Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2019 tentang PENGARSIPAN FILM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. 2. Film INDONESIA adalah Film yang dibuat oleh pelaku kegiatan pembuatan Film atau pelaku usaha pembuatan Film berbadan hukum INDONESIA, yang sebagian besar pembuatannya menggunakan sumber daya INDONESIA, serta keseluruhan atau sebagian kekayaan intelektualnya dimiliki oleh warga negara INDONESIA atau badan hukum INDONESIA. 3. Arsip Film adalah arsip dalam bentuk kopi-jadi Film yang dilengkapi dengan materi publikasi Film. 4. Pengarsipan Film adalah rangkaian kegiatan perolehan, pelestarian, dan pengelolaan Arsip Film. 5. Pelaku Kegiatan Pengarsipan Film adalah penyelenggara kegiatan Pengarsipan Film yang bersifat nonkomersial. 6. Pelaku Usaha Pengarsipan Film adalah penyelenggara usaha Pengarsipan Film yang bersifat komersial. 7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.