Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Article 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
4. Pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi asal calon transmigran dengan pemerintah daerah provinsi tujuan transmigran dan/atau kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota asal calon transmigran dengan pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan transmigran untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan transmigrasi secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan bersama.
6. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
7. Penyelenggaraan transmigrasi adalah proses perumusan kebijakan, pengaturan, pembinaan, persiapan dan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
8. Pengaturan penyelenggaraan transmigrasi adalah suatu tindakan, kegiatan atau usaha pembentukan landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan dan pelaksanaan transmigrasi yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara dan pelaksana transmigrasi.
9. Pembinaan penyelenggaraan transmigrasi adalah suatu tindakan, kegiatan atau usaha untuk meningkatkan kinerja pembangunan transmigrasi.
10. Pelaksanaan transmigrasi adalah tindakan, kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan transmigrasi melalui kegiatan
perencanaan, pembangunan kawasan transmigrasi, serta pengembangan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi
11. Pengendalian pelaksanaan transmigrasi adalah serangkaian tindakan, kegiatan atau usaha untuk menjamin agar tahapan kegiatan pelaksanaan transmigrasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mewujudkan pencapaian kinerja pelaksanaan transmigrasi.
12. Transmigran adalah warga Negara Republik INDONESIA yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
13. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
14. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
15. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
17. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran.
18. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
19. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disingkat SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
20. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disingkat SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
21. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disingkat SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
22. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
23. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari kawasan transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan.
26. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB.
27. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP.
29. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.
30. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
31. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
32. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakasra Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
33. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi.
34. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi.
35. Pemerintah Daerah Provinsi Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Pemda Provinsi Asal adalah gubernur dan perangkat pemerintah daerah provinsi tempat tinggal calon transmigran sebelum pindah ke kawasan transmigrasi.
36. Pemerintah Daerah Provinsi Tujuan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pemda Provinsi Tujuan adalah gubernur dan perangkat pemerintah daerah provinsi daerah provinsi yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan kawasan transmigrasi.
37. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut pemda Kabupaten/Kota Asal adalah bupati/walikota dan perangkat pemerintah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon transmigran sebelum pindah ke kawasan transmigrasi.
38. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tujuan Transmigrasi yang selanjutnya disebut pemda Kabupaten/Kota Tujuan adalah bupati/walikota dan perangkat pemerintah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan kawasan transmigrasi.
39. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi bagi pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, dan masyarakat dalam menyelenggarakan kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah.
(2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, dan masyarakat dalam kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah.
Ruang lingkup pengaturan kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah dalam Peraturan Menteri ini mencakup:
a. bentuk, subyek, dan obyek perjanjian kerja sama;
b. tanggung jawab para pihak dalam perjanjian bekerja sama;
c. mekanisme pelaksanaan kerja sama;
d. pembinaan dan pengawasan;
e. pendanaan;
f. sanksi;
g. penyelesaian perselisihan;
h. ketentuan peralihan; dan
i. ketentuan penutup.
BAB II
BENTUK, SUBYEK, OBYEK, DAN DASAR PELAKSAAAN KERJA SAMA
(1) Kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah provinsi tujuan dengan pemerintah daerah provinsi asal; dan
b. perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota asal.
(3) Perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
b. perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota antar provinsi.
Article 5
(1) Para pihak yang menjadi subyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah:
a. pemerintah daerah provinsi tujuan; dan
b. pemerintah daerah provinsi asal.
(2) Para pihak yang menjadi subyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf badalah:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan; dan
b. pemerintah daerah kabupaten/kota asal di provinsi tujuan.
(3) Para pihak yang menjadi subyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan; dan
b. pemerintah daerah kabupaten/kota asal di provinsi asal.
(4) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Menteri bertanggung jawab atas pengaturan, pembinaan, motivasi, koordinasi, mediasi, advokasi, pelayanan, serta pengendalian dan pengawasan.
Article 6
Obyek perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan di bidang pelaksanaan transmigrasi.
Article 7
Article 8
(1) Perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah kawasan transmigrasi ditetapkan oleh Menteri.
(2) Setiap kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerja samakan dengan satu atau lebih pemerintah daerah provinsi asal.
Article 9
(1) Obyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. urusan pelaksanaan transmigrasi yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. urusan pelaksanaan transmigrasi yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. urusan pelaksanaan transmigrasi yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan
d. urusan pelaksanaan transmigrasi yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3) Urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tahapan kegiatan:
a. pelaksanaan pembangunan SP dan/atau pembangunan pusat SKP, dan/atau pembangunan KPB;
b. pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; dan
c. pelaksanaan pengembangan SP dan/atau pengembangan pusat SKP dan/atau pengembangan permukiman dalam KPB.
Article 10
(1) Perjanjian kerja sama pelaksanaan pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dilaksanakan setelah ada:
a. perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar provinsi; dan
b. RTSP atau RT Pusat SKP atau RD KPB.
(2) Setiap SP pada RTSP atau setiap Pusat SKP pada RT Pusat SKP atau setiap permukiman dalam KPB pada RD KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerja samakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan yang bersangkutan dengan satu atau lebih pemerintah daerah kabupaten/kota asal.
(3) Jumlah alokasi perpindahan dari setiap kabupaten/kota asal ke setiap SP atau Pusat SKP atau permukiman dalam KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 25 (dua puluh lima) keluarga.
(1) Kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah provinsi tujuan dengan pemerintah daerah provinsi asal; dan
b. perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota asal.
(3) Perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
b. perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota antar provinsi.
(1) Para pihak yang menjadi subyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah:
a. pemerintah daerah provinsi tujuan; dan
b. pemerintah daerah provinsi asal.
(2) Para pihak yang menjadi subyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf badalah:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan; dan
b. pemerintah daerah kabupaten/kota asal di provinsi tujuan.
(3) Para pihak yang menjadi subyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan; dan
b. pemerintah daerah kabupaten/kota asal di provinsi asal.
(4) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Menteri bertanggung jawab atas pengaturan, pembinaan, motivasi, koordinasi, mediasi, advokasi, pelayanan, serta pengendalian dan pengawasan.
Obyek perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan di bidang pelaksanaan transmigrasi.
(1) Obyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
a. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah provinsi.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. perumusan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi skala daerah provinsi;
b. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan;
c. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan;
d. motivasi dan mediasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan;
e. fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan; dan
f. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan.
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. urusan pelaksanaan transmigrasi yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
b. urusan pelaksanaan transmigrasi yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
c. urusan pelaksanaan transmigrasi yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota;
dan
d. urusan pelaksanaan transmigrasi yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
Article 8
(1) Perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah kawasan transmigrasi ditetapkan oleh Menteri.
(2) Setiap kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerja samakan dengan satu atau lebih pemerintah daerah provinsi asal.
Article 9
(1) Obyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. urusan pelaksanaan transmigrasi yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. urusan pelaksanaan transmigrasi yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. urusan pelaksanaan transmigrasi yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan
d. urusan pelaksanaan transmigrasi yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3) Urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tahapan kegiatan:
a. pelaksanaan pembangunan SP dan/atau pembangunan pusat SKP, dan/atau pembangunan KPB;
b. pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; dan
c. pelaksanaan pengembangan SP dan/atau pengembangan pusat SKP dan/atau pengembangan permukiman dalam KPB.
Article 10
(1) Perjanjian kerja sama pelaksanaan pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dilaksanakan setelah ada:
a. perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar provinsi; dan
b. RTSP atau RT Pusat SKP atau RD KPB.
(2) Setiap SP pada RTSP atau setiap Pusat SKP pada RT Pusat SKP atau setiap permukiman dalam KPB pada RD KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerja samakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan yang bersangkutan dengan satu atau lebih pemerintah daerah kabupaten/kota asal.
(3) Jumlah alokasi perpindahan dari setiap kabupaten/kota asal ke setiap SP atau Pusat SKP atau permukiman dalam KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 25 (dua puluh lima) keluarga.
BAB III
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA
Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:
a. pemerintah daerah provinsi tujuan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi:
1. pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi lingkup daerah provinsi;
2. fasilitasi dan/atau pelaksanaan perencanaan Kawasan Transmigrasi;
3. penyediaan data dan informasi rinci obyek kerja sama yang dilengkapi dengan peta detail kawasan;
4. mediasi dan fasilitasi kerja sama urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
5. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan;
6. pengendalian dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi yang dikerja samakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan;
7. fasilitasi pelatihan penduduk setempat yang memperoleh perlakuaan sebagai transmigran di
kawasan transmigrasi yang menjadi obyek kerja sama;
8. fasilitasi penataan penduduk setempat di kawasan transmigrasi yang menjadi obyek perjanjian kerja sama;
9. fasilitasi proses perpindahan dan penempatan transmigran di kawasan transmigrasi yang yang menjadi obyek perjanjian kerja sama; dan
10. fasilitasi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang menjadi obyek perjanjian kerja samameliputi pengembangan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengeloaan sumberdaya alam.
b. pemerintah daerah provinsi asal bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi:
1. pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi lingkup provinsi;
2. fasilitasi dan/atau pengaturan perencanaan perpindahan transmigran dari wilayah provinsi yang bersangkutan;
3. penyediaan data dan informasi rinci potensi perpindahan transmigran dari daerah kabupaten/kota wilayah provinsi yang bersangkutan dilengkapi dengan struktur kependudukan, kompetensi, dan latar belakang sosial budaya;
4. penetapan alokasi jumlah transmigran dan SP atau Pusat SKP atau permukiman dalam KPB yang akan dikerja samakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan;
5. mediasi dan fasilitasi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah
kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan;
6. pengendalian dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersnagkutan;
7. fasilitasi pelatihan calon transmigran yang akan menjadi obyek kerja sama;
8. fasilitasi penyiapan calon transmigran serta pelaksanaan perpindahan dan penempatan transmigran; dan
9. fasilitasi, mediasi, dan koordinasi pelaksanaan pemantauan perkembangan dan pemberian bantuan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama untuk pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
Article 12
Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) sebagai berikut:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan yang meliputi:
1. pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi lingkup daerah kabupaten/kota;
2. pelaksanaan perencanaan Kawasan Transmigrasi;
3. penyediaan data dan informasi rinci obyek kerja sama yang dilengkapi dengan dokumen perencanaan;
4. pembangunan fisik kawasan transmigrasi dan SP yang dikerja samakan;
5. penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi dan SP yang dikerja samakan yang mencakup:
1) penataan penduduk setempat di kawasan transmigrasi dan SP yang dikerja samakan;
2) fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran di kawasan transmigrasi dan SP yang dikerja samakan; dan 3) pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang dikerja samakan.
b. pemerintah daerah kabupaten/kota asal bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan yang meliputi:
1. pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi lingkup daerah kabupaten/kota;
2. pelayanan informasi;
3. pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
4. pelayanan pendidikan dan pelatihan calon transmigran;
5. penetapan calon transmigran menjadi transmigran;
6. pelayanan perpindahan; dan
7. pemantauan perkembangan dan pemberian bantuan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama untuk pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan.
Article 13
Tanggung jawab para pihak dalam kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dituangkan dalam bentuk matrik sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan naskah perjanjian kerja sama.
(1) Kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah provinsi dapat diprakarsai oleh:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
b. pemerintah daerah provinsi.
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat memprakarsai kerja sama untuk kepentingan tertentu skala nasional.
Article 15
(1) Pihak yang memprakarsai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat menyampaikan rencana kerja sama secara tertulis kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai obyek perjanjian kerja sama.
(2) Dalam proses penyampaian prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan mediasi persiapan kerja sama.
(3) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan transmigrasi, rencana kerja sama ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama.
(4) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam pokok-pokok pikiran yang paling sedikit memuat:
a. subyek perjanjian kerja sama;
b. obyek perjanjian kerja sama;
c. tujuan dan sasaran kualitatif dan kualtitatip yang akan dicapai dalam perjanjian kerja sama;
d. kegiatan yang akan menjadi ruang lingkup perjanjian kerja sama;
e. tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama;
f. jangka waktu dan rancangan jadwal pelaksanaan perjanjian kerja sama;
g. sanksi bagi para pihak yang mengingkari kesepakatan dalam perjanjian kerja sama; dan
h. penyelesaian perselisihan.
Article 16
(1) Dalam mempersiapkan kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah provinsi:
a. pemerintah daerah provinsi tujuan harus mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dikembangkan kawasan transmigrasi; dan
b. pemerintah daerah provinsi asal harus mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang potensial menindaklanjuti perjanjian kerja sama.
(2) Selain mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah provinsi dapat meminta pendapat dari pakar, tokoh masyarakat, Menteri dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga Non Kementerian Terkait.
Article 17
(1) Dalam mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf a, pemerintah daerah provinsi tujuan harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dikembangkan kawasan transmigrasi.
(2) Aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang harus diperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut aspirasi tentang:
a. jumlah transmigran yang dihadirkan; dan
b. hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Article 18
(1) Dalam mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, pemerintah daerah provinsi asal harus membahas bersama pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya yang akan menjadi subyek kerja sama untuk MENETAPKAN SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB tujuanperpindahan serta alokasi jumlah perpindahan transmigran dari masing-masing daerah kabupaten/kota asal.
(2) Dalam proses pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan bimbingan, mediasi, dan fasilitasi.
(3) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah provinsi asal MENETAPKAN tentatif SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB tujuanserta alokasi jumlah perpindahan transmigran dari masing daerah kabupaten/kota asal yang akan bekerja sama.
Article 19
(1) Tentatif SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB tujuan serta alokasi jumlah perpindahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi asal kepada pemerintah daerah provinsi tujuan calon subyek kerja sama dengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2) Berdasarkan tentatif SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB tujuanserta alokasi jumlah perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pemerintah daerah provinsi tujuan melakukan pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi subyek perjanjian kerja sama.
(3) Dalam proses pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan bimbingan, mediasi, dan fasilitasi.
Article 20
Article 21
Article 22
(1) Kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah dalam satu provinsi dapat diprakarsai oleh:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
b. pemerintah daerah provinsi.
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama
pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat memprakarsai kerja sama untuk kepentingan tertentu skala nasional.
Article 23
(1) Dalam hal kerja sama diprakarsai oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1) huruf a, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan rencana kerja sama secara tertulis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi subyek kerja sama mengenai obyek perjanjian kerja sama.
(2) Dalam hal kerja sama diprakarsai oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, pemerintah daerah provinsi wajib menyampaikan rencana kerja sama secara tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi subyek kerja sama mengenai obyek perjanjian kerja sama.
Article 24
(1) Dalam proses penyampaian prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan mediasi persiapan kerja sama.
(2) Dalam proses penyampaian prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) pemerintah daerah provinsi harus membahas bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dikembangkan kawasan transmigrasi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota asal di wilayah provinsi yang bersangkutan.
Article 25
(1) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan transmigrasi, rencana kerja sama di tindaklanjuti dengan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama.
(2) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam pokok-pokok pikiran yang paling sedikit memuat:
a. Subyek perjanjian kerja sama;
b. Obyek perjanjian kerja sama;
c. Tujuan dan sasaran kualitatif dan kualtitatip yang akan dicapai dalam perjanjian kerja sama;
d. Kegiatan yang akan menjadi ruang lingkup perjanjian kerja sama;
e. Tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama;
f. Jangka waktu dan rancangan jadwal pelaksanaan perjanjian kerja sama;
g. Sanksi bagi para pihak yang mengingkari kesepakatan dalam perjanjian kerja sama; dan
h. Penyelesaian perselisihan.
Article 26
(1) Dalam proses pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) menghasilkan kesepakatan mengenai SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB tujuan serta alokasi jumlah perpindahan, pemerintah daerah provinsi menyampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja samadengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan
transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang menjadi obyek kerja sama dilengkapi dengan informasi tentang letak administratif dan letak teknis yang dituangkan dalam peta berskala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. gambaran obyektif tentang kondisi SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang dikerjasamakan;
c. standar kompetensi SDM transmigran yang diperlukan di SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang di kerja samakan;
d. ruang lingkup kegiatan yang dikerja samakan;
e. kewenangan, hak dan kewajiban para pihak;
f. pembiayaan;
g. sanksi bagi para pihak yang mengingkari perjanjian kerja sama;
h. jangka waktu kerja sama;
i. pengakhiran kerja sama;
j. keadaan memaksa; dan
k. penyelesaian perselisihan.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar:
a. pelaksanaan pembangunan fisik SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang di kerjasamakan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran, serta pengembangan pengembangan SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang di kerjasamakan;
b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan oleh para pihak; dan
c. penyelesaian masalah.
Article 27
Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meminta pendapat dari pakar, tokoh masyarakat, DPRD, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Non Kementerian terkait.
Article 28
Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah atau kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang bersangkutan berkoordinasi dengan Kepala SKPD atau kepala unit kerja terkait.
BAB Kesatu
Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Provinsi
(1) Kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah provinsi dapat diprakarsai oleh:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
b. pemerintah daerah provinsi.
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat memprakarsai kerja sama untuk kepentingan tertentu skala nasional.
Article 15
(1) Pihak yang memprakarsai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat menyampaikan rencana kerja sama secara tertulis kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai obyek perjanjian kerja sama.
(2) Dalam proses penyampaian prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan mediasi persiapan kerja sama.
(3) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan transmigrasi, rencana kerja sama ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama.
(4) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam pokok-pokok pikiran yang paling sedikit memuat:
a. subyek perjanjian kerja sama;
b. obyek perjanjian kerja sama;
c. tujuan dan sasaran kualitatif dan kualtitatip yang akan dicapai dalam perjanjian kerja sama;
d. kegiatan yang akan menjadi ruang lingkup perjanjian kerja sama;
e. tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama;
f. jangka waktu dan rancangan jadwal pelaksanaan perjanjian kerja sama;
g. sanksi bagi para pihak yang mengingkari kesepakatan dalam perjanjian kerja sama; dan
h. penyelesaian perselisihan.
Article 16
(1) Dalam mempersiapkan kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah provinsi:
a. pemerintah daerah provinsi tujuan harus mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dikembangkan kawasan transmigrasi; dan
b. pemerintah daerah provinsi asal harus mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang potensial menindaklanjuti perjanjian kerja sama.
(2) Selain mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah provinsi dapat meminta pendapat dari pakar, tokoh masyarakat, Menteri dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga Non Kementerian Terkait.
Article 17
(1) Dalam mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf a, pemerintah daerah provinsi tujuan harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dikembangkan kawasan transmigrasi.
(2) Aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang harus diperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut aspirasi tentang:
a. jumlah transmigran yang dihadirkan; dan
b. hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Article 18
(1) Dalam mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, pemerintah daerah provinsi asal harus membahas bersama pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya yang akan menjadi subyek kerja sama untuk MENETAPKAN SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB tujuanperpindahan serta alokasi jumlah perpindahan transmigran dari masing-masing daerah kabupaten/kota asal.
(2) Dalam proses pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan bimbingan, mediasi, dan fasilitasi.
(3) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah provinsi asal MENETAPKAN tentatif SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB tujuanserta alokasi jumlah perpindahan transmigran dari masing daerah kabupaten/kota asal yang akan bekerja sama.
Article 19
(1) Tentatif SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB tujuan serta alokasi jumlah perpindahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi asal kepada pemerintah daerah provinsi tujuan calon subyek kerja sama dengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2) Berdasarkan tentatif SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB tujuanserta alokasi jumlah perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pemerintah daerah provinsi tujuan melakukan pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi subyek perjanjian kerja sama.
(3) Dalam proses pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan bimbingan, mediasi, dan fasilitasi.
Article 20
Article 21
BAB Kedua
Kerja sama Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah dalam Satu Provinsi
(1) Kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah dalam satu provinsi dapat diprakarsai oleh:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
b. pemerintah daerah provinsi.
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama
pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat memprakarsai kerja sama untuk kepentingan tertentu skala nasional.
Article 23
(1) Dalam hal kerja sama diprakarsai oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1) huruf a, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan rencana kerja sama secara tertulis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi subyek kerja sama mengenai obyek perjanjian kerja sama.
(2) Dalam hal kerja sama diprakarsai oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, pemerintah daerah provinsi wajib menyampaikan rencana kerja sama secara tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi subyek kerja sama mengenai obyek perjanjian kerja sama.
Article 24
(1) Dalam proses penyampaian prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan mediasi persiapan kerja sama.
(2) Dalam proses penyampaian prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) pemerintah daerah provinsi harus membahas bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dikembangkan kawasan transmigrasi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota asal di wilayah provinsi yang bersangkutan.
Article 25
(1) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan transmigrasi, rencana kerja sama di tindaklanjuti dengan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama.
(2) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam pokok-pokok pikiran yang paling sedikit memuat:
a. Subyek perjanjian kerja sama;
b. Obyek perjanjian kerja sama;
c. Tujuan dan sasaran kualitatif dan kualtitatip yang akan dicapai dalam perjanjian kerja sama;
d. Kegiatan yang akan menjadi ruang lingkup perjanjian kerja sama;
e. Tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama;
f. Jangka waktu dan rancangan jadwal pelaksanaan perjanjian kerja sama;
g. Sanksi bagi para pihak yang mengingkari kesepakatan dalam perjanjian kerja sama; dan
h. Penyelesaian perselisihan.
Article 26
(1) Dalam proses pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) menghasilkan kesepakatan mengenai SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB tujuan serta alokasi jumlah perpindahan, pemerintah daerah provinsi menyampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja samadengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan
transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang menjadi obyek kerja sama dilengkapi dengan informasi tentang letak administratif dan letak teknis yang dituangkan dalam peta berskala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. gambaran obyektif tentang kondisi SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang dikerjasamakan;
c. standar kompetensi SDM transmigran yang diperlukan di SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang di kerja samakan;
d. ruang lingkup kegiatan yang dikerja samakan;
e. kewenangan, hak dan kewajiban para pihak;
f. pembiayaan;
g. sanksi bagi para pihak yang mengingkari perjanjian kerja sama;
h. jangka waktu kerja sama;
i. pengakhiran kerja sama;
j. keadaan memaksa; dan
k. penyelesaian perselisihan.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar:
a. pelaksanaan pembangunan fisik SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang di kerjasamakan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran, serta pengembangan pengembangan SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang di kerjasamakan;
b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan oleh para pihak; dan
c. penyelesaian masalah.
Article 27
Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meminta pendapat dari pakar, tokoh masyarakat, DPRD, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Non Kementerian terkait.
Article 28
Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah atau kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang bersangkutan berkoordinasi dengan Kepala SKPD atau kepala unit kerja terkait.
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian oleh daerah provinsi.
(4) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota di daerahnya.
(5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian oleh daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(6) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian di daerahnya.
(7) Dalam melaksanakan tanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian di daerahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama pelaksanaan transmigrasi di daerahnya.
(1) Pendanaan perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
(2) Pendanaan perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Pengelolaan dana perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(1) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf g, Pasal 19 ayat (2) huruf f, dan Pasal 20 ayat (3) huruf g ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Dalam hal terdapat pihak dalam kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian, Menteri dapat membatalkan perjanjian kerja sama;
(3) Pembatalan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak menghapus atau membebaskan dari kewajiban yang belum diselesaikan;
(1) Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi merupakan tanggung jawab Gubernur yang bersangkutan sebagai wakil Pemerintah.
(2) Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbeda daerah provinsi merupakan tanggung jawab bersama Gubernur masing- masing secara terpadu.
(3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Menteri.
(4) Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah provinsi merupakan tanggung jawab Menteri.
(5) Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Menteri dapat berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku::
a. Kerja sama antar daerah dalam pelaksanaan transmigrasi yang dilaksanakan berdasarkan pedoman KSAD yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk Tahun 2003 tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.
b. Kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah yang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2017
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
EKO PUTRO SANDJOJO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMERINTAH DAERAH
FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
…….(nama Provinsi tujuan)……. DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ..(nama Provinsi Asal).. DAN PROVINSI ..(nama Provinsi Asal)..
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS URUSAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI …………(nama kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri) KABUPATEN/KOTA ……(nama Kabupaten/Kota)……….
Catatan Dalam satu Kawasan Transmigrasi, Pemda Provinsi Tujuan dapat bekerjasama dengan satu atau lebih Pemda Provinsi Asal
Kop GARUDA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ........(daerah tujuan).....
DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ........(daerah asal)..... DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI …….(daerah asal)……… 1
Nomor : ...................................................
Nomor : ...................................................
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS URUSAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI …………(nama kawasan
1 Dapat diisi satu atau lebih provinsi asal sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Konsep Permendes, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, dan Transmigrasi No….. tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi ANtar pemerintah Daerah
transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri) KABUPATEN ……(nama Kabupaten/Kota)……….
Pada hari ini .......... tanggal .............. bulan ........ tahun ………., bertempat di …….., yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :
1. ……………………………….. :
Gubernur ……………..…(nama provinsi
tujuan) berkedudukan di ………....(alamat kantor), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah daerah provinsi …..
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ……………………………….. :
Gubernur ……………(nama provinsi asal)
berkedudukan di …………..(alamat kantor), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah daerah provinsi …..
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. ………………………………… :
Gubernur ……………(nama provinsi asal)
berkedudukan di …………..(alamat kantor), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah daerah provinsi …..
yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
Berdasarkan Pasal 130 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor ………. Tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Desa, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, dan Transmigrasi Nomor …… tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi ……….…(nama Kawasan Transmigrasi)…………..
Kabupaten/Kota …(nama Kab/Kota)….., PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam naskah perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut.
(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pembinaan dan pengawasan atas urusan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi ……………..(nama kawasan transmigrasi yang
dikerjasamakan), Kabupaten/Kota ………..(nama Kabupaten/Kota lokasi keberadaan kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan).
(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ……….(nama Kab/Kota lokasi keberadaan kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan) sebagai Kabupaten/Kota Tujuan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagai Kabupaten/Kota Asal;
Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah keseluruhan proses kegiatan pembinaan dan pengawasan atas urusan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi ……….(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan), Kabupaten/Kota ………..(nama Kabupaten/Kota lokasi keberadaan kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang meliputi:
a. perumusan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi skala provinsi;
b. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
c. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
d. motivasi dan mediasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
e. fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; dan
f. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
(1) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU bertanggung jawab atas:
a. Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk membangun kesepakatan masyarakat tentang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi …………..(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)…….sehingga tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat setempat;
b. Fasilitasi/pelaksanaan2 perencanaan Kawasan Transmigrasi;
c. Penyediaan data dan informasi rinci mengenai kondisi kawasan transmigrasi …….(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan) …….. yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang: (1) jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan, (2) kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrais, (4) rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju di kawasan transmigrasi disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi, (5) kondisi lingkungan social dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi, (6) potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan, (7) potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi, (8) proses dan tata cara perpindahan, dan
(9) hak dna kewajiban transmigran.
d. Mediasi dan fasilitasi kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota ………(nama Kab/Kota yang mengembangkan kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan).....
dengan pemerintah daerah Kab/Kota yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA 3;
e. Bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi …….(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)
f. Pengendalian dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi …..(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)…….
g. Fasilitasi pelatihan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran di kawasan transmigrasi ………..(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)……..
h. Fasilitasi penataan penduduk setempat di kawasan transmigrasi ……….………..(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)……..
2 Coret yang tidak perlu. Jika perencanaan dilaksanakan oleh Pemda Kab/Kota, maka dalam perjanjian ini ditulis fasilitasi, jika perencanaan dilaksanakan oleh Pemda Provinsi maka dalam perjanjian ini ditulis pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi.
3 Sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan, antara Pemda Provinsi Tujuan dengan stu Provinsi Asal atau dengan dua Provinsi Asal.
i. Fasilitasi proses perpindahan dan penempatan transmigran dari pelabuhan/terminal debarkasi provinsi ke kawasan transmigrasi……….………..(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)……..
j. Fasilitasi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi ……….………..(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)……..yang meliputi pengembangan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengeloaan sumberdaya alam;
(2) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA 4 bertanggung jawab atas:
a. Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk memberikan informasi yang obyektif kepada masyarakat sebelum pindah ke kawasan transmigrasi …………..(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)……. untuk mencegah munculnya tuntutan dari transmigran di luar ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama;
b. Fasilitasi dan/atau pengaturan rencana perpindahan transmigran dari kabupaten/kota asal ke kawasan transmigrasi …………..(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)…….
c. Penyediaan data dan informasi rinci mengenai potensi perpindahan transmigran dari daerah kabupaten/kota asal yang bersangkutan dilengkapi dengan struktur kependudukan, kompetensi, dan latar belakang sosial budaya;
d. Penetapan alokasi jumlah transmigran dan SP atau Pusat SKP atau permukiman dalam KPB 5…… di kawasan transmigrasi …….(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)…….. sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KESATU;
e. Mediasi dan fasilitasi kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota asal dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ………………(nama Kabupaten/Kota yang mengembangkan kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)……….;
f. Pengendalian dan pengawasan terhadap proses pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pengangkutan, penampungan, dan perpindahan transmigran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota asal;
4 Sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan, antara Pemda Provinsi Tujuan dengan stu Provinsi Asal atau dengan dua Provinsi Asal.
5 Pilih nama SP ataunama Pusat SKP ataunama Permukiman dalam KPB di Kawasan Transmigrasi yang dikerjasamakan.
g. Fasilitasi pelatihan calon transmigran yang akan di fasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi …….(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)……..;
h. Fasilitasi pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pengangkutan, penampungan, dan perpindahan transmigran dari Kabupaten/Kota Asal sampai dengan kawasan transmigrasi ……….(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)……..;
i. Fasilitasi, mediasi, dan koordinasi pelaksanaan pemantauan perkembangan dan pemberian bantuan yang disepakati oleh masing- masing pemerintah kabupaten/kota dalam perjanjian kerjasama untuk pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi ………..(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)……..;
(1) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU berhak:
a. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai nama Kabupaten/Kota Asal, nama SP/Pusat SKP/KPB 6 yang akan dikerjasamakan, dan jumlah transmigran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.
b. Memperolah data dan informasi rinci mengenai potensi perpindahan transmigran dari daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dilengkapi dengan struktur kependudukan, kompetensi, dan latar belakang sosial budaya;
c. Memperoleh informasi mengenai jadwal pelaksanaan mediasi kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota;
d. Memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pengangkutan, penampungan, dan perpindahan transmigran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota asal;
e. Memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelatihan calon transmigran yang akan memperoleh fasilitasi perpindahan ke kawasan transmigrasi ………..(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)……..;
6 Pilih nama SP atau nama Pusat SKP ataunama Permukiman dalam KPB di Kawasan Transmigrasi yang dikerjasamakan.
(2) PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.
(3) PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA 7 berhak:
a. Memperoleh informasi rinci mengenai kondisi kawasan transmigrasi …….(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan) ……….. yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang: (1) jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan, (2) kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrais, (4) rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju di kawasan transmigrasi disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi, (5) kondisi lingkungan social dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi,
(6) potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan, (7) potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi, (8) proses dan tata cara perpindahan, dan
(9) hak dna kewajiban transmigran.
b. Memperoleh jadwal pelaksanaan mediasi kerjasama antara pemerintah daerah ……………(nama Kabupaten/Kota yang mengembangkan kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)………. dengan calon pemerintah daerah kabupaten/kota asal;
c. Memperoleh informasi mengenai perkembangan proses pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi …..(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)…….
d. Memperoleh informasi rinci mengenai kesiapan fisik dan jadwal pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan penempatan di wilayah kerja PIHAK KESATU;
(4) PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA 8 berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.
7 Sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan, antara Pemda Provinsi Tujuan dengan stu Provinsi Asal atau dengan dua Provinsi Asal.
8 Sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan, antara Pemda Provinsi Tujuan dengan stu Provinsi Asal atau dengan dua Provinsi Asal.
(1) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah melalui mediasi kerjasama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA sepakat mengenai nama Kabupaten/Kota Asal, nama SP/Pusat SKP/Permukiman KPB, serta jumlah alokasi perpindahan transmigrannya;
(2) Dalam proses mediasi dan pelaksanaan kerjasama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA dapat menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
(3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan memberikan fasilitasi atas pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
(4) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama PARA PIHAK sepakat berada dalam pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal yang menyenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik INDONESIA.
(5) Direktur Jenderal yang menyenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK;
(2) Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tuntas dan disepakati PARA PIHAK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang;
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan perundnag-undangan;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
PARA PIHAK yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengakibatkan kerugian materiil maupun moril PIHAK LAIN dalam perjanjian ini dikenai sanksi berupa:
a. Menanggung kerugian yang diderita oleh PIHAK yang dirugikan;
b. Sanksi administratif berupa penghentian fasilitasi kerjasama dan dukungan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun anggaran berikutnya;
(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atas mediasi Direktur Jenderal yang menyelenggarkaan fungsi kerjasama pelaksanaan
transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah dilanjutkan melalui mekanisme peradilan administrasi Negara sesuai dengan ketentuan perundnag-undangan.
(1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
(2) Gubernur masing-masing melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundnag-undangan;
(3) PARA PIHAK wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kepada Gubernur masing-masing dan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara berkala;
Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
…DAERAH TUJUAN...
PIHAK KESATU
…DAERAH ASAL… MENGETAHUI MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, EKO PUTRO SANDJOJO
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
EKO PUTRO SANDJOJO
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KERJA SAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMERINTAH DAERAH
FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA …….(nama Kab/Kota tujuan)……. DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ..(nama Kab/Kota Asal).. DAN KABUPATEN/KOTA ..(nama Kab/Kota Asal)..
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI …………(nama SP/Pusat SKP/Permukiman KPB), SKP….(nama SKP), KAWASAN TRANSMIGRASI ….(nama Kawasan Transmigrasi)
Catatan Dalam satu Kawasan Transmigrasi, Pemda Kab/kota Tujuan dapat bekerjasama dengan satu atau lebih Pemda Kab/Kota Asal
Kop GARUDA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ........(daerah tujuan).....
DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ........(daerah asal)..... DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA …….(daerah asal)……… 9
Nomor : ...................................................
9 Dapat diisi satu atau lebih Kab/Kota asal sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Konsep Permendes, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, dan Transmigrasi No….. tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar pemerintah Daerah
Nomor : ...................................................
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI …………(nama SP/Pusat SKP/Permukiman KPB), SKP….(nama SKP), KAWASAN TRANSMIGRASI ….(nama Kawasan Transmigrasi)
Pada hari ini .......... tanggal .............. bulan ........ tahun ………., bertempat di …….., yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :
1. ……………………………….. : Bupati/Walikota………..…(nama Kab/Kota
tujuan) berkedudukan di ………....(alamat kantor), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kab/Kota …….... yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ……………………………….. : Bupati/Walikota………..…(nama Kab/Kota tujuan) berkedudukan di ………....(alamat kantor), dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah daerah provinsi …..
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. ………………………………. : Bupati/Walikota………..…(nama Kab/Kota tujuan) berkedudukan di ………....(alamat kantor), dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah daerah provinsi …..
yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
Berdasarkan Pasal 130 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor ………. Tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah, dan Perjanjian Kerjasama Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi ……….…(nama Kawasan Transmigrasi)………….. Kabupaten/Kota …(nama Kab/Kota)….. Nomor ……………, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam naskah perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut.
(3) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran, serta pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi ……..(nama SP/Pusat SKP/Permukiman KPB 10)………., SKP …….(nama SKP)…., Kawasan Transmigrasi ….(nama Kawasan Transmigrasi)…., Kabupaten/Kota ………..(nama Kabupaten/Kota lokasi keberadaan kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan).
(4) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan, fasilitasi perpindahan dna penempatan transmigran, serta pengembangan SP/Pusat SKP/Permukiman KPB……….(nama SP/ Pusat SKP/Perkukiman KPB)…… yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah proses kegiatan perencanaan, pembangunan permukiman, dan pengembangan SP/Pusat SKP/ Permukiman KPB ………(nama SP/Pst SKP/Kim KPB 11)…..di Kawasan Transmigrasi ……….(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan), Kabupaten/Kota ………..(nama Kabupaten/Kota lokasi keberadaan kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan) yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang meliputi:
a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
b. Penyusunan rencana Teknis;
c. Legalisasi status tanah;
d. Pelayanan pertanahan;
e. Pembangunan permukiman dan utilitas umum;
f. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
g. Pengembangan masyarakat yang menyangkut: (1) tahap penyesuaian, (2) tahap pemantapan, dan (3) tahap pemandirian;
10 Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan, SP atau Pusat SKP atau Permukiman di KPB
11 Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan, SP atau Pusat SKP atau Permukiman di KPB
(1) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU bertanggung jawab atas:
a. Musyawarah kesepakatan masyarakat tentang pembangunan dan pengembangan SP/Pusat SKP/Permukiman KPB 12 di kawasan transmigrasi …………..(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan)……. sehingga tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat setempat;
b. Penyiapan informasi rinci tentang SP/Pusat SKP/Permukiman KPB 13 yang dikerjasamakan disertai dengan peta detail RTSP dan informasi tentang: (1) jumlah transmigran yang harus di siapkan oleh PIHAK KEDUA, (2) jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan, (3) kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrais, (4) rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi, (5) kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi,
(6) potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan, (7) potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi, (8) proses dan tata cara perpindahan, dan
(9) hak dna kewajiban transmigran.
c. Penyusunan rencana Teknis sesuai dengan NSPK;
d. Legalisasi status tanah sesuai dengan NSPK;
e. Pelayanan pertanahan sesuai dengan NSPK;
f. Pembangunan permukiman dan utilitas umum sesuai dengan NSPK;
g. Penyediaan jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum sesuai dengan NSPK;
h. Fasilitasi dan pelayanan penempatan transmigran dari embarkasi sampai dengan permukiman tujuan sesuai dengan NSPK;
i. Pengembangan masyarakat yang menyangkut: (1) tahap penyesuaian,
(2) tahap pemantapan, dan (3) tahap pemandirian sesuai dengan NSPK;
j. ....................
(2) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA 14 bertanggung jawab atas:
12 Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan, SP atau Pusat SKP atau Permukiman di KPB
13 Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan, SP atau Pusat SKP atau Permukiman di KPB
14 Sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan, antara Pemda Provinsi Tujuan dengan stu Provinsi Asal atau dengan dua Provinsi Asal.
a. Pelayanan informasi kepada masyarakat sebelum pindah ke SP/Pusat SKP/Permukiman KPB 15 ........
…………..(nama SP/Pusat SKP/Permukiman KPB yang dikerjasamakan)……. untuk mencegah munculnya tuntutan dari transmigran di luar ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama;
b. Penyiapan transmigran yang jumlah, kualitas, dan kompetensinya sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU;
c. Pelatihan calon transmigran sesuai dengan standar kompetensi yang disepakati;
d. Pelayanan perpindahan transmigran dari Desa Asal sampai dengan SP/Pusat SKP/Permukiman KPB16 yang dituju;
e. Penyediaan perbekalan transmigran sesuai dengan NSPK;
f. Pengawalan transmigran sampai dengan penyerahan kepada petugas di SP/Pusat SKP/Permukiman KPB17 yang dituju;
g. Pemberian bantuan pengembangan yang meliputi 18:
a. ...............................
b. ..............................
c. ............................
(1) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU berhak:
a. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai nama Kabupaten/Kota Asal, nama SP/Pusat SKP/KPB19 yang akan dikerjasamakan, dan jumlah transmigran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.
b. Memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pengangkutan, penampungan, dan perpindahan transmigran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota asal;
15 Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan, SP atau Pusat SKP atau Permukiman di KPB
16 Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan, SP atau Pusat SKP atau Permukiman di KPB
17 Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan, SP atau Pusat SKP atau Permukiman di KPB
18 Sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerjasama
19 Pilih nama SP atau nama Pusat SKP ataunama Permukiman dalam KPB di Kawasan Transmigrasi yang dikerjasamakan.
c. Memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelatihan calon transmigran yang akan memperoleh fasilitasi perpindahan ke SP/Pusat SKP/Permukiman KPB 20;
d. Memperoleh data rinci dan lengkap tentang transmigran yang di fasilitasi perpindahannya sesuai dengan NSPK;
e. Memperoleh bantuan dari PIHAK KEDUA dalam hal terjadi perselisihan dengan transmigran setibanya di SP/Pusat SKP/Permukiman KPB 21;
f. Memperoleh jaminan atas pelaksanaan pemberian bantuan pengembangan sesuai dengan kesepakatan dlaam media asi kerjasama;
(2) PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.
(3) PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA 22 berhak:
a. Memperoleh informasi rinci mengenai kondisi kawasan transmigrasi …….(nama kawasan transmigrasi yang dikerjasamakan) ……….. yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang: (1) jumlah transmigran yang harus di siapkan oleh PIHAK KEDUA, (2) jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan, (3) kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrais, (4) rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi, (5) kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi, (6) potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan, (7) potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi, (8) proses dan tata cara perpindahan, dan (9) hak dna kewajiban transmigran.
b. Memperoleh jaminan kesesuaian jumlah transmigran di SP/Pusat SKP/Permukiman KPB 23 sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerjasama;
c. Memperoleh informasi tentang jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum di SP/Pusat SKP/Permukiman KPB24
d. Dalam hal jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi perubahan memperoleh informasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan perpindahan;
a. ....................
b. ..................
c. .................
20 Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan, SP atau Pusat SKP atau Permukiman di KPB
21 Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan, SP atau Pusat SKP atau Permukiman di KPB
22 Sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan, antara Pemda Provinsi Tujuan dengan stu Provinsi Asal atau dengan dua Provinsi Asal.
23 Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan, SP atau Pusat SKP atau Permukiman di KPB
24 Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan, SP atau Pusat SKP atau Permukiman di KPB
(4) PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA 25 berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.
(1) Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah operasional oleh PARA PIHAK dengan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerjasama antar pemda pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
(2) Dalam proses tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing- masing yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
(3) PARA PIHAK sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan saling membantu dalam hal dalam pelaksanaan terjadi masalah teknis;
(4) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama PARA PIHAK sepakat berada dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah daerah Provinsi masing- masing dan Direktur Jenderal yang menyenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik INDONESIA.
(5) Pemerintah Daerah Provinsi PARA PIHAK bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama ini berkoordinasi dengan Direktur Jenderal yang menyenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
(6) Direktur Jenderal yang menyenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
25 Sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan, antara Pemda Provinsi Tujuan dengan stu Provinsi Asal atau dengan dua Provinsi Asal.
(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK;
(2) Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tuntas dan disepakati PARA PIHAK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang;
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan perundnag-undangan;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
PARA PIHAK yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengakibatkan kerugian materiil maupun moril PIHAK LAIN dalam perjanjian ini dikenai sanksi berupa:
a. Menanggung kerugian yang diderita oleh PIHAK yang dirugikan;
b. Sanksi administratif berupa penghentian fasilitasi kerjasama dan dukungan dana pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi maisng- masing;
c. Sanksi administratif berupa penghentian dana dekonsentrasi atau dana pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun anggarna berikutnya;
(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atas mediasi Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing bersama Direktur Jenderal yang menyelenggarkaan fungsi kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah dilanjutkan melalui mekanisme peradilan administrasi Negara sesuai dengan ketentuan perundnag-undangan.
(1) Gubernur masing-masing melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
(2) PARA PIHAK wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan perjanjian ini kepada Gubernur masing-masing secara berkala;
(3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kepada Gubernur masing-masing dan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara berkala;
(4) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
…DAERAH TUJUAN...
PIHAK KESATU
…DAERAH ASAL…
GUBERNUR…
…DAERAH TUJUAN… GUBERNUR…
…DAERAH ASAL..
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
EKO PUTRO SANDJOJO
(1) Obyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
a. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah provinsi.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. perumusan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi skala daerah provinsi;
b. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan;
c. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan;
d. motivasi dan mediasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan;
e. fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan; dan
f. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan.
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. urusan pelaksanaan transmigrasi yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
b. urusan pelaksanaan transmigrasi yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
c. urusan pelaksanaan transmigrasi yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota;
dan
d. urusan pelaksanaan transmigrasi yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
(1) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan kesepakatan mengenai tentatif SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB tujuan serta alokasi jumlah perpindahan, pemerintah daerah provinsi tujuan menyampaikan kepada pemerintah daerah provinsi asal untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pemerintah daerah provinsi yang menjadi subyek kerja sama;
b. urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi yang menjadi obyek kerja sama antar pemerintah daerah provinsi;
c. ruang lingkup kerja sama;
d. tentatif SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB tujuan, pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi subyek kerja sama, dan alokasi jumlah perpindahan dari masing-masing daerah kabupaten/kota;
e. tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak;
f. sanksi bagi para pihak yang mengingkari kesepakatan dalam perjanjian kerja sama;
g. jangka waktu dan jadwal pelaksanaan kerja sama;
h. pengakhiran kerja sama;
i. keadaan memaksa; dan
j. penyelesaian perselisihan.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani oleh Gubernur provinsi tujuan dan Gubernur provinsi asal serta disyahkan oleh Menteri.
(4) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di ibukota daerah provinsi atau di ibukota Negara atau tempat lain yang disepakati para pihak.
(5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan dasar perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan.
(1) Dalam mempersiapkan perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):
a. pemerintah daerah kabupaten/kota asal dan pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan melakukan pembahasan detail urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang akan menjadi obyek kerja sama;
b. pokok bahasan detail tentang urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang akan menjadi obyek kerja sama paling sedikit bersumber dari dokumen lengkap RKT, Rencana Rinci SKP atau RD-KPB, dan RTSP atau RT Pusat; dan
c. pemerintah daerah provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan mediasi untuk merumuskan substansi perjanjian kerja sama.
(2) Kesepakatan dalam mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nama SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB yang menjadi obyek kerja sama dilengkapi dengan informasi tentang letak administratif dan letak teknis yang dituangkan dalam peta berskala sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
b. gambaran obyektif tentang kondisi SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB yang dikerja samakan;
c. standar kompetensi SDM transmigran yang diperlukan di SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB yang di kerja samakan;
d. ruang lingkup kegiatan yang dikerja samakan;
e. kewenangan, hak dan kewajiban para pihak;
f. pembiayaan;
g. sanksi bagi para pihak yang mengingkari perjanjian kerja sama;
h. jangka waktu kerja sama;
i. pengakhiran kerja sama;
j. keadaan memaksa; dan
k. penyelesaian perselisihan.
(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota tujuan dan Bupati/Walikota asal.
(5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar:
a. pelaksanaan pembangunan fisik SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang di kerja samakan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran, serta pengembangan pengembangan SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang di kerja samakan;
b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan oleh para pihak; dan
c. penyelesaian masalah.
(1) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan kesepakatan mengenai tentatif SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB tujuan serta alokasi jumlah perpindahan, pemerintah daerah provinsi tujuan menyampaikan kepada pemerintah daerah provinsi asal untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pemerintah daerah provinsi yang menjadi subyek kerja sama;
b. urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi yang menjadi obyek kerja sama antar pemerintah daerah provinsi;
c. ruang lingkup kerja sama;
d. tentatif SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB tujuan, pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi subyek kerja sama, dan alokasi jumlah perpindahan dari masing-masing daerah kabupaten/kota;
e. tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak;
f. sanksi bagi para pihak yang mengingkari kesepakatan dalam perjanjian kerja sama;
g. jangka waktu dan jadwal pelaksanaan kerja sama;
h. pengakhiran kerja sama;
i. keadaan memaksa; dan
j. penyelesaian perselisihan.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani oleh Gubernur provinsi tujuan dan Gubernur provinsi asal serta disyahkan oleh Menteri.
(4) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di ibukota daerah provinsi atau di ibukota Negara atau tempat lain yang disepakati para pihak.
(5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan dasar perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan.
(1) Dalam mempersiapkan perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):
a. pemerintah daerah kabupaten/kota asal dan pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan melakukan pembahasan detail urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang akan menjadi obyek kerja sama;
b. pokok bahasan detail tentang urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang akan menjadi obyek kerja sama paling sedikit bersumber dari dokumen lengkap RKT, Rencana Rinci SKP atau RD-KPB, dan RTSP atau RT Pusat; dan
c. pemerintah daerah provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan mediasi untuk merumuskan substansi perjanjian kerja sama.
(2) Kesepakatan dalam mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nama SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB yang menjadi obyek kerja sama dilengkapi dengan informasi tentang letak administratif dan letak teknis yang dituangkan dalam peta berskala sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
b. gambaran obyektif tentang kondisi SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB yang dikerja samakan;
c. standar kompetensi SDM transmigran yang diperlukan di SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB yang di kerja samakan;
d. ruang lingkup kegiatan yang dikerja samakan;
e. kewenangan, hak dan kewajiban para pihak;
f. pembiayaan;
g. sanksi bagi para pihak yang mengingkari perjanjian kerja sama;
h. jangka waktu kerja sama;
i. pengakhiran kerja sama;
j. keadaan memaksa; dan
k. penyelesaian perselisihan.
(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota tujuan dan Bupati/Walikota asal.
(5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar:
a. pelaksanaan pembangunan fisik SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang di kerja samakan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran, serta pengembangan pengembangan SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang di kerja samakan;
b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan oleh para pihak; dan
c. penyelesaian masalah.