PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang TATA CARA PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 5 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi. 2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. 3. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masayarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. 4. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 5. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 6. Perencanaan Kawasan Transmigrasi adalah proses penyusunan rencana kawasan transmigrasi dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi. 7. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan kawasan transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi. 8. Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi adalah rencana pembangunan dan rencana pengembangan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. 9. Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi adalah penyusunan rencana pembangunan bagian ruang dalam struktur Kawasan Transmigrasi. 10. Rencana Pembangunan SKP adalah rencana rinci SKP. 11. Rencana Pembangunan KPB adalah rencana detail KPB. 12. Rencana Pembangunan Pusat SKP adalah rencana teknis Pusat SKP. 13. Rencana Pembangunan SP adalah rencana teknis SP. 14. Rencana Teknis SP yang selanjutnya disingkat RT-SP adalah hasil perencanaan pembangunan SP yang disusun berdasarkan rencana rinci SKP sebagai dasar pembangunan SP. 15. Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat RR-SKP adalah hasil perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan RKT yang ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi sebagai dasar operasional perencanaan teknis SP. 16. Rencana Teknis Pusat SKP yang selanjutnya disingkat RT-Pusat SKP adalah detail sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Pusat SKP. 17. Rencana Detail KPB yang selanjutnya disingkat RD-KPB adalah bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana detail tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan. 18. Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah rencana pengembangan SP, rencana pengembangan Pusat SKP, rencana pengembangan KPB, dan rencana pengembangan kawasan transmigrasi. 19. Rencana Pengembangan SP adalah rencana kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan SP yang ditetapkan. 20. Rencana Pengembangan Pusat SKP adalah rencana kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan pusat SKP yang ditetapkan. 21. Rencana Pengembangan SKP adalah rencana kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan SKP yang ditetapkan. 22. Rencana Pengembangan KPB adalah rencana kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan KPB yang ditetapkan. 23. Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah rencana kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan kawasan transmigrasi yang ditetapkan. 24. Transmigran adalah warga Negara Republik INDONESIA yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. 25. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru. 26. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi. 27. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari Satuan Permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran. 28. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai lima ratus) keluarga. 29. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP- Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru. 30. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga. 31. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam delineasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP. 32. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 33. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB. 34. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi. 35. Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP. 36. Pencadangan Tanah adalah penunjukkan area tanah oleh bupati/wali kota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi. 37. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Kawasan Transmigrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan pertisipasi aktif masyarakat. 38. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 39. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Kawasan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 40. Sarana adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 41. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan Kawasan yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan profesional agar dapat memberikan pelayanan memadai kepada masyarakat. 42. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan. 43. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. 44. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha Transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. 45. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakarsa Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. 46. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 47. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 48. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

BAB Kedua

Pencadangan Tanah

Article 7

Correction

(1) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan penunjukan area tanah oleh bupati/wali kota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi. (2) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di wilayah yang memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan.

Article 8

Correction

(1) Kriteria wilayah pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. Kawasan Perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan daerah kabupaten; b. Kawasan Perdesaan yang berpotensi untuk pengembangan pusat pertumbuhan baru; dan/atau c. Kawasan Perdesaan yang berpotensi menjadi daerah belakang dari kota kecil/menengah dan/atau pusat pertumbuhan yang sudah ada dan/atau pusat pertumbuhan yang sedang berkembang. (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kawasan budidaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang. (3) Syarat wilayah pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. Kawasan Perdesaan yang 50 % (lima puluh persen) atau lebih desanya merupakan desa tertinggal dan/atau desa berkembang; b. memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan; c. memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan kota kecil/menengah dan/atau pusat pertumbuhan baru dan/atau pusat pertumbuhan yang sedang berkembang; d. tersedia potensi ruang untuk pembangunan dan pengembangan paling sedikit 3 (tiga) SKP dan 1 (satu) KPB; e. tersedia potensi untuk mendukung perpindahan dan penempatan Transmigran dari daerah asal Transmigrasi; dan f. memperoleh persetujuan, kesepakatan, dan komitmen masyarakat dalam delineasi wilayah perencanaan.

Article 9

Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. identifikasi potensi kawasan; b. musyawarah; dan c. penetapan pencadangan tanah.

BAB 1

Umum

Article 7

Correction

(1) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan penunjukan area tanah oleh bupati/wali kota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi. (2) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di wilayah yang memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan.

Article 8

Correction

(1) Kriteria wilayah pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. Kawasan Perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan daerah kabupaten; b. Kawasan Perdesaan yang berpotensi untuk pengembangan pusat pertumbuhan baru; dan/atau c. Kawasan Perdesaan yang berpotensi menjadi daerah belakang dari kota kecil/menengah dan/atau pusat pertumbuhan yang sudah ada dan/atau pusat pertumbuhan yang sedang berkembang. (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kawasan budidaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang. (3) Syarat wilayah pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. Kawasan Perdesaan yang 50 % (lima puluh persen) atau lebih desanya merupakan desa tertinggal dan/atau desa berkembang; b. memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan; c. memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan kota kecil/menengah dan/atau pusat pertumbuhan baru dan/atau pusat pertumbuhan yang sedang berkembang; d. tersedia potensi ruang untuk pembangunan dan pengembangan paling sedikit 3 (tiga) SKP dan 1 (satu) KPB; e. tersedia potensi untuk mendukung perpindahan dan penempatan Transmigran dari daerah asal Transmigrasi; dan f. memperoleh persetujuan, kesepakatan, dan komitmen masyarakat dalam delineasi wilayah perencanaan.

Article 9

Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. identifikasi potensi kawasan; b. musyawarah; dan c. penetapan pencadangan tanah.

Article 10

(1) Identifikasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan di wilayah pencadangan. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai: a. wilayah administrasi; b. aksesibilitas; c. kondisi fisik dan lingkungan; d. pemanfaatan ruang aktual; e. sumber daya buatan; f. kondisi perekonomian; g. kondisi sosial dan budaya; dan h. kebijakan Pemerintah Daerah. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa data statistik, peta, dan informasi tahunan secara berurutan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir pada tingkat desa dan/atau kecamatan.

Article 11

Article 12

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dituangkan dalam dokumen hasil identifikasi potensi kawasan. (2) Dokumen hasil identifikasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. tabulasi data hasil identifikasi potensi kawasan; b. peta tematik dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu); dan c. data visual lainnya. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi atau pejabat yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penilaian kesesuaian potensi kawasan dengan syarat wilayah pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f.

BAB 2

Identifikasi Potensi Kawasan

Article 10

Correction

(1) Identifikasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan di wilayah pencadangan. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai: a. wilayah administrasi; b. aksesibilitas; c. kondisi fisik dan lingkungan; d. pemanfaatan ruang aktual; e. sumber daya buatan; f. kondisi perekonomian; g. kondisi sosial dan budaya; dan h. kebijakan Pemerintah Daerah. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa data statistik, peta, dan informasi tahunan secara berurutan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir pada tingkat desa dan/atau kecamatan.

Article 11

(1) Data dan informasi tentang wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai: a. luas dan batas administrasi wilayah perencanaan; dan b. nama, kode, jumlah, dan status Desa. (2) Data dan informasi tentang aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai jarak kawasan di wilayah perencanaan dengan: a. ibukota kabupaten dan/atau provinsi dan/atau kecamatan; dan b. kondisi sarana dan moda transportasi. (3) Data dan informasi tentang kondisi fisik dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai: a. topografi; b. jenis tanah; c. kelas kesesuaian lahan; d. iklim dan agroklimat; dan e. kondisi kebencanaan. (4) Data dan informasi tentang pemanfaatan ruang aktual sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai status tanah dan penggunaan lahan. (5) Data dan informasi tentang sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf e paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai: a. sarana pendidikan; b. sarana kesehatan; c. sarana keamanan; d. sarana peribadatan; e. sarana perdagangan; f. jaringan jalan; g. jaringan listrik; h. jaringan irigasi; i. pos dan telekomunikasi; j. fasilitas rekreasi; dan/atau k. pengelolaan persampahan. (6) Data dan informasi tentang kondisi perekonomian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf f paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai: a. tingkat pendapatan; b. kelembagaan ekonomi; c. komoditas pertanian dan/atau sumber daya alam yang potensial dikembangkan menjadi pola usaha pokok; dan d. industri pengolahan. (7) Data dan informasi tentang kondisi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf g paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai: a. kependudukan; b. keagamaan; dan c. adat dan kebiasaan. (8) Data dan informasi tentang kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf h mencakup data dan informasi tentang kebijakan pemerintah daerah di wilayah perencanaan yang tertuang dalam: a. rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. rencana tata ruang wilayah; dan c. kebijakan sektor terkait.

Article 12

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dituangkan dalam dokumen hasil identifikasi potensi kawasan. (2) Dokumen hasil identifikasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. tabulasi data hasil identifikasi potensi kawasan; b. peta tematik dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu); dan c. data visual lainnya. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi atau pejabat yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penilaian kesesuaian potensi kawasan dengan syarat wilayah pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f.

Article 13

(1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan untuk membangun kesepakatan, persetujuan, dan komitmen masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada wilayah yang akan dicadangkan. (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk perencanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi partisipatif. (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi dan paling sedikit diikuti oleh: a. 3 (tiga) orang pemuka masyarakat dan/atau tokoh adat setiap desa yang wilayahnya berada dalam delineasi wilayah yang akan dicadangkan; b. unsur pemerintah desa yang wilayahnya berada dalam delineasi wilayah yang akan dicadangkan; c. unsur badan permusyawaratan desa yang wilayahnya berada dalam delineasi wilayah yang akan dicadangkan; d. unsur kecamatan yang wilayahnya berada dalam delineasi wilayah yang akan dicadangkan; dan/atau e. unsur lembaga atau institusi atau badan usaha yang memiliki atau memperoleh hak tertentu atas tanah dari pejabat yang berwenang di wilayah yang akan dicadangkan. (4) Selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. kependudukan dan catatan sipil; b. penataan ruang; c. permukiman; d. pertanahan; dan e. bidang lain yang secara langsung terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi.

Article 14

(1) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh: a. pimpinan musyawarah; b. paling sedikit 1 (satu) orang pemuka masyarakat dan/atau tokoh adat yang mewakili setiap desa; c. unsur pemerintah desa; d. ketua atau 1 (satu) orang anggota badan permusyawaratan desa; e. unsur kecamatan; dan/atau f. unsur lembaga atau institusi atau badan usaha yang memiliki atau memperoleh hak tertentu atas tanah dari pejabat yang berwenang di wilayah yang akan dicadangkan. (2) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh kepala perangkat daerah kabupaten/kota atau provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi sesuai dengan kewenangannya.

BAB 3

Musyawarah

Article 13

Correction

(1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan untuk membangun kesepakatan, persetujuan, dan komitmen masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada wilayah yang akan dicadangkan. (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk perencanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi partisipatif. (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi dan paling sedikit diikuti oleh: a. 3 (tiga) orang pemuka masyarakat dan/atau tokoh adat setiap desa yang wilayahnya berada dalam delineasi wilayah yang akan dicadangkan; b. unsur pemerintah desa yang wilayahnya berada dalam delineasi wilayah yang akan dicadangkan; c. unsur badan permusyawaratan desa yang wilayahnya berada dalam delineasi wilayah yang akan dicadangkan; d. unsur kecamatan yang wilayahnya berada dalam delineasi wilayah yang akan dicadangkan; dan/atau e. unsur lembaga atau institusi atau badan usaha yang memiliki atau memperoleh hak tertentu atas tanah dari pejabat yang berwenang di wilayah yang akan dicadangkan. (4) Selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. kependudukan dan catatan sipil; b. penataan ruang; c. permukiman; d. pertanahan; dan e. bidang lain yang secara langsung terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi.

Article 14

(1) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh: a. pimpinan musyawarah; b. paling sedikit 1 (satu) orang pemuka masyarakat dan/atau tokoh adat yang mewakili setiap desa; c. unsur pemerintah desa; d. ketua atau 1 (satu) orang anggota badan permusyawaratan desa; e. unsur kecamatan; dan/atau f. unsur lembaga atau institusi atau badan usaha yang memiliki atau memperoleh hak tertentu atas tanah dari pejabat yang berwenang di wilayah yang akan dicadangkan. (2) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh kepala perangkat daerah kabupaten/kota atau provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi sesuai dengan kewenangannya.

Article 15

(1) Penetapan pencadangan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan berdasarkan: a. usulan kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi kepada bupati/wali kota; atau b. usulan kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi kepada gubernur. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan: a. hasil identifikasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan b. berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (3) Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota atau gubernur mengenai pencadangan tanah untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

Article 16

Correction

(1) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan di wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi. (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area pencadangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (3) Dalam hal di wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat tanah yang telah dimiliki atau telah diberikan hak tertentu oleh pejabat yang berwenang kepada badan usaha atau lembaga, penyusunan RKT dilaksanakan dengan mengikutsertakan badan usaha atau lembaga yang bersangkutan. (4) Keikutsertaan badan usaha atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mensinergikan RKT dengan rencana pengembangan investasi badan usaha atau lembaga yang bersangkutan.

Article 17

(1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota sebagai kerangka rencana tindak pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Transmigrasi. (2) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan. (3) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk: a. mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. b. mewujudkan keserasian pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kawasan strategis kabupaten/kota dan/atau provinsi yang bersangkutan; dan c. menjamin terwujudnya struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi sesuai dengan peruntukannya.

Article 18

(1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun sesuai dengan tipologi RKT yang ditetapkan. (2) Tipologi RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. rencana WPT; atau b. rencana LPT. (3) Rencana WPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdesaan menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan baru sebagai KPB dalam satu kesatuan sistem pengembangan. (4) Rencana LPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rencana pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan yang ada atau yang sedang berkembang menjadi KPB yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan beberapa SKP sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam dalam satu kesatuan sistem pengembangan. (5) Penetapan tipologi RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada: a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. kepentingan dan kriteria nilai strategis wilayah perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan ruang; dan c. tujuan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersangkutan.

BAB 1

Umum

Article 16

Correction

(1) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan di wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi. (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area pencadangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (3) Dalam hal di wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat tanah yang telah dimiliki atau telah diberikan hak tertentu oleh pejabat yang berwenang kepada badan usaha atau lembaga, penyusunan RKT dilaksanakan dengan mengikutsertakan badan usaha atau lembaga yang bersangkutan. (4) Keikutsertaan badan usaha atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mensinergikan RKT dengan rencana pengembangan investasi badan usaha atau lembaga yang bersangkutan.

Article 17

(1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota sebagai kerangka rencana tindak pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Transmigrasi. (2) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan. (3) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk: a. mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. b. mewujudkan keserasian pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kawasan strategis kabupaten/kota dan/atau provinsi yang bersangkutan; dan c. menjamin terwujudnya struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi sesuai dengan peruntukannya.

Article 18

(1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun sesuai dengan tipologi RKT yang ditetapkan. (2) Tipologi RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. rencana WPT; atau b. rencana LPT. (3) Rencana WPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdesaan menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan baru sebagai KPB dalam satu kesatuan sistem pengembangan. (4) Rencana LPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rencana pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan yang ada atau yang sedang berkembang menjadi KPB yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan beberapa SKP sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam dalam satu kesatuan sistem pengembangan. (5) Penetapan tipologi RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada: a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. kepentingan dan kriteria nilai strategis wilayah perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan ruang; dan c. tujuan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersangkutan.

Article 19

Setiap RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi; b. luasan Kawasan Transmigrasi; c. rencana struktur Kawasan Transmigrasi; d. rencana peruntukan Kawasan Transmigrasi; e. arahan pengembangan pola usaha pokok; f. arahan jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan; g. arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia; h. arahan indikasi program utama; i. tahapan perwujudan Kawasan Transmigrasi; dan j. ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi.

Article 20

(1) Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan terjemahan dari misi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan tipologi RKT. (2) Tujuan, kebijakan, dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kejelasan mengenai: a. tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi; b. kebijakan pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan c. strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Article 21

(1) Tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan arahan mengenai Kawasan Transmigrasi yang akan diwujudkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun. (2) Tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kejelasan mengenai: a. gambaran kondisi atau konsep Kawasan Transmigrasi yang akan diwujudkan; dan b. kontribusi Kawasan Transmigrasi dalam mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Article 22

(1) Kebijakan pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan arah tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan tipologi RKT. (2) Arah tindakan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kejelasan mengenai kerangka tahapan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Article 23

(1) Strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran kebijakan ke dalam langkah operasional untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi. (2) Langkah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat arahan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif Kawasan Transmigrasi yang direncanakan.

Article 24

(1) Luasan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan luas keseluruhan wilayah perencanaan penyusunan RKT. (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi garis batas RKT dengan titik koordinat yang jelas. (3) Garis batas RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. batas administrasi; b. batas bentang alam; dan/atau c. batas buatan. (4) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa batas wilayah desa/kelurahan, batas wilayah kecamatan, atau batas wilayah kabupaten/kota. (5) Batas bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa batas sungai, danau, dan/atau batas lainnya yang merupakan bentang alam. (6) Batas buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa batas jalan dan/atau batas lainnya yang merupakan batas buatan. (7) Penentuan delineasi RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan: a. interaksi sosial budaya masyarakat; b. daya dukung fisik lingkungan, ekologis, dan sumber daya air; c. sebaran fasilitas perekonomian kawasan; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 25

(1) Luas wilayah perencanaan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling sedikit 19.000 Ha (sembilan belas ribu hektare) dan paling banyak 73.000 Ha (tujuh puluh tiga ribu hektare). (2) Luas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. area delineasi rencana SKP, paling sedikit 3 (tiga) SKP dan paling banyak 6 (enam) SKP; dan b. area delineasi rencana KPB. (3) Luas area delineasi setiap rencana SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 6.000 Ha (enam ribu hektare) dan paling banyak 12.000 Ha (dua belas ribu hektare); (4) Luas area delineasi rencana KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 400 Ha (empat ratus hektare).

Article 26

(1) Rencana struktur Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c merupakan kerangka struktur kawasan yang tersusun atas konstelasi pusat- pusat SKP yang memiliki hubungan fungsional dan hirarki keruangan satu sama lain serta dengan KPB yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dalam Kawasan Transmigrasi. (2) Rencana struktur Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. rencana SKP; b. rencana pusat SKP; c. rencana KPB; dan d. rencana jaringan prasarana kawasan.

Article 27

(1) Rencana SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan area delineasi rencana SKP dalam RKT. (2) Area delineasi rencana SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pada wilayah kecamatan atau bagian dari wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa wilayah desa atau sebutan lain. (3) Penetapan area delineasi rencana SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan ekonomi sesuai dengan komoditas unggulan yang ditetapkan sebagai pola usaha pokok SKP.

Article 28

(1) Rencana pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan area delineasi rencana pusat SKP. (2) Area delineasi rencana pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di desa dalam area delineasi rencana SKP yang dirancang menjadi SP-Tempatan atau SP-Pugar. (3) Dalam hal area delineasi rencana SKP tidak terdapat desa yang potensial menjadi SP-Tempatan atau SP-Pugar, area delineasi rencana pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di area delineasi rencana SKP yang dirancang menjadi SP-Baru. (4) Penetapan area delineasi rencana pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek: a. jumlah penduduk; b. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; c. kemudahan aksesibilitas ke wilayah pelayanan; dan d. sosial kultural masyarakat.

Article 29

(1) Rencana KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan area delineasi rencana KPB dalam RKT. (2) Area delineasi rencana KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di wilayah desa atau bagian dari beberapa desa dalam satu kesatuan. (3) Penetapan area delineasi rencana KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria: a. memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan; b. bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis atau direncanakan beririgasi teknis; dan c. bukan merupakan kawasan lindung. (4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan wilayah perencanaan KPB dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek: a. jumlah penduduk; b. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; c. kemudahan aksesibilitas ke wilayah pelayanan; dan/atau d. sosial kultural masyarakat.

BAB 2

Muatan Rencana Kawasan Transmigrasi

Article 19

Correction

Setiap RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi; b. luasan Kawasan Transmigrasi; c. rencana struktur Kawasan Transmigrasi; d. rencana peruntukan Kawasan Transmigrasi; e. arahan pengembangan pola usaha pokok; f. arahan jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan; g. arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia; h. arahan indikasi program utama; i. tahapan perwujudan Kawasan Transmigrasi; dan j. ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi.

Article 20

(1) Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan terjemahan dari misi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan tipologi RKT. (2) Tujuan, kebijakan, dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kejelasan mengenai: a. tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi; b. kebijakan pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan c. strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Article 21

(1) Tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan arahan mengenai Kawasan Transmigrasi yang akan diwujudkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun. (2) Tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kejelasan mengenai: a. gambaran kondisi atau konsep Kawasan Transmigrasi yang akan diwujudkan; dan b. kontribusi Kawasan Transmigrasi dalam mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Article 22

(1) Kebijakan pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan arah tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan tipologi RKT. (2) Arah tindakan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kejelasan mengenai kerangka tahapan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Article 23

(1) Strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran kebijakan ke dalam langkah operasional untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi. (2) Langkah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat arahan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif Kawasan Transmigrasi yang direncanakan.

Article 24

(1) Luasan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan luas keseluruhan wilayah perencanaan penyusunan RKT. (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi garis batas RKT dengan titik koordinat yang jelas. (3) Garis batas RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. batas administrasi; b. batas bentang alam; dan/atau c. batas buatan. (4) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa batas wilayah desa/kelurahan, batas wilayah kecamatan, atau batas wilayah kabupaten/kota. (5) Batas bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa batas sungai, danau, dan/atau batas lainnya yang merupakan bentang alam. (6) Batas buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa batas jalan dan/atau batas lainnya yang merupakan batas buatan. (7) Penentuan delineasi RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan: a. interaksi sosial budaya masyarakat; b. daya dukung fisik lingkungan, ekologis, dan sumber daya air; c. sebaran fasilitas perekonomian kawasan; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 25

(1) Luas wilayah perencanaan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling sedikit 19.000 Ha (sembilan belas ribu hektare) dan paling banyak 73.000 Ha (tujuh puluh tiga ribu hektare). (2) Luas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. area delineasi rencana SKP, paling sedikit 3 (tiga) SKP dan paling banyak 6 (enam) SKP; dan b. area delineasi rencana KPB. (3) Luas area delineasi setiap rencana SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 6.000 Ha (enam ribu hektare) dan paling banyak 12.000 Ha (dua belas ribu hektare); (4) Luas area delineasi rencana KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 400 Ha (empat ratus hektare).

Article 26

(1) Rencana struktur Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c merupakan kerangka struktur kawasan yang tersusun atas konstelasi pusat- pusat SKP yang memiliki hubungan fungsional dan hirarki keruangan satu sama lain serta dengan KPB yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dalam Kawasan Transmigrasi. (2) Rencana struktur Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. rencana SKP; b. rencana pusat SKP; c. rencana KPB; dan d. rencana jaringan prasarana kawasan.

Article 27

(1) Rencana SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan area delineasi rencana SKP dalam RKT. (2) Area delineasi rencana SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pada wilayah kecamatan atau bagian dari wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa wilayah desa atau sebutan lain. (3) Penetapan area delineasi rencana SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan ekonomi sesuai dengan komoditas unggulan yang ditetapkan sebagai pola usaha pokok SKP.

Article 28

(1) Rencana pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan area delineasi rencana pusat SKP. (2) Area delineasi rencana pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di desa dalam area delineasi rencana SKP yang dirancang menjadi SP-Tempatan atau SP-Pugar. (3) Dalam hal area delineasi rencana SKP tidak terdapat desa yang potensial menjadi SP-Tempatan atau SP-Pugar, area delineasi rencana pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di area delineasi rencana SKP yang dirancang menjadi SP-Baru. (4) Penetapan area delineasi rencana pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek: a. jumlah penduduk; b. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; c. kemudahan aksesibilitas ke wilayah pelayanan; dan d. sosial kultural masyarakat.

Article 29

(1) Rencana KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan area delineasi rencana KPB dalam RKT. (2) Area delineasi rencana KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di wilayah desa atau bagian dari beberapa desa dalam satu kesatuan. (3) Penetapan area delineasi rencana KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria: a. memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan; b. bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis atau direncanakan beririgasi teknis; dan c. bukan merupakan kawasan lindung. (4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan wilayah perencanaan KPB dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek: a. jumlah penduduk; b. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; c. kemudahan aksesibilitas ke wilayah pelayanan; dan/atau d. sosial kultural masyarakat.

(1) Data dan informasi tentang wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai: a. luas dan batas administrasi wilayah perencanaan; dan b. nama, kode, jumlah, dan status Desa. (2) Data dan informasi tentang aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai jarak kawasan di wilayah perencanaan dengan: a. ibukota kabupaten dan/atau provinsi dan/atau kecamatan; dan b. kondisi sarana dan moda transportasi. (3) Data dan informasi tentang kondisi fisik dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai: a. topografi; b. jenis tanah; c. kelas kesesuaian lahan; d. iklim dan agroklimat; dan e. kondisi kebencanaan. (4) Data dan informasi tentang pemanfaatan ruang aktual sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai status tanah dan penggunaan lahan. (5) Data dan informasi tentang sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf e paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai: a. sarana pendidikan; b. sarana kesehatan; c. sarana keamanan; d. sarana peribadatan; e. sarana perdagangan; f. jaringan jalan; g. jaringan listrik; h. jaringan irigasi; i. pos dan telekomunikasi; j. fasilitas rekreasi; dan/atau k. pengelolaan persampahan. (6) Data dan informasi tentang kondisi perekonomian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf f paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai: a. tingkat pendapatan; b. kelembagaan ekonomi; c. komoditas pertanian dan/atau sumber daya alam yang potensial dikembangkan menjadi pola usaha pokok; dan d. industri pengolahan. (7) Data dan informasi tentang kondisi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf g paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai: a. kependudukan; b. keagamaan; dan c. adat dan kebiasaan. (8) Data dan informasi tentang kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf h mencakup data dan informasi tentang kebijakan pemerintah daerah di wilayah perencanaan yang tertuang dalam: a. rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. rencana tata ruang wilayah; dan c. kebijakan sektor terkait.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang TATA CARA PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

Article 9

BAB 1

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 2

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 3

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 4

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 1

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 2

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 3

BAB Keempat

BAB 1

BAB III

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB 3