PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 12 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 2. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. 3. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 4. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian untuk pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 6. Kegiatan Pusat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 7. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi yang selanjutnya disebut DAK Fisik Afirmasi, adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan di daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau kecil terluar dan kawasan transmigrasi dan seluruh daerah di provinsi papua dan papua barat. 8. Masukan adalah sumber daya dalam bentuk personil dan barang modal termasuk peralatan dan teknologi, serta bahan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. 9. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 10. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 11. Dampak adalah perubahan jangka panjang pada masyarakat yang ingin dituju sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan. 12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 13. Indikator Kinerja adalah ukuran secara kuantitatif atau kualitatif yang ditetapkan sebagai acuan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan. 14. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 15. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan. 16. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal. 17. Daftar Simak adalah dokumen yang digunakan sebagai panduan untuk Pemantauan dan Evaluasi. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB III

PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Article 7

Correction

(1) Sekretaris Jenderal Kementerian bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Kementerian. (2) Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro yang menangani bidang Pemantauan dan Evaluasi.

Article 8

Correction

(1) Pemantauan terhadap Kegiatan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian. (2) Pemantauan terhadap Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian bersama dengan gubernur melalui perangkat daerah provinsi. (3) Pemantauan terhadap Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian bersama dengan bupati/walikota melalui perangkat daerah kabupaten/kota. (4) Pemantauan terhadap DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian bersama dengan bupati melalui koordinasi kepala badan perencanaan pembangunan daerah dan/atau perangkat daerah terkait.

Article 9

(1) Evaluasi terhadap Kegiatan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian. (2) Evaluasi terhadap Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian bersama dengan pimpinan unit kerja eselon I terkait, dan gubernur melalui perangkat daerah terkait. (3) Evaluasi terhadap Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian. (4) Evaluasi terhadap DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan oleh kepala daerah melalui koordinasi kepala badan perencanaan pembangunan daerah dan/atau perangkat daerah terkait.

BAB IV

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Article 10

Correction

(1) Pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian dilakukan terhadap aspek: a. teknis; dan b. keuangan. (2) Aspek teknis dalam Pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Kementerian; b. pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis; dan c. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (3) Aspek keuangan dalam Pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. realisasi anggaran atas pelaksanaan Program dan Kegiatan; b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan pencapaian keluaran; dan c. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Article 11

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tahapan: a. pengamatan atas perkembangan pelaksanaan; b. identifikasi permasalahan; dan c. antisipasi permasalahan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap periode: a. 3 (tiga) bulan; b. 6 (enam) bulan; dan c. 1 (satu) tahun. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan instrumen Pemantauan berupa Daftar Simak. (4) Pemantauan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan Pemantauan. (5) Ketentuan mengenai format instrumen Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Ketentuan mengenai format laporan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

(1) Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian dilakukan terhadap aspek: a. teknis; dan b. keuangan. (2) Aspek teknis dalam Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan; b. hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis; dan c. tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi. (3) Aspek keuangan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. realisasi anggaran atas pelaksanaan Program dan Kegiatan; b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan pencapaian target; dan c. tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

Article 13

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan tahapan: a. identifikasi permasalahan; b. analisis atas hasil pelaksanaan; dan c. tindak lanjut. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bentuk: a. parsial; dan b. komprehensif. (3) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara: a. insidental; dan b. berkala. (4) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan periode: a. semester; b. setiap tahun; c. 3 (tiga) tahun; dan d. 5 (lima) tahun.

Article 14

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan menggunakan instrumen Evaluasi berupa Daftar Simak. (2) Evaluasi yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Evaluasi. (3) Ketentuan mengenai format instrumen Evaluasi dalam bentuk Daftar Simak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Ketentuan mengenai format laporan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

Article 19

Article 20