PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

PERMEN Nomor 24 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGADUAN

Article 2

Correction

(1) Pegawai dan/atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan. (2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan: a. penyalahgunaan wewenang; b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau c. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian. (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan: a. penyalahgunaan wewenang; b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian.

Article 3

(1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian wajib menyampaikan Pengaduan. (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian dapat menyampaikan Pengaduan.

Article 4

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri, Pejabat Eselon I, dan/atau Pimpinan Unit Kerja. (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui: a. Website Pengaduan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. Kotak pengaduan; c. Kotak pos pengaduan; d. Pesan singkat secara elektronik (SMS); e. Surat elektronik; dan/atau f. Telepon atau fax yang secara khusus disediakan oleh Tim Penanganan Pengaduan.

Article 5

(1) Pengaduan paling sedikit memuat: a. identitas pengadu; b. substansi pengaduan; c. pihak yang terlibat; d. waktu kejadian; e. tempat kejadian; dan f. kronologis kejadian. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen dan/atau bukti pendukung lainya dapat disampaikan pada saat proses penanganan pengaduan.

Article 6

Semua pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk Pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

Article 7

(1) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu dan Terlapor, kecuali untuk keperluan pemeriksaan. (2) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dan Terlapor dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Article 8

Correction

(1) Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dengan melibatkan UKE I terkait, para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan dan Kepala Bagian Hukum yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal; (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif. (3) Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan Kementerian berada di Inspektorat Jenderal.

Article 9

(1) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan; b. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan; c. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu; d. melakukan telaahan atas Pengaduan; dan/atau e. menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal. (2) Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas: a. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat; b. mengumpulkan dokumen dan/atau bukti pendukung laporan Pengaduan; dan c. mengadministrasikan dan memverifikasi kelengkapan dokumen laporan pengaduan.

Article 10

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang ditujukan kepada Menteri, pengadministrasiannya oleh Sekretaris Jenderal. (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan melalui Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan. (3) Tim Penanganan Pengaduan Kementerian menelaah materi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 11

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang ditujukan kepada Pejabat Eselon I, pengadministrasiannya oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Inspektorat Jenderal. (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan melalui Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan. (3) Tim Penanganan Pengaduan menelaah materi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 12

(1) Telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan. (2) Laporan hasil telaahan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur Jenderal sejak tanggal selesainya telaahan Pengaduan, untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; (3) Inspektur Jenderal membentuk Tim Pemeriksaan untuk menindaklanjuti laporan hasil telaahan.

Article 13

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berupa: a. penyalahgunaan wewenang, b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau d. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Article 14

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Inspektur Jenderal memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk: a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang melalui Menteri, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Inspektur Jenderal merekomendasikan pemulihan nama baik teradu.

Article 16

Inspektur Jenderal menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan setiap semester.

Article 17

Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Article 18

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduan oleh Tim Penanganan pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian pengaduan disampaikan.

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26

Article 27