Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Penugasan Dalam Rangka Tugas Pembantuan Terhadap Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019
PERMEN Nomor 18 Tahun 2018
This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Article 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi
Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang bersifat (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I/unit organisasi dan atau kebijakan Pemerintah.
9. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi di daerah provinsi atau kabupaten/kota.
11. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
14. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
15. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah melalui Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
BAB II
RUANG LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN DAN DITUGASKAN
(1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2019 kepada Gubernur merupakan kegiatan yang bersifat nonfisik bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2019 kepada pemerintah daerah merupakan kegiatan yang bersifat fisik di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(3) Urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2019 yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditugaskan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Program yang meliputi:
a. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. pembangunan daerah tertinggal;
c. penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan
d. pengembangan kawasan transmigrasi.
(4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
b. fasilitasi/dukungan;
c. bimbingan teknis;
d. penyuluhan;
e. supervisi;
f. pembinaan; dan
g. pengawasan dan pengendalian.
(5) Rincian daerah penerima Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019.
BAB III
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada gubernur.
(2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
(3) Pelimpahan sebagian urusan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
Article 5
(1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, gubernur harus:
a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
(2) Gubernur memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada gubernur wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
Article 6
Article 7
(1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan kebijakan Pemerintahan
bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan tugas pembantuan.
(2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik fisik maupun administrasi.
(3) Penugasan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
(4) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri. 88
(5) Gubernur atau bupati/wali kota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, kecuali pejabat pengelola keuangan dimaksud berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan.
Article 8
(1) Gubernur atau bupati/wali kota MENETAPKAN OPD pelaksana tugas pembantuan Kementerian.
(2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan OPD provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan tugas pembantuan Kementerian.
(3) Gubernur atau bupati/wali kota diberi wewenang mengusulkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan kepada Menteri, terdiri atas:
a. Kuasa Pengguna Anggaran; dan
b. Bandahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(4) Menteri MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(5) Dalam hal terdapat pergantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau bupati/wali kota segera mengusulkan pejabat pengelola keuangan yang baru kepada Menteri.
Article 9
Pejabat pengelola keuangan dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada gubernur.
(2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
(3) Pelimpahan sebagian urusan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
Article 5
(1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, gubernur harus:
a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
(2) Gubernur memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada gubernur wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
(1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan kebijakan Pemerintahan
bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan tugas pembantuan.
(2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik fisik maupun administrasi.
(3) Penugasan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
(4) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri. 88
(5) Gubernur atau bupati/wali kota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, kecuali pejabat pengelola keuangan dimaksud berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan.
Article 8
(1) Gubernur atau bupati/wali kota MENETAPKAN OPD pelaksana tugas pembantuan Kementerian.
(2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan OPD provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan tugas pembantuan Kementerian.
(3) Gubernur atau bupati/wali kota diberi wewenang mengusulkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan kepada Menteri, terdiri atas:
a. Kuasa Pengguna Anggaran; dan
b. Bandahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(4) Menteri MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(5) Dalam hal terdapat pergantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau bupati/wali kota segera mengusulkan pejabat pengelola keuangan yang baru kepada Menteri.
Article 9
Pejabat pengelola keuangan dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
(1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN.
(2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(3) OPD provinsi dan kabupaten/kota melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
(5) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.
(6) Penghibahan, penatusahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN/barang milik daerah.
(7) Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada gubernur.
(2) Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan administrasi keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota.
(3) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Dekonsentrasi bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi.
(4) Gubernur/bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh OPD provinsi/kabupaten/kota.
(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
Article 12
(1) Pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan oleh tim monitoring dan
evaluasi pada setiap unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian.
(2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
b. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri dengan disertai saran tindak lanjut.
(1) Pemeriksaaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
(2) Pemeriksaan eksternal pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
(3) Pemeriksaan internal pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.
(4) Inspektorat Jenderal Kementerian menyusun program pemeriksaan tahunan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan.
(1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan
BMN dan dapat dihibahkan kepada daerah sebagai aset dari pusat ke provinsi/kabupaten/kota.
(2) OPD yang melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Serah terima dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak realisasi pengadaan barang kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Kepala OPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
a. laporan manajerial; dan
b. laporan akuntabilitas.
(2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap bulan kepada unit kerja eselon I pembina teknis dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal meliputi:
a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
b. pencapaian target keluaran;
c. kendala yang dihadapi; dan
d. saran tindak lanjut.
(3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi laporan keuangan dan barang.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. neraca;
b. laporan realisasi anggaran; dan
c. catatan atas laporan keuangan.
Article 16
Kepala OPD provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal berupa:
a. laporan keuangan; dan
b. laporan BMN, yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
Article 17
Penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan APBN Tugas Pembantuan dan APBD.
Article 18
(1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
(2) Tata cara penyusunan laporan keuangan dan laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan mengenai penatausahaan BMN.
BAB IX
PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN DAN PENGHENTIAN PENUGASAN
(1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi, jika:
a. Menteri mengubah kebijakan;
b. gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan perundang- undangan; dan/atau
c. gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur.
(2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.
Article 20
(1) Menteri dapat menghentikan penugasan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka Tugas Pembantuan, jika:
a. Menteri mengubah kebijakan;
b. bupati/wali kota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan perundang- undangan; dan/atau
c. bupati/wali kota mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditugaskan kepada bupati/wali kota.
(2) Penghentian penugasan urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan.
(1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi, jika:
a. Menteri mengubah kebijakan;
b. gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan perundang- undangan; dan/atau
c. gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur.
(2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.
(1) Menteri dapat menghentikan penugasan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka Tugas Pembantuan, jika:
a. Menteri mengubah kebijakan;
b. bupati/wali kota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan perundang- undangan; dan/atau
c. bupati/wali kota mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditugaskan kepada bupati/wali kota.
(2) Penghentian penugasan urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan.
(1) OPD provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan berupa:
a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya; dan
b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan OPD provinsi dan kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2018
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
EKO PUTRO SANDJOJO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Gubernur MENETAPKAN OPD provinsi yang bertanggung jawab di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian.
(3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, yang terdiri atas:
a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan
b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang MENETAPKAN Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan menyampaikan hasil penetapan kepada unit kerja eselon I terkait.
(5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri dengan tembusan
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan unit kerja eselon I terkait.
(6) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, segera merevisi dan MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan unit kerja eselon I terkait.
(7) OPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai:
a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh OPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(1) Gubernur MENETAPKAN OPD provinsi yang bertanggung jawab di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian.
(3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, yang terdiri atas:
a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan
b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang MENETAPKAN Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan menyampaikan hasil penetapan kepada unit kerja eselon I terkait.
(5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri dengan tembusan
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan unit kerja eselon I terkait.
(6) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, segera merevisi dan MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan unit kerja eselon I terkait.
(7) OPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai:
a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh OPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.