PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2014 tentang PEMBELIAN BUKU KURIKULUM 2013 OLEH SEKOLAH

PERMEN Nomor 34 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 2. Buku adalah Buku Siswa dan Buku Guru Kurikulum 2013 yang merupakan buku teks pelajaran dan buku panduan guru yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Penyedia buku adalah pemenang lelang buku kurikulum 2013 yang melakukan kontrak payung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, nama penyedia dan harga buku.

Article 2

Correction

(1) Sekolah harus menyampaikan Surat Pemesanan buku kurikulum 2013 mulai tanggal 3 Mei 2014 dan paling lambat 28 Mei 2014 kepada penyedia buku melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada penyedia di wilayahnya. (2) Contoh format Surat Pemesanan buku kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Harga satuan buku kurikulum 2013 sesuai dengan harga yang tercantum dalam laman: (4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemesanan buku kurikulum 2013 dari setiap sekolah kepada pihak penyedia buku yang menjadi pemenang lelang yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayahnya. (5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemesanan buku kurikulum 2013 sesuai surat Pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu melalui online/offline oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan yang bertugas untuk memesan buku kepada Penyedia Barang/Jasa. (6) Buku kurikulum 2013 yang dipesan sekolah harus sesuai dengan jumlah siswa, guru kelas, guru mata pelajaran, dan judul buku, serta buku cadangan di perpustakaan sebanyak 5% UNTUK SD, SMP dan 10% unutk SMA, SMK. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Judul buku kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dicetak oleh penyedia tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.. (8) Khusus untuk kelas I, VII, dan X jumlah buku kurikulum 2013 yang dipesan disesuaikan dengan jumlah siswa penerima BOS. (9) Khusus untuk SD, pemesanan buku siswa (tematik) dan buku panduan guru (tematik) ditambah untuk kepala sekolah dan guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK). (10) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memastikan semua sekolah di wilayahnya telah memesan buku sesuai dengan kebutuhan masing- masing. (11) Sekolah tidak diperbolehkan membeli buku kurikulum 2013 selain buku yang disediakan oleh pihak penyedia buku yang menjadi pemenang lelang yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2014 tentang PEMBELIAN BUKU KURIKULUM 2013 OLEH SEKOLAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

BAB V

Article 5

BAB VI

Article 6

BAB VII

Article 7

BAB VIII

Article 8