PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT DAN HUBUNGAN KERJA INSTANSI PEMBINA DENGAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI

Article 2

Correction

Organisasi Profesi harus memenuhi syarat: a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan; c. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja; d. terdapat sumber pendanaan yang jelas; e. memiliki alamat domisili; f. memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan g. berbadan hukum.

Article 3

(1) Instansi Pembina memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi. (2) Fasilitasi pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan musyawarah nasional; b. pembentukan struktur kepengurusan Organisasi Profesi; dan c. pengukuhan kepengurusan Organisasi Profesi.

Article 4

(1) Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit diikuti oleh peserta yang terdiri atas unsur: a. Penggerak Swadaya Masyarakat; b. akademisi; dan c. peninjau; (2) Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berasal dari Instansi Pembina dan Instansi Pengguna. (3) Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian atau kompetensi di bidang pemberdayaan atau penggerakan swadaya masyarakat. (4) Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat yang berasal dari Instansi Pembina. (5) Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peserta yang berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Article 5

Pembentukan struktur kepengurusan Organisasi Profesi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi berdasarkan hasil musyawarah nasional.

Article 6

(1) Pembentukan Organisasi Profesi diusulkan oleh pengurus/calon pengurus kepada pimpinan Instansi Pembina. (2) Usulan pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan telah disahkan sebagai badan hukum yang memuat: a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. program kerja; dan c. susunan pengurus. (3) Organisasi Profesi yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Instansi Pembina. (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT DAN HUBUNGAN KERJA INSTANSI PEMBINA DENGAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

BAB V

Article 8