PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASARSEKOLAH DASAR LUAR BIASA

PERMEN Nomor 7 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2104) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 10

(1) Dalam rangka menjamin kualitas sarana dan peningkatan tata kelola serta menunjang efisiensi pembelanjaan, proses pengadaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme e-Purchasing berdasarkan Katalog (e-Catalogue) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali terhadap hal- hal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E- Purchasing mengunakan e-Procurement lainnya dengan alokasi biaya berpedoman pada standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Mekanisme Pembayaran terhadap proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai (cashless) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2016 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Correction