PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERMEN Nomor 47 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 417) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Article 2

(1) Pengaturan kelas jabatan meliputi: a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b. daftar nama jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, kelas jabatan, dan persediaan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. daftar nama jabatan fungsional, jabatan pelaksana dan jabatan lainnya, kelas jabatan, dan persediaan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; d. hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; e. hasil evaluasi jabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan f. peta jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Correction