PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2008 tentang TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI DANA KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 10 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN

Article 9

Correction

(1) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi Veteran Republik INDONESIA penerima Dana Kehormatan Veteran, sebagai berikut : a. Veteran Republik INDONESIA yang menerima Tunjangan Veteran : 1. petikan/piagam Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA yang dilegalisasi oleh Kakanminvetcad; 2. petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik INDONESIA yang dilegalisasi oleh Kakanminvetcad; 3. Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau setingkat; 4. Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa atau setingkat; dan 5. pas photo berwarna/hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar. b. Veteran Republik INDONESIA yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, atau Pensiunan : 1. Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD : a) petikan/piagam Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA yang dilegalisasi oleh Kakanminvetcad; b) Surat Keputusan tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD; c) Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau setingkat; d) Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa atau setingkat; dan e) pas photo berwarna/hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar. 2. Pensiunan : a) petikan/piagam Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA yang dilegalisasi oleh Kakanminvetcad; b) Surat Keputusan tentang Pensiun; c) Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau setingkat; d) Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa atau setingkat; dan e) pas photo berwarna/hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar. c. Veteran Republik INDONESIA yang belum menerima Tunjangan Veteran dan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD atau Pensiunan : 1. petikan/piagam Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA yang dilegalisasi oleh Kakanminvetcad; 2. Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau setingkat; 3. Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa atau setingkat; 4. surat pernyataan bukan sebagai Pegawai Negeri/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD dan bukan pensiunan Pegawai Negeri/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD, ditandatangani di atas kertas bermaterai, diketahui Lurah/Kepala Desa atau setingkat dan Kakanminvetcad setempat (FV-4); 5. surat keterangan ahli waris yang diketahui Lurah/Kepala Desa atau setingkat; dan 6. pas photo berwarna atau hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar. (2) Semua persyaratan sebagaimana disebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) untuk : a. arsip yang bersangkutan; b. arsip Kanminvetcad; c. arsip Babinminvetcaddam; dan d. arsip Ditjen Kuathan Dephan.

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME

Article 10

Correction

(1) Pengajuan persyaratan untuk mendapatkan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik INDONESIA dilakukan secara hierarkis melalui Kanminvetcad setempat, Babinminvetcaddam dan Ditjen Kuathan Dephan. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format FV-1, FV-2 dan FV-3.

Article 11

Correction

Mekanisme proses pengajuan permohonan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik INDONESIA : a. Kanminvetcad : 1. melaksanakan penelitian dan penyaringan Tingkat II terhadap pengajuan permohonan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik INDONESIA dari Veteran Republik INDONESIA atau ahli waris dari Veteran Republik INDONESIA yang meninggal dunia setelah Januari 2008 dan belum pernah menerima Dana Kehormatan Veteran; 2. meneruskan berkas administrasi yang memenuhi syarat kepada Babinminvetcaddam; 3. mengembalikan berkas administrasi yang tidak memenuhi syarat kepada pemohon; 4. menyampaikan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik INDONESIA kepada Veteran Republik INDONESIA yang berhak; dan 5. membuat laporan kepada Babinminvetcaddam apabila ada Veteran yang meninggal dunia. b. Babinminvetcaddam : 1. melaksanakan penelitian dan penyaringan Tingkat I terhadap berkas administrasi dari Kanminvetcad; 2. meneruskan berkas administrasi yang memenuhi syarat kepada Ditjen Kuathan Dephan; 3. mendistribusikan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik INDONESIA kepada yang bersangkutan melalui Kanminvetcad; dan 4. membuat laporan kepada Ditjen Kuathan Dephan apabila ada Veteran yang meninggal dunia. c. Ditjen Kuathan Dephan : 1. melaksanakan penelitian dan penyaringan Tingkat Pusat terhadap pengajuan permohonan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik INDONESIA dari Babinminvetcaddam; 2. menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik INDONESIA sesuai ketentuan; dan 3. mendistribusikan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik INDONESIA kepada yang bersangkutan melalui Babinminvetcaddam.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2008 tentang TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI DANA KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB II

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15