PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Gas di Lingkungan kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

PERMEN Nomor 16 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengelolaan Bahan Bakar Gas adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola Bahan Bakar Gas sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi: rencana, pengadaan/penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan pertanggungjawaban. 2. Bahan Bakar Gas (Liquid Gas For Vehicle) yang selanjutnya disingkat BBG adalah cv bahan bakar yang diformulasikan dari campuran propanol (C3) dan Butanol (C4) yang spesifikasinya disesuaikan untuk keperluan mesin kendaraan bermotor. 3. Dana Terpusat adalah sejumlah dana yang oleh Kementerian Keuangan tidak disalurkan kepada Kementerian Pertahanan disingkat Kemhan dan Tentara Nasional INDONESIA disingkat TNI, dana tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan/regularisasi serta kegiatan lainnya yang penyelesaiannya melalui Kementerian Keuangan. 4. Logistik Dipusatkan adalah penyelenggaraan pembinaan atas fungsi dan/atau komoditi logistik tertentu yang dilaksanakan oleh Mabes TNI berdasarkan kebijakan Pimpinan TNI, yang selanjutnya didistribusikan kepada Mabes Angkatan dan seluruh jajarannya. 5. Dukungan Silang adalah dukungan logistik yang dilaksanakan antar Angkatan dalam rangka penyelenggaraan logistik terpadu, berdasarkan kebijakan Mabes TNI, sebagai salah satu kelanjutan dari proses pembinaan logistik organik. 6. Pengguna BBG adalah alat utama, alat peralatan, dan peralatan lain yang membutuhkan Bahan Bakar Gas. 7. Alat Utama/Alat Peralatan selanjutnya disingkat Alut/Alpal adalah kendaraan darat, pesawat, kapal laut, dan peralatan lain yang digunakan oleh Kemhan dan TNI. 8. Norma BBG adalah kebutuhan BBG yang ideal bagi Alut/Alpal TNI berdasarkan buku petunjuk teknis tiap- tiap Alut/Alpal TNI. 9. Norma Bekal BBG adalah jumlah Norma BBG x Hari Bekal. 10. Norma Bekal BBG Rutin adalah jumlah BBG yang diperlukan untuk mendukung Pengguna BBG yang digunakan dalam rangka pembinaan kekuatan dan sudah terprogram dalam 1 (satu) tahun berjalan. 11. Norma Bekal Kontinjensi adalah jumlah BBG yang digunakan untuk mendukung Pengguna BBG yang melaksanakan kegiatan operasi militer yang tidak terprogram dalam Tahun Anggaran berjalan. 12. Hari Bekal adalah satuan waktu yang digunakan untuk Pengguna BBG dalam kurun waktu tertentu . 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.

BAB II

TATARAN KEWENANGAN

Article 2

Correction

(1) Penanggung jawab pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI disebut Kepala Fungsi (Kafung) yaitu Menteri. (2) Pengendali anggaran pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI disebut Pengendali Fungsi (Dalfung) dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan. (3) Pengawas Pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI disebut Pengawas Fungsi (Wasfung) dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. (4) Koordinator pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI disebut Kepala Kegiatan (Kagiat) yaitu Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI. (5) Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat) pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai berikut: a. Kas Angkatan selaku Kalakgiat di lingkungan U.O. masing-masing Angkatan dalam hal ini Aslog Kas Angkatan. b. Sekjen Kemhan selaku Kalakgiat di lingkungan U.O. Kemhan dalam hal ini Karoum Setjen Kemhan; dan c. Aslog Panglima TNI selaku Kalakgiat di lingkungan U.O. Mabes TNI dalam hal ini Kepala Perbekalan TNI.

Article 3

Menteri selaku Kepala Fungsi (Kafung) Pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1), mendelegasikan wewenang kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Pengawas Fungsi (Wasfung) bertugas: a. MENETAPKAN kebijakan penganggaran dan Pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI; b. mengajukan rencana kebutuhan anggaran BBG kepada Menteri Keuangan dan menyalurkan anggaran BBG untuk Kemhan dan TNI; c. bekerja sama dengan Kementerian/Instansi lain dalam rangka Pengelolaan dan penyediaan BBG. d. memeriksa laporan evaluasi Pengelolaan BBG Kemhan dan TNI dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan; e. menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi BBG Kemhan dan TNI paling sedikit sekali setahun dalam rangka evaluasi dukungan BBG Tahun Anggaran yang lalu dan menentukan rencana kebutuhan Tahun Anggaran yang akan datang; dan f. memeriksa dan menindaklanjuti usulan pembayaran hasil coklit serta melaksanakan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Article 4

(1) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Pengendali Fungsi (Dalfung) Pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas melaksanakan perencanaan, penyaluran dan pengendalian anggaran BBG di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Pelaksanaan tugas perencanaan, penyaluran dan Pengedalian anggaran BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Administrasi Pelaksana Anggaran Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 5

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Wasfung pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertugas melaksanakan pengawasan fungsi kebijakan pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI, yang dilaksanakan oleh Direktur Fasilitas dan Jasa Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Article 6

Panglima TNI selaku Kepala Kegiatan (Kagiat) mengkoordinir kegiatan pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI berwenang: a. mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengelolaan BBG; b. mengajukan Kebutuhan (satu) tahun Anggaran BBG kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan. c. mewakili Menteri melakukan kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBG; d. menyelenggarakan rapat koordinasi BBG Kemhan dan TNI dalam rangka evaluasi dukungan BBG Triwulan yang lalu dan menentukan rencana kebutuhan Triwulan yang akan datang; e. mengeluarkan surat perintah penyaluran BBG kepada Babek TNI untuk masing-masing U.O.; f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BBG, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Aslog Panglima TNI; g. memeriksa laporan pelaksanaan pengelolaan BBG dari masing-masing U.O. setiap triwulan; h. melaporkan evaluasi pengelolaan BBG sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Menteri; dan i. melaksanakan pencocokan dan penelitian serta penghapusan bekal BBG sesuai dengan ketentuan.

BAB III

PENGELOLAAN BAHAN BAKAR GAS

Article 7

Correction

Pengelolaan BBG terdiri atas: a. rencana kebutuhan; b. pengadaan; c. penyimpanan; d. pendistribusian; e. penghapusan; dan f. pertanggungjawaban.

Article 8

Correction

(1) Rencana kebutuhan (Renbut) BBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. kebutuhan rutin; dan b. kebutuhan operasi. (2) Kebutuhan rutin dan kebutuhan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek materiil, fasilitas, dan jasa.

Article 9

rencana kebutuhan BBG disusun sebagai berikut: a. rencana kebutuhan BBG rutin dengan perhitungan pemakai BBG x norma indeks x Hari Bekal; b. rencana kebutuhan BBG operasi dihitung berdasarkan program kerja atau rencana operasi untuk waktu tertentu meliputi: 1. kekuatan Alutsista/Alpal; 2. consumtion, jarak tempuh serta waktu; dan 3. intensitas kegiatan Alutsista/Alpal. c. rencana kebutuhan fasilitas dan jasa BBG disusun berdasarkan program kerja meliputi: 1. pengadaan dan pemeliharaan fasilitas BBG; 2. pengangkutan BBG; 3. penelitian dan pengembangan; dan 4. pemeriksaan mutu BBG. d. rencana kebutuhan sarana administrasi BBG antara lain meliputi bentuk/formulir yang disusun sesuai dengan kebutuhan; dan e. rencana kebutuhan disusun dan diajukan per triwulan dan tahunan sesuai perhitungan yang realistik dan rasional.

Article 10

Pengajuan Renbut dilaksanakan melalui: a. Renbut tahunan; dan b. Renbut triwulan.

Article 11

(1) Pengajuan Renbut tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diajukan oleh Kepala U.O. kepada Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI. (2) Renbut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Aslog Panglima TNI kepada Asrenum Panglima TNI, yang selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan tembusan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan bulan Agustus pada tahun berjalan.

Article 12

(1) Pengajuan Renbut triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diajukan oleh Kepala U.O. pada akhir bulan kedua triwulan berjalan kepada Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI. (2) Pengajuan Renbut triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan prioritas sesuai dengan penjabaran DIPA yang telah ditetapkan untuk tiap unit organisasi.

Article 13

(1) Pengajuan Renbut untuk mendukung kegiatan/operasi/ latihan yang belum termasuk dalam DIPA unit organisasi harus diajukan terlebih dahulu kepada Panglima TNI. (2) Dalam hal realisasi penggunaan BBG Kemhan dan TNI pada tahun berjalan melebihi alokasi pagu anggaran BBG, maka para pejabat Pembina teknis tingkat U.O. dapat mengajukan permohonan penambahan anggaran BBG kepada Kementerian Keuangan secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan.

Article 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

(1) Pengadaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sebagimana di maksud Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara regularisasi oleh PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik. (2) Pengadaan BBG non PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Article 16

Penyimpanan Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dalam jangka waktu yang lama sebagai persediaan cadangan di simpan didalam tangki khusus BBG sesuai standar yang di tetapkan oleh PT. Pertamina ( Persero) Gas Domestik sekaligus sebagai pelayanan harian kendaraan dinas.

Article 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 18

Kegiatan pendistribusian BBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi kegiatan: a. penyerahan / penerimaan; dan b. penyaluran.

Article 19

Kegiatan penyerahan/penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan sebagai berikut: a. setiap penyerahan/penerimaan BBG di lokasi PT. Pertamina (Persero) (Depot/ DPPU/ Instalasi/ Terminal Transit) berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BBG disingkat (SP3M) dan dibuatkan PNBP 109 yang ditandatangani oleh Kepala U.O. dan pihak PT. Pertamina (Persero); b. dalam keadaan darurat, pengambilan BBG dapat mendahului Surat Alokasi (SA) pinjaman dengan syarat didukung Surat Pinjaman yang diterbitkan oleh Kepala U.O. dan Surat Persetujuan dari Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI dan PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik.; dan c. biaya angkut yang timbul akibat penyerahan BBG dibayarkan secara regularisasi.

Article 20

Kegiatan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan sebagai berikut: a. dalam rangka penyaluran BBG dari PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. Delivery Order (DO); 2. Faktur (PNBP-109); 3. Faktur (PB-211) untuk ongkos angkut; b. untuk merealisasi penyaluran BBG dari PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan dokumen penyaluran BBG secara berjenjang, sebagai berikut: 1. Surat Perintah penyaluran BBG dalam bentuk Surat Perintah diterbitkan oleh Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI kepada Kepala Badan Pembekalan TNI; 2. Surat Alokasi (SA) diterbitkan oleh Kepala Badan Pembekalan TNI kepada Kepala Unit Organisasi; dan 3. Kepala Unit Organisasi melaksanakan pengambilan fisik BBG dari PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik disalurkan kepada pemakai/pengguna BBG.

Article 21

(1) Penyaluran BBG di lingkungan Kemhan dan TNI dapat dilakukan dengan pembekalan silang atas seizin Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI, dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan BBG untuk kendaraan bermotor TNI yang dilaksanakan oleh Kepala U.O. TNI dengan menggunakan persediaan fisik Kepala U.O. setempat dan atau dengan dasar SP3M; dan b. pembekalan silang BBG dikhususkan untuk kegiatan yang bersifat operasional dan keadaan darurat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembekalan silang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 22

(1) Penghapusan BBG ditetapkan karena: a. rusak, tidak ekonomis, tidak dapat dipakai/diperbaiki; b. untuk meningkatkan efisiensi ekonomis dan teknis; c. hilang kompensasi; dan/atau d. susut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan BBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Article 23

Panglima TNI dalam hal ini Kababek TNI membuat Surat Usulan Pembayaran hasil Coklit per Triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban pemakaian BBG kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

BAB Kesatu

Rencana Kebutuhan

Article 8

Correction

(1) Rencana kebutuhan (Renbut) BBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. kebutuhan rutin; dan b. kebutuhan operasi. (2) Kebutuhan rutin dan kebutuhan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek materiil, fasilitas, dan jasa.

Article 9

Correction

rencana kebutuhan BBG disusun sebagai berikut: a. rencana kebutuhan BBG rutin dengan perhitungan pemakai BBG x norma indeks x Hari Bekal; b. rencana kebutuhan BBG operasi dihitung berdasarkan program kerja atau rencana operasi untuk waktu tertentu meliputi: 1. kekuatan Alutsista/Alpal; 2. consumtion, jarak tempuh serta waktu; dan 3. intensitas kegiatan Alutsista/Alpal. c. rencana kebutuhan fasilitas dan jasa BBG disusun berdasarkan program kerja meliputi: 1. pengadaan dan pemeliharaan fasilitas BBG; 2. pengangkutan BBG; 3. penelitian dan pengembangan; dan 4. pemeriksaan mutu BBG. d. rencana kebutuhan sarana administrasi BBG antara lain meliputi bentuk/formulir yang disusun sesuai dengan kebutuhan; dan e. rencana kebutuhan disusun dan diajukan per triwulan dan tahunan sesuai perhitungan yang realistik dan rasional.

Article 10

Pengajuan Renbut dilaksanakan melalui: a. Renbut tahunan; dan b. Renbut triwulan.

Article 11

(1) Pengajuan Renbut tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diajukan oleh Kepala U.O. kepada Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI. (2) Renbut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Aslog Panglima TNI kepada Asrenum Panglima TNI, yang selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan tembusan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan bulan Agustus pada tahun berjalan.

Article 12

(1) Pengajuan Renbut triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diajukan oleh Kepala U.O. pada akhir bulan kedua triwulan berjalan kepada Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI. (2) Pengajuan Renbut triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan prioritas sesuai dengan penjabaran DIPA yang telah ditetapkan untuk tiap unit organisasi.

Article 13

(1) Pengajuan Renbut untuk mendukung kegiatan/operasi/ latihan yang belum termasuk dalam DIPA unit organisasi harus diajukan terlebih dahulu kepada Panglima TNI. (2) Dalam hal realisasi penggunaan BBG Kemhan dan TNI pada tahun berjalan melebihi alokasi pagu anggaran BBG, maka para pejabat Pembina teknis tingkat U.O. dapat mengajukan permohonan penambahan anggaran BBG kepada Kementerian Keuangan secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan.

Article 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Keempat

Pendistribusian

Article 18

Correction

Kegiatan pendistribusian BBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi kegiatan: a. penyerahan / penerimaan; dan b. penyaluran.

Article 19

Correction

Kegiatan penyerahan/penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan sebagai berikut: a. setiap penyerahan/penerimaan BBG di lokasi PT. Pertamina (Persero) (Depot/ DPPU/ Instalasi/ Terminal Transit) berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BBG disingkat (SP3M) dan dibuatkan PNBP 109 yang ditandatangani oleh Kepala U.O. dan pihak PT. Pertamina (Persero); b. dalam keadaan darurat, pengambilan BBG dapat mendahului Surat Alokasi (SA) pinjaman dengan syarat didukung Surat Pinjaman yang diterbitkan oleh Kepala U.O. dan Surat Persetujuan dari Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI dan PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik.; dan c. biaya angkut yang timbul akibat penyerahan BBG dibayarkan secara regularisasi.

Article 20

Kegiatan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan sebagai berikut: a. dalam rangka penyaluran BBG dari PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. Delivery Order (DO); 2. Faktur (PNBP-109); 3. Faktur (PB-211) untuk ongkos angkut; b. untuk merealisasi penyaluran BBG dari PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan dokumen penyaluran BBG secara berjenjang, sebagai berikut: 1. Surat Perintah penyaluran BBG dalam bentuk Surat Perintah diterbitkan oleh Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI kepada Kepala Badan Pembekalan TNI; 2. Surat Alokasi (SA) diterbitkan oleh Kepala Badan Pembekalan TNI kepada Kepala Unit Organisasi; dan 3. Kepala Unit Organisasi melaksanakan pengambilan fisik BBG dari PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik disalurkan kepada pemakai/pengguna BBG.

Article 21

(1) Penyaluran BBG di lingkungan Kemhan dan TNI dapat dilakukan dengan pembekalan silang atas seizin Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI, dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan BBG untuk kendaraan bermotor TNI yang dilaksanakan oleh Kepala U.O. TNI dengan menggunakan persediaan fisik Kepala U.O. setempat dan atau dengan dasar SP3M; dan b. pembekalan silang BBG dikhususkan untuk kegiatan yang bersifat operasional dan keadaan darurat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembekalan silang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NORMA BEKAL BBG

Article 24

Correction

Pengguna BBG digolongkan sebagai berikut: a. kendaraan darat; b. mesin stasioner; dan c. alat bantu pendukung Alutsista.

Article 25

Correction

Besaran Norma Bekal BBG ditentukan melalui: a. buku petunjuk teknik Alut/Alpal pengguna BBG atau observasi lapangan; b. jumlah kekuatan Alut/Alpal Pengguna BBG; dan c. hari Bekal.

Article 26

Dasar perhitungan Norma Bekal BBG penggunaan BBG untuk: a. golongan kendaraan, perhitungan ditentukan berdasarkan buku petunjuk tiap golongan kendaraan atau hasil observasi lapangan; b. golongan mesin stasioner, perhitungan ditentukan berdasarkan KVA/buku petunjuk tiap golongan mesin stasioner atau hasil observasi lapangan; c. golongan alat bantu pendukung Alutsista, perhitungan didasarkan pada besarnya kekuatan alat bantu dan data yang tercantum dalam Technical Hand Book (THB) atau Maintenance Manual (MM) tiap-tiap alat bantu berdasarkan observasi lapangan;

Article 27

Perhitungan Norma BBG pada penggunaan BBG yaitu Norma BBG x periode tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: a. golongan kendaraan yaitu Norma BBG x jumlah Hari Bekal; b. golongan mesin stasioner yaitu Norma BBG x jumlah Jam Putar Mesin; dan c. golongan alat bantu pendukung Alutsista yaitu Norma BBG x jumlah Hari Bekal.

Article 28

Ketentuan golongan Norma Bekal BBG terdiri atas: a. Norma Bekal BBG ranjen yaitu jumlah BBG yang dibutuhkan untuk mendukung tiap penggunaan BBG dalam kegiatan yang bersifat rutin/terprogram, dengan perhitungan Norma BBG x Hari Bekal; b. Norma Bekal BBG pemeliharaan yaitu jumlah BBG yang dibutuhkan untuk mendukung tiap pengguna BBG dalam kegiatan pemeliharaan, dengan perhitungan Norma BBG x waktu putar mesin; dan c. Norma Bekal BBG latihan dan pendidikan yaitu jumlah BBG yang dibutuhkan untuk mendukung tiap Pengguna BBG dalam kegiatan latihan dan pendidikan, dengan perhitungan Norma BBG x jumlah Hari Bekal.

Article 29

Ketentuan mengenai norma index BBG diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Gas di Lingkungan kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

Article 17

BAB Keempat

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kelima

Article 22

BAB Keenam

Article 23

BAB IV

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB V

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB VI

Article 34

Article 35

BAB VII

Article 36