Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Ne…

Article 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam proses mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan; b. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. meningkatkan kinerja dan disiplin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan d. meningkatkan etos kerja dan kualitas kerja sesuai dengan visi/misi dan nilai-nilai kementerian.

Article 3

Correction

(1) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dapat berfungsi sebagai: a. Tenaga Ahli; b. Asisten Tenaga Ahli; dan c. Tenaga Penunjang. (2) Jenjang fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a terdiri dari: a. Utama; b. Madya; dan c. Muda. (3) Jenjang fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b terdiri dari: a. Tingkat I; dan b. Tingkat II. (4) Jenjang fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c terdiri dari: a. Tingkat I; dan b. Tingkat II.

Article 4

(1) Fungsi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

(1) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berasal dari para pakar atau tenaga terdidik. (2) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan: a. kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran, perencanaan, hukum, akuntansi, ekonomi, hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga; b. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; c. pembangunan kawasan perdesaan; d. pengembangan daerah tertentu; e. pembangunan daerah tertinggal; f. penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; g. pengembangan kawasan transmigrasi; h. penelitian dan pengembangan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; i. pendidikan dan pelatihan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; j. pengawasan; k. pengelolaan informasi; dan l. pekerjaan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Article 7

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditempatkan berdasarkan perjanjian kerja pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Article 8

(1) Kedudukan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yaitu: a. Tenaga Ahli merupakan tenaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang bertanggung jawab kepada administrator pada masing-masing satuan kerja; b. Asisten Ahli merupakan tenaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang bertanggung jawab kepada pengawas; dan c. Tenaga Penunjang merupakan tenaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang bertanggung jawab kepada pengawas. (2) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif dikoordinasikan oleh Biro yang menangani bidang kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Kementerian.

Article 3

Correction

Article 4

Article 5

Correction

Article 6

Correction

(1) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berdasarkan bidangnya menjalankan tugas sebagai berikut: a. Tenaga Ahli bidang kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran, perencanaan, hukum, akuntansi, ekonomi, hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga bertugas memberikan rekomendasi tentang isu-isu strategis dan dukungan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta inovasi kebijakan kepada administrator di satuan kerjanya; b. Tenaga Ahli bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas memberikan rekomendasi tentang isu-isu strategis dan dukungan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta inovasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kepada administrator di satuan kerjanya; c. Tenaga Ahli bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan bertugas memberikan rekomendasi tentang isu-isu strategis dan dukungan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta inovasi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan kepada administrator di satuan kerjanya; d. Tenaga Ahli bidang Pengembangan Daerah Tertentu bertugas memberikan rekomendasi tentang isu-isu strategis dan dukungan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta inovasi kebijakan penanganan daerah rawan pangan, pengembangan daerah perbatasan, penanganan daerah rawan bencana, penanganan daerah pasca konflik, dan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar kepada administrator di satuan kerjanya; e. Tenaga Ahli bidang Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memberikan rekomendasi tentang isu-isu strategis dan dukungan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta inovasi kebijakan pembangunan daerah tertinggal kepada administrator di satuan kerjanya; f. Tenaga Ahli bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi bertugas memberikan rekomendasi tentang isu-isu strategis dan dukungan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta inovasi kebijakan penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi kepada administrator di satuan kerjanya; g. Tenaga Ahli bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi bertugas memberikan rekomendasi tentang isu-isu strategis dan dukungan inovasi kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi kepada administrator di satuan kerjanya; h. Tenaga Ahli bidang Pengawasan bertugas memberikan rekomendasi tentang isu-isu strategis dan dukungan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta inovasi kebijakan pengawasan kepada administrator di satuan kerjanya; dan i. Tenaga Ahli bidang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi bertugas memberikan rekomendasi tentang isu-isu strategis dan dukungan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta inovasi kebijakan bidang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan informasi kepada administrator di satuan kerjanya. (2) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan bidangnya menjalankan tugas sebagai berikut: a. Asisten Tenaga Ahli bidang Kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran, perencanaan, hukum, akuntansi, ekonomi, hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga bertugas memberi dukungan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada pengawas yang menangani bidang Kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran, perencanaan, hukum, akuntansi, ekonomi, hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga; b. Asisten Tenaga Ahli bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas memberikan memberi dukungan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada pengawas bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. Asisten Tenaga Ahli bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan bertugas memberikan dukungan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada pengawas bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan; d. Asisten Tenaga Ahli bidang Pengembangan Daerah Tertentu bertugas memberikan dukungan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada pengawas bidang penanganan daerah rawan pangan, pengembangan daerah perbatasan, penanganan daerah rawan bencana, penanganan daerah pasca konflik, dan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar; e. Asisten Tenaga Ahli bidang Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memberikan dukungan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada pengawas bidang Pembangunan Daerah Tertinggal; f. Asisten Tenaga Ahli bidang Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi bertugas memberikan dukungan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada pengawas bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; g. Asisten Tenaga Ahli bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi bertugas memberikan dukungan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada pengawas yang menangani bidang Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; h. Asisten Tenaga Ahli bidang Pengawasan bertugas memberi dukungan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada pengawas yang menangani bidang Inspektorat Jenderal; dan i. Asisten Tenaga Ahli bidang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi bertugas memberikan dukungan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada pengawas yang menangani bidang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi. (3) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berdasarkan bidangnya menjalankan tugas sebagai berikut: a. Tenaga Penunjang bidang Kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran, perencanaan, hukum, akuntansi, ekonomi, hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran, perencanaan, hukum, akuntansi, ekonomi, hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga. b. Tenaga Penunjang bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. Tenaga Pendukung bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Pembangunan Kawasan Perdesaan; d. Tenaga Penunjang bidang Pengembangan Daerah Tertentu bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani penanganan daerah rawan pangan, pengembangan daerah perbatasan, penanganan daerah rawan bencana, penanganan daerah pasca konflik, dan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar; e. Tenaga Penunjang bidang Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Pembangunan Daerah Tertinggal; f. Tenaga Penunjang bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; g. Tenaga Penunjang bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Pengembangan Kawasan Transmigrasi; h. Tenaga Penunjang bidang Pengawasan bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Inspektorat Jenderal; dan i. Tenaga Penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi bertugas memberikan dukungan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pada pengawas yang menangani Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Article 7

Article 8

Correction

Article 9

Correction

(1) Setiap Satuan Kerja menyusun kebutuhan jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. (2) Penyusunan kebutuhan jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan rencana kerja anggaran kementerian (RKA-K). (3) Analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. (4) Kepala Satuan Kerja mengajukan usulan kebutuhan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (5) Sekretaris Jenderal MENETAPKAN kebutuhan jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berdasarkan pengkajian kelembagaan di Kementerian. (6) Penetapan usulan kebutuhan jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dilakukan sesuai dengan siklus tahun anggaran.

Article 10

Correction

(1) Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri didasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses seleksi secara terbuka yang mekanismenya secara lelang yang diatur oleh Keputusan Sekretaris Jenderal. (3) Seleksi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan kompetensi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan. (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mencakup seleksi administrasi dan seleksi kompetensi bidang.

Article 11

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan.

Article 12

Setiap Satuan Kerja wajib melaporkan rekapitulasi Calon Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro yang menangani bidang kepegawaian untuk ditetapkan sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

Article 13

(1) Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dilaksanakan dengan perjanjian kerja. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat bersama oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja yang bersangkutan dan disertai penandatanganan pakta integritas.

Article 14

Correction

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi, mematuhi peraturan dan menerapkan nilai-nilai Kementerian dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kedua Prinsip

Article 15

Correction

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip: a. koordinasi; b. integrasi; c. sinkronisasi; dan d. simplifikasi. Ketiga Tata Kerja

Article 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam1 (satu) bulan. (2) Dalam memberikan masukan, pendapat, saran dan pertimbangan, Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli membuat telaahan, kajian, atau naskah akademis. (3) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan dan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Article 17

Correction

(1) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri menerima honorarium berdasarkan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan setelah melampirkan laporan pelaksanaan tugas berupa laporan kinerja oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

Article 18

Segala pembiayaan kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri didukung dari anggaran Kementerian.

Article 19

(1) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas dapat melakukan perjalanan dinas. (2) Perjalanan dinas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran yang dikelola pada Satuan Kerja yang terkait dengan penugasan. (3) Biaya perjalanan dinas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan belanja perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

Correction

Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Article 21

Correction

(1) Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, etika dan budaya kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. (2) Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 22

(1) Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (2) Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dilakukan setiap bulan dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Article 23

(1) Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berada pada atasan langsung. (2) Hasil Pelaporan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pembayaran honorarium dan pengembangan kompetensi yang obyektif.

Article 24

(1) Kepala Satuan Kerja melakukan penilaian laporan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro yang menangani bidang kepegawaian sebagai bahan pertimbangan untuk peninjauan perjanjian kerja dan pembayaran honorarium. (2) Penilaian laporan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dilakukan setiap bulan. (3) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri wajib membuat laporan kinerja bulanan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

Article 25

Correction

(1) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berhenti, apabila: a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir; b. meninggal dunia; c. atas permintaan sendiri; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati; atau f. diberhentikan (2) Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberlakukan apabila: a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana; b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tingkat berat; atau c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja

Article 26

Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Article 27

Correction

(1) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian: a. tanda kehormatan; dan b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua Disiplin

Article 28

(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri wajib mematuhi disiplin Pegawai. (2) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 29

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA MEMPEKERJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Kompetensi Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi A. Kompetensi Tenaga Ahli No. Satuan Kerja Kompetensi Tenaga Ahli 1. Sekretariat Jenderal a. memiliki keahlian dalam menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tentang kebijakan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran serta kearsipan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. memiliki keahlian dalam menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tentang kebijakan perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. memiliki keahlian dalam menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tentang kebijakan hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; No. Satuan Kerja Kompetensi Tenaga Ahli d. memiliki keahlian dalam menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tentang kebijakan akuntansi/keuangan dan ekonomi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan e. memiliki keahlian dalam menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tentang kebijakan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga pada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa a. memiliki keahlian dalam menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pelayanan Sosial Dasar yang inovatif; b. memiliki keahlian dalam menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang inovatif; c. memiliki keahlian dalam menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pendayaagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang inovatif; d. memiliki keahlian dalam menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa yang inovatif; dan e. memiliki keahlian dalam menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang inovatif. No. Satuan Kerja Kompetensi Tenaga Ahli 3. Pembangunan Kawasan Perdesaan a. memiliki keahlian dalam menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang inovatif; b. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan yang inovatif; c. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan yang inovatif; d. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan yang inovatif; dan e. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas yang inovatif. 4. Pengembangan Daerah Tertentu a. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pengembangan Daerah Perbatasan yang inovatif; b. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Penanganan Daerah Rawan Bencana yang inovatif; c. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, No. Satuan Kerja Kompetensi Tenaga Ahli mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Penanganan Daerah Pasca Konflik yang inovatif; d. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar yang inovatif; dan e. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pengembangan Daerah Rawan Pangan yang inovatif. 5. Pembangunan Daerah Tertinggal a. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal yang inovatif; b. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pengembangan sumber daya manusia yang inovatif; c. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup yang inovatif; d. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakanbidang Peningkatan sarana dan prasarana yang inovatif; dan e. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN,melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pengembangan ekonomi lokal yang inovatif. No. Satuan Kerja Kompetensi Tenaga Ahli 6. Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi a. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Bina Potensi Kawasan Transmigrasi yang inovatif; b. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang inovatif; c. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Penyediaan Tanah Transmigrasi yang inovatif; d. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pembangunan Permukiman Transmigrasi yang inovatif; dan e. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Penataan Persebaran Penduduk yang inovatif. 7. Pengembangan Kawasan Transmigrasi a. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Promosi dan Kemitraan yang inovatif; b. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi yang inovatif; c. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, No. Satuan Kerja Kompetensi Tenaga Ahli mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pengembangan Usaha Transmigrasi yang inovatif; d. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi yang inovatif; dan e. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pelayanan Pertanahan Transmigrasi yang inovatif. 8. Inspektorat Jenderal a. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan,bidang Audit program kegiatan instansi yang inovatif; b. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan kebijakan bidang Verifikasi program kegiatan instansi yang inovatif; dan c. memiliki keahlian dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Pengawasan yang inovatif. 9. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi a. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Penelitian dan Pengembangan yang inovatif; b. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang inovatif; c. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Pelatihan Masyarakat yang inovatif; dan No. Satuan Kerja Kompetensi Tenaga Ahli d. memiliki keahlian dalam mendukung menyiapkan, merumuskan, MENETAPKAN, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan bidang Data dan Informasi yang inovatif. B. Kompetensi Asisten Tenaga Ahli No. Satuan Kerja Kompetensi Asisten Tenaga Ahli 1. Sekretariat Jenderal a. memiliki keahlian dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran serta kearsipan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. memiliki keahlian dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. memiliki keahlian dalam melaksanakan kegiatan hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; d. memiliki keahlian dalam melaksanakan kegiatan akuntansi/keuangan dan ekonomi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan e. memiliki keahlian dalam melaksanakan kegiatan kebijakan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2. Pembangunan dan Pemberdayaan a. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan Sosial Dasar; b. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengembangan Usaha No. Satuan Kerja Kompetensi Asisten Tenaga Ahli Masyarakat Desa Ekonomi Desa; c. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pendayaagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; d. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan e. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. 3. Pembangunan Kawasan Perdesaan a. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; b. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan; c. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan; d. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan; dan e. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas. 4. Pengembangan Daerah Tertentu a. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Daerah Perbatasan; b. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penanganan Daerah Rawan Bencana; c. memiliki keahlian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penanganan Daerah Pasca Konflik; d. memiliki keahlian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengembangan Daerah Pulau No. Satuan Kerja Kompetensi Asisten Tenaga Ahli Kecil dan Terluar; dan e. memiliki keahlian dalam mendukung evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Pengembangan Daerah Rawan Pangan. 5. Pembangunan Daerah Tertinggal a. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal; b. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia; c. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sumber daya dan lingkungan hidup; d. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana; dan e. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal. 6. Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi a. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan bina potensi kawasan transmigrasi; b. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; c. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan tanah transmigrasi; d. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan permukiman transmigrasi; dan e. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan penataan persebaran penduduk. 7. Pengembangan Kawasan Transmigrasi a. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan promosi dan kemitraan, dan transmigrasi; b. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan No. Satuan Kerja Kompetensi Asisten Tenaga Ahli sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; c. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan usaha transmigrasi; d. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sosial budaya transmigrasi; dan e. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pertanahan transmigrasi. 8. Inspektorat Jenderal a. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Audit program kegiatan instansi; b. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Verifikasi program kegiatan instansi; dan c. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengawasan. 9. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi a. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan; b. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara; c. memiliki keahlian dalam mendukung penetapan kebijakan bidang pelatihan masyarakat; d. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang data dan informasi; dan e. memiliki keahlian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan informasi. C. Kompetensi Tenaga Penunjang No. Satuan Kerja Kompetensi yang dibutuhkan 1. Sekretariat Jenderal memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam rumpun jabatan administrasi, teknis, operasional dan rumpun jabatan pelayanan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian; 2. Pembangunan memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam rumpun jabatan administrasi, teknis, No. Satuan Kerja Kompetensi yang dibutuhkan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa operasional dan rumpun jabatan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 3. Pembangunan Kawasan Perdesaan memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam rumpun jabatan administrasi, teknis, operasional dan rumpun jabatan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. 4. Pengembangan Daerah Tertentu memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam rumpun jabatan administrasi, teknis, operasional dan rumpun jabatan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. 5. Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam rumpun jabatan administrasi, teknis, operasional dan rumpun jabatan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertinggal. 6. Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam rumpun jabatan administrasi, teknis, operasional dan rumpun jabatan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. 7. Pengembangan Kawasan Transmigrasi memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam rumpun jabatan administrasi, teknis, operasional dan rumpun jabatan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. 8. Inspektorat Jenderal memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam rumpun jabatan administrasi, teknis, operasional dan rumpun jabatan pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal. 9. Badan memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas No. Satuan Kerja Kompetensi yang dibutuhkan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi dalam rumpun jabatan administrasi, teknis, operasional dan rumpun jabatan pelayanan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA MEMPEKERJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Kualifikasi dan Besaran Maksimal Honorarium Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang TENAGA AHLI Kualifikasi Uji Kompetensi Besaran Maksimal Honorarium Pendidikan terakhir Pengalaman kerja relevan/Tahun Utama S1/D4 15 Lulus 15.000.000 S2 10 S3 5 Madya S1/D4 10 Lulus 10.000.000 S2 5 S3 3 Muda S1/D4 5 Lulus 7.000.000 S2 2 S3 0 ASISTEN TENAGA AHLI Kualifikasi Uji Kompetensi Besaran Maksimal Honorarium Pendidikan terakhir Pengalaman kerja relevan/Tahun) Tingkat I D4 4 Lulus 6.000.000 S1 2 S2 0 Tingkat II D4 2 Lulus 5.000.000 S1 1 S2 0 TENAGA PENUNJANG Kualifikasi Uji Kompetensi Besaran Maksimal Honorarium Pendidikan terakhir Pengalaman kerja/Tahun Tingkat I D3 2 Lulus 4.000.000 SMA/SMK/STM/ Sederajat 3 S1 0 Tingkat II D3 1 Lulus 3.000.000/UMP Jakarta SMA/SMK/STM/ Sederajat 2 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

BAB Keempat

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VII

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VIII

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB IX

Article 25

Article 26

BAB X

Article 27

Article 28

BAB XI

Article 29