PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 115 Tahun 2014 tentang STATUTA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PERMEN Nomor 115 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

IDENTITAS

Article 2

Correction

(1) UMRAH merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. (2) Universitas Maritim Raja Ali Haji didirikan pada Tanggal 01 Agustus 2007 oleh Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan menjadi universitas negeri bernama Universitas Maritim Raja Ali Haji sesuai Peraturan PRESIDEN Nomor 53 tahun 2011 tanggal 8 September 2011. (3) Kata Maritim pada nama UMRAH diambil dari kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari sekitar 96% laut dan faktor kesejarahan sebagai bandar maritim di masa Kerajaan Melayu Riau yang telah lalu. (4) Frase Raja Ali Haji pada nama UMRAH diambil dari nama pahlawan nasional asal Provinsi Kepulauan Riau di bidang bahasa INDONESIA, budayawan yang karyanya Gurindam Dua Belas diakui sebagai karya yang fenomenal.

Article 3

UMRAH berasaskan Pancasila dan berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

Article 4

Article 5

(1) UMRAH memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, berwarna dasar kuning keemasan dengan kode warna (#FFD700) dan di tengahnya terdapat lambang UMRAH.] (2) Bendera UMRAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera UMRAH diatur dengan Peraturan Rektor.

Article 6

(1) Fakultas memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, berwarna dasar berbeda pada masing- masing fakultas, dan di tengahnya terdapat lambang UMRAH. (2) Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Bendera Fakultas Teknik berwarna BIRU LAUT dengan kode warna #00080 dan di tengahnya terdapat lambang UMRAH dan tulisan Fakultas Teknik berwarna PUTIH, dengan gambar sebagai berikut : b. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Politik berwarna ORANYE dengan kode warna #FF7F00 dan di tengahnya terdapat lambang UMRAH dan tulisan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik berwarna PUTIH, dengan gambar sebagai berikut: c. Bendera Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan berwarna BIRU KEHIJAUAN/SIAN dengan kode warna #00FFFFdan di tengahnya terdapat lambang UMRAH dan tulisan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan berwarna PUTIH, dengan gambar sebagai berikut : d. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna kuning dengan kode warna (#FFFF00) dan di tengahnya terdapat lambang UMRAH dan tulisan Fakultas Ekonomi berwarna PUTIH, dengan gambar sebagai berikut : e. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna ungu dengan kode warna #BF00FF dan di tengahnya terdapat lambang UMRAH dan tulisan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna PUTIH dengan gambar sebagai berikut : (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Article 7

(1) UMRAH memiliki Himne dan Mars. (2) Himne UMRAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (3) Mars UMRAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Himne dan Mars diatur dalam Peraturan Rektor.

Article 8

(1) UMRAH memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya. (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater berwarna biru kehijauan/sian dengan kode warna #00FFFF dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang UMRAH. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Article 9

Correction

Visi UMRAH: menjadi Universitas terkemuka di INDONESIA berbasis kemaritiman.

Article 10

Correction

Misi UMRAH: a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan INDONESIA pada umumnya; b. Melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya; c. Melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman; dan d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Article 11

Tujuan UMRAH: a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah swt, berjiwa wirausaha, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi sarjana yang tangguh; b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pembangunan bangsa; c. Mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah; dan d. Menyeimbangkan antara pembelajaran dan riset.

Article 12

(1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, UMRAH menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional yang meliputi: a. Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun; b. Rencana Strategis UMRAH memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan c. Rencana Operasional UMRAH merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. (2) Ketentuan mengenai rencana arah pengembangan, Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV

ORGAN UMRAH

Article 14

Correction

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Rektor; b. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; c. mengawasi penerapan ketentuan akademik; d. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; e. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; f. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; g. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; h. mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis; i. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor; j. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi; k. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; l. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor; dan m. memberikanrekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Rektor. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Article 15

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. (2) Keanggotaan Senat terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Dekan; c. Ketua Lembaga; d. Profesor; dan e. Perwakilan dosen yang bukan profesor paling banyak 2 (dua) orangdari setiap fakultas yang mewakili bidang ilmu dan teknologi pada fakultas yang bersangkutan. (3) Keanggotaan Senat yang berasal dari wakil dosen yang bukan professor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur. (5) Senat terdiri atas : a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (6) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur Pemimpin UMRAH. (7) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor. (8) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (9) Keanggotaan Senat dapat diberhentikan apabila tidak menghadiri rapat senat paling sedikit 40 persen dari jumlah rapat Senat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Senat. (11) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja. (12) Komisi/badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Senat. (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil dosen yang bukan professor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Senat.

Article 16

(1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, UMRAH memiliki Senat Fakultas. (2) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Article 17

(1) Senat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, di luar sidang yang diadakan untuk penyelenggaraan upacara pengukuhan profesor, wisuda, dan Dies Natalis. (2) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔dari seluruh anggota Senat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat dan sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Article 18

Pemimpin UMRAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Biro; c. Fakultas; d. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Article 19

Article 20

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah organ Pemimpin UMRAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal18, menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji. (2) UMRAH dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada Pemimpin UMRAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Article 21

(1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pengawasan memiliki tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik; b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik; c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; d. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; e. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal; dan f. memantau dan mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Article 22

(1) Satuan Pengawasan terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. bidang akuntansi/keuangan; b. bidang manajemen sumber daya manusia; c. bidang manajemen aset; d. bidang hukum; dan e. bidang ketatalaksanaan. (2) Persyaratan Satuan Pengawasan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah Magister; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UMRAH. (3) Satuan Pengawasan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Anggota Satuan Pengawasan berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UMRAH ditetapkan dengan keputusan Rektor. (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Article 23

(1) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf dmerupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik kepada Rektor. (2) Pertimbangan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, kerja sama, dan hubungan masyarakat. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pertimbangan mempunyaitugas dan wewenang: a. melakukan kajian terhadap kebijakan Rektor di bidang non- akademik; b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; c. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non- akademik; d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UMRAH; dan e. membantu UMRAH dalam bidang pendanaan, sarana dan prasarana, dan tenaga.

Article 24

(1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 9 orang terdiri atas: a. Gubernur Kepulauan Riau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan; b.Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau; c. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut IV Provinsi Kepulauan Riau; d.1(satu) orang dari unsur pengusaha; e. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat; f. 1 (satu) orang dariunsur wakil orang tua mahasiswa; dan g. 2 (dua) orang dari unsur konsorsium pendiri UMRAH. (2) Dewan Pertimbangan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Ketua Harian. (4) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor. (5) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB Kedua

Senat

Article 14

Correction

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Rektor; b. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; c. mengawasi penerapan ketentuan akademik; d. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; e. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; f. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; g. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; h. mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis; i. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor; j. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi; k. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; l. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor; dan m. memberikanrekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Rektor. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Article 15

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. (2) Keanggotaan Senat terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Dekan; c. Ketua Lembaga; d. Profesor; dan e. Perwakilan dosen yang bukan profesor paling banyak 2 (dua) orangdari setiap fakultas yang mewakili bidang ilmu dan teknologi pada fakultas yang bersangkutan. (3) Keanggotaan Senat yang berasal dari wakil dosen yang bukan professor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur. (5) Senat terdiri atas : a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (6) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur Pemimpin UMRAH. (7) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor. (8) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (9) Keanggotaan Senat dapat diberhentikan apabila tidak menghadiri rapat senat paling sedikit 40 persen dari jumlah rapat Senat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Senat. (11) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja. (12) Komisi/badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Senat. (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil dosen yang bukan professor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Senat.

Article 16

(1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, UMRAH memiliki Senat Fakultas. (2) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Article 17

(1) Senat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, di luar sidang yang diadakan untuk penyelenggaraan upacara pengukuhan profesor, wisuda, dan Dies Natalis. (2) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔dari seluruh anggota Senat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat dan sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

BAB Ketiga

Pemimpin UMRAH

Article 18

Correction

Pemimpin UMRAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Biro; c. Fakultas; d. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Article 19

Correction

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan UMRAH untuk dan atas nama Menteri. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun kebijakan akademik untuk disampaikan kepada Senat; c. menyusun norma akademik untuk disampaikan kepada Senat; d. menyusun kode etik civitas akademika untuk disampaikan kepada Senat; e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun UMRAH; f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun UMRAH; g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) UMRAH; h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UMRAH; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan; m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa; n. mengelola anggaran UMRAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UMRAH kepada Menteri; q. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat; r. membina dan mengembangkan hubungan UMRAHdengan alumnidan semua pemangku kepentingan; dan s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Article 20

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah organ Pemimpin UMRAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal18, menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji. (2) UMRAH dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada Pemimpin UMRAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB Keempat

Satuan Pengawasan

Article 21

Correction

(1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pengawasan memiliki tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik; b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik; c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; d. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; e. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal; dan f. memantau dan mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Article 22

(1) Satuan Pengawasan terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. bidang akuntansi/keuangan; b. bidang manajemen sumber daya manusia; c. bidang manajemen aset; d. bidang hukum; dan e. bidang ketatalaksanaan. (2) Persyaratan Satuan Pengawasan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah Magister; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UMRAH. (3) Satuan Pengawasan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Anggota Satuan Pengawasan berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UMRAH ditetapkan dengan keputusan Rektor. (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB Kesatu

Pemimpin UMRAH

Article 25

Correction

(1) Pemimpin UMRAH terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian; c. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio; d. Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga; dan e. Kepala Unit Pelaksana Teknis. (2) Dosen di lingkungan UMRAH dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan. (3) Dosen di lingkungan UMRAH dapat diangkat sebagai ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis. (4) Pengangkatan Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris jurusan,kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknisdilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan/atau b.perubahan organisasi. (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b.pensiun; c. masa jabatan berakhir; d.diangkat dalam jabatan lain; e. iberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau f. meninggal dunia. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan,dan/atau pengurangan unit kerja; atau b.perubahan bentuk UMRAH. (7) Untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. (8) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: a. dosen pegawai negeri sipil aktif; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahunbagiwakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusanpada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat; f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusanatau sekretaris jurusan atau yang setara, bagi Rektor,wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan ketua lembaga; g. berpendidikan doktor (S3) bagi calon Rektor, paling rendah Magister (S2) bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan; h. bagi calon Rektorpaling rendah menduduki jabatan lektor kepala, dan paling rendah lektor bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan; i. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. tidak sedang dan akan menjalani pendidikan baik dalam bentuk tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan l. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UMRAH.

Article 26

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan UMRAH dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan/atau b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau f. meninggal dunia. (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bmeliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau b. perubahan bentuk UMRAH. (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB 1

Umum

Article 25

Correction

(1) Pemimpin UMRAH terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian; c. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio; d. Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga; dan e. Kepala Unit Pelaksana Teknis. (2) Dosen di lingkungan UMRAH dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan. (3) Dosen di lingkungan UMRAH dapat diangkat sebagai ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis. (4) Pengangkatan Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris jurusan,kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknisdilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan/atau b.perubahan organisasi. (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b.pensiun; c. masa jabatan berakhir; d.diangkat dalam jabatan lain; e. iberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau f. meninggal dunia. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan,dan/atau pengurangan unit kerja; atau b.perubahan bentuk UMRAH. (7) Untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. (8) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: a. dosen pegawai negeri sipil aktif; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahunbagiwakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusanpada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat; f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusanatau sekretaris jurusan atau yang setara, bagi Rektor,wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan ketua lembaga; g. berpendidikan doktor (S3) bagi calon Rektor, paling rendah Magister (S2) bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan; h. bagi calon Rektorpaling rendah menduduki jabatan lektor kepala, dan paling rendah lektor bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan; i. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. tidak sedang dan akan menjalani pendidikan baik dalam bentuk tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan l. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UMRAH.

Article 26

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan UMRAH dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan/atau b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau f. meninggal dunia. (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bmeliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau b. perubahan bentuk UMRAH. (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Article 27

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Article 28

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan.

Article 29

Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sebagai berikut: a. Senat membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor; b. Panitia mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor; c. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Rektor dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan; d. Panitia menyampaikan nama-nama bakal calon Rektorpaling sedikit 4 (empat) orang bakal calonkepada Senat; dan e. Panitia mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Article 30

Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dengan cara: a. Bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, program kerja dan pengembangan universitas mendatang dihadapan Senat; b. Senat memberikan pertimbangan terhadap bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor; c. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara;dan d. Senat menyampaikan 3 (tiga) orang calon Rektor hasil penyaringan kepada Menteri.

Article 31

Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UMRAH memiliki lambang berbentuk lingkaran bundar berwarna biru yang didalamnya terdapat: a. pegangan kemudi kapal berjumlah 8 (delapan) buah berwarna putih yang di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI dan BELAJAR DAN BERTANYA TIADA JEMU dengan huruf berwarna kuning emas bergaris tepi hitam dengan 2 (dua) buah bintang di antara kedua tulisan tersebut;dan b. sebuah perahu layar berwarna merah dengan sebuah tiang layar berwarna hijau dan layar berwarna kuning, sebuah mata pena berwarna hitam, dan 3 (tiga) buah buku berwarna putih. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut: a. 1 (satu) tiang layar, 8 (delapan) pegangan kemudi kapal, dan 7 (tujuh) sudut (4 (empat) sudut pada buku dan 3(tiga) sudut pada layar), memiliki makna tanggal, bulan, dan tahun berdirinya UMRAH, yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh; b. Perahu layar memiliki makna ilmu unggulan UMRAH adalah ilmu- ilmu kelautan (maritim); c. Mata pena dan buku memiliki makna UMRAH adalah sebuah institusi pendidikan tinggi; d. Mata pena memiliki makna pentingnya peran ilmu pengetahuan bagi peradaban manusia dan atau untuk menciptakan masyarakat madani (“Dengan kalam, pedang pun jadi tersarung,” Raja Ali Haji); e. Buku dan perahu layar memiliki makna pentingnya ilmu pengetahuan (sains) yang bersifat teoritis (buku) dan penerapannya secara praktis (perahu layar) untuk kemaslahatan manusia; f. 2 (dua) buah bintang memiliki makna perpaduan antara dua kecemerlangan yaitu kegemilangan sains dan teknologi; g. Perahu memiliki maknatekad UMRAH untuk memajukan bangsa dan Negara; h. Buku yang terbentang memiliki makna ilmu Tuhan yang mahaluas yang disediakan-Nya untuk dipelajari, diteliti, dan diamalkan bagi kemaslahatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup; i. 3 (tiga) buah buku memiliki makna Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sains, teknologi, dan seni yang dikembangkan UMRAH; j. Warna kuning emas dengan kode warna (#FFD700) adalah warna kebesaran Melayu; k. Warna kuning dengan kode warna (#FFFF00) pada layar memiliki makna UMRAH berpayungkan budaya Melayu; l. Warna hijau dengan kode warna (#00FF00) memiliki makna UMRAH berada didaerah yang subur dan kaya akan sumber daya alam; m. Warna merah dengan kode warna (#FF0000) memiliki makna semangat yang pantang menyerah (motivasi untuk maju); n. Warna putih dengan kode warna (#FFFFFF) memiliki makna ketulusan, keikhlasan, dan kejujuran seluruh SDM dilingkungan UMRAH dalam berkhidmat dan mengabdi demi kemajuan institusi, daerah, dan negara; o. Warna biru dengan kode warna (#0000FF) memiliki makna UMRAH berdiri didaerah yang sebagian besar wilayahnya laut yaitu Provinsi Kepulauan Riau; p. Perpaduan warna merah dan putih memiliki makna UMRAH berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; q. Warna hitam memiliki makna keberanian untuk membela marwah daerah, bangsa, dan negara berdasarkan kebenaran; r. Dasar logo berbentuk lingkaran memiliki maknacita-cita UMRAH untuk menjadi satu diantara perguruan tinggi terkemuka di dunia, yang mampu bersaing dalam era globalisasi; s. Tulisan UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI kuning emas kode warna yang berpinggiran hitam adalah nama institusi ini yang dalam bentuk singkatan disebut UMRAH; dan t. Tulisan BELAJAR DAN BERTANYA TIADA JEMU kuning emas dengan kode warna (#FFD700) memiliki makna Jika hendak mengenal orang berilmu, belajar dan bertanya tiadalah jemu. (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan UMRAH untuk dan atas nama Menteri. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun kebijakan akademik untuk disampaikan kepada Senat; c. menyusun norma akademik untuk disampaikan kepada Senat; d. menyusun kode etik civitas akademika untuk disampaikan kepada Senat; e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun UMRAH; f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun UMRAH; g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) UMRAH; h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UMRAH; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan; m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa; n. mengelola anggaran UMRAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UMRAH kepada Menteri; q. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat; r. membina dan mengembangkan hubungan UMRAHdengan alumnidan semua pemangku kepentingan; dan s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Nomor 115 Tahun 2014 tentang STATUTA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

BAB Kedua

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Keempat

Article 21

Article 22

BAB Kelima

Article 23

Article 24

BAB V

BAB Kesatu

Article 25

Article 26

BAB 1

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB 2

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 7

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB VI

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB VII