PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 5 TAHUN 2017

PERMEN Nomor 5 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 3

Correction

(1) BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f memiliki susunan organisasi yang terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Umum; c. Seksi Pengembangan Program; d. Seksi Pengembangan Sumber Daya; e. Seksi Informasi Dan Kemitraan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumah tanggaan, dan barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas. (3) Seksi Pengembangan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. (4) Seksi Pengembangan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. (5) Seksi Informasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas untuk melakukan pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan informasi serta kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Article 4

(1) BP-PAUD dan Dikmas dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf g sampai dengan huruf w, memiliki susunan organisasi yang terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Umum; c. Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan untuk urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, pengelolaan informasi dan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan barang milik negara. (3) Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pemetaan mutu, pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Article 5

(1) BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf x sampai dengan aa memiliki susunan organisasi yang terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Umum; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, pengelolaan informasi dan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan barang milik negara, serta pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pemetaan mutu, pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Article 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan pimpinan BP-PAUD dan Dikmas.

Article 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi ke dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 8

(1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Article 9

Correction

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BP-PAUD dan Dikmas berkoordinasi dengan: a. Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; b. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; d. Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; e. Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; f. Unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; g. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; h. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan i. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Article 10

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP-PAUD dan Dikmas harus menyusun: a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta tugas lainnya; dan b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP- PAUD dan Dikmas.

Article 11

(1) Setiap unit kerja membantu Kepala dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing. (2) Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Article 12

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Article 13

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya, dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

BP-PAUD dan Dikmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya: a. wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan BP-PAUD dan Dikmas. b. menyampaikan hasil pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Article 16

Nomenklatur, lokasi, wilayah kerja, dan bagan organisasi BP- PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 5 TAHUN 2017

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

BAB V

Article 18

Article 19

Article 20