PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

PERMEN Nomor 22 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Article 3

Correction

Perencanaan penyusunan Permen meliputi kegiatan: a. penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi; dan b. penyusunan Progsun Permen.

Article 4

Correction

(1) Perencanaan penyusunan Permen dilakukan dalam Progsun Permen. (2) Progsun Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 5

(1) Penyusunan Progsun Permen dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Penyusunan Progsun Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Dokumen Kebutuhan Regulasi.

Article 6

(1) Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal. (2) Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja yang terkait.

Article 7

(1) Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan regulasi dalam rangka: a. melaksanakan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b. melaksanakan program kerja Kementerian; dan/atau c. memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum Masyarakat. (2) Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Pemrakarsa.

Article 8

(1) Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berisi: a. daftar nama rancangan Permen; b. dasar pembentukan; c. urgensi kebutuhan regulasi; dan d. ruang lingkup dan pokok substansi pengaturan. (2) Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Article 9

(1) Dalam hal penyusunan rancangan Permen tidak termasuk dalam pelaksanaan Progsun Permen, penyusunan rancangan Permen harus disertai dengan dokumen kajian mengenai urgensi Permen yang ditetapkan oleh Pemrakarsa. (2) Dokumen kajian mengenai urgensi Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. analisis dampak; c. analisis peraturan perundang-undangan; d. status regulasi; dan e. pokok pengaturan.

Article 10

Format Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dokumen kajian mengenai urgensi Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Article 11

Penyusunan Progsun Permen untuk tahun berikutnya mulai dilaksanakan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Article 12

(1) Dalam menyiapkan penyusunan Progsun Permen, Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi dengan seluruh Pemrakarsa. (2) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melalui Biro menyusun daftar rancangan Permen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Daftar rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama rancangan Permen; b. dasar pembentukan; c. ruang lingkup materi muatan; dan d. Pemrakarsa.

Article 13

(1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Daftar rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan menjadi Progsun Permen. (3) Progsun Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 14

(1) Progsun Permen yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dievaluasi oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI

Article 15

Correction

(1) Penyusunan rancangan Permen dilakukan berdasarkan Progsun Permen. (2) Dalam penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa menyiapkan bahan penyusunan rancangan Permen.

Article 16

Correction

(1) Penyiapan bahan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal melalui Biro. (2) Penyiapan bahan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja lain yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi rancangan yang disusun.

Article 17

Dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pemrakarsa dapat membentuk tim penyiapan penyusunan rancangan Permen.

Article 18

(1) Bahan penyusunan rancangan Permen yang telah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal. (2) Dalam hal penyusunan rancangan Permen tidak termasuk dalam Progsun Permen, Pemrakarsa menyampaikan bahan penyusunan rancangan Permen yang telah disiapkan kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan dokumen kajian mengenai urgensi Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (3) Dokumen kajian mengenai urgensi Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditindaklanjuti ke tahapan penyusunan setelah mendapat persetujuan dari Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Article 19

Berdasarkan penyampaian bahan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sekretaris Jenderal melalui Biro menyusun rancangan Permen.

Article 20

(1) Dalam rangka menyiapkan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro dapat berkoordinasi dengan Pemrakarsa dan unit kerja lain yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi rancangan yang disusun. (2) Penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan seluruh substansi dalam rancangan Permen telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

(1) Penyusunan rancangan Permen dilakukan bersama Pemrakarsa dan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi rancangan yang disusun. (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan rancangan Permen dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Article 22

Biro melaporkan hasil penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Sekretaris Jenderal.

Article 23

(1) Rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Permen. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB III

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB IV

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

Article 27

BAB VI

BAB VII

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VIII

Article 32

BAB IX

Article 33

Article 34