PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2015 tentang BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PERMEN Nomor 52 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KELEMBAGAAN BAN PAUD DAN PNF

Article 2

Correction

BAN PAUD dan PNF merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Article 3

Correction

(1) BAN PAUD dan PNF memiliki susunan organisasi sebagai berikut: a. Ketua merangkap Anggota; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Anggota. (2) Anggota BAN PAUD dan PNF berjumlah gasal paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. (3) Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF dipilih oleh anggota BAN PAUD dan PNF berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri. (4) Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF dapat membuat kebijakan berdasarkan rapat pleno anggota dan tugas dari Menteri. (5) Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF bekerja penuh waktu. (6) Ketua BAN PAUD dan PNF bertugas: a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BAN PAUD dan PNF; dan b. memimpin pengelolaan operasional harian BAN PAUD dan PNF. (7) Sekretaris BAN PAUD dan PNF bertugas: a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAN PAUD dan PNF; dan b. membantu ketua BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Article 4

(1) Anggota BAN PAUD dan PNF terdiri atas ahli-ahli di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan luar sekolah/pendidikan nonformal, evaluasi pendidikan, manajemen pendidikan, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan dan unsur masyarakat dari kalangan profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. (2) Pemilihan keanggotaan BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Tim Seleksi terdiri dari Sekretaris Jenderal, Kepala Balitbang, Sekretaris Balitbang, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan calon anggota BAN PAUD dan PNF paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota yang dibutuhkan kepada Menteri. (5) Keanggotaan BAN PAUD dan PNF ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Masa jabatan keanggotaan BAN PAUD dan PNF dalam satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya. (7) Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAN PAUD dan PNF karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mengangkat kembali paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru.

Article 5

Persyaratan keanggotaan BAN PAUD dan PNF adalah: a. warga Negara Republik INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. tidak merangkap jabatan struktural/pimpinan di perguruan tinggi/sekolah dan lembaga lainnya; dan f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

Article 6

(1) Keanggotaan BAN PAUD dan PNF berakhir karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berakhirnya masa jabatan; atau d. diberhentikan. (2) diberhentikannya keanggotaan BAN PAUD dan PNF selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusulkan dengan alasan: a. tidak sehat jasmani dan rohani; b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. merangkap jabatan struktural/ pimpinan di perguruan tinggi/ sekolah, lembaga lainnya dan/atau jabatan politik; atau d. tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas sebagi anggota e. berhalangan tetap. (3) Terhadap keanggotaan BAN PAUD dan PNF yang berakhir maupun diberhentikan dilakukan penggantian. (4) Pemberhentian keanggotaan BAN PAUD dan PNF dengan berakhir sebagimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Balitbang Kepada Menteri. (5) Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian keanggotaan BAN PAUD dan PNF yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengajuan dari Kepala Balitbang.

Article 7

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAN PAUD dan PNF didukung oleh Sekretariat. (2) Kepala Sekretariat BAN PAUD dan PNF dijabat oleh Sekretaris Balitbang Kementerian. (3) Pengelolaan operasional harian Sekretariat BAN PAUD dan PNF dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BAN PAUD dan PNF.

BAB Kesatu

Susunan Organisasi BAN PAUD dan PNF

Article 2

Correction

BAN PAUD dan PNF merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Article 3

Correction

(1) BAN PAUD dan PNF memiliki susunan organisasi sebagai berikut: a. Ketua merangkap Anggota; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Anggota. (2) Anggota BAN PAUD dan PNF berjumlah gasal paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. (3) Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF dipilih oleh anggota BAN PAUD dan PNF berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri. (4) Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF dapat membuat kebijakan berdasarkan rapat pleno anggota dan tugas dari Menteri. (5) Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF bekerja penuh waktu. (6) Ketua BAN PAUD dan PNF bertugas: a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BAN PAUD dan PNF; dan b. memimpin pengelolaan operasional harian BAN PAUD dan PNF. (7) Sekretaris BAN PAUD dan PNF bertugas: a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAN PAUD dan PNF; dan b. membantu ketua BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Article 4

(1) Anggota BAN PAUD dan PNF terdiri atas ahli-ahli di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan luar sekolah/pendidikan nonformal, evaluasi pendidikan, manajemen pendidikan, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan dan unsur masyarakat dari kalangan profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. (2) Pemilihan keanggotaan BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Tim Seleksi terdiri dari Sekretaris Jenderal, Kepala Balitbang, Sekretaris Balitbang, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan calon anggota BAN PAUD dan PNF paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota yang dibutuhkan kepada Menteri. (5) Keanggotaan BAN PAUD dan PNF ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Masa jabatan keanggotaan BAN PAUD dan PNF dalam satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya. (7) Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAN PAUD dan PNF karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mengangkat kembali paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru.

BAB III

KELEMBAGAAN BAP PAUD DAN PNF

Article 8

Correction

(1) Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAP PAUD dan PNF. (2) Anggota BAP PAUD dan PNF terdiri atas ahli-ahli di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan luar sekolah/pendidikan nonformal, evaluasi pendidikan, manajemen pendidikan, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan dan unsur masyarakat dari kalangan profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. (3) BAP PAUD dan PNF memiliki susunan organisasi sebagai berikut : a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Anggota BAP PAUD dan PNF berjumlah gasal paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang. (5) Pemilihan keanggotaan BAP PAUD dan PNF dilakukan melalui seleksi oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada panduan pembentukan BAP PAUD dan PNF. (6) Bantuan pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAP PAUD dan PNF berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN PAUD dan PNF. (7) Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana melalui anggaran pendapatan belanja daerah untuk pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Article 9

(1) BAP PAUD dan PNF dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Kelompok Kerja akreditasi di Kabupaten/Kota. (2) Kelompok Kerja akreditasi PAUD dan PNF terdiri atas unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Tim Asesor. (3) Bantuan pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja PAUD dan PNF di Kabupaten/Kota berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN PAUD dan PNF.

Article 10

(1) BAP PAUD dan PNF melaporkan hasil akreditasi ke BAN PAUD dan PNF dan Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (2) BAN PAUD dan PNF melaporkan hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF di bawah pembinaan Kementerian Agama, kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Agama.

BAB IV

AKREDITASI

Article 11

Correction

(1) Akreditasi pada program dan satuan PAUD dan PNF berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN PAUD dan PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. (3) Program dan satuan pendidikan yang mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali dan belum dapat diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN PAUD dan PNF sesuai kewenangannya.

Article 12

BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi program dan satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila: a. program dan satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi; b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program dan satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program dan satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program dan satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

Article 13

Menteri MENETAPKAN kriteria dan perangkat akreditasi BAN PAUD dan PNF berdasarkan usulan Ketua BAN PAUD dan PNF.

Article 14

Dalam melaksanakan tugasnya, BAN PAUD dan PNF: a. wajib menjaga nilai-nilai kejujuran, profesionalitas, objektifitas secara efisien dan efektif; b. menggunakan data yang terintegrasi dengan Kementerian; dan c. memanfaatkan peran dan keberadaan organisasi mitra yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Article 15

(1) BAN PAUD dan PNF mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. (2) BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi untuk: a. merumuskan kebijakan dan MENETAPKAN akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF; b. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF untuk diusulkan kepada Menteri; c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF; d. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF; e. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi; f. mengumumkan hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF secara nasional; g. melaporkan hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF kepada Menteri; dan h. melaksanakan ketatausahaan BAN PAUD dan PNF. (3) Dalam menjalankan tugasnya BAN PAUD dan PNF dapat mengangkat dan memberhentikan tim ahli, tim asesor, dan panitia ad-hoc sesuai dengan kebutuhan.

Article 16

Kepala Balitbang melakukan evaluasi kinerja BAN PAUD dan PNF dan anggota BAN PAUD dan PNF paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran dan dilaporkan kepada Menteri.

Article 17

(1) Untuk mendukung kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF mendapat dukungan sarana, prasarana dan anggaran dari Kementerian. (2) BAN PAUD dan PNF berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait, untuk MENETAPKAN target-target kualitatif dan kuantitatif.

Article 18

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF dan BAP PAUD dan PNF berpedoman pada prinsip efisiensi, efektifitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2015 tentang BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

BAB VI

Article 20

BAB VII

Article 21