PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

PERMEN Nomor 18 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Article 11

PBJ Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahap: a. persiapan pengadaan; b. penetapan Penyedia; dan c. pelaksanaan kesepakatan pengadaan.

Article 12

(1) Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan kegiatan untuk MENETAPKAN dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan. (2) Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi: a. jumlah barang/jasa; b. spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa; c. waktu dan lokasi serah terima; d. alokasi anggaran; dan e. persyaratan penyedia. (3) Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Article 13

(1) Persiapan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana berdasarkan: a. kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan; dan b. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan. (2) Rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perencanaan yang dilakukan melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.

Article 14

(1) Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: a. pemilihan dan penetapan calon Penyedia; dan b. pembuatan kesepakatan pengadaan. (2) Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana berdasarkan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan.

Article 15

(1) Pemilihan dan penetapan calon Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dilakukan melalui perbandingan harga dan kualitas barang/jasa paling sedikit dengan 3 (tiga) calon Penyedia. (2) Dalam hal jumlah calon Penyedia terbatas dan hanya terdapat 2 (dua) calon Penyedia, maka perbandingan harga dan kualitas barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 2 (dua) calon Penyedia. (3) Dalam hal jumlah calon Penyedia terbatas dan hanya terdapat 1 (satu) calon Penyedia, maka pemilihan dan penetapan calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilakukan melalui negosiasi harga barang/jasa dengan calon Penyedia.

Article 16

(1) Pemilihan dan penetapan calon Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dilakukan melalui perbandingan harga dan kualitas barang/jasa paling sedikit dengan 2 (dua) calon Penyedia. (2) Dalam hal jumlah calon Penyedia terbatas dan hanya terdapat 1 (satu) calon Penyedia, maka pemilihan dan penetapan calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilakukan melalui negosiasi harga barang/jasa dengan calon Penyedia. (3) Pemilihan dan penetapan calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan melalui perbandingan harga dan kualitas barang/jasa atau negosiasi harga barang/jasa dengan calon Penyedia.

Article 17

Pembuatan kesepakatan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Pelaksana dan Penyedia yang dibuktikan dengan perjanjian.

Article 18

(1) Pelaksanaan kesepakatan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi: a. pengiriman barang/jasa; b. pemeriksaan barang/jasa; c. penerimaan barang/jasa; dan d. pembayaran. (2) Pengiriman barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penyedia. (3) Pemeriksaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaksana terhadap kesesuaian: a. spesifikasi barang/jasa; b. kuantitas barang/jasa; dan c. kondisi barang/jasa. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan barang/jasa tidak sesuai dengan kesepakatan, Penyedia wajib melakukan penyesuaian barang/jasa dalam jangka waktu yang disepakati. (5) Penerimaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila hasil pemeriksaan barang/jasa sesuai dengan kesepakatan. (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk PBJ Satuan Pendidikan yang dilakukan di luar Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dilakukan oleh Pelaksana kepada Penyedia setelah penerimaan barang/jasa. (7) Dalam hal Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi maka pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tunai dan dalam hal tertentu menggunakan uang muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk PBJ Satuan Pendidikan yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan, dilakukan sesuai dengan mekanisme pembayaran dalam Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

Article 19

(1) Kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan dapat dilakukan pembatalan. (2) Pembatalan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak pelaku PBJ Satuan Pendidikan.

Article 20

Biaya yang timbul akibat dari ketidaksesuaian barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) merupakan tanggung jawab Penyedia.

Article 21

PBJ Satuan Pendidikan selesai dilaksanakan setelah kesepakatan telah dilaksanakan oleh Pelaku PBJ Satuan Pendidikan.

Article 22

Dalam hal terjadi penggantian kepala Satuan Pendidikan dan/atau perubahan Satuan Pendidikan, maka penyelesaian PBJ Satuan pendidikan dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan yang baru.

BAB Ketiga

Penetapan Penyedia

Article 14

(1) Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: a. pemilihan dan penetapan calon Penyedia; dan b. pembuatan kesepakatan pengadaan. (2) Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana berdasarkan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan.

Article 15

(1) Pemilihan dan penetapan calon Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dilakukan melalui perbandingan harga dan kualitas barang/jasa paling sedikit dengan 3 (tiga) calon Penyedia. (2) Dalam hal jumlah calon Penyedia terbatas dan hanya terdapat 2 (dua) calon Penyedia, maka perbandingan harga dan kualitas barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 2 (dua) calon Penyedia. (3) Dalam hal jumlah calon Penyedia terbatas dan hanya terdapat 1 (satu) calon Penyedia, maka pemilihan dan penetapan calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilakukan melalui negosiasi harga barang/jasa dengan calon Penyedia.

Article 16

(1) Pemilihan dan penetapan calon Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dilakukan melalui perbandingan harga dan kualitas barang/jasa paling sedikit dengan 2 (dua) calon Penyedia. (2) Dalam hal jumlah calon Penyedia terbatas dan hanya terdapat 1 (satu) calon Penyedia, maka pemilihan dan penetapan calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilakukan melalui negosiasi harga barang/jasa dengan calon Penyedia. (3) Pemilihan dan penetapan calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan melalui perbandingan harga dan kualitas barang/jasa atau negosiasi harga barang/jasa dengan calon Penyedia.

Article 17

Pembuatan kesepakatan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Pelaksana dan Penyedia yang dibuktikan dengan perjanjian.

BAB Keempat

Pelaksanaan Kesepakatan Pengadaan

Article 18

(1) Pelaksanaan kesepakatan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi: a. pengiriman barang/jasa; b. pemeriksaan barang/jasa; c. penerimaan barang/jasa; dan d. pembayaran. (2) Pengiriman barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penyedia. (3) Pemeriksaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaksana terhadap kesesuaian: a. spesifikasi barang/jasa; b. kuantitas barang/jasa; dan c. kondisi barang/jasa. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan barang/jasa tidak sesuai dengan kesepakatan, Penyedia wajib melakukan penyesuaian barang/jasa dalam jangka waktu yang disepakati. (5) Penerimaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila hasil pemeriksaan barang/jasa sesuai dengan kesepakatan. (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk PBJ Satuan Pendidikan yang dilakukan di luar Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dilakukan oleh Pelaksana kepada Penyedia setelah penerimaan barang/jasa. (7) Dalam hal Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi maka pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tunai dan dalam hal tertentu menggunakan uang muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk PBJ Satuan Pendidikan yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan, dilakukan sesuai dengan mekanisme pembayaran dalam Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

Article 19

(1) Kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan dapat dilakukan pembatalan. (2) Pembatalan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak pelaku PBJ Satuan Pendidikan.

Article 20

Biaya yang timbul akibat dari ketidaksesuaian barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) merupakan tanggung jawab Penyedia.

Article 21

PBJ Satuan Pendidikan selesai dilaksanakan setelah kesepakatan telah dilaksanakan oleh Pelaku PBJ Satuan Pendidikan.

Article 22

Dalam hal terjadi penggantian kepala Satuan Pendidikan dan/atau perubahan Satuan Pendidikan, maka penyelesaian PBJ Satuan pendidikan dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan yang baru.