PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL

PERMEN Nomor 3 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pondok Pesantren. 2. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. 3. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 4. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah. 7. Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan. 8. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara Nilai Ujian S/M/PK dan rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK). 9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada UN. 10. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN. 11. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus. 12. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. 13. Ula adalah pendidikan dasar enam tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam. 14. Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam. 15. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 16. Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN. 17. Surat keterangan hasil ujian nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional, Nilai UN, dan NA. 18. Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UN dan Ujian S/M/PK yang diterbitkan oleh BSNP. 19. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik INDONESIA. 20. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik INDONESIA. 21. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh BSNP berdasarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri INDONESIA. 22. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

BAB II

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

Article 2

Correction

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah: a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas: 1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 3) kelompok mata pelajaran estetika; dan 4) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; c. lulus Ujian S/M/PK untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. lulus UN.

Article 3

(1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk peserta didik: a. SD/MI dan SDLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas I sampai dengan kelas VI; b. SMP/MTs dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX; c. SMA/MA, SMALB, dan SMK apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII. d. SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem akselerasi atau sistem kredit semester (SKS) apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan. e. Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan apabila telah menyelesaikan keseluruhan derajat kompetensi masing-masing jenjang program. (2) Ketentuan keikutsertaan peserta didik dari sekolah penyelenggara sistem akselerasi atau SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam POS UN.

Article 4

Kriteria perolehan nilai baik untuk 4 (empat) kelompok mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Article 5

(1) Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK. (2) Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari: a. gabungan antara nilai Ujian S/M dan rata-rata nilai rapor: 1) semester 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas) pada SD/MI dan SDLB; 2) semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada SMP/MTs, dan SMPLB; 3) semester 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) pada SMA/MA dan SMALB; 4) semua mata pelajaran yang ditempuh dan yang diujikan secara nasional pada SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem SKS; 5) semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada SMK; b. gabungan antara nilai Ujian PK dan rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan; terdiri atas 60% bobot dari nilai Ujian S/M/PK dan 40% bobot dari rata-rata nilai rapor/rata-rata nilai derajat kompetensi.

Article 6

(1) Kriteria kelulusan peserta didik dari UN untuk SD/MI/SDLB ditetapkan oleh satuan pendidikan dalam rapat dewan guru dan untuk Program Paket A ditetapkan oleh rapat dewan tutor bersama pamong belajar dari SKB Pembina. (2) Kriteria kelulusan peserta didik dari UN untuk SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK, Program Paket B, dan Program Paket C apabila nilai rata-rata dari semua NA mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol). (3) NA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari gabungan Nilai S/M/PK dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN, yaitu dengan pembobotan 40% Nilai S/M/PK dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% dari Nilai UN.

Article 7

Kelulusan peserta didik: a. SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru; b. Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan tutor bersama Pamong Belajar pada SKB Pembina; berdasarkan kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

Article 15

Correction

BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Article 16

Correction

(1) BSNP memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengawasan UN SD/MI, SDLB, Program Paket A/Ula, SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha. (2) BSNP memberikan wewenang kepada Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan dan pengawasan UN SMA/MA, SMK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Article 17

(1) UN dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun. (2) UN untuk Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun. (3) UN untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan pada bulan April. (4) UN untuk Pendidikan Kesetaraan periode pertama dilaksanakan pada bulan April dan periode kedua dilaksanakan pada bulan Juli. (5) UN Susulan untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan setelah UN SMA/MA, SMALB, dan SMK. (6) Ujian kompetensi keahlian kejuruan untuk SMK dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB, SMK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. (7) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMA/MA, SMALB, SMK. Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat satu bulan setelah penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB, SMK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. (8) UN untuk SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B dilaksanakan pada bulan April setelah UN SMA/MA, SMALB, SMK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. (9) UN susulan untuk SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B dilaksanakan setelah UN SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B. (10) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat satu bulan setelah penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B. (11) UN untuk SD/MI, SDLB, Program Paket A dilaksanakan pada bulan Mei. (12) UN susulan untuk SD/MI, SDLB dilaksanakan setelah UN SD/MI, SDLB; (13) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SD/MI dan SDLB, Program Paket A diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat lima minggu setelah penyelenggaraan UN SD/MI, SDLB, dan Program Paket A.

Article 18

Mata pelajaran yang diujikan pada UN diatur lebih lanjut dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

Article 19

(1) Ujian kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) terdiri atas teori kejuruan dan praktik kejuruan. (2) Ujian teori kejuruan SMK dan Program Paket C Kejuruan diselenggarakan oleh dinas pendidikan provinsi. (3) Ujian praktik kejuruan SMK dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersama dunia industri dan/atau asosiasi profesi. (4) Ketentuan mengenai ujian kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Article 20

Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan UN.

Article 21

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi UN.

Article 22

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik INDONESIA memetakan hasil UN pada tingkat sekolah/madrasah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VIII

Article 26

Article 27

BAB IX

Article 28

BAB X

Article 29