - Persentase pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran 100% 100% 100% 100% 100% 1440 1,803.3
1.2
1,494.7
2,212.1
2,407.2
7,918.5
- - Jumlah kegiatan yang dilaksankan dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI 11 paket 11 paket 11 paket 11 paket 11 paket 1441
245.4
297.8
395.3
790.6
810.4
2,539.5
- - Jumlah pemeliharan gedung perkantoran 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1442
22.7
21.8
29.1
72.8
74.7
221.1
- - Jumlah sarana dan prasarana satker yang dipelihara 34 satker 34 satker 34 satker 34 satker 34 satker Perawatan sarana dan prasarana Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang siap pakai Penyelenggaraan operasional perkantoran Staf Umum TNI Terlaksananya kegiatan dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI.
Penyelenggaraan pemeliharaan/perawatan perkantoran integratif Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan perkantoran Integratif yang siap pakai Penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI.
UO Mabes TNI Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel integratif Staf Personel Terpenuhinya hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu, tepat jumlah dan tepat Staf Operasi Terpeliharanya kemampuan personel di tingkat Balakpus TNI Staf Operasi Terpenuhinya kebutuhan Latihan Pratugas Operasi bagi unsur TNI yang akan melaksanakan tugas Operasi Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Sarpras untuk peningkatan Profesionalisme Personel Integratif
2.8
10.0
13.3
26.6
27.3
80.0
- - Jumlah produk sistem dan evaluasi kerja, administrasi perencanana, penganggaran dan keuangan yang disusun 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket Inspektorat Jenderal III TNI AD 44,154.0
54,748.7
65,844.5
70,468.8
73,851.0
309,067.1
14. 2,580.9
3,789.9
4,144.3
4,386.5
4,757.4
19,658.8
- - Persentase satuan TNI AD yang siap operasi
59.00%
60.30%
58.20%
100.00%
100.00% 1444
264.1
421.4
440.0
455.0
471.7
2,052.2
-
264.1
421.4
440.0
455.0
471.7
2,052.2
- Persentase materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang dapat diamankan
94.03%
94.05%
94.09%
94.23%
94.37% 1446
4.2
4.4
4.5
4.6
4.8
22.5
-
4.2
4.4
4.5
4.6
4.8
22.5
- Persentase ketersediaan informasi aktual tentang kondisi geografi wilayah darat NKRI
95.00%
118.00%
113.00%
48.00%
41.00% 1447
150.0
172.5
198.4
228.1
262.4
1,011.4
-
150.0
172.5
198.4
228.1
262.4
1,011.4
- Persentase kesiapan Ranpur untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
85.00%
87.00%
90.00%
92.00%
95.00% 1448
330.0
529.5
573.9
479.3
478.2
2,391.0
-
330.0
529.5
573.9
479.3
478.2
2,391.0
- Persentase kesiapan pesawat udara untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
44.00%
50.00%
56.00%
62.00%
65.00% Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang Pusat Penerbangan Terwujudnya kesiapan pesawat terbang untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan Direktorat Topografi Tersedianya informasi kondisi geografi wilayah darat NKRI untuk mendukung tugas pokok Matra Darat Pemeliharaan/Perawatan Ranpur Direktorat Peralatan Terwujudnya Ranpur yang siap mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
Dukungan Kesiapan Matra Darat UO TNI AD Terwujudnya kesiapan operasional TNI AD Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat Staf Pengamanan Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang aman dan intelijen yang up date di TNI AD Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif Staf Kebijakan Strategi dan Kebijakan Umum Peningkatan pengembangan sistem dan evaluasi kinerja, administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan.
40.0
61.2
67.3
74.1
81.5
324.1
-
40.0
61.2
67.3
74.1
81.5
324.1
- Persentase kesiapan alat angkut air untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
89.00%
90.00%
95.00%
97.00%
100.00% 1450 1,264.5
1,779.4
1,957.4
2,153.1
2,368.4
9,522.7
- 1,264.5
1,779.4
1,957.4
2,153.1
2,368.4
9,522.7
- Persentase kesiapan senjata dan munisi/alpal untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
83.52%
86.52%
88.52%
91.52%
98.52% 1451
512.8
805.4
885.9
974.5
1,071.9
4,250.5
-
512.8
805.4
885.9
974.5
1,071.9
4,250.5
- Persentase kesiapan materiil non alutsista untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
93.24%
95.00%
96.00%
97.00%
100.00% 1453
15.3
16.1
16.9
17.7
18.6
84.5
Staf Perencana -
15.3
16.1
16.9
17.7
18.6
84.5
- Persentase pembangunan/pengembangan sistem informasi yang tergelar dan siap operasional
39.58%
45.83%
51.03%
57.28%
62.49%
15. 4,645.0
14,118.5
17,333.3
17,554.9
18,351.9
72,003.5
- - Persentase Alut/Non Alut/ Sarpras Matra Darat yang modern
69.82%
74.82%
79.82%
84.82%
89.82% 1458
247.4
1,972.8
2,006.1
2,148.1
2,190.1
8,564.7
Staf Logistik -
247.4
1,972.8
2,006.1
2,148.1
2,190.1
8,564.7
- Prosentase Ranpur untuk memenuhi TOP/DSPP
26.45%
41.45%
56.45%
71.45%
86.45% Terpenuhinya jumlah Ranpur yang sesuai kebutuhan TOP/DSPP Direktorat Peralatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat Terwujudnya Sistem yang berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja dan evaluasi satuan yang efektif, efisien dan bermanfaat Dinas Informasi dan Pengolahan Data Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista, Sarpras Matra Darat Terpenuhinya kebutuhan alutsista, non-alutsista, fasilitas, dan sarpras TNI AD untuk siap melaksanakan operasi sesuai dengan standarisasi TNI AD Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal Direktorat Peralatan Terwujudnya kesiapan senjata dan munisi/alpal untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista Direktorat Peralatan, Zeni, Perhubu- ngan, Kesehatan, Topografi, Pembekalan Angkutan, Ajudan Jenderal, Penelitian dan Pengem- bangan Terwujudnya kesiapan materiil Non Alutsista untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air Direktorat Pembekalan Angkutan Terwujudnya kesiapan alat angkut air untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
275.3
330.3
396.4
475.7
570.8
2,048.5
Staf Logistik -
275.3
330.3
396.4
475.7
570.8
2,048.5
- Persentase pesawat terbang (Sabang) untuk memenuhi TOP/DSPP
62.50%
75.00%
85.16%
92.00%
95.00% 1460
146.5
241.3
218.2
242.2
268.8
1,117.0
-
146.5
206.1
228.7
253.9
281.8
1,117.0
- Persentase alat angkut air untuk memenuhi TOP/DSPP
93.24%
95.00%
96.00%
97.00% 100% 1461
328.1
986.4
1,142.1
1,322.7
1,532.3
5,311.6
-
328.1
986.4
1,142.1
1,322.7
1,532.3
5,311.6
1. Persentase senjata dan munisi untuk memenuhi TOP/DSPP
83.52%
86.52%
88.52%
91.52%
98.52%
2. Persentase Aloptik untuk memenuhi TOP/DSPP
83.52%
86.52%
88.52%
91.52%
98.52% 1462
110.3
1,034.2
1,160.5
1,308.5
1,475.2
5,088.7
-
110.3
1,034.2
1,160.5
1,308.5
1,475.2
5,088.7
- Persentase pengadaan / penggantian materiil Alutsista untuk memenuhi TOP/DSPP
93.24%
95.00%
96.00%
97.00%
100.00% 1463
745.7
2,652.0
3,023.4
3,300.8
3,550.2
13,272.2
-
745.7
2,652.0
3,023.4
3,300.8
3,550.2
13,272.2
- Persentase pengadaan / penggantian materiil Non Alutsista untuk memenuhi TOP/DSPP
83.52%
86.52%
88.52%
91.52%
98.52% 1464
869.1
4,099.7
4,653.4
5,637.2
6,658.9
21,918.3
-
869.1
4,099.7
4,653.4
4,637.2
7,658.9
21,918.3
Pengadaan/Penggantian Materiil Non Alutsista Staf Logistik, Direktorat Kesehatan, Peralatan, Zeni Terpenuhinya jumlah materiil non Alutsista yang sesuai kebutuhan TOP/DSPP Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat Staf Logistik, Direktorat Zeni Tersedianya sarpras yang dibangun sesuai kebutuhan DSPP Terpenuhinya jumlah alat angkut air yang sesuai kebutuhan TOP/DSPP Staf Logistik, Direktorat Pembekalan Angkutan Pengadaan/Penggantian Senjata, Munisi dan Optik Terpenuhinya jumlah senjata dan munisi yang sesuai kebutuhan TOP/DSPP Staf logistik, Direktorat Peralatan Pengadaan/Penggantian Materiil Alutsista Staf Logistik, Direktorat Peralatan,Perh ubungan, Zeni, Pembekalan Angkutan Terpenuhinya jumlah materiil Alutsista yang sesuai kebutuhan TOP/DSPP Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang) Terpenuhinya jumlah pesawat terbang (Sabang) yang sesuai kebutuhan TOP/DSPP Pusat Penerbang Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air
- Persentase pengadaan fasilitas perkantoran, fasilitas pendukung, fasilitas umum, pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana pangkalan untuk memenuhi DSPP
26.23%
48.11%
54.88%
65.00%
72.50% 1465 1,922.5
2,801.8
4,733.2
3,119.6
2,105.5
14,682.6
- 1,922.5
2,801.8
4,733.2
3,119.6
2,105.5
14,682.6
- Persentase pentahapan pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat
62.30%
79.65%
91.64%
98.74%
99.45%
16. 1,404.2
1,496.1
1,594.8
1,700.8
1,814.7
8,010.6
- - Persentase capaian profesionalisme personel TNI AD sesuai Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) untuk melaksanakan OMP dan OMSP
82.41%
76.33%
80.21%
90.00%
90.00% 1466
433.9
477.2
525.0
577.5
635.2
2,648.8
Staf Operasi -
433.9
477.2
525.0
577.5
635.2
2,648.8
- Persentase prajurit yang memenuhi persyaratan kelulusan Lator
89.41%
90.23%
92.03%
100.00%
100.00% - Persentase latihan antar kecabangan yang memenuhi tujuan penyelenggaraan latihan dan sasaran latihan
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00% 1467
30.4
31.9
33.5
35.2
37.0
168.1
-
30.4
31.9
33.5
35.2
37.0
168.1
- Persentase terwujudnya kerja sama militer dan hubungan bilateral yang kondusif dengan negara sahabat Matra Darat
75.00%
92.85%
85.71%
100.00%
100.00% 1468
487.5
511.9
537.5
564.4
592.6
2,693.9
-
487.5
511.9
537.5
564.4
592.6
2,693.9
- Persentase lulusan Dikma dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikma
99.80%
61.70%
67.90%
100.00%
100.00% Pendidikan Pertama Matra Darat Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikma Latihan Matra Darat Terwujudnya profesionalisme prajurit tingkat perorangan sampai dengan kecabangan satuan Matra Darat Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Latihan Bersama Internasional Staf Operasi Terwujudnya kerja sama militer dengan negara sahabat Matra Darat Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat Staf Logistik, Direktorat Peralatan, Perhubu-ngan, Zeni Terpenuhinya Alutsista Strategis Matra Darat sesuai kebutuhan DSPP Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat UO TNI AD Terwujudnya profesionalisme personel TNI AD untuk melaksanakan OMP dan OMSP
167.0
175.4
184.2
193.4
203.0
922.9
-
167.0
175.4
184.2
193.4
203.0
922.9
- Persentase lulusan Diktuk dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari hasil Diktuk
96.10%
93.20%
101.30%
100.00%
100.00% 1470
53.3
56.0
58.8
61.7
64.8
294.5
-
53.3
56.0
58.8
61.7
64.8
294.5
- Persentase lulusan Dikbangum/rutin dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikbangum/rutin
67.80%
85.10%
93.70%
100.00%
100.00% 1471
100.3
105.3
110.6
116.1
121.9
554.3
-
100.3
105.3
110.6
116.1
121.9
554.3
- Persentase lulusan Dikbangspes dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikbangspes
101.40%
60.50%
93.20%
100.00%
100.00% 1472
96.8
101.6
106.7
112.0
117.6
534.7
-
96.8
101.6
106.7
112.0
117.6
534.7
- Persentase lulusan pendidikan profesi dan keahlian Matra Darat dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari hasil pendidikan profesi dan keahlian Matra Darat
94.60%
79.70%
68.30%
100.00%
100.00% 1473
35.0
36.8
38.6
40.5
42.5
193.4
-
35.0
36.8
38.6
40.5
42.5
193.4
- Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendidikan personel Matra Darat 100% 100% 100% 100% 100%
24. 35,523.9
35,344.2
42,772.2
46,826.7
48,927.1
209,394.1
- - Persentase tingkat efektifitas organisasi
7.33%
13.52%
68.22%
22.80%
28.09% Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat UO TNI AD Terwujudnya tatakelola sumber daya TNI AD secara efektif dan efisien agar siap melaksanakan OMP dan OMSP Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil pendidikan profesi dan keahlian Matra Darat.
Pembangunan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat Staf Personel, Staf Logistik dan Direktorat Zeni Terpenuhinya kebutuhan sarpras pendidikan personel Matra Darat Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikbang Umum/ Rutin Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikbangspes Pendidikan Pembentukan Matra darat Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil Diktuk
28,870.6
30,649.3
30,916.3
30,916.3
29,752.3
151,104.8
- 28,870.6
30,649.3
30,916.3
30,916.3
29,752.3
151,104.8
- Persentase pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu.
100% 100% 100% 100% 100% 1475
448.7
489.7
539.1
1,539.1
3,847.4
6,864.0
-
448.7
489.7
539.1
1,539.1
3,847.4
6,864.0
- Persentase penyelesaian administrasi k t 100% 100% 100% 100% 100% -
1476
2.2
10.1
16.2
20.2
23.0
71.7
-
2.2
10.1
16.2
20.2
23.0
71.7
- Persentase penyelesaian pelanggaran hukum dan disiplin personel TNI AD.
100% 100% 100% 100% 100% -
1477
7.2
20.8
29.4
31.4
49.4
138.2
-
7.2
20.8
29.4
31.4
49.4
138.2
1. Persentase perkara yang mendapatkan bantuan hukum 100% 100% 100% 100% 100% -
2. Persentase satker yang menerima penyuluhan hukum 100% 100% 100% 100% 100% 1478
134.4
248.7
285.3
285.2
193.4
1,147.0
-
134.4
248.7
285.3
285.2
193.4
1,147.0
- Persentase PNS yang menerima uang makan dan penambahan daya tahan tubuh PNS yang tepat waktu.
100% 100% 100% 100% 100% -
1479
793.6
726.6
3,473.2
5,891.4
6,868.6
17,753.4
-
793.6
726.6
3,473.2
5,891.4
6,868.6
17,753.4
- Jumlah bangunan gedung dan rumah dinas yang di pelihara.
5.203 KK/Unit 5.225 KK/Unit
5.159 KK/Unit
5.327 KK/Unit
5.303 KK/Unit -
1480 4,621.7
2,352.5
6,664.0
6,492.9
7,302.5
27,433.6
- 4,621.7
2,352.5
6,664.0
6,492.9
7,302.5
27,433.6
1. Persentase pemakaian BMP sesuai pagu.
28% 30% 30% 30% 30% -
2. Presentasi pemakaian LTGA sesuai pagu 60% 60% 60% 60% 60%
3. Persentase pengadaan Kaporlap sesuai dengan norma
16.6% 20% 20% 20% 20% Pemeliharaan/perawatan peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras Perkantoran Staf Logistik, Direktorat Zeni Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatif Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras Perkantoran.
Penyelenggaraaan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal Staf Logistik, Direktorat Pembekalan Angkutan Meningkatnya dukungan administrasi perbekalan dan dukungan bekal Matra Darat.
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Direktorat Hukum Meningkatnya pembinaan dan bantuan hukum bagi personel TNI AD.
Penyelenggaraaan Administrasi Personel Seluruh Satker Meningkatnya dukungan administrasi personel Matra Darat.
Penggiatan Fungsi Matra Darat Seluruh Satker Meningkatnya dukungan penggiatan fungsi Matra Darat.
Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat Pusat Polisi Militer Meningkatnya penyelesaian hukum dan disiplin personel TNI AD.
Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat Staf Personel Meningkatnya dukungan perawatan personel Matra Darat.
27.9
41.6
47.9
57.9
74.0
249.3
-
27.9
41.6
47.9
57.9
74.0
249.3
- Jumlah produk penerangan.
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1482
601.1
787.9
783.3
1,574.3
797.9
4,544.5
-
601.1
787.9
783.3
1,574.3
797.9
4,544.5
- Jumlah kegiatan dukungan adminstasi umum meliputi kegiatan pendidikan dan latihan fungsional, pembinaan mental, rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan/kelompok kerja/konsultasi, pembinaan olah raga dan kesenian, kegiatan anggaran rutin dan d k l 30 paket 30 paket 30 paket 30 paket 30 paket 1483
16.5
17.0
17.5
18.0
18.6
87.6
-
16.5
17.0
17.5
18.0
18.6
87.6
1. Persentase penyusunan dokumen pembentukan organisasi baru sesuai Renstra
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
2. Persentase pemenuhan Doktrin dan petunjuk dalam rangka mendukung operasional Matra D
14.66%
27.03%
36.44%
45.59%
56.18% 1484
2.9
3.6
5.5
6.5
8.0
26.5
-
2.9
3.6
5.5
6.5
8.0
26.5
- Jumlah satuan yang menjadi obyek pemeriksaan.
51 Satuan 51 Satuan 51 Satuan 51 Satuan 51 Satuan IV 24,442.0
32,184.1
36,615.6
30,751.9
30,357.4
154,351.0
17 Dukungan Kesiapan Matra Laut 17% 19% 20% 22% 22% 2,332.5
2,550.4
2,703.0
2,933.3
3,049.3
13,568.5
UO TNI AL - - Persentase satuan TNI AL yang siap melaksanakan operasi.
1485
15.0
16.5
18.1
20.0
22.0
91.6
-
1. Jumlah data Peta Laut yang dibuat/revisi, meliputi Peta Kertas dan Peta Elektonik (Electronic Navigational Charts/ENC) 20 data 20 data 20 data 20 data 20 data
2. Jumlah pelaksanaan survei 20 giat 20 giat 20 giat 20 giat 20 giat
3. Jumlah layanan pemeliharaan alat surta.
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket TNI AL Terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI AL yang siap operasional dalam menghadapi setiap ancaman.
Penyelenggaraan Surta Hidros Dinas Hidrografi dan Oceanografi Meningkatnya penyelenggaraan Surta Hidros Matra Laut.
Penyelenggaraan administrasi pembinaan, perencanaan, penganggaran dan keuangan Staf Perencana, Direktorat Keuangan, Staf Operasi, Kodiklat Terwujudnya validitas organisasi di jajaran TNI AD sesuai perkembangan lingkungan strategis dan ilmu pengetahuan teknologi dengan didukung tersusunnya piranti lunak yang berkaitan dengan kebijakan, peraturan serta petunjuk yang berhubungan dengan tata cara pembinaan TNI AD Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Meningkatnya kinerja dan tertib administrasi perbendaharaan Satker Matra Darat .
Penyelenggaraan Penpas dan Penum Dinas Penerangan Meningkatnya dukungan penerangan pasukan dan penerangan umum.
Penyelenggaraan Administrasi Umum Seluruh Satker Meningkatnya dukungan administrasi umum Matra Darat.
15.0
16.5
18.1
20.0
22.0
91.6
-
1. Jumlah sistem aplikasi dan metode kinerja TNI AL 14 Sistem Aplikasi 14 Sistem Aplikasi 14 Sistem Aplikasi 14 Sistem Aplikasi 14 Sistem Aplikasi
2. Jumlah layanan pembinaan Infolahta 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1487
10.0
11.0
12.1
13.3
18.9
65.3
-
1. Jumlah sertifikat uji kelaikan 584 unit 706 unit 710 unit 712 unit 714 unit
2. Jumlah layanan pembinaan material 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket
3. Jumlah peningkatan dan pemeliharaan alat uji kelaikan 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 1488
50.0
55.0
60.5
66.5
73.2
305.2
-
1. Jumlah peralatan komunikasi, persandian dan pernika komunikasi yang dibeli/dipelihara 425 set 425 set 425 set 425 set 425 set
2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1489
50.0
55.0
60.5
66.5
73.2
305.2
-
1. Jumlah peralatan senjata elektronika dan amunisi yang dipelihara 432 set 432 set 432 set 432 set 432 set
2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1490 1,980.0
2,079.0
2,182.9
2,281.2
2,383.9
10,907.0
- - Jumlah pemeliharaan dan perawatan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis Matra Laut.
310 paket 310 paket 310 paket 310 paket 310 paket 1491
57.5
132.7
150.0
247.7
219.00
806.9
-
1. Persentase penyelesaian pelanggaran hukum di laut.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah penyelenggaraan OMSP 80 giat 78 giat 80 giat 78 giat 80 giat
3. Jumlah penyelenggaraan International Maritime Security Sympossium (IMSS) 1 giat - 1 giat - 1 giat
4. Jumlah penyelenggaraan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) - 1 giat - 1 giat -
5. Jumlah penyelenggaraan Sail Bahari 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 6 Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Penyelenggaraan OMSP Matla, Gakkum dan Jaga Kamla di wilayah laut Yurnas Staf Operasi Terwujudnya keamanan laut di perairan yurisdiksi nasional INDONESIA.
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi Dinas Materiil Senjata dan Elektronika Menigkatnya kesiapan peralatan senjata, elektronika dan amunisi TNI AL.
Pemeliharaan/perawatan KRI/Alpung dan Ranpur/Rantis Dinas Materiil Meningkatnya kesiapan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis Matra Laut.
Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Laut Dinas Kelaikan Materiil Meningkatnya kualitas dan kuantitas uji kelaikanTNI AL.
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek Dinas Komunikasi dan Elektronika Menigkatnya kesiapan sarana prasarana komunikasi, persandian dan pernika komunikasi TNI AL.
Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Laut Dinas Informasi dan Pengolahan Data Meningkatnya Sistem dan Metodologi Evaluasi Kinerja TNI AL.
20.0
22.0
24.2
26.6
29.3
122.1
-
1. Jumlah laporan kajian dan produk Litbang TNI AL 11 paket 11 paket 11 paket 11 paket 11 paket
2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1493
30.0
47.2
49.5
51.7
54.1
232.5
- Dinas Pengamanan
1. Jumlah kegiatan dan produk intelijen matra laut.
4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat
2. Jumlah pengadaan material khusus satlak intelij 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1494
5.0
5.5
6.1
6.7
7.3
30.6
-
1. Jumlah kegiatan pembinaan potensi maritim.
2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat
2. Jumlah pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan potensi maritim.
4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1495
100.0
110.0
121.0
133.1
146.4
610.5
-
1. Jumlah layanan pemeliharaan dan perawatan pesawat udara TNI AL.
171 giat 184 giat 189 giat 205 giat 210 giat
2. Jumlah pemeliharaan lanjutan dan pengadaan suku cadang pesawat udara TNI AL.
3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 18 15% 24% 25% 18% 19% 12,686.9
20,213.3
21,163.6
15,285.8
16,043.5
85,393.1
UO TNI AL - sas 3a - Persentase Alutsista dan non Alutsista siap operasional.
1496 1,060.0
7,730.8
6,053.5
6,206.8
6,760.2
27,811.3
-
1. Jumlah dermaga yang dibangun dan di rehabilitasi 10 dermaga 12 dermaga 10 dermaga 10 dermaga 10 dermaga
2. Jumlah pos pulau terluar dan wilayah perbatasan yang diperbaiki 15 pos 14 pos 14 pos 14 pos 14 pos
3. Jumlah pembangunan dan peningkatan fasilitas dan sarpras pangkalan TNI AL 253 paket 253 paket 253 paket 253 paket 253 paket
4. Pembangunan dalam rangka mendukung pembentukan Kogabwilhan - 13 paket 13 paket 13 paket 13 paket 5 Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Lanudal - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Terwujudnya kesiapan penerbangan TNI AL dalam mendukung tugas operasi.
Pusat Penerbangan Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut Terwujudnya Alutsista, Non Alutsista dan Sarpras TNI AL yang memenuhi kebutuhan, standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara madiri.
Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut Dinas Fasilitas Pangkalan Peningkatan kesiapan dan penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana Pangkalan TNI AL.
Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut Tersedianya produk intelijen yang dapat mendukung tugas-tugas TNI AL.
Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.
Dinas Pembinaan Potensi Maritim Terwujudnya dukungan masyarakat dan industri jasa maritim untuk kepentingan pertahanan laut.
Pemeliharaan/Perawatan Pesud Litbanghan Matra Laut Dinas Penelitian dan Pengembangan Meningkatnyakualitas dan kuantitas Litbanghan TNI AL.
6. Jumlah pembangunan fasilitas dan sarpras naval cyber command (NCC) - 1 paket - - -
7. Jumlah pembangunan rumah dinas prajurit (Quick Wins/On-top)
1.500 unit
1.500 unit
1.500 unit
1.500 unit
1.500 unit 1497
17.5
19.2
21.2
23.3
25.6
106.8
- - Jumlah pengadaan alat survey hidro oceano grafi.
9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 1498
70.8
25.6
28.1
30.9
34.0
189.4
-
1. Jumlah pengadaan alat komunikasi dan elektronika.
141 paket 85 paket 85 paket 85 paket 85 paket
2. Jumlah pengadaan alkom BTP Kormar 1 Paket - - - - 1499
135.1
2,426.2
2,579.2
2,014.4
1,794.3
8,949.2
-
1. Jumlah pengadaan senjata dan amunisi.
7 paket 26 paket 26 paket 8 paket 8 paket
2. Jumlah perbaikan senjata elektronika 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 1500 1,213.9
3,676.6
4,130.3
4,579.8
5,362.7
18,963.3
-
1. Jumlah pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis 157 unit 184 unit 85 unit 85 unit 85 unit
2. Jumlah pengadaan peralatan pendukung dan sucad KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis 37 paket 48 paket 37 paket 37 paket 37 paket
3. Jumlah pengadaan amunisi KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 1501
939.7
1,155.5
1,130.3
1,131.4
1,171.3
5,528.2
-
1. Jumlah pengadaan peralatan Pasussla 16 paket 15 paket 15 paket 15 paket 15 paket
2. Jumlah pengadaan peralatan Pasukan khusus laut dan materiil non Alutsista Matra Laut.
207 paket 211 paket 201 paket 201 paket 201 paket 1502 9,159.9
3,680.7
5,159.9
-
-
18,000.5
- -
-
-
-
-
- Jumlah pengadaan Alat utama sistem senjata Strategis Matra Laut.
Peningkatan/pengadaan Peralatan Passusla dan Materiil non Alutsista Matra Laut Dinas Pembekalan Penambahan jumlah peralatan passusla dan materiil non Alutsista Matra Laut.
Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut Dinas Pengadaan Percepatan pengadaan Alutsista Strategis Matra Peningkatan/pengadaan Senlek dan Amonisi Dinas Materiil Senjata dan Elektronika Peningkatan kemampuan dan penambahan Senlek dan Amonisi.
Peningkatan/pengadaan KRI/Alpung dan Ranpur/Rantis Dinas Materiil Peningkatan kemampuan dan kekuatan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis Peningkatan/pengadaan Peralatan Surta Hidros Dinas Hidrografi dan Oceanografi Peningkatan kemampuan dan penambahan Peralatan Surta Hidros Peningkatan/pengadaan Peralatan Komlek Dinas Komunikasi dan Elektronika Peningkatan kesiapan dan penambahan peralatan serta sarana prasarana Komlek TNI AL.
90.0
1,498.7
2,061.1
1,299.2
895.4
5,844.4
-
1. Jumlah pengadaan suku cadang pesawat udara TNI AL.
2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
2. Jumlah pengadaan pesawat udara TNI AL.
4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 19 7% 20% 20% 35% 17%
342.5
960.3
982.0
1,686.0
820.5
4,791.3
- - Persentase personel yang kompeten.
1504
9.0
9.9
10.9
12.0
13.3
55.1
-
1. Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikan pertama
1.781 orang
1.489 orang
1.496 orang
2.021 orang
2.027 orang
2. Jumlah personel militer yang lulus seleksi pendidikan pembentukan
1.332 orang 837 orang 881 orang
1.279 orang
1.243 orang
3. Jumlah alih golongan PNS 145 orang 133 orang 139 orang 173 orang 184 orang 1505
120.0
540.8
423.8
1,086.5
175.7
2,346.8
-
1. Jumlah pembangunan fasilitas pendidikan dan latihan matra laut 56 paket 56 paket 56 paket 56 paket 56 paket
2. Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan matra laut 28 paket 28 paket 28 paket 28 paket 28 paket 1506
80.5
247.5
260.0
271.6
283.9
1,143.5
-
1. Jumlah latihan matra laut 22 giat 22 giat 22 giat 22 giat 22 giat
2. Jumlah geladi Tugas Tempur tingkat IV TNI AL 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
3. Jumlah latihan bersama dengan negara sahabat dan muhibah KRI 46 paket 48 paket 46 paket 48 paket 46 paket
4. Jumlah meeting dalam rangka penyiapan Latihan bersama, seminar, simposium dan k h 58 paket 58 paket 58 paket 58 paket 58 paket 1507
129.0
157.8
282.5
310.7
341.8
1,221.8
-
1. Jumlah pendidikan pertama 4 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
2. Jumlah pendidikan pembentukan 3 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
3. Jumlah pendidikan pengembangan umum 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut Staf Operasi Peningkatan kemampuan personel dan satuan TNI AL dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL.
Dikma, Dikbangum, Spesialisasi, Profesi dan Ketrampilan serta Diktuk Matra Laut Dinas Pendidikan Terselenggaranya pendidikan TNI AL pada semua strata yang sesuai standar.
Werving dan Seleksi Dinas Administrasi Personil Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan seleksi personel untuk mengikuti pendidikan sesuai kebutuhan/standar Pembangunan Fasilitas dan Sarana prasarana Profesionalisme Matra Laut Dinas fasilitas pangkalan Tercukupinya fasilitas dan sarpras profesionalisme Matra Laut.
Peningkatan/pengadaan Pesud dan sarana prasarana penerbangan Matra Laut Pusat Penerbangan Peningkatan kemampuan dan penambahan Pesud beserta sarpras penerbangan TNI AL.
Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut UO TNI AL Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawaki oleh personel yang berkualitas, sesuai SKP dan dengan jumlah yang mencukupi sesuai DSP.
4. Jumlah pendidikan spesialisasi/khusus 10 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
5. Jumlah pendidikan/kursus lainnya 3 paket 28 paket 28 paket 28 paket 28 paket 1508
4.0
4.3
4.8
5.2
5.8
24.1
- - Jumlah pelayanan psikologi Matra Laut 6 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 25 18% 17% 23% 21% 21% 9,080.1
8,460.1
11,767.0
10,846.8
10,444.1
50,598.1
- - Persentase Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di 100% 100% 100% 100% 100% 1509
11.5
20.0
15.2
17.4
13.1
77.2
-
1. Persentase data personel yang memenuhi syarat sesuai dengan klasifikasi.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah penyelenggaraan administrasi pengelolaan personel 4 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
3. Jumlah pembinaan personel terprogram matra laut 23 paket 23 paket 23 paket 23 paket 23 paket 1510
983.8
474.6
1,029.9
1,231.4
950.8
4,670.5
-
1. Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah satker yang menerima pemeliharaan dan perawatan bangunan 88 satker 88 satker 88 satker 88 satker 88 satker
3. Jumlah pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor dan kendaraan khusus
9.719 unit
9.719 unit
9.719 unit
9.719 unit
9.719 unit
4. Jumlah pemeliharaan lainnya 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1511
71.9
73.5
95.1
253.7
791.2
1,285.4
-
1. Persentase personel beserta keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah layanan tertentu, meliputi dukungan operasi, pemeriksaan kesehatan organik dan werving 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
3. Jumlah pengadaan bekal kesehatan 3 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya dukungan Pelayanan Kesehatan Matra Laut.
Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Laut Dinas Administrasi Personil Meningkatnya dukungan administrasi personel TNI AL.
Pemeliharaan/Perawatan peralatan Fungsional, Fasilitas, Sarana Prasarana dan pengelolaan LTGA Dinas fasilitas pangkalan Meningkatnya dukungan Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas, dan Sarpras Pengelolaan LTGA.
Penyelenggaraan Psychologi Matra Laut Dinas Pendidikan Meningkatnya kondisi psikologi personel dan satuan TNI AL sesuai standar serta kesiapan operasi psikologi TNI AL.
Penyelenggaraan manajemen dan operasional Matra Laut UO TNI AL Terwujudnya manajemen dan operasional Matra Laut yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AL.
3.7
2.6
11.2
11.2
13.1
41.8
-
1. Persentase penyelesaian perkara hukum.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah penyelenggaraan pembinaan hukum.
10 satker 10 satker 10 satker 10 satker 10 satker
3. Jumlah penyelenggaraan bantuan hukum 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket
4. Jumlah pelatihan bidang hukum 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat
5. Jumlah perundingan batas-batas wilayah i i 5 negara 5 negara 5 negara 5 negara 5 negara 1513
34.5
26.3
45.6
50.2
15.9
172.5
-
1. Persentase pelaporan keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA 100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah penyelenggaraan administrasi perencanaan, penganggaran dan keuangan matra laut 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1514
45.0
49.5
54.5
59.9
65.9
274.7
-
1. Persentase penyelesaian administrasi perbekalan sesuai ketentuan 100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah pengadaan perlengkapan perbekalan 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
3. Jumlah pengadaan makanan/minuman untuk tugas dinas dalam dan konserven untuk operasi 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
4. Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kapor dan kapsat 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
5. Jumlah pengelolaan simak BMN dan pembinaan logistik 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
6. Jumlah satker yang menerima dukungan pergudangan dan jasa angkutan 37 satker 37 satker 37 satker 37 satker 37 satker
7. Persentase pemakaian BMP sesuai pagu 100% 100% 100% 100% 100% 1515 Penyelenggaraan Penpas dan Penum
6.4
7.1
7.8
8.6
9.4
39.3
-
1. Jumlah produk penerangan 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket
2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan penerangan 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket 1516 7,812.9
7,708.6
10,332.5
9,016.3
8,443.2
43,313.5
-
1. Persentase personel yang mendapatkan hak perawatan personel.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah tunjangan brevet 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket Dinas Penerangan Meningkatnya kesiapan dan kemampuan Penpas dan Penum TNI AL dalam rangka penyampaian informasi.
Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Matra Laut Dinas Perawatan Personel Meningkatnya dukungan administrasi perawatan personel Matra Laut.
Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan Dinas Keuangan Meningkatnya dukungan administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan TNI AL.
Penyelenggaraan Adiministrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal Matra Laut Dinas Pembekalan Meningkatnya dukungan administrasi perbekalan dan dukungan bekal Matra Laut.
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Dinas Pembinaan Hukum Meningkatnya Pembinaan hukum Matra Laut.
3. Jumlah tunjangan keahlian 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket
4. Jumlah tunjangan khusus/kegiatan 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket
5. Jumlah belanja penyaluran tenaga kerja dan perawatan jenazah 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
6. Jumlah honor pengajar dan pembantu pengajar, tunjangan pengawak SAI 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
7. Jumlah belanja perjalanan dinas 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1517
11.5
8.4
15.2
14.3
11.3
60.7
-
1. Jumlah kegiatan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan rutin 15 giat 15 giat 15 giat 15 giat 15 giat
2. Jumlah kegiatan revieu laporan keuangan/RKA 3 giat 3 giat 3 giat 3 giat 3 giat
3. Jumlah kegiatan pemutakhiran data 12 giat 12 giat 12 giat 12 giat 12 giat 1518
6.9
5.5
10.0
11.3
9.0
42.7
-
1. Jumlah penegakan hukum, ketertiban dan disiplin yang dilaksanakan.
2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
2. Jumlah pemenuhan uang makan tahanan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 1519
92.0
84.0
150.0
172.5
121.2
619.7
-
1. Persentase penyelesaian administrasi yang sesuai dengan ketentuan.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah kegiatan administasi umum meliputi pembinaan administrasi umum, fungsi satuan, dan Kodal giat pimpinan 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat V TNI AU 11,472.2
17,174.7
28,803.0
32,265.8
28,761.7
118,477.3
20 12% 19% 21% 23% 25% 3,075.9
5,056.0
5,515.9
6,013.5
6,474.7
26,136.1
UO TNI AU - - Persentase alutsistaTNI AU yang siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan Renkon, Rentinkon, Rencana Latihan Kesiapsiagaan operasi dan Rencana Latihan Gabungan Tahun Berjalan 1520
2.1
5.3
7.9
9.9
10.4
35.6
Staf Operasi -
1. Persentase kesiapan alutsista TNI AU sesuai dengan kebutuhan Rentinkon TNI.
Dukungan Kesiapan Matra Udara Terwujudnya kekuatan TNI AU yang siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan Renkon, Rentinkon, Latihan Kesiapsiagaan operasi, dan Latihan Gabungan Tahun Berjalan.
Penyelenggaraan OMSP Matra Udara Terwujudnya kesiapan alutsista TNI AU sesuai dengan kebutuhan Rentinkon TNI Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Laut Pusat Polisi Militer Meningkatnya penyelesaian hukum dan disiplin personel TNI AL.
Penyelenggaraan Adiministrasi Umum Matra Laut Sekretariat Umum Meningkatnya dukungan administrasi umum TNI AL.
Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Meningkatnya kinerja dan tertib administrasi perbendaharaan TNI AL.
2. Jumlah penyelenggaraan OMSP Matra Udara.
14 Paket 14 Paket 14 Paket 14 Paket 14 Paket
3. Persentase jam terbang operasi yang sesuai dengan alokasi jam terbang 100% 100% 100% 100% 100%
4. Persentase operasional radar perhari yang sesuai standar 60% 60% 60% 60% 60% 1521 2,078.5
3,182.4
3,541.6
3,906.1
4,240.9
16,949.6
- - Persentase kesiapan pesawat udara, senjata dan Almatsus lainnya untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
12% (PSWT) 19% 21% 23% 25% 1522
14.7
242.1
266.4
293.0
322.3
1,138.4
- - Jumlah Alpalsus yang dipelihara, dirawat dan diperbaiki 9 Paket 9 Paket 10 Paket 10 Paket 10 Paket 1523
16.2
92.8
69.6
71.6
73.7
323.9
-
1. Persentase perangkat keras yang tergelar.
2. Persentase perangkat keras yang tergelar yang siap digunakan
3. Tingkat kepuasan pengguna aplikasi yang telah dibangun.
4. Persentase perangkat keras dan aplikasi yang dapat diintegrasikan menjadi satu sistem 1524
900.0
1,369.5
1,460.7
1,557.9
1,646.7
6,934.8
- - Persentase kesiapan radar, PSU, dan Almatsus Komlek lainnya untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan 60% (RADAR) 70% 75% 75% 75%
1525
19.0
28.9
33.0
36.3
39.7
156.9
-
1. Persentase materiil dan fasilitas Matra Udara yang mendapat sertifikasi laik operasi.
2. Jumlah penyelenggaraan uji kelaikan Matra Udara.
84 giat 84 giat 84 giat 84 giat 84 giat Pemeliharaan/Perawatan Radar, PSU & Altmatsus Komlek Lainnya Dinas Komunikasi dan Elektronika Terwujudnya kesiapan radar, PSU, dan Almatsus Komlek lainnya untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Udara Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja Terwujudnya materiil dan fasilitas Matra Udara yang laik operasional Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerbangan Dinas Pengembangan Operasi Terwujudnya kesiapan sarpras dukungan operasi penerbangan untuk kegiatan operasi, latihan dan pendidikan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara Dinas Informasi dan Pengolahan Data Terwujudnya integrasi sistem informasi dan komunikasi yang siap digunakan untuk mendukung tugas Pemeliharaan/Perawatan Pswt Udara, Senjata & Almatsus lainnya Dinas Aeronautika Terwujudnya kesiapan pesawat udara, senjata dan Almatsus lainnya untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
3.7
-
1. Persentase hasil Litbang (prototipe) yang mendapat sertifikasi kelaikan udara
2. Tingkat kepuasan calon pengguna materiil terhadap prototype yang telah dibuat
3. Jumlah produk Litbanghan Matra Udara 1527
29.0
116.9
116.9
116.9
116.9
496.7
-
1. Persentase materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang dapat diamankan
2. Persentase dokumen intelijen yang up date
3. Jumlah produk intelijen yang dihasilkan untuk kegiatan pengamanan Matra Udara 13 paket 13 paket 13 paket 13 paket 13 paket
4. Jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan 3 giat 3 giat 3 giat 3 giat 3 giat
5. Jumlah kegiatan pembinaan intelijen 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 1528
7.8
8.6
9.4
10.4
11.4
47.6
-
1. Persentase Tingkat minat dan keikutsertaan masyarakat pada kegiatan kedirgantaraan.
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan kedirgantaraan.
3. Jumlah kegiatan pembinaan potensi dirgantara.
12 giat 12 giat 12 giat 12 giat 12 giat 1529
8.0
8.8
9.7
10.7
11.7
48.8
-
1. Persentase ketersediaan informasi tentang situasi udara dan topografi kawasan lanud serta seluruh wilayah INDONESIA yang lengkap dan update
2. Jumlah peta yang direvisi.
2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
3. Jumlah pembuatan peta 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
4. Jumlah peta yang direproduksi 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
5. Jumlah pemotretan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Matra Udara Dinas Potensi Kedirgantaraa n Terwujudnya ruang alat dan kondisi juang dirgantara serta dukungan rakyat terhadap TNI AU Penyelenggaraan Surta Dinas Survey dan Pemetaan Udara Tersedianya informasi tentang situasi udara dan topografi kawasan lanud serta seluruhwilayah INDONESIA yang lengkap dan update.
Litbanghan Matra Udara Dinas Penelitian dan Pengembangan Terwujudnya hasil Litbang (prototipe) yang mendapat sertifikasi kelaikan udara Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara Dinas Pengamanan dan Sandi Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang aman dan intelijen yang up date di TNI AU
21. 5% 14% 27% 30% 24% 4,195.1
10,356.5
20,769.4
22,689.8
18,370.3
76,381.1
UO TNI AU - - Persentase alutsista, non-alutsista, fasilitas, dan sarpras TNI AU yang siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEF.
1530
392.2
660.0
11,294.0
12,388.0
9,978.0
34,712.2
-
1. Persentase kebutuhan Alutsista sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEF yang dapat terpenuhi
2. Lanjutan pembayaran F-16 EDA dan C-130 eks RAAF 1 paket 1 paket
3. Pembayaran 5 pesawat C-130 H & simulator 1 paket 1531 1,780.0
4,349.0
4,420.5
4,709.1
2,817.3
18,075.8
1. Persentase kesiapan pesawat udara
2. Persentase kesiapan dukungan pemeliharaan pesawat udara
3. Persentasi kesiapan dukungan pemeliharaan pesawat udara di Lanud Operasi
4. Jumlah pesawat yang siap operasional.
150 pswt 150 pswt 150 pswt 150 pswt 150 pswt 1532
455.8
1,763.5
1,373.0
1,438.3
1,534.6
6,565.1
-
1. Persentase fasilitas dan sarpras udara yang siap digunakan TNI AU
2. Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dibangun.
1.082.182 M²
1.190.400 M²
1.309.440 M²
1.440.384 M²
1.584.423 M²
3. Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dipelihara.
103.312 M²
113.463 M²
125.008 M²
137.508 M²
151.258 M²
1533
890.0
2,035.5
2,200.8
2,374.3
2,572.4
10,073.0
-
1. Persentase kesiapan Radar, PSU, dan Alat Komlek Lainnya
2. Jumlah Radar yang siap operasional.
20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit
3. Jumlah PSU & Alkomlek yang siap operasional.
139 Paket 153 Paket 172 Paket 190 Paket 210Paket Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara Dinas Fasilitas dan Kontruksi Terjaganya kesiapan dan fasilitas dan sarpras udara TNI AU.
Peningkatan/pengadaan Radar, PSU dan Alat Komlek Lainnya Dinas Komunikasi dan Elektronika Terjaganya kesiapan dan kemampuan Radar, PSU, dan Alat Komlek Lainnya Modernisasi Alutsista/Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara Terpenuhinya kebutuhan alutsista, non-alutsista, fasilitas, dan sarpras TNI AU untuk siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEF Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara Dinas Pengadaan/ Pusada Kemhan Terpenuhinya kebutuhan Alutsista sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEF.
Peningkatan/pengadaan Pesawat udara dan dukungan lainnya Dinas Aeronautika Tercapainya kesiapan dan kemampuan pesawat udara TNI AU.
1534 n/pengadaan Senri/Senrat
341.4
1,042.8
1,245.1
1,442.3
1,199.6
5,271.2
-
1. Persentase ketersediaan senri/senrat
2. Persentase ketersediaan amunisi.
3. Jumlah pengadaan senjata ringan/berat 23 Paket 27 Paket 28 Paket 29 Paket 29 Paket
4. Jumlah pengadaan amunisi 17 Paket 19 Paket 20 Paket 21 Paket 23 Paket
1535
335.8
505.8
236.0
337.7
268.5
1,683.9
Dinas Materiil -
1. Persentase tersedianya peralatan non-alutsista TNI AU
2. Jumlah pengadaan non alutsista meliputi Ranmor, peralatan pendukung penerbangan.
41 paket 44 paket 47 paket 49 paket 52 paket
22. 13% 15% 19% 23% 30%
405.0
480.7
583.0
724.7
931.4
3,124.7
UO TNI AU -
1. Persentase capaian profesionalisme personel TNI AU sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) untuk melaksanakan OMSP dan OMP
2. Persentase personel yang berkualitas sesuai dengan tuntutan tugas.
1536
80.0
123.2
189.7
292.2
455.6
1,140.7
Staf Operasi -
1. Persentase dari jumlah personel yang terbukti kemampuannya meningkat dalam enam bulan terakhir sebagai hasil dari latihan simulator.
2. Jumlah kegiatan latihan operasi 30 giat 30 giat 30 giat 30 giat 30 giat
3. Jumlah kegiatan latihan angkasa yudha 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat
4. Jumlah kegiatan latihan bersama dengan negara sahabat.
15 giat 15 giat 15 giat 15 giat 15 giat 1537
77.6
85.3
93.9
103.2
113.6
473.6
1. 2.
1. Persentase personel yang lulus tes seleksi mengikuti pendidikan
2. Persentase dari alokasi anggaran untuk pembinaan masing-masing komponen pendidikan.
3. Tingkat kepuasan peserta seleksi dan peserta pendidikan.
4. Jumlah pendidikan pertama 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
5. Jumlah pendidikan pembentukan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
6. Jumlah pendidikan sarcab 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket
7. Jumlah pendidikan pengembangan umum 35 paket 35 paket 35 paket 35 paket 35 paket
8. Jumlah pendidikan pengembangan spesialisasi 180 paket 180 paket 180 paket 180 paket 180 paket Terwujudnya profesionalisme personel TNI AU sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) untuk melaksanakan OMSP dan OMP Latihan Matra Udara Terjaganya kemampuan dasar yang diperlukan personel/penerbang untuk pengoperasian pesawat.
Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara Dinas Pendidikan Terpenuhinya personel yang memenuhi prasyarat pendidikan di lingkungan TNI AU.
Terpenuhinya kebutuhan minimal dari masing- masing sepuluh komponen pendidikan Dinas Aeronautika Terjaganya kesiapan dan terpenuhinya kebutuhan kemampuan Senri/Senrat TNI AU.
Pengadaan peralatan Non Alutsista Terpenuhinya kebutuhan peralatan non-alutsista TNI AU Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara
9. Jumlah pendidikan iptek 130 paket 130 paket 130 paket 130 paket 130 paket
1538
236.0
259.6
285.5
314.1
345.5
1,440.7
-
1. Persentasi sarpras kesejahteraan personel matra udara yang telah dibangun.
2. Tingkat kepuasan personel TNI AU terhadap sarpraskesejahteraan personel matra udara yang ada
3. Persentase prajurit yang menerima fasilitas perumahan/asrama
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00% 1539 Werving
7.9
8.7
9.6
10.5
11.6
48.4
1. Persentase personel yang lulus tes seleksi mengikuti pendidikan
2. Sebaran dari jumlah masyarakat sipil yang lulus seleksi berdasarkan daerah asal.
3. Tingkat kepuasan peserta seleksi dan peserta pendidikan
4. Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikan pertama
1.166 orang
1.166 orang
1.166 orang
1.166 orang
1.166 orang
5. Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikan pembentukan 480 orang 480 orang 480 orang 480 orang 480 orang
6. Jumlah alih golongan PNS
1.374 orang
1.374 orang
1.374 orang
1.374 orang
1.374 orang 1540
3.5
3.9
4.2
4.7
5.1
21.4
Dinas Psikologi -
1. Persentase awak pesawat/paskhas yang dinyatakan sehat akibat tindakan klinis
2. Persentase personel yang layak memegang senpi
3. Persentase personel yang tidak layak memegang senpi yang dimutasikan ke tugas/jabatan yang tidak bersenjata
4. Persentase perseonel yang layak mengikuti pendidikan
5. Persentase personel yang tidak layak mengikuti pendidikan yang mengikuti konseling
6. Tingkat kepuasan personel yang mengikuti test psikologi
7. Persentase personel awak pesawat dan pasukan khas TNI AU yang memenuhi standar kondisi psikologi Dinas Administrasi Personel Penyelenggaraan Psikologi Matra Udara Terwujudnya personel awak pesawat dan pasukan khas TNI AU yang memenuhi standar kondisi psikologi Pembangunan Sarpras Kesejahteraan Personel Matra Udara Dinas Fasilitas dan Kontruksi Terpenuhinya kebutuhan Sarpras kesejahteraan personel matra udara Terpenuhinya kebutuhan jumlah personel dari masyarakat sipil yang memenuhi prasyarat Pendidikan Pertama di lingkungan TNI AU.
8. Persentase personel yang mendapatkan pelayanan psikologi matra udara.
100% 100% 100% 100% 100%
26. 30% 10% 15% 22% 23% 3,796.2
1,281.5
1,934.7
2,837.8
2,985.3
12,835.5
UO TNI AU -
1. Persentase sumber daya yang dapat dihemat dalam suatu kegiatan
2. Persentase personel TNI AU yang disiplin dan profesional.
1541
8.0
8.8
9.7
10.7
11.7
48.8
-
1. Persentase pelanggaran hukum dan disiplin militer yang dilaporkan kepada POM AU.
2. Persentase personel TNI AU yang taat hukum dan disiplin militer 100% 100% 100% 100% 100% 1542
2.9
4.8
5.3
6.6
6.9
26.5
-
1. Persentase personel Itjen dengan fungsi pemeriksa yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi auditor.
2. Persentase temuan pelaksanaan wasrik Itjenau yang tervalidasi untuk diteruskan kepada pimpinan
3. Opini auditor ekternal terhadap laporan keuangan (LK) Kemhan dan TNI (termasuk didalamnya bahan laporan keuangan yang telah mendapat pemeriksaan dan bimbingan teknis secara berkala dari Itjen TNI AU)
4. Hasil penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kemhan dan TNI (termasuk didalamnya bahan laporan kinerja yang telah mendapat pemeriksaan dan bimbingan teknis dari Itjen TNI AU)
5. Jumlah satuan yang menjadi obyek pemeriksaan.
83 Satker 83 Satker 83 Satker 83 Satker 83 Satker
6. Jumlah kegiatan revieu laporan keuangan 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat
7. Jumlah kegiatan pemutakhiran data 25 giat 25 giat 25 giat 25 giat 25 giat
1543
946.6
162.5
284.8
356.0
373.8
2,123.7
1. 2.
1. Persentase dari penurunan jumlah kerusakan peralatan fungsional, fasilitas dan sarpras dalam kurun waktu 5 tahun.
2. Persentase kesiapan peralatan fungsional, fasilitas dan sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AU secara efektif
3. Persentase efisiensi pembiayaan LTGA dalam kurun waktu 5 tahun.
4. Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu.
78% 78% 78% 78% 78% Har/Perawatan peralatan Fungsional, Fas & Sarpras serta LTGA Dinas Fasilitas dan Kontruksi Terjaganya kesiapan peralatan fungsional, fasilitas dan sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AU secara efektif.
Terlaksananya efisiensi penggunaan LTGA.
Pusat Polisi Militer Terwujudnya ketaatan terhadap hukum dan disiplin militer di TNI AU.
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Terwujudnya tatakelola keuangan dan kinerja TNI AU yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara Terwujudnya tatakelola sumber daya TNI AU secara efektif dan efisien agar siap melaksanakan OMSP dan OMP Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara
17.5
19.3
21.2
23.3
25.6
106.8
1. 2.
1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang layak bagi personel TNI AU dan keluarganya
2. Persentase ketersediaan obat dan perlatan layanan kesehatan
3. Persentase rumkit dan satkes yang telah melaksanakan standar layanan kesehatan personel
4. Tingkat kepuasan personel yang menggunakan fasilitas dan layanan dalam melakukan rikes di Rumkit TNI AU.
5. Persentase personel TNI AU beserta keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 1545
50.5
48.9
73.9
92.4
97.0
362.7
1. 2.
1. Persentase laporan keuangan yang tidak menjadi temuan APIP.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase jumlah dokumen pengelolaan keuangan yang tidak menjadi temuan APIP 100% 100% 100% 100% 100% 1546
2.3
2.3
3.7
4.6
7.7
20.6
Dinas Hukum -
1. Persentase penyelesaian perkara hukum yang melibatkan institusi atau personel TNI AU.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase perkara hukum yang menyangkut institusi atau personel TNI AU dimana pihak institusi atau personel TNI AU dinyatakan 100% 100% 100% 100% 100% 1547 2,737.8
997.1
1,493.4
2,293.9
2,408.6
9,930.8
Dinas Materiil
1. 2.
Dinas Keuangan Terselesaikannya permasalahan hukum yang melibatkan institusi maupun personel TNI AU.
Penyelenggaraan Adm Kal Umum & Har perawatan perkantoran Terjaganya kesiapan dukungan operasional kendaraan dan sarana bantuan TNI AU.
Tersedianya bekal dan kesiapan fasilitas perkantoran Penyelenggaraan Adm Perencanaan, Penganggaran & Keuangan Tercapainya laporan keuangan TNI AU yang tertib, tepat waktu, akurat dan akuntabel.
Terwujudnya tatakelola keuangan TNI AU yang tertib, tepat waktu, akurat dan akuntabel Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tercapainya ketersediaan obat dan alat kesehatan Terwujudnya pelaksanaan standar pelayanan kesehatan bagi personel TNI AU
1. Persentase ketersediaan BMP.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentasi kesiapan kendaraan dan sarana bantuan.
100% 100% 100% 100% 100%
3. Persentase peralatan perkantoran yang masih berfungsi dan dapat digunakan.
100% 100% 100% 100% 100%
4. Tingkat kepuasan personel yang menggunakan kendaraan dan fasilitas perkantoran.
100% 100% 100% 100% 100% 1548
1.5
1.5
1.9
2.4
2.5
9.8
1. Tercapainya tertib administrasi personel yang baik.
2. 1.
Persentase kesalahan dalam melaksanakan kegiatan administrasi personel.
2. Tingkat kepuasan personel terhadap pelaksanaan administrasi personel TNI AU.
3. Persentase dokumen administrasi personel TNI AU yang diselesaiakan tepat waktu.
100% 100% 100% 100% 100% 1549
6.5
7.2
7.9
8.7
9.5
39.7
1. 2.
3. 1.
Tingkat kepuasan personel terhadap perolehan informasi tentang TNI AU
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap perolehan informasi tentang TNI AU
3. Opini TNI AU di masyarakat umum
4. Jumlah produk penerangan 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket
5. Jumlah kegiatan pameran penerangan 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1550
11.0
12.1
13.3
14.6
16.1
67.0
Dinas Perawatan -
1. Persentase keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan prajurit TNI AU
2. Persentase Jumlah ASN dan prajurit TNI AU yang menerima gaji dan hak dengan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%
3. Tingkat kepuasan personel TNI AU terhadap pemenuhan hak-hak prajurit TNI AU
2.5
2.6
2.8
2.9 3 Dinas Penerangan Terwujudnya kesejahteraan prajurit dan ASN TNI AU Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara Tercapainya penyebaran informasi TNI AU kepada seluruh personel TNI AU Tersedianya informasi tentang TNI AU bagi masyarakat umum Terciptanya citra positif TNI AU di mata masyarakat.
Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Udara Terwujudnya dukungan administrasi bagi personel Matra Udara yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
Penyelenggaraan Penpas dan Penum Matra Udara Dinas Administrasi Personel
11.6
17.1
19.7
24.7
25.9
99.0
- Persentase pending matters yang ditemukan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.
100% 100% 100% 100% 100% 110,765.5
147,405.1
173,457.4
182,406.6
167,152.2
781,187.0
Sekretaris Umum Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Udara Terwujudnya kelancaran pengambilan keputusan TOTAL Menteri Pertahanan, ttd Ryamizard Ryacudu Paraf: