PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGAJUAN USUL GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 10 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

JENIS GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Article 5

Correction

(1) Gelar berupa Pahlawan Nasional. (2) Pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.

Article 6

Correction

(1) Tanda Jasa berupa Medali. (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Medali Kepeloporan; b. Medali Kejayaan; dan c. Medali Perdamaian. (3) Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki derajat yang sama.

Article 7

(1) Tanda Kehormatan berupa: a. Bintang; b. Satyalancana; dan c. Samkaryanugraha. (2) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada perseorangan. (3) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi.

Article 8

(1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Bintang Sipil; dan b. Bintang Militer. (2) Tanda Kehormatan berupa Bintang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Bintang Republik INDONESIA; b. Bintang Mahaputera; c. Bintang Jasa; d. Bintang Kemanusiaan; e. Bintang Penegak Demokrasi; f. Bintang Budaya Parama Dharma; dan g. Bintang Bhayangkara. (3) Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Bintang Gerilya; b. Bintang Sakti; c. Bintang Dharma; d. Bintang Yudha Dharma; e. Bintang Kartika Eka Paksi; f. Bintang Jalasena; dan g. Bintang Swa Bhuwana Paksa. (4) Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer yang dapat diberikan kepada WNA terdiri atas: a. Bintang Yudha Dharma; b. Bintang Kartika Eka Paksi; c. Bintang Jalasena; dan d. Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Article 9

(1) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Satyalancana Sipil; dan b. Satyalancana Militer. (2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Satyalancana Perintis Kemerdekaan; b. Satyalancana Pembangunan; c. Satyalancana Wira Karya; d. Satyalancana Kebaktian Sosial; e. Satyalancana Kebudayaan; f. Satyalancana Pendidikan; g. Satyalancana Karya Satya; h. Satyalancana Dharma Olahraga; i. Satyalancana Dharma Pemuda; j. Satyalancana Kepariwisataan; k. Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha; l. Satyalancana Pengabdian; m. Satyalancana Bhakti Pendidikan; n. Satyalancana Jana Utama; o. Satyalancana Ksatria Bhayangkara; p. Satyalancana Karya Bhakti; q. Satyalancana Operasi Kepolisian; r. Satyalancana Bhakti Buana; s. Satyalancana Bhakti Nusa; dan t. Satyalancana Bhakti Purna. (3) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Satyalancana Bhakti; b. Satyalancana Teladan; c. Satyalancana Kesetiaan; d. Satyalancana Santi Dharma; e. Satyalancana Dwidya Sistha; f. Satyalancana Dharma Nusa; g. Satyalancana Dharma Bantala; h. Satyalancana Dharma Samudra; i. Satyalancana Dharma Dirgantara; j. Satyalancana Wira Nusa; k. Satyalancana Wira Dharma; l. Satyalancana Wira Siaga; dan m. Satyalancana Ksatria Yudha. (4) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer yang dapat diberikan kepada WNA yaitu Satyalancana Dwidya Sistha.

Article 10

(1) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Samkaryanugraha Sipil; dan b. Samkaryanugraha Militer. (2) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Parasamya Purnakarya Nugraha; dan b. Nugraha Sakanti. (3) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Samkaryanugraha.

BAB Ketiga

Tanda Kehormatan

Article 7

Correction

(1) Tanda Kehormatan berupa: a. Bintang; b. Satyalancana; dan c. Samkaryanugraha. (2) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada perseorangan. (3) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi.

Article 8

Correction

(1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Bintang Sipil; dan b. Bintang Militer. (2) Tanda Kehormatan berupa Bintang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Bintang Republik INDONESIA; b. Bintang Mahaputera; c. Bintang Jasa; d. Bintang Kemanusiaan; e. Bintang Penegak Demokrasi; f. Bintang Budaya Parama Dharma; dan g. Bintang Bhayangkara. (3) Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Bintang Gerilya; b. Bintang Sakti; c. Bintang Dharma; d. Bintang Yudha Dharma; e. Bintang Kartika Eka Paksi; f. Bintang Jalasena; dan g. Bintang Swa Bhuwana Paksa. (4) Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer yang dapat diberikan kepada WNA terdiri atas: a. Bintang Yudha Dharma; b. Bintang Kartika Eka Paksi; c. Bintang Jalasena; dan d. Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Article 9

(1) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Satyalancana Sipil; dan b. Satyalancana Militer. (2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Satyalancana Perintis Kemerdekaan; b. Satyalancana Pembangunan; c. Satyalancana Wira Karya; d. Satyalancana Kebaktian Sosial; e. Satyalancana Kebudayaan; f. Satyalancana Pendidikan; g. Satyalancana Karya Satya; h. Satyalancana Dharma Olahraga; i. Satyalancana Dharma Pemuda; j. Satyalancana Kepariwisataan; k. Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha; l. Satyalancana Pengabdian; m. Satyalancana Bhakti Pendidikan; n. Satyalancana Jana Utama; o. Satyalancana Ksatria Bhayangkara; p. Satyalancana Karya Bhakti; q. Satyalancana Operasi Kepolisian; r. Satyalancana Bhakti Buana; s. Satyalancana Bhakti Nusa; dan t. Satyalancana Bhakti Purna. (3) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Satyalancana Bhakti; b. Satyalancana Teladan; c. Satyalancana Kesetiaan; d. Satyalancana Santi Dharma; e. Satyalancana Dwidya Sistha; f. Satyalancana Dharma Nusa; g. Satyalancana Dharma Bantala; h. Satyalancana Dharma Samudra; i. Satyalancana Dharma Dirgantara; j. Satyalancana Wira Nusa; k. Satyalancana Wira Dharma; l. Satyalancana Wira Siaga; dan m. Satyalancana Ksatria Yudha. (4) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer yang dapat diberikan kepada WNA yaitu Satyalancana Dwidya Sistha.

Article 10

(1) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Samkaryanugraha Sipil; dan b. Samkaryanugraha Militer. (2) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Parasamya Purnakarya Nugraha; dan b. Nugraha Sakanti. (3) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Samkaryanugraha.

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN USUL GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Article 11

Correction

(1) Pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengusulkan prajurit di lingkungan yang dipimpinnya yang memenuhi persyaratan kepada Panglima. (2) Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prajurit di lingkungan Mabes TNI yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan. (3) Kas Angkatan mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan prajurit di lingkungan Angkatan yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima. (4) Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri. (5) Menteri mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada Menteri Sosial.

Article 12

(1) Panglima mengusulkan prajurit di lingkungan Mabes TNI yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan. (2) Kas Angkatan mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prajurit di lingkungan Angkatan yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima. (3) Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri. (4) Menteri mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada Menteri yang berhak memberikan Tanda Jasa.

Article 17

(1) Pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengusulkan prajurit yang memenuhi persyaratan kepada Panglima (2) Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan. (3) Kas Angkatan mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima. (4) Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri. (5) Menteri mengusulkan Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada Menteri yang berhak memberikan Tanda Jasa.

Article 22

(1) Kasatker di lingkungan Kemhan mengusulkan PNS Kemhan yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan. (2) Kas Angkatan mengusulkan PNS yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima. (3) Panglima mengusulkan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan PNS di lingkungan Mabes TNI yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri. (4) Sekjen mengusulkan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Setjen Kemhan kepada Menteri. (5) Menteri mengusulkan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada Menteri Sosial.

Article 23

(1) Kasatker di lingkungan Kemhan mengusulkan PNS Kemhan yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan. (2) Kas Angkatan mengusulkan PNS yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima. (3) Panglima mengusulkan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan PNS di lingkungan Mabes TNI yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri. (4) Sekjen mengusulkan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Setjen Kemhan kepada Menteri. (5) Menteri mengusulkan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada Menteri yang berhak memberikan Tanda Jasa.

Article 34

(1) Panglima mengusulkan kesatuan di lingkungan TNI yang telah berjasa dalam suatu operasi militer dan pembangunan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup negara dan bangsa yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri. (2) Menteri mengusulkan kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada PRESIDEN melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

BAB 1

Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer

Article 28

Correction

(1) Pimpinan Kementerian di luar Kementerian Pertahanan dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan kepada Menteri. (2) Gubernur, Bupati, atau Walikota mengusulkan PNS, warga, atau masyarakat yang memenuhi persyaratan kepada Menteri. (3) Menteri meneruskan pengusulan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PNS, warga, atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan kepada Panglima. (4) Panglima meneruskan pengusulan PNS, warga, atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan. (5) Kas Angkatan mengusulkan PNS, warga, atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima. (6) Panglima mengusulkan PNS, warga, atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri. (7) Menteri mengusulkan PNS, warga, atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada PRESIDEN melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Article 29

(1) Pimpinan Kementerian di luar Kementerian Pertahanan dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan kepada Menteri. (2) Gubernu, Bupati, atau Walikota mengusulkan PNS, warga, atau masyarakat yang memenuhi persyaratan kepada Menteri. (3) Menteri meneruskan pengusulan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PNS, warga, atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan kepada Panglima. (4) Panglima meneruskan pengusulan PNS, warga, atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan. (5) Kas Angkatan mengusulkan PNS, warga, atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima. (6) Panglima mengusulkan PNS, warga, atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri. (7) Menteri mengusulkan PNS, warga, atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada PRESIDEN melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGAJUAN USUL GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 17

Article 22

Article 23

Article 34

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

BAB 1

Article 13

Article 14

BAB 2

Article 14

Article 15

BAB 3

Article 15

Article 16

BAB 4

Article 16

BAB Keempat

Article 17

BAB Kelima

Article 18

BAB 1

Article 18

Article 19

BAB 2

Article 19

Article 20

BAB 3

Article 20

Article 21

BAB 4

Article 21

BAB Keenam

Article 22

BAB Ketujuh

Article 23

BAB Kedelapan

Article 24

BAB 1

Article 24

Article 25

BAB 2

Article 25

Article 26

BAB 3

Article 26

Article 27

BAB 4

Article 27