PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tiket Masuk Museum untuk Kegiatan Penelitian, Tamu Negara, Penyandang Disabilitas, Yatim Piatu, dan Lanjut Usia

PERMEN Nomor 41 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB Kedua

Tata Cara

Article 8

Correction

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Kegiatan Penelitian yang diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berada di bawah satuan pendidikan berupa penelitian untuk kepentingan penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala satuan pendidikan yang menugaskan Kegiatan Penelitian kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama peneliti; b. waktu penelitian; dan c. tujuan penelitian. (4) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus melampirkan proposal penelitian.

Article 9

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk perseorangan yang melakukan penelitian untuk kepentingan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama peneliti; b. waktu penelitian; dan c. tujuan penelitian. (4) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus melampirkan proposal penelitian.

Article 10

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB 1

Kegiatan Penelitian

Article 8

Correction

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Kegiatan Penelitian yang diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berada di bawah satuan pendidikan berupa penelitian untuk kepentingan penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala satuan pendidikan yang menugaskan Kegiatan Penelitian kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama peneliti; b. waktu penelitian; dan c. tujuan penelitian. (4) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus melampirkan proposal penelitian.

Article 9

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk perseorangan yang melakukan penelitian untuk kepentingan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama peneliti; b. waktu penelitian; dan c. tujuan penelitian. (4) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus melampirkan proposal penelitian.

Article 10

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Article 11

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Tamu Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Jakarta, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang dikunjungi kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. daftar pengunjung; b. waktu kunjungan; dan c. maksud dan tujuan kunjungan.

Article 12

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB 2

Tamu Negara

Article 11

Correction

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Tamu Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Jakarta, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang dikunjungi kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. daftar pengunjung; b. waktu kunjungan; dan c. maksud dan tujuan kunjungan.

Article 12

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Article 13

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Penyandang Disabilitas dibawah suatu lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala/ketua lembaga sosial kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. daftar pengunjung; b. waktu kunjungan; dan c. penanggung jawab.

Article 14

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB 3

Penyandang Disabilitas

Article 13

Correction

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Penyandang Disabilitas dibawah suatu lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala/ketua lembaga sosial kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. daftar pengunjung; b. waktu kunjungan; dan c. penanggung jawab.

Article 14

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Article 15

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Yatim Piatu Piatu yang berada dibawah suatu lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala/ketua lembaga sosial kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. daftar pengunjung; b. waktu kunjungan; dan c. penanggung jawab.

Article 16

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB 4

Yatim Piatu

Article 15

Correction

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Yatim Piatu Piatu yang berada dibawah suatu lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala/ketua lembaga sosial kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. daftar pengunjung; b. waktu kunjungan; dan c. penanggung jawab.

Article 16

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Article 17

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Lanjut Usia yang berada dibawah suatu lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala/ketua lembaga sosial kepada Kepala Museum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. daftar pengunjung; b. waktu kunjungan; dan c. penanggung jawab.

Article 18

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat persetujuan sebagai bukti masuk Museum. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak disetujui, Kepala Museum yang bersangkutan memberikan surat penolakan disertai alasan penolakannya. (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon membayar tiket masuk museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tiket Masuk Museum untuk Kegiatan Penelitian, Tamu Negara, Penyandang Disabilitas, Yatim Piatu, dan Lanjut Usia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

BAB Kesatu

Article 3

BAB 1

Article 3

Article 4

BAB 2

Article 4

Article 5

BAB 3

Article 5

Article 6

BAB 4

Article 6

Article 7

BAB 5

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 1

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 2

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 3

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 4

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 5

Article 17

Article 18

BAB III

Article 19