PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 25 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1748) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 4

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri, Pejabat Eselon I, dan/atau pimpinan unit kerja. (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui: a. situs web Pengaduan lingkup Kementerian yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pengaduan Komisi Pemberantasan Korupsi; b. kotak Pengaduan; c. kotak pos Pengaduan; d. pesan singkat secara elektronik; e. surat elektronik; dan/atau f. telepon atau fax yang secara khusus disediakan oleh tim penanganan Pengaduan. 2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 23

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti: a. menyampaikan Pengaduan palsu; b. menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah; c. menyampaikan informasi yang bersifat rahasia terkait penanganan Pengaduan; dan/atau d. tidak menyampaikan Pengaduan yang dilihat atau diketahui mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau pelanggaran hukum oleh Pegawai; dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2021 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.