PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 15 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 2

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Article 8

Correction

(1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Article 9

Correction

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Article 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama; b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Biro Kepegawaian dan Organisasi; d. Biro Hubungan Masyarakat; e. Biro Hukum; dan f. Biro Umum dan Layanan Pengadaan.

Article 12

Biro Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan dukungan manajemen kinerja, penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan program kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan Kementerian.

Article 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen kinerja Kementerian; b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan program dan anggaran Kementerian; c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian; d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan evaluasi dan pelaporan Kementerian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Article 14

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas: a. Bagian Kerja Sama; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 15

Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian serta urusan tata usaha Biro.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian; b. pelaksanaan urusan tata usaha Biro;

Article 17

Bagian Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 18

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

Article 19

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan keuangan, perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Kementerian.

Article 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatalaksanaan anggaran Kementerian; b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perbendaharaan dan tata usaha keuangan Kementerian; c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian; dan d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan sistem laporan barang milik negara Kementerian.

Article 21

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 22

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem laporan barang milik negara dan pengelolaan sistem akuntansi laporan keuangan Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.

Article 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem pelaporan barang milik negara dan pengelolaan sistem akuntansi pelaporan keuangan Kementerian; dan b. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Article 24

Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 25

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

Article 26

Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perencanaan pegawai, pengembangan pegawai, dan pengelolaan tata usaha kepegawiaan, pembinaan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian.

Article 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perencanaan pegawai Kementerian; b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengembangan pegawai Kementerian; c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan tata usaha kepegawaian Kementerian; d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pembinaan organisasi dan tata laksana Kementerian; e. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Article 28

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 29

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

Article 30

Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan hubungan masyarakat Kementerian.

BAB Ketiga

Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Article 12

Correction

Biro Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan dukungan manajemen kinerja, penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan program kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan Kementerian.

Article 13

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen kinerja Kementerian; b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan program dan anggaran Kementerian; c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian; d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan evaluasi dan pelaporan Kementerian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Article 14

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas: a. Bagian Kerja Sama; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 15

Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian serta urusan tata usaha Biro.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian; b. pelaksanaan urusan tata usaha Biro;

Article 17

Bagian Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 18

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

BAB Keempat

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Article 19

Correction

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan keuangan, perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Kementerian.

Article 20

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatalaksanaan anggaran Kementerian; b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perbendaharaan dan tata usaha keuangan Kementerian; c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian; dan d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan sistem laporan barang milik negara Kementerian.

Article 21

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 22

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem laporan barang milik negara dan pengelolaan sistem akuntansi laporan keuangan Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.

Article 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem pelaporan barang milik negara dan pengelolaan sistem akuntansi pelaporan keuangan Kementerian; dan b. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Article 24

Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 25

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Keempat

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kelima

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Keenam

Article 30

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB VI