PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2021 tentang PENGISIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PERMEN Nomor 34 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PELAKSANAAN PENGISIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

Article 7

Correction

(1) Pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. pembentukan panitia seleksi; b. pengumuman pengisian jabatan; c. pelamaran; d. seleksi; e. penentuan hasil akhir seleksi; f. pengumuman hasil akhir seleksi; dan g. mutasi dan penempatan PNS. (2) Pengisian PNS untuk Jabatan Fungsional dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengisian PNS untuk Jabatan Fungsional dosen.

Article 8

(1) Dalam melaksanakan pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, Sekretaris Jenderal selaku PyB membentuk panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Jenderal selaku PyB.

Article 9

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengumumkan pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional secara terbuka dalam laman resmi Kementerian. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama jabatan; b. jumlah kebutuhan jabatan; c. unit kerja penempatan; d. jadwal tahapan seleksi; dan e. persyaratan pelamar, paling sedikit meliputi: 1. kualifikasi pendidikan; 2. pangkat dan golongan; dan 3. pengalaman jabatan yang relevan. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Article 10

Article 19

(1) Penentuan hasil akhir seleksi diperoleh berdasarkan akumulasi bobot nilai akhir seleksi kompetensi. (2) Penghitungan bobot nilai akhir seleksi kompetensi dengan komposisi nilai sebagai berikut: a. asesmen prediksi kompetensi 60% (enam puluh persen); b. wawancara 20% (dua puluh persen); dan c. uji kompetensi teknis 20% (dua puluh persen). (3) Dalam hal seleksi kompetensi tidak menggunakan uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penghitungan bobot nilai akhir seleksi kompetensi dengan komposisi nilai sebagai berikut: a. asesmen prediksi kompetensi 60% (enam puluh persen); dan b. wawancara 40% (empat puluh persen). (4) Penghitungan bobot nilai akhir seleksi kompetensi merupakan dasar penetapan kelulusan berdasarkan peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah dalam hasil akhir seleksi. (5) Hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh ketua panitia seleksi.

Article 20

(1) Panitia seleksi mengumumkan hasil akhir seleksi melalui laman resmi Kementerian. (2) Pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak hasil akhir ditetapkan. (3) Pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor kartu tanda peserta seleksi yang lulus seleksi; b. nama peserta seleksi yang lulus seleksi; c. nama jabatan yang dilamar; dan d. nilai seleksi kompetensi.

Article 21

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi diproses mutasi dan ditempatkan sebagai PNS di Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 22

Mutasi dan penempatan PNS bagi peserta seleksi yang lulus seleksi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal selaku PyB.

Article 23

(1) Peserta seleksi yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyampaikan surat permohonan pindah instansi kepada Sekretaris Jenderal selaku PyB dengan melampirkan: a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan b. surat pernyataan kesediaan melepas pegawai yang bersangkutan yang ditandatangani oleh PyB instansi asal. (2) Sekretaris Jenderal selaku PyB memberikan persetujuan permohonan pindah instansi kepada peserta seleksi yang lulus seleksi. (3) Sekretaris Jenderal selaku PyB menyampaikan usul mutasi ke lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional untuk ditetapkan. (4) Penetapan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Menteri untuk MENETAPKAN sebagai PNS Kementerian dan ditempatkan sesuai dengan unit kerja yang dilamar.

BAB Keempat

Pelamaran

Article 10

Correction

(1) Pelamar melakukan pendaftaran secara daring melalui laman resmi Kementerian. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melengkapi data pelamar paling sedikit terdiri atas: a. nomor induk pegawai; b. nama lengkap; c. nomor identitas kependudukan; d. pangkat dan golongan; e. tempat dan tanggal lahir; f. jabatan terakhir; g. kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang diakui yang dipersyaratkan oleh jabatan; h. jabatan yang dilamar; i. unit kerja yang dilamar; j. alamat surat elektronik (e-mail); dan k. nomor telepon. (3) Pelamar yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen persyaratan paling sedikit terdiri atas: a. surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal selaku PyB; b. kartu tanda penduduk; c. ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan; d. surat keputusan calon PNS dan surat keputusan PNS; e. dokumen penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir; f. surat keputusan penugasan jabatan terakhir; g. daftar riwayat hidup; h. surat pernyataan untuk mengikuti seleksi pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Kementerian yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja asal; i. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah; j. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; k. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan l. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada Inspektorat Jenderal instansi asal. (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik dengan cara mengunggah hasil scan berwarna dokumen persyaratan asli di laman resmi Kementerian. (5) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan untuk mengikuti seleksi pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 2

Seleksi Administrasi

Article 12

Correction

(1) Panitia seleksi melaksanakan seleksi administrasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh peserta seleksi. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk verifikasi dan validasi dokumen sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (3) Dalam hal dokumen yang disampaikan oleh peserta seleksi tidak memenuhi persyaratan administrasi, peserta seleksi dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Article 13

(1) Hasil seleksi administrasi ditetapkan oleh ketua panitia seleksi. (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka oleh panitia seleksi melalui laman resmi Kementerian dan/atau bentuk lain yang memungkinkan. (3) Peserta seleksi yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.

Article 14

(1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. asesmen prediksi kompetensi; dan b. wawancara. (3) Selain seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi dapat melaksanakan uji kompetensi teknis untuk jabatan tertentu.

Article 15

Asesmen prediksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mengukur kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural peserta seleksi dengan mengacu pada standar kompetensi jabatan ASN.

Article 16

(1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan proses seleksi yang dilakukan secara verbal untuk menilai kesesuaian karakteristik peserta seleksi dengan persyaratan jabatan. (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua) orang yang berasal dari: a. Biro atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian pada sekretariat unit utama; dan b. unit kerja jabatan yang dilamar. (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Biro atau paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat fungsional ahli madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang asesmen. (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja pada jabatan yang dilamar.

Article 17

Uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan untuk mengukur kompetensi teknis yang dipersyaratkan pada jabatan tertentu yang dibuka dalam pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Kementerian.

Article 18

(1) Asesmen prediksi kompetensi, wawancara, dan uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dilaksanakan secara terpusat oleh Biro. (2) Materi asesmen prediksi kompetensi dan wawancara disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara mengenai standar kompetensi jabatan ASN. (3) Materi uji kompetensi teknis disusun sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dilamar. (4) Materi asesmen prediksi kompetensi, wawancara, dan uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun di bawah koordinasi Biro.

BAB 3

Seleksi Kompetensi

Article 14

Correction

(1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. asesmen prediksi kompetensi; dan b. wawancara. (3) Selain seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi dapat melaksanakan uji kompetensi teknis untuk jabatan tertentu.

Article 15

Asesmen prediksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mengukur kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural peserta seleksi dengan mengacu pada standar kompetensi jabatan ASN.

Article 16

(1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan proses seleksi yang dilakukan secara verbal untuk menilai kesesuaian karakteristik peserta seleksi dengan persyaratan jabatan. (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua) orang yang berasal dari: a. Biro atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian pada sekretariat unit utama; dan b. unit kerja jabatan yang dilamar. (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Biro atau paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat fungsional ahli madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang asesmen. (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja pada jabatan yang dilamar.

Article 17

Uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan untuk mengukur kompetensi teknis yang dipersyaratkan pada jabatan tertentu yang dibuka dalam pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Kementerian.

Article 18

(1) Asesmen prediksi kompetensi, wawancara, dan uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dilaksanakan secara terpusat oleh Biro. (2) Materi asesmen prediksi kompetensi dan wawancara disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara mengenai standar kompetensi jabatan ASN. (3) Materi uji kompetensi teknis disusun sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dilamar. (4) Materi asesmen prediksi kompetensi, wawancara, dan uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun di bawah koordinasi Biro.

(1) Pelamar melakukan pendaftaran secara daring melalui laman resmi Kementerian. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melengkapi data pelamar paling sedikit terdiri atas: a. nomor induk pegawai; b. nama lengkap; c. nomor identitas kependudukan; d. pangkat dan golongan; e. tempat dan tanggal lahir; f. jabatan terakhir; g. kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang diakui yang dipersyaratkan oleh jabatan; h. jabatan yang dilamar; i. unit kerja yang dilamar; j. alamat surat elektronik (e-mail); dan k. nomor telepon. (3) Pelamar yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen persyaratan paling sedikit terdiri atas: a. surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal selaku PyB; b. kartu tanda penduduk; c. ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan; d. surat keputusan calon PNS dan surat keputusan PNS; e. dokumen penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir; f. surat keputusan penugasan jabatan terakhir; g. daftar riwayat hidup; h. surat pernyataan untuk mengikuti seleksi pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Kementerian yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja asal; i. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah; j. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; k. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan l. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada Inspektorat Jenderal instansi asal. (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik dengan cara mengunggah hasil scan berwarna dokumen persyaratan asli di laman resmi Kementerian. (5) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan untuk mengikuti seleksi pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2021 tentang PENGISIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB Keempat

Article 10

BAB Kelima

Article 11

BAB 1

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 3

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Keenam

Article 19

BAB Ketujuh

Article 20

BAB Kedelapan

Article 21

Article 22

Article 23

BAB V

Article 24

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26