PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, HUBUNGAN DAN TATA KERJA, SERTA PELAPORAN TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

PERMEN Nomor 4 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Article 5

Correction

(1) Struktur Organisasi Tim KIPT tingkat nasional terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (2) Struktur Organisasi Tim KIPT tingkat provinsi terdiri atas: a. koordinator; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (3) Struktur Organisasi Tim KIPT tingkat kabupaten/kota terdiri atas: a. koordinator; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota.

Article 6

Correction

(1) Tim KIPT tingkat nasional terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. (2) Susunan keanggotaan Tim KIPT tingkat nasional: a. Pengarah : 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan b. Ketua : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi c. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi d. Anggota : 1. Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a) Dalam Negeri; b) Perencanaan Pembangunan Nasional; c) Tata Ruang; d) Agraria/Pertanahan; e) Lingkungan Hidup; f) Kehutanan; g) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; h) Pertanian; i) Perindustrian; j) Perdagangan; k) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; l) Sosial; m) Agama; n) Pariwisata; o) Kelautan dan Perikanan; p) Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah; q) Kesehatan; r) Perhubungan; s) Komunikasi dan Informatika; t) Energi dan Sumber Daya Mineral; u) Pemuda dan Olah Raga; v) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; w) Kependudukan dan Keluarga Berencana; x) Statistik; y) Informasi Geospasial; z) Pengelolaan Perbatasan wilayah negara dan Kawasan perbatasan; dan/atau aa) Badan Usaha Milik Negara. 2. Akademisi. (3) Tim KIPT tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 7

(1) Tim KIPT tingkat provinsi terdiri dari unsur perangkat daerah, instansi vertikal, dan akademisi. (2) Susunan keanggotaan Tim KIPT tingkat provinsi: a. Koordinator : Sekretaris Daerah b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Sekretaris : Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi d. Anggota : 1) organisasi perangkat daerah provinsi dan instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang: a) Pendidikan b) Kesehatan; c) Pekerjaan Umum; d) Penataan Ruang; e) Perumahan dan Kawasan Permukiman; f) Sosial; g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; h) Pertanahan; i) Lingkungan Hidup; j) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; k) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; l) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; m) Perhubungan; n) Komunikasi dan Informatika; o) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; p) Penanaman Modal; q) Kepemudaan dan Olah Raga; r) Statistik; s) Kebudayaan; t) Kelautan dan Perikanan; u) Pariwista; v) Pertanian; w) Kehutanan; x) Energi dan Sumber Daya Mineral; y) Perdagangan; z) Perindustrian; aa) Agama; dan/atau bb) Badan Usaha Milik Daerah. 2) Akademisi. (3) Keanggotaan Tim KIPT tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Tim KIPT tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab pada Gubernur.

Article 8

(1) Tim KIPT tingkat kabupaten/kota terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, instansi vertikal dan akademisi. (2) Susunan keanggotaan Tim KIPT tingkat kabupaten/kota yaitu: a. Koordinator : Sekretaris Daerah b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Sekretaris : Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi d. Anggota : 1) Organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal yang melaksanakan urusan bidang: a) Pendidikan; b) Kesehatan; c) Perkerjaan Umum; d) Penataan Ruang; e) Perumahan dan Kawasan Permukiman; f) Sosial; g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; h) Pertanahan; i) Lingkungan Hidup; j) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; k) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; l) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; m) Perhubungan; n) Komunikasi dan Informatika; o) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; p) Penanaman Modal; q) Kepemudaan dan Olah Raga; r) Statistik; s) Kebudayaan; t) Kelautan dan Perikanan; u) Pariwisata; v) Pertanian; w) Kehutanan; x) Energi dan Sumber Daya Mineral; y) Perdagangan; z) Perindustrian; aa) Agama; dan/atau bb) Badan Usaha Milik Daerah. 2) Akademisi. (3) Keanggotaan Tim KIPT tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota. (4) Tim KIPT tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab pada Bupati/Wali Kota.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Article 9

Correction

(1) Tim KIPT tingkat nasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan integrasi antar instansi pemerintah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi tingkat nasional meliputi: a. harmonisasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan; dan b. penyelesaian permasalahan ketransmigrasian. (2) Tim KIPT tingkat provinsi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur pemerintah daerah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi meliputi: a. perencanaan, penyusunan program dan kegiatan di provinsi; b. pelaksanaan program dan kegiatan di provinsi; dan c. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di provinsi. (3) Tim KIPT tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur pemerintah daerah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi meliputi: a. perencanaan, penyusunan program dan kegiatan di kabupaten/kota; b. pelaksanaan program dan kegiatan di kabupaten/kota; dan c. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di kabupaten/kota.

Article 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIPT tingkat nasional dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris direktorat jenderal dari unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketransmigrasian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian. (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional.

Article 11

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim KIPT tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Ketua Tim KIPT tingkat nasional dapat membentuk Pokja. (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pokja Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; b. Pokja Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi; dan c. Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim KIPT tingkat nasional.

BAB V

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Article 12

Correction

Hubungan kerja Tim KIPT tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota bersifat koordinatif.

Article 13

Correction

Pelaksanaan tugas Tim KIPT tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan untuk penyelenggaraan transmigrasi.

Article 14

(1) Tim KIPT tingkat nasional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim KIPT tingkat Provinsi dan/atau Tim KIPT tingkat Kabupaten/Kota. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan rapat evaluasi.

Article 15

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat nasional diikuti oleh anggota Tim KIPT tingkat nasional serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota Tim KIPT tingkat nasional. (3) Dalam hal Koordinator Tim KIPT tingkat nasional berhalangan, rapat koordinasi nasional dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional. (4) Rapat koordinasi dilaksanakan untuk sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan transmigrasi dari masing-masing anggota Tim KIPT tingkat nasional. (5) Hasil sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Tim KIPT tingkat nasional dan menjadi bahan masukan dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan nasional dari masing-masing anggota Tim KIPT tingkat nasional sesuai tugas dan fungsinya. (6) Hasil pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan nasional menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas Tim KIPT tingkat nasional.

Article 16

(1) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali untuk penyusunan laporan tahunan. (2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat nasional diikuti oleh anggota Tim KIPT tingkat nasional serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota Tim KIPT tingkat nasional. (3) Dalam hal koordinator Tim KIPT tingkat nasional berhalangan, rapat evaluasi nasional dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional.

Article 17

(1) Hasil rapat koordinasi dan rapat evaluasi dapat berupa arahan, petunjuk atau rekomendasi dari Tim KIPT tingkat nasional dituangkan dalam bentuk risalah rapat yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional. (2) Salinan risalah rapat disampaikan kepada Koordinator Tim KIPT tingkat nasional, anggota Tim KIPT tingkat nasional dan/atau Pokja Tim KIPT tingkat nasional, dan/atau Tim KIPT tingkat Provinsi untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Article 18

(1) Tim KIPT tingkat provinsi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim KIPT tingkat Kabupaten/Kota. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi, rapat evaluasi dan rapat konsultasi.

Article 19

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat provinsi diikuti oleh anggota Tim KIPT tingkat provinsi serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota Tim KIPT tingkat provinsi. (3) Dalam hal Koordinator Tim KIPT tingkat nasional berhalangan, rapat koordinasi nasional dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat provinsi. (4) Rapat koordinasi dilaksanakan untuk sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan transmigrasi dari masing-masing anggota Tim KIPT tingkat provinsi. (5) Hasil sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Tim KIPT tingkat provinsi dan menjadi bahan masukan dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi dari masing-masing anggota Tim KIPT tingkat provinsi sesuai tugas dan fungsinya. (6) Hasil pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan nasional menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas Tim KIPT tingkat provinsi.

Article 20

(1) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali untuk penyusunan laporan tahunan. (2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat provinsi diikuti oleh anggota Tim KIPT tingkat provinsi serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota Tim KIPT tingkat provinsi. (3) Dalam hal koordinator Tim KIPT tingkat provinsi berhalangan, rapat evaluasi nasional dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat provinsi.

Article 21

(1) Hasil rapat koordinasi dan rapat evaluasi dapat berupa arahan, petunjuk atau rekomendasi dari Tim KIPT tingkat provinsi dituangkan dalam bentuk risalah rapat yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim KIPT tingkat provinsi. (2) Salinan risalah rapat disampaikan kepada Koordinator Tim KIPT tingkat provinsi, anggota Tim KIPT tingkat nasional dan/atau Pokja Tim KIPT tingkat provinsi, dan/atau Tim KIPT tingkat Provinsi untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Article 22

(1) Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Tim KIPT tingkat provinsi. (2) Rapat koordinasi Tim KIPT tingkat Kabupaten/kota diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dan dihadiri oleh unsur keanggotaan Tim KIPT tingkat kabupaten/kota serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota. (4) Dalam hal Koordinator Tim KIPT tingkat kabupaten/kota berhalangan, rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat kabupaten/kota. (5) Rapat konsultasi Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dengan Tim KIPT tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat kabupaten dan dihadiri oleh unsur keanggotaan Tim KIPT tingkat provinsi dan Tim KIPT tingkat kabupaten.

Article 23

(1) Keputusan rapat koordinasi dan rapat konsultasi Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dapat berupa arahan dan/atau rekomendasi kepada anggota Tim KIPT tingkat kabupaten/kota. (2) Terhadap setiap rapat konsultasi Tim KIPT tingkat kabupaten/kota disusun risalah rapat dan pendokumentasian rapat. (3) Risalah rapat ditandatangani oleh Sekretaris Tim KIPT tingkat kabupaten/kota. (4) Salinan risalah rapat yang telah lengkap disampaikan kepada Ketua Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dan diberikan tembusan kepada dan/atau Tim KIPT tingkat provinsi. (5) Salinan risalah rapat yang telah lengkap disampaikan kepada Ketua Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dan apabila dipandang perlu dapat diberikan tembusan kepada Tim KIPT tingkat nasional dan/atau Pokja Tim KIPT tingkat nasional.

Article 24

(1) Ketua Tim KIPT tingkat kabupaten/kota bersama-sama perangkat daerah dan instansi vertikal terkait pelaksanaan transmigrasi menyusun perencanaan program dan kegiatan berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Tim KIPT tingkat nasional. (2) Program dan kegiatan dilaksanakan oleh perangkat daerah selaku anggota Tim KIPT tingkat kabupaten/kota.

BAB Kedua

Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional

Article 14

Correction

(1) Tim KIPT tingkat nasional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim KIPT tingkat Provinsi dan/atau Tim KIPT tingkat Kabupaten/Kota. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan rapat evaluasi.

Article 15

Correction

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat nasional diikuti oleh anggota Tim KIPT tingkat nasional serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota Tim KIPT tingkat nasional. (3) Dalam hal Koordinator Tim KIPT tingkat nasional berhalangan, rapat koordinasi nasional dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional. (4) Rapat koordinasi dilaksanakan untuk sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan transmigrasi dari masing-masing anggota Tim KIPT tingkat nasional. (5) Hasil sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Tim KIPT tingkat nasional dan menjadi bahan masukan dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan nasional dari masing-masing anggota Tim KIPT tingkat nasional sesuai tugas dan fungsinya. (6) Hasil pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan nasional menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas Tim KIPT tingkat nasional.

Article 16

(1) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali untuk penyusunan laporan tahunan. (2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat nasional diikuti oleh anggota Tim KIPT tingkat nasional serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota Tim KIPT tingkat nasional. (3) Dalam hal koordinator Tim KIPT tingkat nasional berhalangan, rapat evaluasi nasional dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional.

Article 17

(1) Hasil rapat koordinasi dan rapat evaluasi dapat berupa arahan, petunjuk atau rekomendasi dari Tim KIPT tingkat nasional dituangkan dalam bentuk risalah rapat yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional. (2) Salinan risalah rapat disampaikan kepada Koordinator Tim KIPT tingkat nasional, anggota Tim KIPT tingkat nasional dan/atau Pokja Tim KIPT tingkat nasional, dan/atau Tim KIPT tingkat Provinsi untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB Ketiga

Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Provinsi

Article 18

Correction

(1) Tim KIPT tingkat provinsi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim KIPT tingkat Kabupaten/Kota. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi, rapat evaluasi dan rapat konsultasi.

Article 19

Correction

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat provinsi diikuti oleh anggota Tim KIPT tingkat provinsi serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota Tim KIPT tingkat provinsi. (3) Dalam hal Koordinator Tim KIPT tingkat nasional berhalangan, rapat koordinasi nasional dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat provinsi. (4) Rapat koordinasi dilaksanakan untuk sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan transmigrasi dari masing-masing anggota Tim KIPT tingkat provinsi. (5) Hasil sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Tim KIPT tingkat provinsi dan menjadi bahan masukan dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi dari masing-masing anggota Tim KIPT tingkat provinsi sesuai tugas dan fungsinya. (6) Hasil pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan nasional menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas Tim KIPT tingkat provinsi.

Article 20

(1) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali untuk penyusunan laporan tahunan. (2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat provinsi diikuti oleh anggota Tim KIPT tingkat provinsi serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota Tim KIPT tingkat provinsi. (3) Dalam hal koordinator Tim KIPT tingkat provinsi berhalangan, rapat evaluasi nasional dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat provinsi.

Article 21

(1) Hasil rapat koordinasi dan rapat evaluasi dapat berupa arahan, petunjuk atau rekomendasi dari Tim KIPT tingkat provinsi dituangkan dalam bentuk risalah rapat yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim KIPT tingkat provinsi. (2) Salinan risalah rapat disampaikan kepada Koordinator Tim KIPT tingkat provinsi, anggota Tim KIPT tingkat nasional dan/atau Pokja Tim KIPT tingkat provinsi, dan/atau Tim KIPT tingkat Provinsi untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB Keempat

Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Kabupaten/Kota

Article 22

Correction

(1) Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Tim KIPT tingkat provinsi. (2) Rapat koordinasi Tim KIPT tingkat Kabupaten/kota diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dan dihadiri oleh unsur keanggotaan Tim KIPT tingkat kabupaten/kota serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota. (4) Dalam hal Koordinator Tim KIPT tingkat kabupaten/kota berhalangan, rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat kabupaten/kota. (5) Rapat konsultasi Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dengan Tim KIPT tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat kabupaten dan dihadiri oleh unsur keanggotaan Tim KIPT tingkat provinsi dan Tim KIPT tingkat kabupaten.

Article 23

(1) Keputusan rapat koordinasi dan rapat konsultasi Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dapat berupa arahan dan/atau rekomendasi kepada anggota Tim KIPT tingkat kabupaten/kota. (2) Terhadap setiap rapat konsultasi Tim KIPT tingkat kabupaten/kota disusun risalah rapat dan pendokumentasian rapat. (3) Risalah rapat ditandatangani oleh Sekretaris Tim KIPT tingkat kabupaten/kota. (4) Salinan risalah rapat yang telah lengkap disampaikan kepada Ketua Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dan diberikan tembusan kepada dan/atau Tim KIPT tingkat provinsi. (5) Salinan risalah rapat yang telah lengkap disampaikan kepada Ketua Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dan apabila dipandang perlu dapat diberikan tembusan kepada Tim KIPT tingkat nasional dan/atau Pokja Tim KIPT tingkat nasional.

Article 24

(1) Ketua Tim KIPT tingkat kabupaten/kota bersama-sama perangkat daerah dan instansi vertikal terkait pelaksanaan transmigrasi menyusun perencanaan program dan kegiatan berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Tim KIPT tingkat nasional. (2) Program dan kegiatan dilaksanakan oleh perangkat daerah selaku anggota Tim KIPT tingkat kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, HUBUNGAN DAN TATA KERJA, SERTA PELAPORAN TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB Keempat

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Keempat

Article 22

Article 23

Article 24

BAB VI

BAB VII

Article 26

BAB VIII

Article 27