Correct Article 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2025 MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Œ NATALIUS PIGAI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN KRITERIA PEMBENTUKAN DAN PENGUBAHAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA. TATA CARA PENILAIAN DAN PENGHITUNGAN PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA NO UNSUR BOBOT SUB UNSUR NILAI SUB UNSUR NILAI AKHIR (%) 1 2 3 4 5 6 I A. KRITERIA TEKNIS 65% 1) Jumlah permasalahan hak asasi manusia di daerah yang direkomendasikan oleh Badan- badan PBB dan Ditindaklanjuti daerah 10% Jumlah Isu >12 100 7-12 75 <6 50 0 0 5% Penyampaian data, fakta, dan informasi dari Kanwil ke Kementerian >2 100 <2 75 0 0 2) Jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia di daerah yang ditangani Kantor Wilayah 5% Jumlah Kasus diterima > 56 100 29-56 75 <28 50 10% Persentase Ditangani >76% 100 55-76% 75 <54% 50 NO UNSUR BOBOT SUB UNSUR NILAI SUB UNSUR NILAI AKHIR (%) 1 2 3 4 5 6 3) Jumlah penguatan dan pendampingan Kantor Wilayah kepada daerah terkait dengan penilaian kepatuhan 15% Jumlah penguatan dan pendampingan >6 100 4-6 75 <3 50 4) Rekomendasi terhadap Rancangan produk hukum dan/atau produk hukum daerah yang berperspektif hak asasi manusia oleh Kanwil 15% Jumlah rekomendasi >3 100 <3 50 5) Telah dibentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan hak asasi manusia di Provinsi 5% Pembentukan Gugus Tugas Iya 100 Tidak 0 B. KRITERIA PENUNJANG (20%) 20% NO UNSUR BOBOT SUB UNSUR NILAI SUB UNSUR NILAI AKHIR (%) 1 2 3 4 5 6 II 1) Jumlah anggaran Kantor Wilayah di Bidang hak asasi manusia (DIPA 2025) 5% Memenuhi minimal Anggaran (420.000.000) Ya 100 Tidak 0 2) Ketersediaan SDM 10% Memenuhi minimal SDM sebanyak 22 orang Ya 100 Tidak 0 3) Ketersediaan Sapras 5% Ketersediaan kantor, komputer, dan alat transportasi Iya 100 Tidak 0 C. KRITERIA UMUM 15% NO UNSUR BOBOT SUB UNSUR NILAI SUB UNSUR NILAI AKHIR (%) 1 2 3 4 5 6 III 1) Jumlah Proyek PSN 4% Jumlah PSN >17 100 9-17 75 <8 50 2) Potensi konflik di daerah 3% Jumlah Konflik >26 100 14-26 75 <13 50 3) Lembaga yang melaksanakan fungsi hak asasi manusia (Komnas hak asasi manusia, LPSK) 4% Komnas hak asasi manusia Iya 0 Tidak 100 4% LPSK Iya 0 Tidak 100 MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. NATALIUS PIGAI