PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2014 tentang STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

PERMEN Nomor 37 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Institut Seni INDONESIA Padangpanjang, selanjutnya disebut ISI Padangpanjang, adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 2. Statuta ISI Padangpanjang adalah anggaran dasar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi ISI Padangpanjang. 3. Rektor adalah Rektor ISI Padangpanjang. 4. Senat ISI Padangpanjang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di ISI Padangpanjang. 7. Mahasiswa ISI Padangpanjang adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, yang belajar di ISI Padangpanjang. www.djpp.kemenkumham.go.id 8. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik dan mahasiswa ISI Padangpanjang yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 10. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban ISI Padangpanjang untuk menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 11. Alumni ISI Padangpanjang adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dari ISI Padangpanjang. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II

IDENTITAS

Article 2

Correction

(1) ISI Padangpanjang, merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Padangpanjang, Propinsi Sumatera Barat. (2) ISI Padangpanjang merupakan perubahan status dari Sekolah Tinggi Seni INDONESIA (STSI) Padangpanjang berdasarkan Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 60 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009. (3) Sekolah Tinggi Seni INDONESIA (STSI) Padangpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan status dari Akademi Seni Karawitan INDONESIA (ASKI) Padangpanjang berdasarkan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 56 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999. (4) Akademi Seni Karawitan INDONESIA (ASKI) Padangpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan status dari Konservatori Karawitan B (KOKAR B) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik INDONESIA Nomor 84/1965 tanggal 7 Juli 1965 pada tanggal 22 Desember 1965 diterbitkan surat oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

Article 3

ISI Padangpanjang berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal INDONESIA yang berwawasan global. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 4

ISI Padangpanjang berasaskan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

Article 5

(1) ISI Padangpanjang memiliki lambang berbentuk dua lingkaran, lingkaran berwarna dasar putih dengan garis tepi lingkaran berwarna hitam yang di dalamnya bertuliskan INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG berwarna hitam, dan lingkaran berwarna dasar biru dengan garis tepi lingkaran berwarna kuning berisikan motif pucuk rebung berwarna kuning emas dan oranye, serta kitab berwarna putih dengan tulisan ٔ ﻗﺮ ا berwarna hitam dan perahu berwarna oranye. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut: a. pucuk rebung memiliki makna multi manfaat; b. kitab dengan tulisan memiliki makna sumber ilmu pengetahuan; c. perahu memiliki makna spirit Melayu Berjaya; d. warna biru memiliki makna kesatuan dalam keberagaman; e. kuning emas memiliki makna kebesaran; f. orange memiliki makna semangat yang tidak pernah padam; g. putih memiliki makna suci dan keterbukaan; dan h. hitam memiliki makna keteguhan. (3) Ketentuan warna pada lambang sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kode cmyk (cyan, magenta, yellow dan black), dengan kode warna sebagai berikut: Warna Kode Warna Biru c: 93, m: 78, y: 0, k: 0; Kuning c: o, m: 0, y: 100, k: 0; Hitam c: 0, m: 0, y: 0, k: 100; Kuning emas c: 1, m: 18, y: 93, k: 20; Oranye c: 0, m: 71, y: 92, k: 0; Putih c: 0, m: 0, y: 0, k: 0. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Article 6

(1) ISI Padangpanjang memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3:2 berwarna dasar biru (cobalt blue) dan ditengahnya terdapat lambang ISI Padangpanjang. (2) Ketentuan warna pada bendera sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kode cmyk (cyan, magenta, yellow dan black), dengan kode warna c: 93, m: 29, y: 0, k: 0; (3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera ISI Padangpanjang diatur dengan Peraturan Rektor.

Article 7

(1) Fakultas di lingkungan ISI Padangpanjang memiliki Bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3:2 dengan warna dasar berbeda dan ditengahnya terdapat lambang ISI Padangpanjang.. (2) Bendera Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Bendera Fakultas Seni Pertujukan berwarna dasar biru tua dengan kode warna c: 100, m: 80, y: 0, k: 0; dengan gambar sebagai berikut: b. Bendera Fakultas Seni Rupa dan Desain berwarna warna dasar merah tua dengan kode warna c: 53, m: 100, y: 47, k: 10; dengan gambar sebagai berikut: (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Article 8

(1) ISI Padangpanjang memiliki himne dan mars. (2) Himne ISI Padangpanjang sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Mars ISI Padangpanjang sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Article 9

(1) ISI Padangpanjang memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari busana pimpinan, busana guru besar, dan busana wisudawan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya. (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna dasar biru (cobalt blue) dan di dada bagian kiri terdapat lambang ISI Padangpanjang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Article 10

Correction

Visi ISI Padangpanjang mewujudkan Seniman dan Ilmuwan Seni Budaya Melayu Berjaya.

Article 11

Correction

Misi ISI Padangpanjang: a. menyelenggarakan pendidikan seni dengan menjunjung tinggi nilai- nilai dasar budaya Melayu; b. menyelenggarakan kajian dan mengembangkan kreativitas seni budaya Melayu berazaskan keilmuan dan profesionalisme, serta peka dan responsif terhadap perubahan dengan menjunjung tinggi moralitas bangsa; c. mengembangkan pusat informasi seni budaya Melayu dan d. memberdayakan potensi lembaga untuk kejayaan diri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Article 12

Tujuan ISI Padangpanjang: a. membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; b. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional, dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 13

(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, ISI Padangpanjang menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional. (2) Rencana pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun. (3) Rencana Strategis ISI Padangpanjang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun. (4) Rencana Operasional ISI Padangpanjang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun (5) Rencana pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Rektor.

BAB IV

ORGAN ISI PADANGPANJANG

Article 14

Correction

Organ ISI Padangpanjang terdiri atas: a. Rektor sebagai organ pengelola; b. Senat sebagai organ yang memberikan pertimbangan dan pengawasan bidang akademik; c. Satuan Pengawasan Internal sebagai organ yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik; dan d. Dewan Penyantun sebagai organ yang memberikan pertimbangan di bidang nonakademik dan pengembangan ISI Padangpanjang.

Article 15

Correction

Rektor sebagai organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas: a. Rektor dan Pembantu Rektor; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Biro; c. Fakultas; d. Lembaga; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Article 16

Article 17

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni INDONESIA Padangpanjang. (2) ISI Padangpanjang dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keperluan kepada Menteri. (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Article 18

(1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan bidang akademik ISI Padangpanjang. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. memberi pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor; b. memberi pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor; c. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; d. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Rektor meliputi: 1. kurikulum program studi; 2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan 3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik. e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik; f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; g. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; h. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; i. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; j. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; k. memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; l. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan guru besar; dan m. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Rektor. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 19

(1) Senat ISI Padangpanjang dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. (2) Keanggotaan Senat ISI Padangpanjang terdiri atas: a. Rektor dan Pembantu Rektor; b. Dekan; c. Ketua Lembaga; d. Guru besar; dan e. 2 (dua) orang wakil dosen bukan guru besar dari setiap jurusan. (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen bukan guru besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih dari dan oleh dosen jurusan dan diusulkan kepada Rektor melalui dekan fakultas (4) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor. (5) Senat terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (6) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja. (8) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

Article 20

(1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ISI Padangpanjang dapat memiliki Senat Fakultas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 21

(1) Satuan Pengawasan Internal merupakan organ ISI Padangpanjang yang menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik; b. melaksanakan pengawasan internal bidang nonakademik; c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; d. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; dan e. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Article 22

(1) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. 1 (satu) orang bidang akuntansi/keuangan; b. 1 (satu) orang bidang manajemen sumber daya manusia; c. 1 (satu) orang bidang manajemen aset; d. 1 (satu) orang bidang organisasi, tata laksana, dan hukum; dan e. 1 (satu) orang bidang ketatalaksanaan/administrasi. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berpendidikan paling rendah Sarjana (Strata1); c. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang IIIc, d. mempunyai moral yang baik, integritas yang tinggi, dan komitmen yang tinggi; e. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang tersebut pada ayat (1); dan f. sehat jasmani dan rohani. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (4) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor

Article 23

(1) Dewan Penyantun merupakan organ ISI Padangpanjang yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; dan d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola dan mengembangkan ISI Padangpanjang. (3) Jumlah anggota Dewan Penyantun paling banyak 9 (sembilan) orang. (4) Dewan Penyantun terdiri atas unsur pemerintah daerah, alumni, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. (5) Dewan Penyantun terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Dewan Penyantun.

BAB Kedua

Rektor

Article 15

Correction

Rektor sebagai organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas: a. Rektor dan Pembantu Rektor; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Biro; c. Fakultas; d. Lembaga; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Article 16

Correction

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun dan/atau MENETAPKAN kebijakan akademik; c. menyusun norma akademik dengan pertimbangan Senat; d. menyusun kode etik civitas akademika dengan pertimbangan Senat; e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun ISI Padangpanjang; f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun ISI Padangpanjang; g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) ISI Padangpanjang; h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan ISI Padangpanjang; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik dengan memperhatikan pertimbangan Senat ISI Padangpanjang; k. menjatuhkan sanksi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id l. membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik; n. mengelola anggaran ISI Padangpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ISI Padangpanjang kepada Menteri; q. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri; r. membina dan mengembangkan hubungan ISI Padangpanjang dengan alumni dan semua pemangku kepentingan; dan s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Article 17

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni INDONESIA Padangpanjang. (2) ISI Padangpanjang dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keperluan kepada Menteri. (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB Ketiga

Senat

Article 18

Correction

(1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan bidang akademik ISI Padangpanjang. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. memberi pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor; b. memberi pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor; c. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; d. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Rektor meliputi: 1. kurikulum program studi; 2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan 3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik. e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik; f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; g. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; h. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; i. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; j. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; k. memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; l. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan guru besar; dan m. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Rektor. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 19

(1) Senat ISI Padangpanjang dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. (2) Keanggotaan Senat ISI Padangpanjang terdiri atas: a. Rektor dan Pembantu Rektor; b. Dekan; c. Ketua Lembaga; d. Guru besar; dan e. 2 (dua) orang wakil dosen bukan guru besar dari setiap jurusan. (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen bukan guru besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih dari dan oleh dosen jurusan dan diusulkan kepada Rektor melalui dekan fakultas (4) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor. (5) Senat terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (6) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja. (8) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

Article 20

(1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ISI Padangpanjang dapat memiliki Senat Fakultas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT, SATUAN PENGAWASAN INTERNAL, DAN DEWAN PENYANTUN

Article 24

Correction

(1) Dosen di lingkungan ISI Padangpanjang dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan, (2) Dosen di lingkungan ISI Padangpanjang dapat diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris Jurusan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. (3) Pengangkatan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, dan Kepala UPT dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan/atau b. perubahan organisasi. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih 6 (enam) bulan; e. cuti di luar tanggungan negara; dan f. berhalangan tetap. (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h meliputi : a. meninggal dunia b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; www.djpp.kemenkumham.go.id c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; d. diangkat dalam jabatan lain; e. dibebaskan dari jabatan akademik; dan/atau f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan b. perubahan bentuk dan/atau penutupan ISI Padangpanjang. (7) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan, seorang dosen memenuhi persyaratan umum dan khusus. (8) Persyaratan umum dan khusus bagi calon Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (9) Persyaratan umum bagi calon Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: a. Dosen pegawai negeri sipil; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter ISI Padangpanjang; d. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat; e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun; f. berpendidikan paling rendah Magister (S2) bagi calon Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan; g. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Pembantu Rektor dan Dekan; h. menduduki jabatan paling rendah Lektor bagi Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan; www.djpp.kemenkumham.go.id i. bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan yang dinyatakan secara tertulis; j. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; k. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan/atau l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

Article 25

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan ISI Padangpanjang dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih 6 (enam) bulan; e. cuti di luar tanggungan negara; dan f. berhalangan tetap. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. d. diangkat dalam jabatan lain; www.djpp.kemenkumham.go.id e. dibebaskan dari jabatan akademik; dan/atau f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab. (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan/atau b. perubahan bentuk dan/atau penutupan ISI Padangpanjang. (6) Persyaratan pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Paragraf Kedua Rektor

Article 26

(1) Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin ISI Padangpanjang. (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Article 27

(1) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. (2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Senat dengan cara: a. Senat membentuk panitia pemilihan calon Rektor; b. panitia pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib mendaftarkan diri ke panitia pemilihan; d. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan kepada Senat paling sedikit 4 (empat) orang; e. apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan untuk didaftarkan sebagai bakal calon Rektor. (3) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. Bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan ISI Padangpanjang mendatang dihadapan Senat; b. Senat melakukan penilaian dan pemilihan untuk menentukan 3 (tiga) orang bakal calon Rektor melalui rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk penyaringan bakal calon Rektor; c. Senat menyampaikan nama 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Menteri dengan dilengkapi data riwayat hidup dan program kerja masing-masing calon Rektor. (4) Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf Ketiga Pembantu Rektor

Article 28

(1) Pembantu Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan ISI Padangpanjang. (2) Masa jabatan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Pembantu Rektor lainnya.

Article 29

(1) Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Pembantu Rektor adalah dengan membuat pernyataan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai Pembantu Rektor, yaitu sanggup untuk: a. bersedia bekerja sama dengan Rektor dan Pembantu Rektor yang lain; www.djpp.kemenkumham.go.id b. melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau di luar ISI Padangpanjang; dan c. melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar ISI Padangpanjang. (2) Ketentuan mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Article 30

(1) Pengangkatan Pembantu Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap penjaringan; b. tahap penyaringan; c. tahap pemilihan; dan d. tahap pengangkatan. (2) Tahapan pengangkatan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pembantu Rektor yang sedang menjabat.

BAB Kesatu

Organ Pengelola Paragraf Kesatu Umum

Article 24

Correction

(1) Dosen di lingkungan ISI Padangpanjang dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan, (2) Dosen di lingkungan ISI Padangpanjang dapat diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris Jurusan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. (3) Pengangkatan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, dan Kepala UPT dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan/atau b. perubahan organisasi. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih 6 (enam) bulan; e. cuti di luar tanggungan negara; dan f. berhalangan tetap. (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h meliputi : a. meninggal dunia b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; www.djpp.kemenkumham.go.id c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; d. diangkat dalam jabatan lain; e. dibebaskan dari jabatan akademik; dan/atau f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan b. perubahan bentuk dan/atau penutupan ISI Padangpanjang. (7) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan, seorang dosen memenuhi persyaratan umum dan khusus. (8) Persyaratan umum dan khusus bagi calon Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (9) Persyaratan umum bagi calon Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: a. Dosen pegawai negeri sipil; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter ISI Padangpanjang; d. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat; e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun; f. berpendidikan paling rendah Magister (S2) bagi calon Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan; g. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Pembantu Rektor dan Dekan; h. menduduki jabatan paling rendah Lektor bagi Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan; www.djpp.kemenkumham.go.id i. bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan yang dinyatakan secara tertulis; j. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; k. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan/atau l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

Article 25

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan ISI Padangpanjang dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih 6 (enam) bulan; e. cuti di luar tanggungan negara; dan f. berhalangan tetap. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. d. diangkat dalam jabatan lain; www.djpp.kemenkumham.go.id e. dibebaskan dari jabatan akademik; dan/atau f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab. (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan/atau b. perubahan bentuk dan/atau penutupan ISI Padangpanjang. (6) Persyaratan pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Paragraf Kedua Rektor

Article 26

(1) Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin ISI Padangpanjang. (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Article 27

(1) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. (2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Senat dengan cara: a. Senat membentuk panitia pemilihan calon Rektor; b. panitia pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib mendaftarkan diri ke panitia pemilihan; d. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan kepada Senat paling sedikit 4 (empat) orang; e. apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan untuk didaftarkan sebagai bakal calon Rektor. (3) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. Bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan ISI Padangpanjang mendatang dihadapan Senat; b. Senat melakukan penilaian dan pemilihan untuk menentukan 3 (tiga) orang bakal calon Rektor melalui rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk penyaringan bakal calon Rektor; c. Senat menyampaikan nama 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Menteri dengan dilengkapi data riwayat hidup dan program kerja masing-masing calon Rektor. (4) Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf Ketiga Pembantu Rektor

Article 28

(1) Pembantu Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan ISI Padangpanjang. (2) Masa jabatan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Pembantu Rektor lainnya.

Article 29

(1) Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Pembantu Rektor adalah dengan membuat pernyataan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai Pembantu Rektor, yaitu sanggup untuk: a. bersedia bekerja sama dengan Rektor dan Pembantu Rektor yang lain; www.djpp.kemenkumham.go.id b. melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau di luar ISI Padangpanjang; dan c. melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar ISI Padangpanjang. (2) Ketentuan mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Article 30

(1) Pengangkatan Pembantu Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap penjaringan; b. tahap penyaringan; c. tahap pemilihan; dan d. tahap pengangkatan. (2) Tahapan pengangkatan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pembantu Rektor yang sedang menjabat.

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun dan/atau MENETAPKAN kebijakan akademik; c. menyusun norma akademik dengan pertimbangan Senat; d. menyusun kode etik civitas akademika dengan pertimbangan Senat; e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun ISI Padangpanjang; f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun ISI Padangpanjang; g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) ISI Padangpanjang; h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan ISI Padangpanjang; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik dengan memperhatikan pertimbangan Senat ISI Padangpanjang; k. menjatuhkan sanksi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id l. membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik; n. mengelola anggaran ISI Padangpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ISI Padangpanjang kepada Menteri; q. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri; r. membina dan mengembangkan hubungan ISI Padangpanjang dengan alumni dan semua pemangku kepentingan; dan s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2014 tentang STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Keempat

Article 21

Article 22

BAB Kelima

Article 23

BAB V

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB kesatu

BAB kedua

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

BAB XV

BAB XVI

BAB XVII

BAB XVIII