PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

PERMEN Nomor 34 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

Correction

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; dan c. Kelompok Tenaga Ahli.

Article 5

Correction

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan yang dijabat oleh guru besar yang berstatus pegawai negeri sipil. (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Article 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Article 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan administratif di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Article 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi; c. penyiapan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi; d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama; e. pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara; f. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan.

Article 9

Sekretariat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 10

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dikmaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan keuangan; c. pengelolaan kepegawaian; d. pengelolaan barang milik negara; e. pelaksanaan urusan hukum; f. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; h. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan i. penyusunan laporan.

Article 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

(1) Kelompok tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Kepala untuk melaksanakan kegiatan sesuai bidang keahlian masing-masing dalam peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi. (2) Kelompok tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sejumlah tenaga ahli dari berbagai bidang keahlian sesuai dengan tugasnya. (3) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala atas persetujuan Menteri.

Article 14

Ketentuan mengenai: a. nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I; dan b. struktur organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Sekretariat

Article 6

Correction

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Article 7

Correction

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan administratif di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Article 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi; c. penyiapan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi; d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama; e. pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara; f. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan.

Article 9

Sekretariat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 10

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dikmaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan keuangan; c. pengelolaan kepegawaian; d. pengelolaan barang milik negara; e. pelaksanaan urusan hukum; f. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; h. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan i. penyusunan laporan.

Article 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Keempat

Article 13

BAB Kelima

Article 14

BAB III

BAB IV

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24