PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 4 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Article 2

(1) Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan dengan tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. penetapan; dan d. pengundangan. (2) Dalam pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan dapat melibatkan Analis Hukum. (3) Dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Pembentukan Peraturan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 3

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri. (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan; b. keputusan pengadilan; dan/atau c. kebutuhan organisasi.

Article 4

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan Peraturan Menteri. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Article 5

(1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum melakukan: a. penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri; atau b. evaluasi Peraturan Menteri. (2) Dalam melakukan penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum berkoordinasi dengan Pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait sesuai kebutuhan.

Article 6

(1) Berdasarkan hasil penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Hukum memberikan rekomendasi yang paling sedikit memuat: a. amanat atau dasar kewenangan pembentukan Peraturan Menteri; dan b. substansi pengaturan. (2) Berdasarkan evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, biro hukum memberikan rekomendasi paling sedikit memuat: a. urgensi perubahan atau pencabutan Peraturan Menteri; dan b. daftar inventarisasi masalah.

Article 7

(1) Berdasarkan rekomendasi penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau rekomendasi evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri menyusun program penyusunan Peraturan Menteri. (2) Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 8

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan Menteri di luar dari program penyusunan Peraturan Menteri. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. berdasarkan kewenangan; c. berdasarkan keputusan pengadilan; d. berdasarkan kebijakan nasional; dan/atau e. berdasarkan kebutuhan organisasi. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (4) Pengajuan usul di luar dari program penyusunan Peraturan Menteri harus diajukan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (5) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sekretaris jenderal melalui Kepala Biro Hukum melakukan penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri. (6) Hasil penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri sebagai pertimbangan dalam pemberian izin prakarsa. (7) Pemrakrasa dapat melakukan penyusunan peraturan Menteri setelah mendapat persetujan izin Prakarsa dari Menteri.

Article 9

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan unit kerja eselon I Pemrakarsa. (3) Tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Pemrakarsa; dan b. Biro hukum. (4) Tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan unit kerja terkait, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi.

Article 10

Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan rancangan Peraturan Menteri.

Article 11

(1) Berdasarkan hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris Jenderal menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disertai dengan rancangan Peraturan Menteri. (2) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang memiliki kriteria: a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; b. bersifat strategis yaitu berpengaruh pada program prioritas PRESIDEN, target pemerintah yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka mengah nasional dan rencana kerja pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga, wajib mendapat persetujuan PRESIDEN. (2) Persetujuan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sekretariat Kabinet. (3) Tata cara pengajuan persetujuan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kempat Penetapan

Article 13

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, dan/atau telah mendapatkan persetujuan PRESIDEN dilanjutkan dengan penetapan oleh Menteri. (2) Sebelum penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paraf koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf koordinasi kepada Menteri untuk memperoleh penetapan Menteri. (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rancangan peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf koordinasi diterima. (3) Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

Article 15

(1) Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Menteri yang telah mendapat penetapan. (2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan/atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Perencanaan

Article 3

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri. (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan; b. keputusan pengadilan; dan/atau c. kebutuhan organisasi.

Article 4

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan Peraturan Menteri. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Article 5

(1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum melakukan: a. penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri; atau b. evaluasi Peraturan Menteri. (2) Dalam melakukan penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum berkoordinasi dengan Pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait sesuai kebutuhan.

Article 6

(1) Berdasarkan hasil penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Hukum memberikan rekomendasi yang paling sedikit memuat: a. amanat atau dasar kewenangan pembentukan Peraturan Menteri; dan b. substansi pengaturan. (2) Berdasarkan evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, biro hukum memberikan rekomendasi paling sedikit memuat: a. urgensi perubahan atau pencabutan Peraturan Menteri; dan b. daftar inventarisasi masalah.

Article 7

(1) Berdasarkan rekomendasi penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau rekomendasi evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri menyusun program penyusunan Peraturan Menteri. (2) Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 8

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan Menteri di luar dari program penyusunan Peraturan Menteri. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. berdasarkan kewenangan; c. berdasarkan keputusan pengadilan; d. berdasarkan kebijakan nasional; dan/atau e. berdasarkan kebutuhan organisasi. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (4) Pengajuan usul di luar dari program penyusunan Peraturan Menteri harus diajukan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (5) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sekretaris jenderal melalui Kepala Biro Hukum melakukan penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri. (6) Hasil penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri sebagai pertimbangan dalam pemberian izin prakarsa. (7) Pemrakrasa dapat melakukan penyusunan peraturan Menteri setelah mendapat persetujan izin Prakarsa dari Menteri.

BAB Kedua

Penyusunan

Article 9

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan unit kerja eselon I Pemrakarsa. (3) Tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Pemrakarsa; dan b. Biro hukum. (4) Tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan unit kerja terkait, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi.

Article 10

Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan rancangan Peraturan Menteri.

Article 11

(1) Berdasarkan hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris Jenderal menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disertai dengan rancangan Peraturan Menteri. (2) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang memiliki kriteria: a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; b. bersifat strategis yaitu berpengaruh pada program prioritas PRESIDEN, target pemerintah yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka mengah nasional dan rencana kerja pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga, wajib mendapat persetujuan PRESIDEN. (2) Persetujuan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sekretariat Kabinet. (3) Tata cara pengajuan persetujuan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kempat Penetapan

Article 13

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, dan/atau telah mendapatkan persetujuan PRESIDEN dilanjutkan dengan penetapan oleh Menteri. (2) Sebelum penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paraf koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf koordinasi kepada Menteri untuk memperoleh penetapan Menteri. (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rancangan peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf koordinasi diterima. (3) Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

BAB III

PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM

Article 16

Ruang lingkup instrumen hukum dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh Menteri; dan b. keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon I.

Article 17

(1) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diusulkan oleh sekretaris unit kerja Pemrakarsa kepada Biro Hukum. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum melakukan penyesuaian dengan kaidah hukum serta format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dapat melakukan klarifikasi kepada unit kerja Pemrakarsa. (4) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan disertai oleh paraf koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan kepada Menteri keputusan, surat edaran, dan instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dibubuhkan paraf koordinasi untuk ditetapkan. (6) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan penomoran oleh Biro Hukum.

Article 18

(1) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diusulkan oleh unit kerja Pemrakarsa kepada pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan di unit kerja Pemrakarsa. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang- undangan melakukan penyesuaian dengan kaidah hukum serta format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I dan disertai paraf koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau pimpinan unit kerja eselon I. (5) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal diberikan penomoran oleh Biro Hukum. (6) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon I diberikan penomoran oleh sekretariat unit kerja eselon I.